PEMILIHAN UMUM


PEMILIHAN UMUM

HAK DAN KEBEBASAN

oleh: Candiki Repantu

PEMILIHAN UMUM

Sebuah pemerintahan dirancang tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis; akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tak diinginkan saat ia memberikan suara, dan penghitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.

Dalam hal ini, Republik Islam Iran menerapkan sistem pemilu untuk membentuk tak kurang dari tiga lembaga tertingginya. Pertama, pemilu untuk membentuk Dewan Ahli (Majlis-i Khubregan). Kedua, pemilu untuk memilih anggota parlemen, yakni Dewan Permusyawaratan Islam (Majlis-i Syura-yi Islami) sebagai lembaga tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilu berdasarkan sistem distrik. (Bahkan, meskipun Republik Islam Iran menganut sistem presidensial, pemilihan menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus mendapatkan approval dari parlemen dan sering sekali lewat suatu perdebatan panjang). Ketiga, pemilu untuk memilih presiden secara langsung. Di luar itu, konstitusi Republik Islam Iran juga mewajibkan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat –referendum– dalam penetapan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya yang amat penting.[1]

Bab I Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran menyatakan :

“Di Republik Islam Iran, urusan negara harus diatur berdasarkan pendapat umum yang di ungkapkan melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, anggota Majelis Perwakilan Islam, dan anggota dewan, atau melalui referendum untuk hal-hal khusus dalam pasal lain konstitusi ini”. (UUD RII, Bab I, Pasal 6).

Tercatat hingga saat ini Iran telah sembilan kali melaksanakan pemilihan presiden, terakhir putaran pertama 16 Juni dan putaran kedua 24 Juni 2005 yang dimenangkan Mahmoud Ahmadinejad.

Pemilu presiden, yang merupakan aktivitas terpenting dalam proses demokrasi, di Iran juga berlangsung seperti di negara-negara demokratis lain, termasuk AS. Terdapat lebih dari satu capres yang mewakili berbagai partai dan aliran politik serta mewakili berbagai kecenderungan yang ada dalam masyarakat.

Namun, di Iran, seorang kandidat presiden yang mencalonkan diri atau dicalonkan partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan lain harus menjalani berbagai tahapan proses penjaringan sebelum resmi menjadi capres yang berhak ikut pemilu. Keputusan akhir apakah seseorang memenuhi kualifikasi atau tidak untuk menjadi capres ditetapkan oleh lembaga tinggi negara yang disebut Dewan Pelindung (Guardian Council).[2]

Dari 100 capres lebih yang mendaftarkan diri pada pemilu baru-baru ini, sebagian besar memang digugurkan Dewan Pelindung, yang akhirnya memutuskan hanya ada tujuh calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi untuk menjadi Presiden Iran.

Keputusan Dewan Pelindung juga tak selalu bersifat mutlak dan sampai batas-batas tertentu dapat digugat dan dipertanyakan. Pendaftaran capres dari kubu reformis Mostafa Moin, misalnya, sempat ditolak Dewan, tetapi kemudian dapat diterima setelah ada usaha banding dari para pendukungnya.[3]

Karena rakyat Iran, sejak 1979 sudah bersepakat untuk hidup bersama di bawah hukum dan panji-panji Islam, masuk akal apabila penjaringan para capres dilakukan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan-peraturan Islam, yang mungkin tak sepenuhnya dipahami oleh para kritikus Iran, termasuk Bush.

Seperti diberitakan oleh berbagai media, bahwa Presiden Amerika Serikat, George W Bush (16/6-2005), menilai pemilihan umum Iran, Jumat (17/6) jauh dari standar dasar proses demokrasi, “Rakyat Iran menghendaki sistem demokrasi yang seutuhnya di mana pemilu digelar secara jujur, tapi pemimpin mereka menjawabnya dengan sesuatu yang menjadi kebalikannya.” Pernyataan Bush ini dikuatkan oleh menteri luar negeri AS, Condoleezza Rice, “Apa yang terjadi di Iran saat ini adalah justru di mana Iran melangkah “mundur”.[4]

Terlepas dari berbagai tudingan itu, dalam pertemuan yang dihadiri beberapa ribu warga Teheran, dua hari menjelang pemilu putaran pertama, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menepis tuduhan George Walker Bush yang menyatakan pemilu Iran tidak demokratis dengan menyatakan:

“Dalam pemilu kali ini terdapat sejumlah capres yang mewakili kelompok-kelompok politik yang berbeda dan rakyat dapat bebas memilih calon unggulannya. Demokrasi di Iran dijalankan secara transparan. Namun, seperti juga dalam sistem demokrasi Barat, demokrasi religius di Iran juga memiliki berbagai keterbatasan, baik yang terlihat maupun tidak”.[5]

Kemudian, seusai memberikan suaranya, Kamal Kharrazi, menteri luar negeri Iran menyatakan bahwa Bush mengeluarkan komentar demikian karena tidak mengetahui apa-apa tentang Iran, “Meski sok mengajari kami soal demokrasi, Bush sama sekali tak mau tahu tentang adanya demokrasi akar rumput di Iran.” Masih menurut Kharrazi, kehadiran rakyat merupakan tanda kebesaran Revolusi Islam dan bukti nyata bahwa komentar Bush sama sekali tak berharga.[6]

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Hamid Reza Asefi juga menyatakan, kritik Bush pada Pemilu Presiden Iran sama sekali tak berdasar. Pernyataan itu dikeluarkan hanya atas dasar kebencian dan dendam. “Di Iran kami memiliki banyak capres dengan berbagai pandangan dan kecenderungan. Sementara di AS hanya ada dua calon, yakni dari Partai Demokrat dan Republik. Bush tak usah mengkhawatiri demokrasi Iran.[7]

Di bawah ini akan diuraikan betapa pemilihan umum yang bebas sangat diidamkan oleh bapak Pendiri Republik Islam Iran. Yamani menjelaskan,[8] ketika pemilu untuk menentukan bentuk negara Iran pertama setelah revolusi dilaksanakan, Ayatullah Khomeini menyerukan kepada rakyat untuk memberikan suaranya pada pemilu dengan kebebasan memilih bentuk negara, baik itu kerajaan, demokrasi, atau lainnya, meskipun Imam Khumaini tetap menyerukan kepada Republik Islam.

Ketika berbicara tentang sumber keabsahan Dewan Pembentuk Konstitusi atau Majelis Konstituante Republik Islam Iran, Ayatullah Khomeini menyatakan:

“Keabsahan Dewan Pembentuk Konstitusi diwujudkan dengan penunjukan dewan tersebut oleh rakyat. Mekanismenya adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara nasional. Dalam satu mekanisme, rakyat memilihnya secara langsung, dan dalam mekanisme yang lain, rakyat memilih wakil-wakil yang bertindak atas nama mereka. Mekanisme apa pun yang dipakai, hak memilih itu sejatinya ada pada rakyat itu sendiri”.

Dengan demikian, tudingan sebagian pengamat bahwa Iran tidak melaksanakan prinsip asasi demokrasi sebagai tidak berdasar, kecuali hanya bentuk apriori dan sentimen kesejarahan, agama atau kepentingan. Kendatipun tak dapat dipungkiri bahwa wali faqih, bukan saja memiliki wewenang untuk meng-approve atau tidak meng-approve calon presiden, ia sekaligus berwenang untuk memecat presiden dalam hal presiden dianggap tidak kapabel setelah mendapatkan rekomendasi Mahkamah Agung. Hal ini perlu sebagai mekanisme pengawasan agar pemerintahan tidak menjadi despotik. Namun, menurut Khomeini, Wilayah al-Faqih tak bisa menjadi diktator. Jika seorang faqih bertindak sebagai diktator, ia tak akan dapat mencapai wilayah atas orang-orang.[9] Kekuasaan wali faqih dalam hal seperti ini pernah diterapkan oleh Ayatullah Khomeini ketika ia memecat Abul Hasan Bani Sadr, presiden saat itu.[10] Namun hak yang dimilikinya itu ternyata berasal dari rakyat yang memilihnya. Rakyat Iran telah bersepakat untuk meyakini penetapan prinsip fundamental ini lewat pemilihan umum. Jika rakyat menyaksikan pelanggaran dalam penggunaan hak tersebut, mereka bisa saja mencabut dukungan atas wali faqih.

Ketegasan Khomeini mengenai hak-hak rakyat dalam memilih pemimpinnya terungkap dalam pernyataan tentang pemilihan kepala-kepala pemerintahan:

Wali faqih adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak), patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat. Rakyat sendirilah yang memilih figur mana yang memenuhi kriteria semacam itu. Rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan administratif dan bidang-bidang kerja urusan-urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden mereka, dan memang sudah semestinya demikian. Sesuai dengan hak asasi manusia. Anda semua, rakyat, harus menentukan nasib anda sendiri. Majelis (parlemen Iran) menempati posisi tertinggi atas semua institusi lain, dan majelis ini tidak lain merupakan pelembagaan kehendak rakyat.[11]

PENGHARGAAN TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA

Gagasan yang menjunjung tinggi martabat manusia dengan mudah dapat dijumpai dalam tradisi historis, kultural, dan religius Islam. Namun konsep modern tentang hak asasi manusia (HAM) secara teoretis merupakan hal baru, bentukan abad ke-18. Karakteristik pokoknya, yakni setiap orang menikmati hak-hak dasar tertentu berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau lainnya.[12]

Konsep HAM modern itu jelas merupakan kreasi Barat. Ia lahir dari rahim modernitas Barat, ketika teori sekuler modern tentang hukum alam diterima para filsuf Zaman Pencerahan. Oleh mereka, teori hukum alam itu diperluas cakupannya, dan muncullah kesepakatan luas tentang prinsip mengenai hak-hak alamiah manusia. Didorong, antara lain, oleh Revolusi Prancis (1789-1799), Revolusi Amerika, dan berakhirnya perang dunia II (1939-1945) dengan kekalahan fasisme Jerman, Italia, dan Jepang, prinsip itu ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. prinsip inilah kemudian yang dielaborasi secara lebih sistematis dalam the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) [Deklarasi Universal tentang HAM].[13]

Berisi 30 pasal, UDHR dimulai oleh mukadimah. Pasal 1 dan 2 berisi pernyataan umum bahwa manusia mempunyai hak yang didapat sejak lahir tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. Pasal 3-21 berbicara mengenai hak-hak individu. Pasal 22-27 berbicara mengenai hak-hak ekonomi sosial (termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan serikat buruh, dan anak-anak memiliki hak akan keamanan sosial dan pendidikan) dan hak-hak yang bersifat kultural (termasuk hak akan kebebasan berhati nurani dan beragama, yang meliputi hak untuk pindah agama dan menjalankan agama). Tiga pasal terakhir (pasal 28-30) menegaskan kebutuhan akan sebuah kerangka kerja agar hak-hak tersebut dapat direalisasikan. Seorang individu tidak saja menikmati hak, melainkan juga mempunyai kewajiban. Siapapun harus tunduk pada beberapa restriksi legal yang diadakan untuk menjamin diakui dan dihormatinya hak-hak dan kebebasan orang lain. Tidak ada satu negara pun yang boleh bertindak dalam cara apa saja sehingga melanggar hak-hak dan kebebasan seseorang atau kelompok.[14]

Meskipun tidak mengikat secara hukum, UDHR jelas merupakan standar HAM paling penting yang diterima oleh sebuah organisasi internasional pada abad ini. dalam pemahaman dewasa ini, istilah HAM mendapat konotasi dan makna konkretnya dari UDHR yang ditetapkan pada 10 Desember 1948 itu, dan covenant yang dibuat belakangan untuk melengkapinya. Dua covenant yang paling penting dikeluarkan pada 1966 adalah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural) dan International Covenantion Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik).[15]

Dalam rumusan HAM modern ini, masyarakat dipandang sekuler, dan agama tidak dapat dipandang sebagai tatanan yang mengikat masyarakat atau negara. Hukum dipandang sekuler dan independen dari otoritas agama tertentu. Sebuah hukum mendapat kekuatan legal dengan penerimaan manusia atasnya (legislasi), dan itu berarti tidak sakral dan terikat oleh waktu. Kompetensi agama  benar-benar hanya terletak pada pilihan bebas seseorang atasnya (pasal 18), pada keputusan keluarga (pasal 26:3), dan pilihan orang tua sehubungan dengan pendidikan anak-anak mereka. Kompetensi itu tidak berlaku pada bidang hukum, karena hukum harus ditegakkan secara pukul rata tanpa mempedulikan agama. Basis otoritas pemerintah adalah kehendak rakyat, kedaulatan manusia dan bukan sesuatu yang ilahiah.

Sebetulnya di sinilah masalahnya, tatkala kita ingin mengukur apakah Wilayah al-Faqih menjunjung tinggi HAM, atau tidak. Wilayah al-Faqih adalah konsep pemerintahan yang ditetapkan secara demokratis dan merupakan konstitusi yang diakui oleh rakyat Iran, memiliki landasan filosofis berbeda dengan konsep UDHR. Wilayah alFaqih menjunjung tinggi syariat Islam, sementara UDHR menjunjung tinggi sekulerisme. Karenanya wajar jika Iran – sebagaimana Arab Saudi – menolak rumusan UDHR secara de jure meski tidak membatalkan ratifikasi negara itu terhadap Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal 4 undang-undang dasar Iran menyatakan: “Segala jenis hukum dan peraturan… haruslah didasarkan pada kriteria Islam. Prinsip ini berlaku mutlak dan umum bagi semua pasal dan undang-undang dasar, hukum dan peraturan. Para ahli hukum Islam (fuqaha’) dalam dewan pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi penerapannya.”

Imam Khomeini menyatakan: “Apa yang mereka katakanan sebagai HAM adalah omong kosong, tak lebih dari koleksi aturan korup yang dibuat oleh kaum zionis untuk menghancurkan seluruh agama yang benar.” [16]

Sementara itu Ayatullah Ali Khamenei yang terpilih menggantikan Imam Khomeini sebagai rahbar (pemimpin revolusioner) menegaskan: “Ketika kita ingin tahu apa yang benar dan apa yang salah, kita tidak pergi ke PBB; kita merujuk pada Alquran … Bagi kita UDHR tidak lebih dari kumpulan omong kosong yang dibuat oleh murid-murid setan.” [17]

Bahkan pemerintah Iran curiga terhadap organisasi pemantau HAM, seperti Amnesti Internasional. Pada 1981, Imam Khomeini berkata: [18]

“Hati-hatilah! Segala unsur kekuatan setan dan sekutunya, seperti Amnesti Internasional dan organisasi lainnya, telah bersatu untuk menghancurkan Republik Islam kita dan tidak mengizinkannya untuk tumbuh dan berkembang… Kita tahu bahwa Amnesti Internasional yang minta izin datang ke Iran dan memeriksa apa yang terjadi di sini, sebenarnya membawa misi untuk datang dan mengecam negara kita. Mereka bersatu untuk menghancurkan gerakan Islam kita, yang tidak lain berarti menghancurkan Islam.”

Kendati demikian, Catatan menyangkut perlakuan Republik Islam terhadap golongan minoritas agama dijelaskan pada Bab I Pasal 13 :

“Rakyat Iran pemeluk agama Zoroaster, Yahudi, dan Kristen merupakan golongan minoritas yang diakui dan bebas melakukan ritus-ritus keagamaan mereka, dan bertindak menurut hukum agamanya sepanjang menyangkut ajaran-ajaran agama dan status pribadinya.” (UUD RII Pasal 13)

Begitu pula terhadap hak-hak umum masyarakat, konstitusi Iran telah memberikan jaminan yang jelas. Dalam Bab III, di bawah judul Hak-hak Sipil, konstitusi Iran menegaskan persamaan hak diantara warga Negara Iran tanpa memandang suku, etnik, bahasa, bangsa, dan lainnya :

“Semua rakyat Iran, baik dari suku dan bangsa apa pun, akan menikmati hak-hak yang sama dan perbedaan warna kulit, ras, bahasa dan sebangsanya, tidak akan dianggap sebagai hak istimewa.” (UUD RII Pasal 19)

Sebagai jaminan atas hak-hak hukum, sosial, politik, ekonomi, undang-undang menyebutkan :

“Seluruh rakyat, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat perlindungan hukum yang sama, dan akan menikmati semua hak asasi manusia, dalam politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam” (UUD RII Pasal 20)

“Prestise, kehidupan, harta kekayaan, dan hak-hak rayat, serta tempat tinggal dan penghuninya bagi setiap individu akan dijamin oleh hukum, jika tidak dianggap sebaliknya oleh hukum.” (UUD RII Pasal 22).

Adapun tentang kaum wanita ditegaskan akan hak-haknya:

“Pemerintah wajib menjamin hak-hak kaum wanita; dengan tetap memperhatikan patokan Islam, pemerintah harus melaksanakan hal-hal berikut ini :

  1. Menciptakan lingkungan yang sehat demi pertumbuhan kepribadian wanita dan demi menghidupkan kembali status jasmani dan rohani mereka.
  2. Membantu para ibu, terutama ketika mengandung,  memberikan perlindungan dan bantuan untuk anak-anak yatim.
  3. Menciptakan pengadilan yang kompeten untuk melindungi anggota keluarga.
  4. Membuat asuransi khusus untuk parajanda, wanita jompo, dan wanita yang tidak punya wali.
  5. Memberi kedudukan wali bagi para ibu yang mampu terhadap anak-anak jika anak-anak itu tidak memiliki wali yang sah. (UUD RII Pasal 21)

Kemudian, salah seorang pemimpin revolusi terkemuka, Bani-Sadr, menyatakan bahwa setiap kelompok harus mendapatkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang: “Menghargai identitas dan hak-hak suatu kelompok sebagaimana identitas dan hak-hak kelompoknya, adalah ide Islam”, dia mengklaim, “karena itu, kita tidak perlu bertengkar dengan orang-orang yang mengatakan; hak kami adalah milik kami.”[19]

Konstitusi Iran dalam hal ini menjamin hak kaum minoritas untuk mengikuti aturan perilaku domestik mereka sepanjang dalam kehidupan publik mereka berkelakuan sesuai dengan norma-norma Islam. Konstitusi juga menjamin “kesamaan hak”, tidak saja bagi setiap kelompok etnik atau suku, tetapi juga bagi “rakyat Iran penganut Zoroastrian, Yahudi dan Kristen” sebagai “minoritas yang diakui’.

Meskipun komunitas Yahudi telah menciut jumlahnya sehingga separo dari populasi sebelum revolusi akibat arus migrasi dan dampak buruk pada masa-masa sulit pada tahun-tahun awal setelah revolusi, secara umum, orang-orang Yahudi mampu mempraktikkan agama mereka secara bijaksana dan menjalankan fungsi mereka di tengah masyarakat. Di bawah Rafsanjani, orang-orang Yahudi diberi visa exit-ganda dan televisi Teheran untuk pertama kalinya sejak revolusi menyiarkan upacara Seder pada perayaan Paskah. Gereja-gereja Kristen juga dapat mempraktikkan keyakinan mereka dan menjalankan fungsi mereka dalam masyarakat, meskipun dilarang menyebarluaskannya di tengah kaum Muslim.[20]

Namun menurut John L. Esposito dan John O. Voll, meskipun ada jaminan undang-undang dan kemampuan umum untuk hidup dan berfungsi di tengah masyarakat, golongan minoritas etnik dan agama kadang-kadang mendapati bahwa kehidupan mereka sulit, jika tidak dapat dikatakan membahayakan. Keduanya mencatat, toleransi agama dari rezim itu sering naik-turun, yang mencerminkan situasi politik dalam negeri dan pertarungan antara ideolog pragmatis dan ideolog militan. Golongan minoritas agama diwajibkan menaati pelarangan minum alkohol dan pemisahan jenis kelamin dalam fungsi-fungsi publik. Mengajak orang-orang Muslim untuk mengikuti agama mereka, dan murtad merupakan pelanggaran besar. Semua ini merupakan contoh-contoh penganiayaan agama, meskipun masih diperdebatkan sejauh mana hal itu dilakukan dan apa alasannya.[21]

Terlepas dari keraguan kedua penulis tersebut, yang pasti konstitusi Iran telah memberikan perlindungan atas hak warga negara sebagai salah satu persyaratan negara demokratis. Namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan konstitusi Iran. Sama halnya dengan kebebasan yang diberikan oleh negara demokratis liberal lain, liberalisme kentara sekali dalam menafsirkan kebebasan yang mereka persepsikan. Sebut saja Prancis atau Inggris sebagai negara yang diamini masyarakat dunia sebagai negara demokratis, tetap saja memberlakukan undang-undang yang melarang umat Islam mengenakan jilbab di sekolah-sekolah milik pemerintah, padahal pelarangan itu bertentangan dengan hak asasi umat Islam untuk menjalankan perintah agamanya, bahkan bertentangan dengan liberalisme itu sendiri.

Jika yang dinilai adalah “penerapan undang-undang”, maka akan sedikit sekali negara atau boleh jadi tidak ada yang lolos dari “seleksi” pelaksanaan undang-undang secara paripurna dan tanpa cacat. Bukti di atas menjelaskan hal itu, dan diskriminasi atas suku aborigin yang terjadi di Amerika Serikat bukan merupakan rahasia umum, padahal negara ini mengaku sebagai pejuang demokrasi.

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT

Revolusi menawarkan sebuah janji. Otoriterisme politik dan korupsi sosial yang dijalankan kerajaan Pahlevi akan dihancurkan dan diganti dengan Republik Islam yang merdeka, yang akan mewujudkan suatu masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Revolusi menjanjikan kebebasan dari kelaliman pemerintahan otokrasi Syah, yang dilambangkan oleh SAVAK dan penjara Evin di Teheran. Pemerintahan Syah telah dikecam oleh para kritikusnya karena tindakan penindasan dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia, sensor ketat, pelarangan partai-partai politik, penangkapan, penahanan, penyiksaan, eksekusi dan pembunuhan terhadap para anggota oposisi serta terciptanya suatu masyarakat yang di dalamnya nasib pribadi dan karier profesional individu bergantung pada belas kasih raja. Para kritikus itu menuntut partisipasi politik, kebebasan asasi untuk berbicara, bermusyawarah, berserikat, dan pers yang bebas.[22] Kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam Bab III Pasal 26 dan 27 konstitusi Iran menyatakan:

“Partai, perserikatan, kelompok politik dan serikat buruh serta masyarakat minoritas Islam dan yang diakui akan bebas, dengan syarat mereka tidak melanggar asas-asas kemerdekaan, kebebasan, persatuan nasional, dan prinsip Islam serta dasar Republik Islam. Tidak seorang pun akan dilarang atau dipaksa untuk mengikuti mereka.” (UUD RII Pasal 26)

“Rapat umum dan pawai akan bebas, asalkan mereka tidak bersenjata dan tidak merusak dasar-dasar Islam.” (UUD RII Pasal 27)

Jaminan konstitusi ini memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi massa atau organisasi politik di Iran. Riza Sihbudi mencatat, secara garis besar, organisasi-organisasi politik di Iran pasca-revolusi dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:[23]

  1. Kelompok Islam, terdiri dari dua partai besar: Partai Republik Islam (Hezb-e Jomhori-e Islami) dan Partai Republik Rakyat Muslim (Hezb-e Jomhori-e Khalq-e Mosalman).
  2. Kelompok nasionalis. Dalam kelompok ini sekurang-kurangnya ada empat organisasi politik, yaitu Front Nasional (Jebhe-e Melli); Gerakan Pembebasan Iran (Nehzat-e Azadi-e Iran atau the Liberation Movement of Iran); Front Demokrasi Nasional (Jebhe-e Democratic e-Melli); dan sebut saja “kelompok Bani Sadr”.
  3. Kelompok kiri/Marxis. Dalam kelompok ini sekurang-kurangnya ada tiga organisasi yang cukup dikenal, yaitu Partai “Massa” (Hezb-e Tudeh), Organisasi Pejuang Rakyat Iran (Sazeman-e Mojahedin-e Khalq-e Iran, dan Organisasi Gerilya Pejuang Rakyat Iran (Sazeman-e Cherkiha-ye Fedayen-e Khalq-e Iran).
  4. Kelompok royalis. Dalam kelompok royalis (monarkis) terdapat nama-nama keluarga mendiang (bekas Syah) Reza Pahlevi seperti Farah Pahlevi, Putri Azadeh, putri Ashraf (saudara bekas Syah), dan Reza Pahlevi II (bekas putra mahkota) dan lain-lain.

Sejak awal berdirinya Republik Islam Iran, betapapun kharismatis dan berkuasanya Khomeini, berbagai fraksi ramai bersaing untuk meraih kekuasaan, dan dengan demikian, toleransi pemerintah terhadap pluralisme serta perbedaan pendapat diuji. Meskipun kepemimpinan di Iran tetap setia pada revolusi, perbedaan pendapat dan kebijakan yang penting berlangsung di antara fraksi-fraksi yang bersaing menyangkut isu kebijakan dalam negeri dan luar negeri seperti land reform, nasionalisasi, penyebaran revolusi keluar negeri, dan berhubungan dengan Barat. Bahkan Partai Republik Islam yang didominasi para ulama itu bubar pada 1987 akibat timbulnya pertikaian-pertikaian fraksi.[24]

Selain itu, kendati parlemen dan pemerintah dikuasai oleh partai yang sama, namun tidak berarti kehadiran Majelis hanya sebagai “pelengkap”. Bahkan di bawah kepemimpinan Rafsanjani (1984), Majelis berhasil tampil sebagai lembaga politik paling berpengaruh sesudah lembaga Wilayah alFaqih. Majelis tidak segan-segan mengecam kebijaksanaan pemerintah.[25] Perbedaan yang tajam antara Mejelis dan pemerintah sering kali muncul pada saat pengangkatan anggota kabinet. Pada 1981 dan 2005, misalnya, usulan Presiden Ali Khamenei  dan Mahmoud Ahmadinejad ditolak oleh Majelis.[26]

Ahmad Khumaini, anak Imam Khumaini, menyebutkan bahwa munculnya pendapat yang berbeda dalam kekuatan yang tunduk pada pemerintahan dan prinsip-prinsip revolusi merupakan hal yang wajar dan biasa, serta tidak akan mebahayakan posisi pemerintahan dan stabilitas Negara. Bahkan, baginya, hal itu akan menumbuhkan pemikiran yang sehat dalam pemaparan-pemaparan pendapat yang saling mengisi dalam memahami atau menginterpretasikan undang-undang, dengan syarat tetap berpijak pada kebenaran dan batasan-batasan yang jelas dalam prinsip-prinsip Islam dan konstitusi resmi.[27]

Lebih lanjut, ia menegaskan, pemaparan pendapat yang berbeda, tentang bagaimana cara mengurusi masyarakat serta mengatasi problematika politik dan ekonomi, disamping dapat meningkatkan kesadaran publik, juga sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk mendeteksi hal-hal yang negative dan positif dari kebijakan Negara serta kemudian memperbaikinya.[28]

KEBEBASAN PERS

“Dalam media massa (radio dan televisi) kebebasan publisitas dan propaganda akan dijamin menurut ajaran Islam. Media massa tersebut akan berada di bawah pengawasan tiga kekuasaan: Kehakiman (Dewan Kehakiman Agung), legislatif dan eksekutif. (UUD RII Pasal 175)

Kebebasan pers, merupakan salah satu penopang penting bagi Negara yang demokratis. Kehidupan masyarakat industri ditandai dengan semacam sistem kontrol dari rakyat berupa pers atau opini publik. Opini publik ini diwujudkan di dalam pers, maka pers harus diberikan kebebasan seluas-luasnya. Semua negara mengakui kebebasan pers. Kata “bebas” harus disebut karena merupakan prinsip yang disepakati sebagai salah satu ciri demokrasi itu.[29]

Iran dengan Wilayah al-Faqih-nya sebagaimana berlaku dalam negara demokratis mana pun di dunia ini menganut kebebasan pers asal bertanggung jawab dan tidak membahayakan dasar-dasar Islam dan keselamatan negara. Bab III Pasal 24 dan 25 Konstitusi Iran menyatakan:

“Pers dan publikasi mempunyai kebebasan untuk menulis asalkan tidak membahayakan dasar-dasar Islam atau hak-hak rakyat. Hukum akan menentukan tentang penerapan hak ini.” (UUD RII Pasal 24)

“Menyensor surat atau tidak menyampaikan, menyadap telepon dan membuka pembicaraan telepon, membuka telegram dan telex, menyensor atau tidak menyampaikan atau tidak mengirimkan pesan, mendengar-dengar atau bertanya tentang urusan orang lain akan dilarang, jika tidak dianggap sebaliknya oleh undang-undang.” (UUD RII Pasal 25)

Pernyataan “jika tidak dianggap sebaliknya oleh undang-undang” mengindikasikan bahwa betapapun kebebasan yang diberikan untuk mengakses informasi dan berekspresi tetap saja dibatasi oleh undang-undang. Sebab kebebasan berekspresi dapat saja membahayakan negara, dan transparansi dalam segala hal merupakan sebuah proses yang sulit dan kompleks dan membutuhkan keseimbangan yang hati-hati antar kepemimpinan yang saling bertentangan.

Di satu sisi, sebuah pemerintahan terbuka adalah yang memiliki nilai-nilai pertanggungjawaban dan partisipasi yang demokratis. Namun, pada sisi yang lain pemerintahan yang terbuka sering membutuhkan kost yang besar, karena transparansi mesti mengorbankan sejumlah kepentingan yang sah atau efisiensi di pemerintahan, serta dapat merusak nilai-nilai sosial yang baik seperti perlindungan terhadap privasi seseorang, keamanan nasional dan penegakan hukum. Rodney A. Smolla menyatakan, pemerintahan-pemerintahan demokratis seharusnya terbuka dan transparan, namun dalam situasi dan kondisi tertentu membutuhkan upaya rahasia atau diam-diam agar dapat berfungsi secara tepat. [30] Karenanya, masih menurut Smolla, Amerika, sebagai kanfium demokrasi, tetap saja memberikan batasan atas kebebasan informasi dan berekspresi tersebut.[31]

Menarik ungkapan yang dikemukakan oleh John Esposito dan John O. Voll, sebagaimana dikutip oleh Yamani:[32]

“…. ideologi dan tuntutan islami dari negara itu berimplikasi pada kontrol negara atas pers dan media massa, serta penerapan aturan yang menetapkan minuman, pakaian (bagi kaum wanita dan pria), dan ibadah. Namun, bahkan di sini, pers, sebagaimana parlemen Iran, sangat beraneka ragam dan, dalam batas-batas tertentu, bersikap kritis sejak soal kepemimpinan dan land reform hingga pendidikan, perdagangan dengan Barat, dan kedudukan kaum perempuan.”

Kriteria tunggal untuk menentukan ‘harus’ dan ‘jangan’, ‘baik’ dan ‘buruk’, serta ‘nilai’ dan ‘non-nilai’, yang dalam bahasa filsafat disebut ‘hasan’ dan ‘qabah’ adalah apakah sesuatu itu selaras atau tidak selaras dengan kesempurnaan tertinggi manusia dan kedekatan kepada Allah swt. Kebebasan pers dan media massa dapat ditimbang  dari prinsip aturan yang sama. Jika berperan efektif bagi kesempurnaan manusia dan kedekatannya kepada Allah swt, maka pers dan media massa menjadi ihwal yang diinginkan dan menghasilkan nilai positif. Namun, jika menyebabkan keterpisahan manusia dari Tuhan dan menjauh dari kesempurnaan, maka semua itu akan dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan nilai dan banyak kasus, menjadi wajib bagi pemerintah untuk mencegahnya.[33]

KEBEBASAN BUDAYA DI IRAN

Program kebudayaan merupakan salah satu elemen penting dalam Republik Islam Iran. Jika masa Syah Pahlevi, kebudayaan Barat menjadi acuan resmi negara, maka berlawanan dengan hal itu, pasca revolusi kebudayaan Islam menjadi landasan akurat bagi kebijakan negara. Ayatullah al-Uzhma Ali Khamenei, yang merupakan wali faqih dan rahbar sejak meninggalnya Imam Khumaini, menegaskan bahwa saat ini telah terjadi perang kebudayaan (al-ghazwu al-Tsaqafah) di Iran, di mana kekuatan politik dan ekonomi Barat berusaha mempengaruhi dan meneror secara halus terhadap unsur-unsur dan prinsip-prinsip dasar kebudayaan Islam.[34]

Perang kebudayaan ini, menurut Imam Khamenei, menghendaki generasi baru Iran melucuti keyakinan dirinya dengan tiga cara. Pertama, menggoyang keyakinan mereka terhadap agamanya. Kedua, memutuskan hubungan mereka dari keyakinan terhadap prinsip-prinsip revolusi Islam. Ketiga, menjauhkan mereka dari pemikiran efektif yang mampu menghasilkan kekuatan besar yang berwibawa seraya menggiring mereka untuk merasakan keadaan yang diliputi ketakutan dan ancaman.[35]

Perang kebudayaan ini dilakukan berdasarkan dua pilar yang harus diperhatikan secara seksama, yaitu :

  1. Menggantikan budaya setempat (lokal) dengan budaya asing. Praktek ini dalam kenyataannya melanjutkan praktek politik yang dilakukan di masa Pahlevi.
  2. Melakukan serangan budaya terhadap nilai-nilai yang menyangga Republik Islam dan bangsanya dengan berbagai cara dan sarana, diantaranya, mengimpor film-film dan drama picisan berseri produksi asing serta penyebaran buku-buku dan majalah yang ditulis berdasarkan arahan pihak asing.[36]

Untuk mengimplementasikan dan menjaga kebudayaan Islam, terutama saat berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan dari negara-negara lainnya, Rahbar melalui Menteri Kebudayaan dan Petunjuk Islami Iran, membentuk Organisasi Islam Kebudayaan dan Hubungan Internasional (Islamic Culture and Relations Organization).

Dalam Anggaran Dasarnya (AD) pada pasal 2, organisasi ini bertujuan untuk :

  1. Menghidupkan dan menyebarluaskan pemikiran dan pengetahuan islami di dunia dengan tujuan membangun kesadaran umat Islam dan menyampaikan pesan Islam ke seluruh dunia.
  2. Menyampaikan informasi tentang berbagai sumber, tujuan dan posisi Revolusi Islam dan menjelaskan kedudukannya bagi masyarakat dunia.
  3. Memperluas perayaan budaya dengan berbagai negara dan kaum dunia terutama dengan umat Islam dan kaum mustadh’afin.
  4. Memperkuat dan menyesuaikan perayaan budaya Republik Islam Iran dengan berbagai negara lain dan organisasi budaya lainnya.
  5. Memperkenalkan budaya dan peradaban Iran, karakter budaya, geografi dan sejarahnya dengan benar.
  6. Menyediakan sarana persatuan di kalangan kaum muslimin dan mendirikan satu barisan berdasarkan prinsip ajaran Islam.
  7. Pertarungan pemikiran dengan budaya anti agama, anti Islam, anti Revolusi dan menyadarkan kaum muslimin tentang teror pecah belah musuh serta membela hak-hak kaum muslimin.
  8. Menumbuhkan, meningkatkan dan memperbaiki kondisi budaya, tabligh, politik, ekonomi dan sosial kaum muslimin khususnya bagi para pengikut Ahli Bait as di seluruh dunia.

Sedangkan pada pasal 3, menyebutkan tugas-tugas organisasi sebagai beikut :

  1. Menentukan kebijakan, manajemen, petunjuk, pengawasan dan koordinasi:
    1. Menentukan kebijakan dan koordinasi semua aktivitas budaya-tabligh di luar negeri.
    2. Menunjuki, mengawasi dan melindungi aktivitas budaya organisasi swasta di luar negeri.
    3. Mengawasi kualitas pelaksanaan perjanjian dan pertukaran budaya, seni dan tabligh dengan negara-negara lainnya.
    4. Memberi petunjuk dan membantu secara materi atau maknawi kepada berbagai tokoh, organisasi, asosiasi Islam asosiasi penduduk di luar negeri serta mengawasi aktivitas mereka.
    5. Memanajemen program budaya dan tabligh untuk warga Iran dan mereka yang berada di luar negeri dan berminat dengan budaya dan peradaban Islam Iran.
    6. Membuat peraturan dan hukum yang mengawasi penyediaan dan penerbitan buku, majalah dan produk budaya-tabligh lainnya untuk luar negri dan mengawasi kualitas pelaksanaannya.

b.   Aktivitas studi dan penelitian

  1. Studi dan analisa dengan tujuan mengenali berbagai metode yang sesuai dalam rangka memperkenalkan ilmu, makrifah, budaya dan peradaban Islam dan Iran.
  2. Melakukan studi dan penelitian budaya internasional dan membantu para peneliti Islam khususnya dalam pengetahuan tentang agama, mazhab, budaya negara dan struktur alur pemikiran berbagai masyarakat.
  3. Mengenali berbagai masyarakat, organisasi dan tokoh-tokoh budaya serta mazhab dunia terutama di negara-negara Islam.

c.    Pelaksanaan.

  1. Menciptakan sarana dan koordinasi untuk membuat perjanjian yang dibutuhkan dalam rangka tukar menukar kebudayaan, ilmiah, pendidikan, seni, film layar lebar, pariwisata, berita, media informasi, olahraga dan pertolongan. Jika perlu, mengikuti pertemua dengan berbagai organisasi budaya kawasan dan internasional bekerjasama dengan unit-unit pelaksana yang terkait.
  2. Melakukan kerjasama budaya dan tabligh dengan berbagai pusat Islam dan budaya negara-negara lain dan berbagai organisasi lokal dan internasional.
  3. Membantu menciptakan dan menyebarluaskan aktivitas berbagai pesantren dan universitas di luar negeri.
  4. Menciptakan, memperluas dan memanejeman urusan berbagai perwakilan budaya Iran dan berbagai pusat Islam dan budaya yang terikat dengan Republik Islam Iran di luar negeri dan menentukan perwakilan budaya dan tabligh serta mengawasi pelaksanaan kewajiban mereka.
  5. Memilih, mendidik, memperluas dan mengirimkan muballigh dan guru agama ke luar negeri.
  6. Memperluas bahasa dan sastra Persia serta memperkuat kedudukannya.
  7. Menulis, menerjemah dan menerbitkan berbagai buku dan majalah yang sesuai dengan tujuan memperkenalkan ilmu, makrifah, budaya dan peradaban Islam dan Iran serta pertukaran budaya dengan negara-negara lainnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kebebasan budaya di Iran sangat mempertimbangkan nasionalisme dan terutama nilai-nilai syariat Islam.


[1] Yamani. Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam. (Bandung: Mizan, 2002), h. 129.

[2] Yamani. Antara, h. 129.

[3] Yamani. Antara, h. 129.

[4]Bush Mencela Pemilu Iran”, dalam Harian Republika, (18 Juni 2005), h. 4.

[5] Muliana Karim, Presiden Bush dan Demokrasi Religius ala Iran, dalam Harian Kompas (22 Juni 2005), h. 40.

[6] Muliana Karim. Presiden, h. 40.

[7] Muliana Karim. Presiden, h. 40.

[8] Yamani. Antara, h. 136.

[9] Yamani. Antara, h. 142

[10] Yamani. Antara, h. 142.

[11] Yamani. Antara, h. 136-137.

[12] Taufik Abdullah. et. al. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 161, dan lihat juga David Litle. et. al Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1997), h. xiii

[13] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 161.

[14] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 161.

[15] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 161.

[16] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 166.

[17] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 166.

[18] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 166.

[19] Taufik Abdullah. et. al. Ensiklopedi, h. 214-215.

[20] John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi di Negara-negara Muslim. (Bandung: Mizan), h. 94.

[21] John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi, h. 94.

[22] John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi, h. 90. Tentang kebebasan berpendapat ini juga dapat ditelaah dari perbincangan yang alot antara Sourosy dengan Murtadha Muthahhari saat penetapan nama Republik Islam Iran. Murthadha Muthahhari. Kebebasan, h. 3-130.

[23] Riza Sihbudi. Biografi Politik Imam Khomeini. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 90-101.

[24] Yamani. Antara, h. 148.

[25] Riza Sihbudi. Biografi, h. 87

[26] Riza Sihbudi. Biografi, h. 89-90.

[27] Ahmad Khumaini. Imam Khomaini. (Bogor: Cahaya, 2004),  h.423-424.

[28] Ahmad Khumaini. Imam, h. 424.

[29] Jalaluddin Rakhmat. Pemikiran Politik Islam dari Nabi Saw. Via Al-Farabi hingga Ayatullah Khomeini (Sebuah Pengantar), dalam Yamani. Antara, h. 21-22.

[30] Rodney A. Smolla. Hak Masyarakat Untuk Tahu: Transparansi Dalam Lembaga-Lembaga Pemerintahan, dalam Jurnal Demokrasi, Office of International, h. 65.

[31] Hal-hal yang tidak dapat diakses dalam konstitusi Amerika menurut Rodney A. Smolla adalah: [1] rahasia keamanan nasional yang berhubungan dengan pertahanan nasional atau kebijakan luar negeri; [2] materi yang berhubungan semata-mata dengan aturan-aturan personel dan praktik internal sebuah badan pemerintah; [3] materi yang secara khusus dikecualikan dari pembukaan informasi berdasarkan undang-undang federal lainnya; [4] rahasia perdagangan dan komersial atau informasi keuangan yang mendapatkan hak istimewa atau dirahasiakan; [5] memorandum antar atau di dalam badan pemerintah atau surat-menyurat yang menurut undang-undang tidak akan bisa tersedia untuk pihak lain selain badan itu dalam proses berperkara melawan badan itu; [6] berkas pribadi dan kesehatan serta arsip-arsip semacamnya jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap privasi pribadi; [7] arsip atau informasi yang dikumpulkan untuk tujuan-tujuan penegakan hukum, di mana pada titik tertentu keluarnya arsip-arsip atau informasi tersebut memungkinkan terjadinya gangguan terhadap upaya penegakan hukum [8] materi yang berhubungan dengan pemeriksaan dan peraturan perbankan; [9] informasi geologi dan geofisik termasuk peta-peta yang berhubungan dengan sumur minyak.  Lihat Rodney A. Smolla. Hak, h. 65.

[32] Yamani. Antara, h. 147-148.

[33] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Freedom: Bebas Terpaksa atau Terpaksa Bebas. (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 74.

[34] Imam Ali Khamenei. Perang Kebudayaan (Jakarta: Cahaya, 2005), h. 15.

[35] Imam Ali Khamenei. Perang, h. 16.

[36] Imam Ali Khamenei. Perang, h. 16-17.

%d blogger menyukai ini: