DEMOKRASI DAN WILAYAH AL-FAQIH


MELACAK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

DEMOKRASI DAN WILAYAH AL-FAQIH

oleh: Candiki Repantu

Untuk mendudukan jargon demokrasi dan wilayah al-faqih mestilah dianalisis dasar-dasar yang menjadi fondasi bangunan politik keduanya. Karenanya, akan dianalisis dasar-dasar pendirian suatu negara menurut pandangan demokrasi dan dibandingkan dengan konsep Wilayah alFaqih. Kajian ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa “demokrasi”  memiliki kesesuaian dan juga perbedaan dengan tata politik Islam, dalam hal ini Wilayah alFaqih. Dasar-dasar penting tersebut adalah sumber legislasi politik, sumber hukum, dan kepemimpinan.

SUMBER LEGISLASI POLITIK (KEDAULATAN)

Karena berbicara politik, umumnya yang tergambar adalah sistem kekuasaan karenanya sumber ligislasi politik (kekuasaan) mendapatkan kajian penting dalam masalah ini. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Karenanya, dapat ditegaskan bahwa sumber legislasi politik dalam demokrasi adalah rakyat.

Hal ini mengambil garis berbeda dengan wilayah al-faqih yang merupakan kepemimpinan ilahiah. Dalam konsep ini, diyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kedaulatan, sehingga hanya Tuhan yang layak mendelegasikan kedaulatannya itu. Inilah salah satu garis pemisah antara demokrasi dan wilayah al-faqih.

Kedaulatan Tuhan sebagai sumber legislasi politik merupakan harga mati dalam sistem politik Islam (wilayah al-faqih). Namun, bukan berarti wilayah al-faqih menafikan posisi rakyat, hanya saja, ia meletakkan rakyat bukan sebagai sumber kekuasaan (kedaulatan), melainkan sebagai sarana implementasi kepemimpinan ilahiah tersebut. Artinya, seseorang yang mendapat mandat ilahi untuk menjadi pemimpin umat, tidak dibenarkan memaksakan kepemimpinanya kepada rakyat. Implementasi kedaulatanya secara nyata akan terjadi jika rakyat dengan penuh kesadaran memberikan posisi pada manusia terpilih untuk menjadi pemimpin mereka. Imam Khumaini dalam salah satu orasinya, saat referendum penentuan sistem politik yang akan diberlakukan di Iran pasca revolusi mengatakan :

“Saya meminta setiap orang untuk memilih Republik Islam. Akan tetapi, kalian bebas memilih…kalian boleh memilih konsep-konsep republik yang lain. Kalian memiliki hak untuk memilih apakah rezim imperial, rezim demokrasi atau apapun yang terdapat di dalam kartu suara. Kalian bebas memilih.”

Pada taraf ini, wilayah al-faqih memiliki persinggungan dengan demokrasi. Meskipun berbeda dalam menempatkan posisi rakyat, namun keduanya mengakui bahwa rakyat memiliki andil besar dalam susunan Negara, termasuk dalam mengambil keputusan-keputusan penting di Pemerintahan Islam model wilayah al-faqih. Republik Islam Iran, sebagai satu-satunya Negara yang menggunakan model ini, menegaskan dalam UUD-nya bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam memilih dan mendapat hak untuk menentukan kebijakan pemerintah :

“Dalam Republik Islam Iran, urusan-urusan Negara akan dijalankan melalui pemilihan umum oleh rakyat, yaitu: Pemilihan Presiden, pemilihan anggota-anggota Majelis Nasional, anggota-anggota dari Dewan-Dewan dan sebagainya, atau melalui suatu referendum sebagaimana diatur di bawah pasal-pasal Undang-Undang ini”. (UUD RII Pasal 6)

Jadi, jika dicermati secara akurat, otoritas tertinggi di Iran tetaplah di tangan rakyat, karena rakyatlah yang memilih Parlemen, Presiden, dan Majelis Ulama. Hanya rahbar yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, yakni oleh majelis khubreghan.

SUMBER HUKUM

Sebagai kelanjutan dari sumber legislasi politik, maka sumber hukum juga menjadi simbol penting dalam sistem politik.

Demokrasi yang merupakan cermin pemerintahan rakyat, menempatkan kehendak rakyat (manusia) sebagai sumber hukum. Hal ini didasarkan pada kesimpulan, bahwa terpenuhinya keinginan rakyat akan menjaga stabilitas dan disiplin sosial kemasyarakatan. Pandangan ini tidak selamanya dapat dipertahankan dalam ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, tujuan hukum bukan hanya untuk menciptakan peraturan dan didiplin sosial, namun lebih dari itu adalah untuk menjaga keadilan sosial; karena, pertama, tanpa keadilan peraturan tersebut tidak akan bertahan dan pada umumnya, manusia selamanya tidak akan dapat menerima ketidakadilan dan penindasan. Kedua, dalam masyarakat yang tidak diperintah dengan keadilan, kebanyakan orang tidak akan memperoleh kesempatan untuk menikmati kemajuan dan pembangunan yang diinginkan, dan karenanya tujuan penciptaan manusia tidak akan terwujud.[1]

Hal pokok lainnya adalah bahwa dari sudut pandang Islam, hukum-hukum sosial harus bisa mempersiapkan landasan dan kondisi yang mendukung perkembangan spiritual dan kebahagiaan abadi bagi manusia di akhirat. Karenanya, jika suatu hukum bisa menegakkan suatu tatanan sosial namun menyebabkan kemalangan abadi bagi manusia, dari sudut pandang Islam hukum ini tidak bisa diterima, bahkan jika hukum tersebut diterima oleh mayoritas.[2]

Untuk itu, berbeda dengan demokrasi, dalam Pemerintahan Islam, diyakini bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah swt. Menurut Imam Khumaini, kekuasaan legislative dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah swt. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat undang-undang lain dan tidak ada hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum dari Pembuat Undang-undang (Allah swt), tegas Imam Khumaini.[3]

Konstitusi Iran juga menegaskan hal ini, “Seluruh hukum dan peraturan termasuk sipil, pidana, keuangan, ekonomi, administrasi, militer, politik, dan sebagainya akan didasarkan atas prinsip-prinsip Islam” (UUD RII Pasal 4).

Begitu pula, dalam pasal 2 menyebutkan dasar-dasar pemerintahan Republik Islam Iran, yang salah satunya telah memberikan jaminan bahwa hukum yang berlaku haruslah sejalan dengan hukum-hukum ilahi berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saaw dan para Imam ahlul bait.

Dengan demikian, dalam konsep wilayah al-faqih, peran hukum Tuhan sangat nyata. Dengan menyatakan bahwa hukum mesti berdasarkan prinsip-prinsip Islam yakni al-Quran dan sunnah, maka konstitusi Iran secara langsung maupun tidak, berarti mengindikasikan tidak ada yang berhak mengeliminasi ataupun membuat hukum selain Allah, sebab al-Quran dan sunnah, pada dasarnya merupakan sarana penyampaian titah dan hukum-hukum ilahi. Adapun peran dari para ahli hukum (ulama) adalah mengeluarkan, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan tersebut melalui ijtihad yang sungguh-sungguh.

Mengapa hanya Tuhan yang berhak membuat hukum? Karena untuk membuat hukum, ada syarat mutlak yang mesti dikuasai, yaitu “mengetahui dengan akurat subjek dan objek hukum”.

Jika kita ingin membuat hukum dalam kehidupan manusia, maka, andainya ditanyakan dengan tegas “Siapakah yang lebih mengetahui tentang diri dan hakikat manusia?” Tuhan atau manusia itu sendiri? Menurut hemat penulis secara jujur kita akan menjawab, Tuhanlah yang lebih mengetahui diri dan hakikat manusia, sebab Dia-lah yang menciptakan manusia. Karena itu, maka dengan pasti pula bahwa Tuhanlah yang berhak membuat hukum. Secara naqliyah inilah yang ditegaskan al-Quran, “Tiada hukum kecuali hukum Allah” (Q.S. Yusuf: 67) sehingga “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia tergolong orang-orang kafir”. (Q.S. al-Maidah: 44). Secara silogisme, hal ini dapat disusun sebagai berikut :

Untuk membuat hukum haruslah mengetahui tentang objek dan subjek hokum.

Tuhan yang mengetahui tentang subjek dan objek hukum.

Maka Tuhanlah yang berhak membuat hukum.

Jadi, karena disepakati bahwa Tuhan merupakan satu-satunya Pencipta, maka, sebagai Pencipta, hanya Dialah  yang mengetahui segala rahasia yang terkandung dalam ciptaan-Nya, “Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak” (Q.S. al-Ra’d: 9); “Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati” (Q.S. Fathir: 38). Sesuai dengan premis-premis di atas, maka Dia pulalah yang membuat seluruh hukum yang menjadi aturan di jagat raya semesta ini.

Lebih terinci, Ayatullah Ibrahim Amini mengemukakan empat kriteria yang harus dimiliki oleh undang-undang untuk menjamin kebahagiaan manusia :

  1. Undang-undang tersebut harus ditetapkan dan disusun berdasarkan kemaslahatan manusia, bukan hanya kecenderungan hewani semata.
  2. Undang-undang tersebut harus mempertimbangkan semua manusia dengan seluruh kelas sosialnya, tidak ada diskriminatif dan fanatisme, serta ditujukan untuk membela kaum lemah dan tertindas.
  3. Undang-undang tersebut di buat sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kehidupan batin atau ruhani manusia, melainkan harus bertujuan membersihkan lingkungan social dari kerusakan moral dan mempersiapkan landasan bagi pembinaan jiwa yang berakhlak hasanah dan berorientasikan spiritual.
  4. Undang-undang itu mesti memenuhi kebutuhan mendasar manusia yang berkaitan dengan kehidupan ruhani dan akhirat (abadi).[4]

Keempat kriteria di atas menjadi rujukan bagi pembuat undang-undang. Manusia dengan segala kelemahannya, tidak akan mampu menyusun undang-undang sempurna dan lengkap yang memberikan empat jaminan di atas. Sebab, bagaimanapun pintar dan hebatnya manusia untuk menyusun undang-undang yang mengatur masyarakat, tetap tidak akan luput dari cacat dan kekurangan. Hal itu dikarenakan dua sebab : pertama, tidak ada jaminan bahwa manusia yang membuat UU bebas dari kepentingan kelompoknya sehingga mengabaikan kelompok lainnya; dan kedua, manusia tidak mengetahui secara sempurna dan mendalam hubungan antara kehidupan badani dan ruhani, duniawi dan ukhrawi, sehingga memiliki peluang besar untuk keliru.[5]

Secara global, hukum itu ada dua jenis yaitu hukum takwiniyyah (genetik) dan hukum tasyri’iyyah (legislative). Hukum takwiniyyah adalah aturan umum Allah swt, yang mengatur seluruh alam ciptaan yang terlaksana sesuai dengan kehendak Allah swt. Adapun hukum tasyri’iyyah adalah hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah swt untuk dilaksanakan oleh manusia agar mendapat ridho-Nya. Akan tetapi, tidak ada paksaan dalam pelaksanaan hukum ini. Hukum-hukum seperti ini disebut dengan risalah atau agama yang diturunkan oleh Allah swt, melalui utusan-Nya yang disebut Nabi atau Rasul. Jadi, agama berarti seluruh aturan atau hukum kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan ridho Allah swt, “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu”. (Q.S. an-Nahl: 89; al-An-am: 38)

Selanjutnya adalah persoalan bagaimana dan oleh siapa hukum tersebut harus disahkan? Teori yang berlaku dikebanyakan masyarakat dewasa ini adalah bahwa hukum harus disahkan dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri, atau wakil-wakil mereka.  Karena konsensus dari semua anggota masyarakat maupun dari semua wakil-wakil mereka itu praktis mustahil terjadi, maka pendapat mayoritas (bahkan jika hanya setengah plus satu) merupakan kriteria validitas hukum tersebut.[6] Ini pula yang menjadi landasan demokrasi.

Misbah Yazdi, memberikan dua catatan pada pandangan ini. Pertama, teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, bukan untuk memberikan sesuatu yang benar-benar menguntungkan mereka. Hal ini tidak bisa diterima oleh Islam, karena banyak orang yang ingin memuaskan instink kebinatangannya dan nafsu sesaat tanpa memikirkan konsekuensinya yang begitu mengerikan. Kedua, karena mustahil diperoleh kesepakatan yang bulat, kita harus cukup puas dengan pendapat mayoritas. Hal ini berlaku hanya pada saat tidak adanya ketetapan ketuhanan dan kriteria ilmiah. Sedangkan dalam Islam, kriteria ketuhanan dan ilmiah itu ada. Selain itu, orang-orang yang memiliki kekuasaan sering melakukan manipulasi, sehingga yang terjadi adalah ketetapan sekelompok minoritas yang tebatas namun berkuasa, bukan kehendak yang sesungguhnya dari semua orang atau mayoritas.[7]

Bertrand Russel yang mendukung demokrasi juga mengungkapkan hal ini. Keliru, menurut Russel, jika kita menganggap bahwa mayoritas semestinya benar. Pada tiap-tiap masalah baru mayoritas selalu salah pada mulanya. Dalam hal-hal dimana Negara harus bertindak sebagai keseluruhan, misalnya bea cukai, keputusan oleh mayoritas mungkin merupakan metode terbaik yang dapat direncanakan, tapi ada banyak problem-problem dimana tak diperlukan suatu keputusan yang diseragamkan. Bahkan mayoritas dapat berubah menjadi tirani dan hal ini sangat berbahaya.[8]

Ada satu garis penting yang membedakan demokrasi Barat dan Islam (Iran) tentang masalah ini. Iran dalam proyek demokrasinya berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan agama, artinya, partisipasi  rakyat, kehadiran partai, dan sebagainya, dapat berjalan dan diperbolehkan selama dalam koridor kebenaran dan agama bukan dalam ambang penyesatan dan pengaturan. Iran tidak bisa menerima, atas nama demokrasi, memberikan kebebasan pada aktor-aktor politik menggulirkan program-progam dan aturan-aturan yang mengancam kebenaran dan nilai-nilai agama, meskipun itu mendapat dukungan mayoritas. Hal ini dicamtumkan dalam UUD RII sebagai berikut :

“Partai, perserikatan, kelompok politik dan serikat buruh serta masyarakat minoritas Islam dan yang diakui, akan bebas, asalkan mereka tidak melanggar asas-asas kemerdekaan, kebebasan, persatuan nasional dan standar Islam serta dasar Republik Islam. Tak seorang pun akan dilarang atau dipaksa untuk mengikuti mereka.” (UUD RII Pasal 26).

PEMISAHAN KEKUASAAN

Salah satu prinsip penting demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan (separation of power) yang diatur melalui pemisahan lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, legislative dan yudikatif. Hal ini berguna untuk menjaga keseimbangan dan independensi dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing, dan juga untuk mengantisipasi kekuasaan absolut yang berpusat pada satu orang atau satu lembaga.

Prinsip ini dibenarkan dalam konsep wilayah al-faqih, namun dengan catatan bahwa hal itu hanya berlaku untuk lembaga-lembaga yang di bawah kendali wali faqih, artinya, lembaga eksekutif (Presiden), yudikatif (Pengadilan), dan legislatif (Parlemen), hanyalah merupakan perpanjangan tangan dari pemimpin tertinggi kaum muslimin, waliy al-amr al-muslimin yang terpilih. Adapun pada posisi wali faqih, ketiga kekuasan itu menjadi tanggung jawabnya.

Seperti dijelaskan sebelumnya, wali faqih merupakan pemimpin tertinggi yang menjadi mandataris Tuhan sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi dan Imam Mahdi yang sedang ghaib. Untuk itu sosoknya adalah sosok yang paling mendekati dan memahami prinsip dan hukum-hukum Islam dengan sederetan kualifikasi yang mesti dimiliki seperti faqahah (memahami hukum Islam), ‘adalah (berkeribadian adil), dan kafaah (keterampilan memimpin), sehingga ia menjadi representasi Islam.

Imam Khumaini, selalu menekankan bahwa, dalam wilayah al-faqih, kepemimpinan faqih menggantikan posisi kenabian dan keimamahan. Karena itu, jika, seorang faqih yang memenuhi kualifikasi di atas bangkit dan menegakkan pemerintahan, maka ia memiliki kewenangan yang sama seperti kewenangan nabi saaw dalam mengatur masyarakat dan menjadi kewajiban bagi semua orang untuk menaatinya.[9]

Karena Nabi dan para Imam memiliki wewenang pada ketiga kekuasaan tersebut, maka wali faqih sebagai naib al-imam (wakil imam) juga mewarisi semua wewenang tersebut, bahkan jika melihat pada tanggung jawab, fungsi, tugas, dan hak-hak wali faqih yang mutlak (wilayah al-faqih al-mutlaqah), jelas lebih besar daripada tiga kekuasaan tersebut. Dengan kedudukannya tersebut, wali faqih juga memiliki wewenang yang melintasi batas-batas teritorial negara yang secara konvensional berdaulat dengan model pemerintahannya masing-masing. Pada kasus-kasus tertentu, wali faqih akan mengeluarkan keputusan yang bersifat hukumiyah/ hukumatiyah atau wila’iyyah yang mengikat seluruh kaum muslimin (baca: syiah) di negara manapun berada. Hal ini pernah terjadi pada masa Imam Khumaini dengan dikeluarkannya hukuman mati untuk Salman Rusdi atas karyanya Satanic Verses yang menghina Nabi saaw dan Islam.

Jadi, wali faqih merupakan pemimpin yang semua lembaga pemerintahan ada di bawah kendalinya termasuk presiden (eksekutif), parlemen (legislatif), pengadilan (yudikatif), pendidikan (edukatif), ataupun angkatan bersenjata.


[1] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas Tentang Filsafat Politik Islam. dalam Jurnal al-Huda, Vol. III, No. 9, 2003, h.94

[2] Muhammad Taqi Misbah  Yazdi. Sekilas., h. 94

[3] Imam Khumaini. Pemerintahan Islam (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 48.

[4] Ibrahim Amini. Para Pemimpin Teladan (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 23-24.

[5] Ibrahim Amini. Para, h. 24-25.

[6] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas., h. 95.

[7] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas., h. 95.

[8] Bertrand Russel. Cita-Cita, h. 51.

[9] Imam Khumaini. Sistem, h. 57.

%d blogger menyukai ini: