PEREMPUAN DALAM BINGKAI WILAYAH AL-FAQIH

PEREMPUAN DALAM BINGKAI WILAYAH AL-FAQIH

oleh: Candiki Repantu


PENDAHULUAN

“Pada masyarakat kita, kaum wanita berubah dengan pesat. Tirani zaman kita dan pengaruh dari berbagai lembaga telah mengambilnya dari ‘dia yang sebenarnya’. Semua cirri dan nilai tradisional wanita telah diambil darinya, sehingga mereka (para tiran itu) membuatnya menjadi makhluk yang ‘mereka kehendaki’, ‘mereka bangun’, dan kita lihat bahwa mereka (kaum wanita) telah ‘terbentuk’.

“Itulah sebabnya maka pertanyaan yang paling penting dan relevan bagi wanita yang telah sadar dimasa ini ialah, ‘siapakah saya?’ Dia menyadari sepenuhnya bahwa ia tak dapat bertahan sebagaimana dirinya sekarang. Sesungguhnya ia tidak mau menerima topeng zaman modern demi menggantikan topeng tradisionalnya. Ia hendak memutuskan sendiri. Wanita-wanita sezamannya juga telah menentukan diri mereka sendiri. Dengan sadar mereka menghias kepribadian dengan kesadaran dan kemerdekaan. Mereka menghias diri mereka dengan sempurna. Mereka mewujudkan suatu desain. Mereka merefleksikan suatu sketsa, namun mereka tak tahu bagaimana. Mereka tak tahu desain yang sebenarnya—dari sisi kemanusiaan—dari kepribadian mereka, yang bukan refleksi dari warisan mereka dan bukan pula dari topeng tiruan yang dipaksakan secara artifisial kepada mereka. Lalu dengan manakah mereka mesti mengidentifikasikan diri?”

Ungkapan di atas ditulis salah seorang ideolog Revolusi Islam Iran, yaitu Ali Syariati dalam memulai bukunya Fatimah is Fatimah. Ia ingin menunjukkan bahwa wanita abad ini, khususnya wanita-wanita Iran yang terbaratkan, telah kehilangan sosok yang pantas untuk diteladani dalam merefleksikan diri menghadapi perkembangan zaman. Memang, banyak yang berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat wanita, tetapi mereka tidak mengerti ke mana arah perjuangan itu? Bahkan boleh jadi mereka juga belum memahami dengan baik apa yang disebut harkat dan martabat wanita. Sehingga, bagi Ali Syari’ati pertanyaan awal yang mesti dijawab para wanita adalah ‘siapakah saya?’. Karenanya, ia ingin menampilkan sosok wanita lintas zaman yang patut mendapat perhatian ekstra dalam membantu wanita abad ini membentuk jati diri dan kepribadiannya, yakni Fatimah Az-Zahra binti Muhammad saaw.

WANITA IRAN DALAM SEJARAH REVOLUSI

“Wanita di Iran mengurus keluarga mereka dengan sebelah tangan sedang dengan tangan yang lainnya mereka menggerakkan masyarakat” (Fayyaz Bakhsh)

Ungkapan di atas dilontarkan oleh Fayyaz Bakhsh dalam “Kongres Wanita dan Revolusi Islam”  untuk membuktikan bahwa wanita Iran bukanlah hanya berperan aktif di rumah melainkan juga dalam pergulatan sosial-kemasyarakatan baik bidang politik, ekonomi, kebudayaan, militer, dan sebagainya bahkan menjadi elemen inti dalam Revolusi Islam Iran. Hal ini diakui oleh Bapak Revolusi dan pendiri Republik Islam Iran, Imam Khumaini :

“Wanita-wanita Iran telah memberikan sumbangan lebih besar kepada revolusi ini daripada yang diberikan kaum pria. Sekarang pun mereka aktif di garis belakang front pertempuran dan mempunyai peranan yang lebih besar dari yang lain-lainnya. Mereka mendapatkan saham besar sekarang dalam revolusi bidang pendidikan dan pengajaran, baik dalam pendidikan anak-anak mereka sendiri atau di kelas-kelas sekolah dan di tempat-tempat lain…lebih dari itu, kaum wanita, sesudah kejayaan revolusi dengan pendidikan dan latihan mereka, dengan kerja keras dan pemeliharaan kehormatan serta ajaran-ajaran Islam…menjadi pelopor-pelopor dalam urusan Negara.”

Bagi Pendiri Republik Islam Iran ini, wanita  memainkan partisipasi sosial-politik  yang besar dalam menggulingkan pemerintahan Syah Pahlevi dan selama perang dengan Irak, mulai dari memobilisasi massa, menjadi tenaga medis, menyediakan makanan, dan yang paling mulia adalah merelakan anak-anak dan suaminya untuk berjuang dan menjadi syuhada di bawah bendera Revolusi Islam, hingga mereka juga ikut maju di garis depan menghadang para musuh revolusi. Dalam salah satu ceramahnya di hadapan para wanita setelah revolusi, Imam Khumaini mengatakan :

“Sesungguhnya merupakan suatu mukjizat ketika wanita berdiri tanpa gentar di hadapan tank dan senjata perang. Ini merupakan cahaya al-Quran dan Islam yang telah menerangi hati kalian dan hati semua anak bangsa Iran…itu adalah cahaya keimanan yang menjadikan kalian wahai para wanita tidak takut kepada ke-syahidan (syahadah).

“…saya ucapkan terima kasih kepada wanita-wanita yang mulia yang berkumpul di sini dan yang membela kebangkitan ini dengan berbagai demonstrasi. Mudah-mudahan Allah swt menjaga kalian dan mengabdikan kalian untuk Islam. Kalian akan dan selalu memainkan peranan besar dalam kebangkitan ini. Kalian bertanggung jawab terhadap manifestasi tujuan-tujuan kebangkitan ini, dan insya Allah kalian dapat mewujudkannya.”[1]

Suasana wanita di Iran pasca revolusi jelaslah lebih baik di pandang dari sudut manapun, baik dari sisi individual, sosial- politik, ekonomi dan lainnya. Sebagai salah satu bukti konkritnya, adalah penilaian atas keberhasilan pembangunan yang dilakukan PBB melalui HDI (Human Development Index). HDI sendiri memiliki beberapa komponen, di antaranya GDP (Gross Domestic Product), GDI (Gender-related Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measures).[2]

Indikator untuk mengukur GDI antara lain adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan perempuan. Sementara itu, GEM diukur dari proporsi perempuan dalam pengambilan keputusan di parlemen, proporsi kaum perempuan profesional atau manajerial, dan rata-rata pendapatan perempuan di luar sektor pertanian. Singkatnya, sebuah negara akan memiliki kesempatan untuk meraih value HDI yang tinggi bila perempuan di negara itu memiliki value GDI dan GEM yang tinggi pula. Bukti lainnya adalah bahwa salah satu subjek penting dalam laporan-laporan HRW (Human Right Watch) adalah perempuan. Selama perempuan di suatu negara mengalami penindasan atau diskriminasi, negara itu tidak akan mendapatkan nilai bagus terkait dengan perlindungan HAM.[3]

Dari laporan penelitian yang disampaikan oleh Dina Sulaeman, perkembangan HDI value pada masa pasca Revolusi Islam terlihat sangat pesat. Bahkan, trend kenaikan HDI value Iran jauh melampaui trend di negara-negara Asia selatan. Perlu mendapat catatan, diantara tahun 1981-1989, Republik Islam Iran sedang berjuang/berperang melawan invasi Irak (serta mengalami embargo), tetapi bahkan pada saat itu pun HDI value Iran tetap menunjukkan kenaikan. Ini memperlihatkan bahwa dalam masa perang pun, RII tetap konsisten dalam membangun negara.[4]

Di bawah ini, penulis akan mengungkapkan laporan penelitian secara deskriptif yang diungkapkan oleh Dina Sulaeman dalam seminar mahasiswa Indonesia se-Timur Tengah, di Teheran pada 16 agustus 2005.

Sejak awal revolusi RII terus menunjukkan kemajuan indeks HDI-nya. Bahkan pada sejak sebelum tahun 2000 (sekitar tahun 1998) peningkatan indeks HDI RII mulai melebihi peningkatan indeks HDI negara-negara lain di dunia. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara yang berada dalam regional yang cukup dekat dari RII, yaitu Asia selatan, RII menunjukkan keunggulan. Sebaliknya, pada masa pra-revolusi (1975-1979) indeks HDI Iran cenderung stagnan. Demikian pula pada tahun 1980, dimana pada saat itu sedang terjadi masa transisi Revolusi Islam Iran.

Antara tahun 1980-1990 HDI Iran cukup tinggi, meskipun pada saat itu Iran mengalami masa perang yang berkepanjangan (sekita 8 tahun) dengan Irak yang didukung kekuatan Barat. Sedangkan dari tahun 1990 hingga tahun 1995 Iran menunjukkan laju peningkatan HDI value yang tertinggi. Pada tahun 2004, Republik Islam Iran menempati ranking ke 101 dari 177 negara (Indonesia: rangking ke 111). Semua ini menunjukkan konsistensi Republik Islam Iran dalam pembangunan negara.

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu komponen dalam penetapan value HDI adalah GEM (Gender Empowerment Measures) dan GDI (Gender-related Development Index). Maka setelah membandingkan kondisi perempuan Iran dengan kondisi di beberapa negara muslim lain dapat diambil beberapa kesimpulan di bawah ini, yaitu :

  1. Perkiraan tingkat pendapatan perempuan Iran, yaitu USD 2,835 PPP, terhitung kelas menengah (menempati ranking ke-80 dari 175 negara), namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Saudi Arabia atau Oman. Hal ini bisa terjadi karena secara umum, pendapatan perkapita di Saudi Arabia jauh melampaui Iran, yaitu mencapai US$12.650.
  2. Rasio pendapatan laki-laki dan perempuan di Iran masih rendah (bila dibandingkan dengan Indonesia, Mesir, Pakistan, Jordan), karena secara umum memang jumlah tenaga kerja perempuan Iran masih lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja perempuan di Indonesia, Mesir, Pakistan, Jordan.
  3. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah – Afrika (Saudi Arabia, Mesir, Yaman ) tingkat partisipasi perempuan Iran di parlemen tergolong tinggi, ini menunjukkan besarnya kemampuan perempuan Iran, perhatian perempuan Iran terhadap masyarakatnya, juga konsistensi implementasi dari konstitusi Iran.
  4. Jumlah administrator dan manajer perempuan di Iran lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah-Afrika (Bahrain, Mesir, Arab Saudi, Yaman), ini menunjukkan kemampuan perempuan Iran dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat (keluarga atau suami) dan oleh pemerintah Iran.
  5. Sebagai pekerja profesional dan teknik, perempuan Iran juga lebih maju dibandingkan dengan perempuan di negara-negara lain di kawasan Timur Tengah – Afrika (Arab Saudi dan Mesir–juga Turki), ini akibat kemajuan pendidikan untuk perempuan di Iran yang terutama dinikmati perempuan Iran sejak revolusi Iran, juga berkaitan dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Iran bagi perempuan Iran dalam dunia kerja.
  6. Polling yang dilakukan di Iran juga menunjukkan fakta bahwa kebanyakan perempuan Iran merasa puas dengan menjadi ibu rumah tangga murni. Ketika ditanyakan kepada responden, apakah interes terpenting dalam hidup mereka, 36,6 % menjawab ‘anak’, 33 % menjawab ‘pekerjaan’, 13,5 % ‘isu politik’, 12 % ‘hak perempuan dalam masyarakat’, dan 5% ‘keamanan’. Ketika ditanya mengenai pandangan mereka tentang kehidupan, 67% menyatakan optimis, 24 % menyatakan ‘agak optimis’, dan 9% menyatakan kecewa.

Perlu dicatat di sini bahwa indikator GEM adalah berlandaskan pada paradigma Barat yang mengukur kemajuan perempuan dari sisi keikutsertaan mereka dalam lapangan pekerjaan. Padahal, dalam paradigma Islam yang dianut oleh Republik Islam Iran, indikator keberhasilan perempuan adalah keberhasilannya dalam membangun sebuah keluarga yang sehat. Dalam paradigma yang dianut di RII, perempuan dipersilahkan untuk mengaktualisasikan kemampuannya di lapangan pekerjaan dengan tetap mengingat bahwa tugas utamanya adalah sebagai pembangun unit terkecil (dan terpenting) dalam masyarakat, yaitu keluarga. Dengan menganut paradigma seperti ini, kebijakan pemerintah RII bukanlah membuka lapangan pekerjaan di perkantoran seluas-luasnya kepada perempuan dan menjauhkan perempuan dari keluarganya, melainkan lebih pada upaya pemberdayaan perempuan untuk membangun industri rumah tangga. [5]

Hal ini berbeda, jika dibandingkan dengan kondisi masa rezim tiranis Syah Pahlevi, di mana wanita Iran secara formal dilarang menggunakan atribut-atribut keislaman, bahkan tingkat buta huuf yang tinggi nyaris melanda seluruh wilayah Iran. Massoumeh Price menulis:

“Reza Shah diangkat sebagai raja pada tahun 1925. Pada tahun 1926, Sadigheh Dawlatabadi mengikuti The International Women’s Conference di Paris. Sekembalinya dari Paris, dia muncul di depan publik dalam pakaian Eropa. Pada tahun 1928, Parlemen meratifikasi aturan baru berpakaian. Semua laki-laki, kecuali para ulama, diharuskan berpakaian ala Eropa selama berada di dalam kantor-kantor pemerintah. Pada tahun 1930, topi perempuan dibebaskan dari pajak. Emansipasi didiskusikan secara kontinyu dan digalakkan oleh pemerintah. Pada tahun 1936, Reza Shah, istrinya, dan anak-anak perempuannya mengikuti upacara wisuda di Women’s Teacher Training College di Tehran. Semua perempuan disarankan untuk datang ke acara itu tanpa menggunakan kerudung. Pada saat itulah, ‘emansipasi’ perempuan Iran secara resmi dicanangkan. Pelepasan jilbab dijadikan sebuah kewajiban serta perempuan dilarang menggunakan chadur dan kerudung di depan umum.

Pada tahun 1968, diratifikasi UU Perlindungan Keluarga. Dalam UU itu ditetapkan bahwa perceraian harus dilakukan dalam pengadilan keluarga, aturan perceraian dibuat menguntungkan, poligami dibatasi dan diharuskan adanya izin tertulis dari istri pertama. … (Pada waktu itu pula) Mrs. Parsa diangkat sebagai menteri perempuan pertama di Iran. (Kemudian dikeluarkan aturan) perempuan harus mengikuti pendidikan militer dan harus mengikuti wajib militer… Aborsi tidak pernah dilegalisasi, tetapi sanksi yang ada telah dihilangkan sehingga membuat (aborsi) sangat mudah dilakukan.”[6]

Ahmad Heydari juga melaporkan bahwa Sebelum Revolusi, Rezim Shah di Iran telah mengibarkan bendera pembelaan hak-hak asasi dan kebebasan perempuan. Membuka hijab serta mengabaikan rasa malu, harga diri, rasa keberagamaan, merupakan langkah-langkah awal rezim ini dalam propaganda mereka untuk menunjukkan hak-hak perempuan.[7]

Begitu pula Imam Khumaini yang menjadi motivator revolusi. Baginya, kondisi wanita di masa Syah adalah kondisi paling terparah dalam sejarah Iran. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa kezaliman terhadap wanita di Iran melebihi kezaliman pada kaum pria :

“Sesungguhnya kezaliman yang dialami wanita-wanita Iran yang terhormat selama rezaim Pahlevi yang zalim tidak pernah disaksikan dan dialami sekalipun oleh kaum pria. Wanita-wanita yang berusaha menjaga ajaran Islam dan mengenakan pakaian islami mereka berada dalam keadaan tertentu dalam masa Reza Khan dan dalam keadaan yang lain pada masa Muhammad Reza.

“Apa yang telah terjadi dan dialami oleh wanita-wanita di masa Reza Syah… dan penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh para wanita itu di masa Reza Khan yang jahat… pada masa Muhammad Reza bentuk penindasan dan penganiayaan berubah lagi di mana ia melakukan kejahatan yang lebih keji daripada masa ayahnya. Si ayah melakukan berbagai macam kekerasan, tekanan, kezaliman, pemenjaraan dan penodaan hijab serta usaha menyakiti para wanita. Sedangkan si anak bekerja untuk menghancurkan kesucian di masyarakat kita. Dan salah satu tujuan mereka adalah wanita-wanita Iran. Oleh karena itu, mereka bekerja melalui perangkap-perangkap mereka yang khusus untuk menggiring wanita-wanita menuju kerusakan.” [8]

Untuk itu, revolusi Islam yang dilancarkan oleh Imam Khumaini, dilakukan dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk ‘membebaskan’ kehidupan wanita yang ‘dibelenggu’ oleh rezim Syah. Imam Khomeini menyatakan:

“Kalian hari ini menikmati kebebasan. Semua saudara (pria) dan saudari (wanita) merdeka. Mereka dapat melakukan aktivitas mereka dan mengkritik pemerintah dengan bebas. Meeka dapat mengkritik setiap hal yang bertentangan dengan masa depan bangsa dan Islam. Mereka dapat menuntut pemerintah pemerintah berkaitan dengan problema-problema politik. Kebangkitan ini telah memberi kalian kebebasan dan menyelamatkan kalian dari belenggu-belenggu yang dipaksakan pada kalian. Dan kalian sekarang berkumpul di sini dan menyampaikan berbagai problema politik dan social yang menyangkut bangsa ini dengan bebas. Hal yang demikian ini belum pernah terjadi sebelum revolusi, adapun hari ini kalian dapat menentukan masa depan kalian sendiri; kalian dapat menuntut problema-problema politik dan menuntut pemerintah untuk mewujudkannya. Dan saya tegaskan kali ini bahwa kalian wahai para wanita bertanggung jawab untuk membimbing kebangkitan ini menuju jalan kedamaian, sebagaimana kalian telah mewujudkan ujuan-tujuannya hingga sekarang. Dan kalian bertanggung jawab untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berpengalaman di mana terletak di pundak mereka tanggung jawab untuk menjaga dan menyusun konstitusi yang menetapkan masa depan.” [9]

Pengakuan atas hak dan martabat perempuan di Iran mulai tampak sejak penyusunan Konstitusi (UUD) Iran oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis-e-Khubregan. Meskipun hanya satu ulama perempuan yang tergabung dalam majelis tersebut, yakni Munireh Gurji, UUD yang dihasilkan sangat berpihak kepada perempuan. Kata perempuan disebut lima kali dalam konstitusi Iran—bandingkan dengan UUD 45 atau UUD Amerika Serikat yang sama sekali tidak menyebut kata ‘perempuan’. Dalam Pembukaan UUD Iran, terdapat dua paragraf yang khusus berbicara tentang perempuan, yaitu pasal 20 dan 21.

PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI IRAN

Tugas dan Peran Perempuan

“Wanita dalam sistem Islam memiliki hak yang juga dimiliki oleh kaum pria, termasuk di dalamnya hak pendidikan, hak pengajaran, hak pemilikan, hak memilih dan hak dipilih. Dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh kaum pria, wanita pun dapat melakukan bidang-bidang tersebut. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh kaum pria dan dianggap haram karena akan menjerumuskan mereka pada kehancuran. Begitu juga ada hal lain yang diharamkan bagi wanita untuk melakukannya karena menimbulkan kerusakan (mudharat).”[10]

Imam Khumaini menegaskan hal di atas sebagai acuan bagi pembuatan undang-undang di Iran, terkhusus masalah wanita. Sebagai Negara yang berlandaskan pada ideologi dan ajaran Islam, maka Iran mesti menyesuaikan seluruh undang-undangnya mengenai hak dan kewajiban wanita pada syariat Islam, bukan pada pandangan Barat dan perkembangan zaman yang dapat menghapus jati diri wanita Islam. Hal ini ditegaskan oleh UUD RII pasal 20:

”Semua warga negara, baik laik-laki maupun perempuan, secara setara menerima perlindungan hukum dan memiliki semua hak kemanusiaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang sesuai dengan kriteria Islam.” (UUD RII Pasal 20)

Dalam pasal di atas, disebutkan bahwa “laki-laki atau perempuan memiliki semua hak kemanusiaan”. Ini berarti, semua hak-hak dasar manusia  yang bersifat individual maupun yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan mendapat justifikasi dan jaminan Negara, serta tidak dapat diganggu gugat, meskipun yang disebutkan hanyalah bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena kelima bidang tersebut telah menjadi payung besar yang menaungi hak-hak parsial lainnya. Hak hukum misalnya akan mencakup keamanan, perlindungan, kesaksian, dan kehakiman atau pengadilan. Hak politik akan meliputi hak berserikat, berperang, hak memilih dan dipilih. Hak ekonomi akan memayungi hak bekerja, nafkah dan hak kepemilikan. Begitu pula dengan hak sosial dan budaya akan berhubungan erat dengan amar ma’ruf nahi munkar, palayanan dan tugas-tugas sosial, pendidikan, dan seni.  Jadi, secara konstitusional hak-hak tersebut, menjadi milik seluruh rakyat Iran tanpa memandang gendernya.

Secara khusus, UUD RII pasal 21 menyebutkan beberapa hak perempuan yang mesti dijamin oleh pemerintah, yaitu :

”Pemerintah harus menjamin hak perempuan, yang sesuai dengan kriteria Islam, dan mewujudkan tujuan-tujuan di bawah ini:

  1. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan kepribadian perempuan dan pengembalian hak-hak mereka, baik material maupun intelektual;
  2. Perlindungan terhadap para ibu, terutama pada masa kehamilan dan pengasuhan anak, dan perlindungan terhadap anak-anak yatim;
  3. Membentuk pengadilan yang berkompeten untuk melindungi keluarga;
  4. Menyediakan asuransi khusus untuk janda, perempuan tua, dan perempuan tanpa pelindung;
  5. Memberikan hak pengasuhan kepada ibu angkat untuk melindungi kepentingan anak ketika tidak ada pelindung legal.” (UUD RII Pasal 21)

Undang-undang di atas cukup menjadi bukti bahwa diskriminasi perempuan tidak mendapatkan landasan legal formal dalam Republik Islam Iran. Sebaliknya, mereka memiliki peran dan hak-hak penuh untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan, baik yang menyangkut individu dan keluarga, ataupun masyarakat dan Negara. Di bawah ini akan diuraikan secara khusus hak-hak di atas dengan merujuk pada undang-undang yang diberlakukan di Iran serta pandangan para tokoh dan ulama Iran.

Tugas dan Peran Hukum Wanita

Konstitusi Iran tidak ada secara eksplisit menyebut jenis kelamin hakim, melainkan lebih bertolak pada kualifikasi yang dimiliki :

”Kondisi dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang hakim akan ditetapkan oleh undang-undang, yang sesuai dengan kriteria agama.” (UUD RII Pasal 163)

Pada tahun 1982, disahkan sebuah aturan pelaksanaan yang berisi bahwa hakim dipilih di antara laki-laki yang memenuhi syarat. Pada tahun 1984, ditetapkan aturan tambahan yang menyatakan bahwa perempuan bisa menjadi penasehat dalam pengadilan keluarga atau kantor urusan perwalian anak. Seiring dengan berlalunya waktu, semakin dirasakan perlunya kehadiran hakim perempuan dalam pengadilan keluarga. Oleh karena itu, disahkan revisi aturan pada tahun 1995 yang memberikan izin kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengangkat perempuan yang memenuhi syarat sebagai hakim yang memegang jabatan-jabatan berikut ini:

  1. Penasehat hukum pada Dewan Tinggi Peradilan Perkantoran.
  2. Hakim pada Pengadilan Keluarga.
  3. Hakim investigasi serta hakim dalam bidang penelaahan dan penyusunan hukum peradilan.
  4. Hakim pada Kantor Perwalian Anak dan kantor-kantor lain yang memerlukan pos hakim.

Meskipun begitu, hakim perempuan (hingga saat ini) tidak bisa menjabat sebagai ketua pengadilan.

Tugas dan Peran Militer dan Pertahanan Negara

“Jika terjadi—mudah-mudahan Allah menjauhkan hal ini—pada suatu hari agresi melawan negeri-negeri Islam maka semua orang, baik wanita maupun pria bertanggung jawab untuk mempertahankan negaranya.” [11]

Ungkapan Imam Khumaini, pendiri Republik Islam Iran di atas merupakan jawaban tegas akan nilai pentingnya peran wanita dalam pertahanan dan kemanan Negara. Baginya, perempuan bukanlah sosok yang mesti dipenjarakan dalam rumah dan dianggap lemah, melainkan sosok yang penuh keteguhan, kokoh dan memiliki komitmen perjuangan. Para wanita, bagi penggerak revolusi ini, telah memberikan harta, jiwa raganya, bahkan putera-putera terbaik mereka untuk berdiri di depan garda perjuangan bangsa Iran dalam meruntuhkan rezim tiranis Syah Pahlevi.

Melihat pada peran signifikan wanita dalam pertahanan dan keamanan, maka RII memberikan jaminan legal terhadap partisipasi tersebut secara khusus dalam bidang kemiliteran. Akan tetapi, melihat pada kondisi-kondisi dan aturan-aturan syariat maka dibuatlah undang-undang yang memberikan kesempatan bagi wanita untuk bergabung hanya dalam   pertahanan semi-militer. Pasal 32 UU Militer dan Pasal 20 Aturan Personalia Sepah-e Pasdaran-e Enqelab (Tentara Garda Revolusi), yang disahkan tahun 1991, disebutkan bahwa perempuan tidak boleh bergabung dalam ketentaraan, selain sebagai tenaga medis. Namun, terbuka peluang bagi kaum perempuan untuk aktif dalam kegiatan semi-militer, yaitu dalam angkatan Basij (tentara rakyat) serta dalam Angkatan Kepolisian.

Imam khumaini saat ditanya tentang bergabungnya wanita dalam pasukan revolusi menjawab bahwa tidak ada halangan bagi kaum wanita untuk bergabung dan menjadi pasukan pengawal revolusi selama tetap menjaga ketentuan-ketentuan syariat Islam. Bahkan beliau berharap agar para wanita yang mampu berperang untuk ikut serta dalam latihan militer demi mempertahankan Islam dan negeri Islam, dan berharap agar tetap mendapatkan dukungan dari Allah swt dalam melakukan mobilisasi umum seperti pendidikan dan latihan militer dalam setiap jenjangnya tersebut, begitu pula dalam bidang akidah, akhlak dan budaya.[12]

Latihan militer, menurut Bayat, dinilai penting bagi wanita Iran dikarenakan tiga alasan :

  1. Pertahanan dalam masyarakat Islam adalah kewajiban, karenanya pengetahuan untuk pertahanan tersebut juga menjadi kewajiban dan perlu baik bagi pria maupun wanita. Pendidikan dan latihan militer adalah usaha kearah itu yang mendapatkan dasarnya dalam UUD RII.
  2. Kondisi Iran yang senantiasa diancam agresi musuh, terutama di kota-kota di selatan dan perbatasan Negara, dan berlanjutnya peperangan yang dipaksakan demi penghancuran Republik Islam Iran.
  3. Pernyataan-pernyataan tegas Imam Khumaini dan perintah langsung beliau untuk kampanye latihan kemiliteran di seluruh negeri dan agar kaum wanita dipersiapkan untuk pertahanan umum.[13]

Hal ini diperkuat oleh ulama besar Iran, Ayatullah Syeikh Jawadi Amuli. Menurutnya, salah satu bentuk pertahanan Negara adalah dengan mengadakan latihan perang. Tentunya dalam latihan ini para wanita diharuskan terpisah dari pria. Pria dan wanita dapat sama-sama turut serta terjun dalam sebuah peperangan melawan musuh, dengan tetap menjaga kesatuan barisan dan harus berada di bawah komando seorang pemimpin. Wanita dapat berjihad baik dibarisan depan maupun belakang.[14]

Jika wanita, lanjut Syeikh Amuli, telah menjadi seorang pemimpin sebuah batalyon dalam peperangan untuk mempertahankan Negara dari serangan musuh, maka hal itu tidak hanya boleh, namun terkadang juga merupakan kewajiban. Karena mempertahankan Negara tidak dikhususkan untuk pria saja, tetapi juga untuk wanita. Dalam mempertahankan Negara, wanita dapat seperti pria yakni turut serta dalam seluruh medan perang. Oleh sebab itu, wanita wajib turut serta mempelajari aktivitas kemiliteran, sehingga dia dapat selalu siap siaga kapan pun kondisi menuntutnya terlibat.[15]

Tugas dan Peran Politik Wanita

Asyraf Borujerdi, Kepala Departemen Urusan Perempuan pada Kementerian Dalam Negeri Iran, mendefenisikan partisipasi politik sebagai suatu kehendak individu untuk bertindak sedemikian rupa dalam rangka meraih, baik secara individual maupun kolektif, kekuasaan untuk memerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui cara-cara legislative dan administrative. Mereka yang terlibat dalam partisipasi politik mampu memberikan persetujuan atau kritik terhadap kebijakan pemerintahan.[16]

Menurut Asyraf, hukum syariat tidak mengingkari peran perempuan dalam masyarakat dan mendelegasikan mereka pada posisi yang netral. Al-Quran maupun sunnah menyarakan kesetaraan gender dalam ruang sosial, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ruang politik. Perempuan bebas mengekspresikan pandanannya dan memberikan persetujuan atau kritiknya terhadap berbagai kebijakan pemerintah sesuai dengan firman Allah “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah: 71).[17]

Dalam RII, wanita memiliki peluang besar untuk ikut dalam patisipasi politik. Hal itu di jamin dalam konstitusi Iran, misalnya :

”Semua warga negara, baik laik-laki maupun perempuan, secara setara menerima perlindungan hukum dan memiliki semua hak kemanusiaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang sesuai dengan kriteria Islam.” (UUD RII Pasal 20)

Adapun tentang jabatan presiden perempuan yang secara nyata belum pernah terealisasikan di Iran, bukanlah menutup kemungkinan untuk partisipasi tersebut. Sebab pada setiap pesta demokrasi, ternyata banyak tokoh-tokoh perempuan yang mencalonkan diri meskipun gagal saat dilakukan uji kelayakan. Hingga saat ini, belum ada wanita yang bisa lolos dari “screening” capres itu, yang mana, gugurnya pencalonan mereka bukanlah di dasarkan pada tendensi gender (jenis kelamin), tetapi, lebih disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat penting lainnya, seperti kualifikasi di bidang administrasi dan pemerintahan.

Memang terkesan ada bias gender dalam konstitusi Iran menyangkut posisi presiden. Hal itu terlihat dari dimasukkannya kata ‘rijal’ dalam UUD RII pasal 115 sebagai calon presiden, yaitu :

“Presiden harus dipilih di antara ‘rijal’ religius dan politisi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: asli Iran; warga negara Iran; memiliki kapasitas administrasi dan kepemimpinan; memiliki masa lalu yang baik; jujur, bertakwa, beriman, dan berpegang teguh pada landasan Republik Islam Iran dan mazhab resmi Negara.” (UUD RII Pasal 115)

Perlu diperhatikan, dalam pasal ini, tidak disebutkan secara jelas istilah ‘laki-laki’, melainkan digunakan kata ‘rijal’. Secara semantis, rijal adalah bentuk plural dari kata rajul, yang berarti laki-laki. Akan tetapi, istilah ini juga sering merujuk kepada arti personality atau tokoh. Arti ini akan terlihat jelas, jika kita merujuk pada terjemahan Inggris[18] konstitusi tersebut, yang menyebutkan ‘distinguished religious’ sebagai  terjemahan dari ‘rijal religius’. Makna distinguished, jelas lebih menekankan pada ketokohan, keutamaan, terkemuka, keistimewaan, atau kemasyhuran yang melekat pada diri seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.

Karenanya, hingga kini, istilah rijal tersebut masih menjadi bahan perdebatan di antara para ulama. Penafsiran dan implementasi penggunaan terhadap istilah “rijal” ini diserahkan kepada Dewan Pelindung Konstitusi (Shura-ye Negahban-e Qanun-e Asasi) yang berwenang untuk melakukan verifikasi kelayakan setiap warga Iran yang mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu.

Dicantumkannya kata “rijal” dalam konstitusi Iran tanpa penjelasan yang konkrit, menurut Ayatullah Husaini Bahesti, yang pada saat itu menjabat Wakil Ketua Majelis-e Khubregan, memanglah disengaja. Hal itu menurutnya, karena pada saat itu, tidak berhasil diambil kesepakatan di antara para ulama yang tergabung dalam Majelis-e Khubregan berkaitan dengan boleh-tidaknya perempuan menjadi presiden. Sehingga, pembahasan atas masalah ini tetap terbuka dan tidak bisa dijadikan alasan bahwa perempuan tidak berhak menjadi presiden. Jadi, istilah “rijal” ini hingga sekarang belum dihadapkan kepada “ujian konstitusi”.[19] Lebih lanjut Ayatullah Beheshti menyatakan :

“…Bagi saya sendiri, dalil-dalil yang ada dalam riwayat mengenai tidak bolehnya seorang perempuan menjadi presiden, sama sekali tidak cukup dan tidak akan pernah cukup…Namun pandangan seperti ini tidak berhasil mendapat persetujuan duapertiga dari anggota Majelis…Oleh karena itu, saya menyatakan, UUD untuk saat ini menetapkan bahwa presiden bisa dipilih di antara para tokoh politik dan perdebatan tentang boleh-tidaknya perempuan menjadi presiden untuk sementara dihentikan sampai di sini, sampai kelak situasi memungkinkan untuk dilakukan pembahasan ulang.” [20]

Pernyataan Ayatullah Bahesti di kuatkan oleh Munireh Gurji, cendekiawan perempuan yang menjadi anggota Majelis-e-Khubregan, yang menyatakan bahwa dalam sistem Wilayat al- Faqih, presiden bukanlah pemimpin tertinggi, sehingga sah-sah saja bila perempuan menjadi presiden.[21]

Dari catatan sejarah ini, jelas terlihat bahwa seiring dengan perkembangan zaman serta semakin terbuktinya kiprah dan kemampuan kaum perempuan Iran, sangat mungkin dilakukan pembahasan ulang dan bahkan amandemen terhadap UUD terkait dengan hak perempuan untuk menjadi presiden.

Tugas dan Peran Ekonomi Perempuan

“wanita harus bekerja dan berusaha untuk menentukan masa depannya” ungkap Imam Khumaini.[22] Pandangan Imam Khumaini ini diimplementasikan di dalam konstitusi Iran, yang mana perempuan Iran dijamin haknya dalam mendapatkan pekerjaan. Pasal 28 UUD RII menyebutkan :

“Setiap orang memiliki hak untuk memilih pekerjaan yang diinginkannya selama tidak bertentangan dengan interes Islam dan masyarakat, dan tidak melanggar hak-hak orang lain.
Pemerintah memiliki kewajiban, dengan menimbang kebutuhan sosial terhadap berbagai jenis pekerjaan, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi setiap warga negara dan menciptakan kondisi yang setara dalam kesempatan kerja.”  (UUD RII Pasal 28)

Dengan demikian secara konstitusional dan perempuan Iran berhak untuk memiliki pekerjaan dan secara khusus hak-hak perempuan dalam masalah ini diatur dalam “Undang-Undang Ketenagakerjaan” Republik Islam Iran, yang antara lain menyebutkan :

untuk pelaksanaan kerja yang sama dalam kondisi yang sama, dan dalam satu tempat kerja yang sama, laki-laki dan perempuan harus memperoleh gaji yang sama.”  (UU Ketenagakerjaan RII, Pasal 39)

Pasal di atas menunjukkan bukti nyata bahwa Iran memiliki komitmen pemberdayaan wanita sesuati dengan karakteristiknya. Artinya, dalam memilih pekerjaannya, perempuan harus memperhatikan penciptaan khusus secara fisikdan kejiwaan, sehingga tidaklah setiap pekerjaan baik baginya dan bagi seluruh individu masyarakat. Perempuan adalah eksistensi yang lembut dan cantik. Karena kelembutan dan kecantikannya yang menarik bagi laki-laki, maka dia harus berusaha untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak merusak kecantikan, kelembutan, daya tarik, dan kasih sayangnya. Oleh karena itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, susah, dan melelahkan tidak baik bagi kaum perempuan, seperti pekerjaan (lembur) malam, buruh tambang, buruh pelebur besi, buruh perusahaan semen, pertanian, peternakan, dan semacamnya.[23] Inilah mengapa pasal 75  “UU Ketenagakerjaan” menyatakan: “pekerjaan yang berbahaya dan berat tidak boleh diserahkan kepada pegawai perempuan.”

Kemudian dalam “UU Perlindungan Pekerja Perempuan” yang disahkan pada tahun 1992, disebutkan, peran dan pekerjaan utama perempuan adalah dalam keluarga, namun juga ditegaskan bahwa “Kesempatan bekerja bagi perempuan dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, dan administrasi merupakan di antara syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan keadilan sosial.” (UU Perlindungan Pekerja Perempuan RII, pasal 2).

Aturan-aturan di atas, menjadi bukti yang secara eksplisit sangat memihak perempuan agar memiliki kemandirian ekonomi di Republik Islam Iran. Hal ini juga mendapatkan legalitas dari al-Quran, “Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Seesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 33).

Untuk tetap mengimplementasikan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga, terutama sebagai ibu maka perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan wanita haruslah menyiapkan segala hal yang menyangkut kebutuhan wanita. Dalam “UU Perlindungan Pekerja Perempuan” pada pasal 76-78 menyebutkan perlindungan kerja wanita dalam keadaan hamil, melahirkan dan menyusui, yang diantaranya sebagai berikut :

  1. Mendapatkan cuti hamil dan melahirkan selama 90 hari dan jika ada ketidaknormalan mendapatkan tambahan cuti 14 hari lagi. (Pasal 76)
  2. Mendapatkan fasilitas pengasuhan anak selama jam kerja. (Pasal 76)
  3. Dalam setiap tiga jam kerja, akan mendapatkan waktu selama setengah jam untuk menyusui anak. Dan waktu menyusui itu tetap dihitung sebagai jam kerja. (Pasal 77)
  4. Perusahaan harus menyediakan tempat penitipan dan pengasuhan anak sesuai jenjang usia anak. (Pasal 77)
  5. Setelah selesai masa cuti hamil dan melahirkan, maka perempuan tersebut akan kembali pada posisi kerjanya dan tidak diperbolehkan menggantikan atau memutasikan perempuan tersebut. (Pasal 78)

Selain itu, terkait dengan pekerjaan seorang istri, konsesi besar diberikan kepada istri atas penghasilan yang diperolehnya. Pasal 1118 UU Madani disebutkan, “Istri berhak secara independen dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya sendiri sesuai dengan kehendaknya sendiri.”

Namun begitu, hak bekerja perempuan tetap disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang menjadi landasan konstitusional Negara. Diantaranya adalah, jika perempuan tersebut telah menikah dan memiliki suami, maka perlu ada izin suaminya bagi perempuan yang ingin bekerja. Pasal 1117 “UU Madani” menyebutkan bahwa, “Seorang suami berhak untuk melarang istrinya bekerja, bila si suami memandang bahwa pekerjaan yang dilakukan istrinya itu bertentangan dengan kemaslahatan rumahtangga atau mengganggu harga diri dirinya atau harga diri istrinya.”

Hal ini menjadi salah satu kritikan yang dilontarkan berbagai kalangan, terutama Barat, untuk mendeskriditkan Iran. Misalnya, Shirin Ebadi, pemenang Nobel Perdamaian tahun 2003, yang menganggap bahwa undang-undang seperti ini merupakan bukti nyata pendiskriminasian perempuan dalam Negara Iran.[24]

Keberatan dan kritikan yang dilancarkan oleh Barat atau ‘orang yang terbaratkan’ (westomania), atas undang-undang seperti ini didasarkan pada prinsip hak dan kebebasan absolut serta emansipasi liberal yang mereka anut. Bagi mereka, suami tidak diperbolehkan mengekang istri dalam menentukan pekerjaan dan mencari kebutuhan ekonominya. Karena, perkembangan modern, telah memberikan kemudahan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam segala bidang kerja baik itu bidang administrative, bidang pendidikan, bidang politik, bahkan pekerjaan buruh lapangan sekalipun. Mereka menuduh Iran telah melakukan diskriminasi, melalui undang-undang yang sangat bias gender, dan sama sekali tidak memihak pada perempuan.

Namun, jika kita mau jeli mencermatinya, sesungguhnya undang-undang juga memberikan hak yang sama kepada perempuan Iran atas pekerjaan suaminya. Misalnya, dalam “UU Perlindungan Keluarga” Pasal 18 menyatakan bahwa istri berhak mengajukan keberatan atas pekerjaan yang dilakukan suaminya dan pengadilan akan mengeluarkan surat larangan melakukan pekerjaan tersebut kepada suami, seandainya terbukti di pengadilan bahwa memang pekerjaan tersebut bertentangan dengan kemaslahatan keluarga atau harga diri dari kedua pihak. Bahkan, bila surat keputusan larangan dari hakim itu telah dikeluarkan dan si suami tetap berkeras melanjutkan pekerjaannya itu, “UU Pernikahan” menyebutkan bahwa perempuan berhak untuk menuntut cerai.[25]

Tugas dan Peran Sosial dan Budaya Perempuan

Program kebudayaan merupakan salah satu elemen penting dalam Republik Islam Iran. Jika masa Syah Pahlevi, kebudayaan Barat menjadi acuan resmi negara, maka berlawanan dengan hal itu, pasca revolusi, kebudayaan Islam menjadi landasan akurat bagi kebijakan negara. Ayatullah al-Uzhma Ali Khamenei, yang merupakan wali faqih dan rahbar, menegaskan bahwa saat ini telah terjadi perang kebudayaan (al-ghazwu al-Tsaqafah) di Iran, di mana kekuatan politik dan ekonomi Barat berusaha mempengaruhi dan meneror secara halus terhadap unsur-unsur dan prinsip-prinsip dasar kebudayaan Islam.[26]

Karenanya Imam Khamenei dan para ulama di Iran senantiasa mengingatkan generasi muda, terutama kaum perempuan akan bahayanya peracunan kebudayaan Barat sekuler yang hampa dari nilai-nilai agama, terkhusus agama Islam.

Ayatullah Ramazhani bersama pengurus Yayasan Islam Abu Thalib, saat berkunjung ke Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan (IAIN SU Medan) menyatakan bahwa kebudayaan Islam adalah elemen penting yang harus dipertahankan kaum muslimin di dunia dan juga di Indonesia. Adapun di Iran sendiri, liberalisasi budaya tidak bisa ditolerir, sebab sebagai umat yang beragama, kita memiliki aturan-aturan baku yang harus ditegakkan untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Salah satu yang harus diperhatikan oleh Negara, menurut Ayatullah Ramazhani, adalah siaran televisi, sebab hal ini merupakan alat imperealisme budaya yang paling berpengaruh pada saat ini. Ia telah memasuki semua rumah kaum muslimin dengan siaran-siaran yang merusak generasi muda Islam. Karenanya di Iran, semua siaran televisi dijaga sedemikian ketat sehingga tidak menayangkan program-program yang merusak akhlak dan melecehkan syariat Islam.

Diantara aturan Islam yang penting untuk mengukuhkan kehidupan social dan budaya Islam adalah pakaian muslimah bagi wanita. Hal ini harus dipertahankan karena disamping aturan syariat, jilbab juga telah menjadi identitas budaya Islam yang memberikan penjagaan diri dan keamanan bagi wanita-wanita Islam, “Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ‘hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Ahzab: 59).

Karena itu, Pemerintah Iran mewajibkan penggunaan jilbab kepada seluruh wanita jika keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan orang-orang yang bukan mahram-nya. Kewajiban ini, selain berlandaskan pada syariat Islam, juga merupakan sarana penting untuk perbaikan kondisi sosial masyarakat. Hal itu karena, jika wanita diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat, maka sifat belas kasih, kelembutan, perasaan dan kesucian wanita, menjadi perhatian dan pegangan, bukannya mengumbar nafsu dan sahwat yang akan memperlemah bangunan masyarakat manusia yang kokoh dan tersusun rapi. Islam, bagaimanapun senantiasa berupaya agar menjaga tidak terjadinya pengumbaran nafsu dan sahwat yang rendah, agar bagunan masyarakat tetap utuh, dan salah satu upaya resminya adalah dengan memelihara hijab, dan kasih sayang sebagai bahan perekat bangunan tersebut.[27]

Dengan aturan-aturan yang berlandaskan pada syariat dan kebudayaan Islam, maka Iran mempraktekkan masyarakat yang memberikan bagi perempuan keleluasaan dalam kancah pergaulan sosial. Para perempuan hadir secara aktif dalam berbagai aktivitas kehidupan dengan menjaga fasilitas-fasilitas public dan menerima berbagai tugas kemasyarakatan. Di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, pusat-pusat penelitian, rumah sakit, klinik, laboratorium, parlemen, kementrian, dan pos-pos penting lainnya, perempuan tampak hadir tanpa risih menjaga hijab dan pakaian islami serta tidak berhias secara berlebihan. Meeka menrima batasan ini dengan lapang dada dan pengorbanan sehingga masyarakat selamat dan bersih dari factor-faktor penyimpangan dan kerusakan. Mereka melakukan ini karena menjaga kondisi para pemuda dan para lelaki asing, disamping menjaga hati dan perasaan suaminya sehingga kehidupan rumah tangga tetap utuh.[28]

Namun, ini adalah cita-cita besar dari sebuah Negara Islam, yang mana tanpa persiapan yang matang dan perjuangan yang sungguh-sungguh akan sulit melakukan revolusi kebudayaan. Kita ketahui, di masa Syah Pahlevi, Iran telah menggulirkan sekularisasi dan liberalisasi budaya yang menghasilkan larangan berjilbab dan menggunakan simbol-simbol agama di wilayah publik dan pemerintahan sehingga menggerogoti setiap sendi kehidupan rakyat Iran.

Hingga kini pun hal itu masih terlihat, di mana sebagian kecil masyarakat yang sudah terlena dengan sekularisasi dan liberalisasi budaya memperlihatkan sikap anti revolusi Islam. Karena itu, pemerintah Iran dan para ulama serta seluruh jajaran yang peduli akan cita-cita Revolusi Islam mesti berusaha keras merancang peogram yang mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan Islam dari serbuan kebudayaan asing yang merusak, demi mempersiapkan generasi muda yang unggul, berani, sehat fisik dan psikologisnya, serta memiliki komitmen kuat pada cita-cita Revolusi Islam. Dan dari seluruh unsur dan strata masyarakat, kaum perempuan mestilah mendapatkan perhatian ekstra. Akan tetapi, usaha inilah yang masih dirasakan kurang. Dalam hal ini Ayatullah Ibrahim Amini berkomentar :

“Amat disesalkan, dalam permasalahan-permasalahan budaya yang khusus bagi kaum perempuan, kita tidak mempunyai solusinya. Kita tidak mempunyai organisasi dan komunikasi yang harmonis. Ketidakharmonisan tidak akan memberikan hasil yang diinginkan bahkan kadang-kadang berdampak sebaliknya. Maksud dari keharmonisan adalah kebulatan tekad kebudayaan.

“Jika para penggiat media-media elektronik, penerbit-penerbit, para penulis, dan para mubaligh, semuanya, mampu membangun kebulatan tekad kebudayaan, maka strategi kebudayaan akan berjalan sukses. Menjalankan strategi kebudayaan memerlukan pergerakan menyeluruh dan kesatuan, yaitu paling sedikit tujuh puluh persen pejabat Negara dan struktur-struktur yang berkaitan dengan mereka bersama-sama menjalankan strategi itu.

Lebih lanjut, Ayatullah Ibrahim Amini menyatakan :

“Dengan keharmonisan di antara dakwah dan pendidikan, kita dapat menghidupkan dasar-dasar kebudayaan hijab dalam masyarakat. Perempuan harus percaya bahwa hijab akan menguntungkannya…Sungguh penerimaan hijab bagi perempuan, dalam kondisi yang mereka miliki pada zaman yang lalu, merupakan mukjizat.

“Pelaksanaan kebudayaan yang harmonis adalah sangat penting. Dalam masalah-masalah ini, realitas permasalahannya adalah bahwa para pejabat kebudayaan harus bersatu tekad. Khususnya, berkenaan dengan kaum perempuan…Jika hal tersebut dilakukan, perempuan akan menerima dengan sangat mudah dan memilih jalannya sendiri. Kita yang mestinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harmonis malah justru melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kacau balau dan cenderung sesuai selera masing-masing. Perbedaan selera dan ketidakharmonisan inilah yang memicu kelambanan penerapan strategi budaya.[29]

Dengan demikian jelaslah bahwa perempuan punya tugas dan peran yang besar dalam lingkup perbakan sosial dan budaya sehingga tercipta masyarakat Islam yang komitmen pada ajaran dan kebudayaan Islam. Setidaknya, usaha awal untuk menjaga kebudayaan Islam, terutama saat berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan dari negara-negara lainnya, Rahbar melalui Menteri Kebudayaan dan Petunjuk Islami Iran, membentuk Organisasi Islam Kebudayaan dan Hubungan Internasional (Islamic Culture and Relations Organization).

KESIMPULAN

Dengan uraian di atas terlihatlah bahwa perempuan dalam bingkai wilayah al-faqih yang berkomitmen pada ajaran Islam tidaklah menjadikan mereka terasing dari kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan memegang prinsip ‘persamaan dalam perbedaan’, Islam menggariskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesempurnaan dan kemuliaan di sisi Tuhan, namun dalam tugas, fungsi dan tanggungjawab duniawinya, diberikan Tuhan perbedaan sesuai karakteristiknya masing-masing.


[1] Imam Khumaini, Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Imam Khumaini. (Jakarta: Lentera, 2004), h. 217.

[2] Dina sulaeman, Perempuan Iran : Observasi Antara Konstitusi dan HDI, makalah untuk seminar Mahasiswa Indonesia se-Timur Tengah, Tehran, 16 Agustus 2005, lihat dalam www. dinasulaeman.wordpress.com.

[3] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[4] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[5] Dina Sulaeman. Perempuan Iran. http://www.dinasulaeman.wordpress.com

[6] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[7] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[8] Imam Khumaini, Kedudukan, h. 266.

[9] Imam Khumaini, Kedudukan, h. 220.

[10] Imam Khumaini, Kedudukan, h. 85.

[11] Imam Khumaini, Kedudukan, h. 231.

[12] Imam Khumaini, Kedudukan, h. 237-238.

[13] Bayat. Peranan Wanita Republik Islam Iran dalam Pertahanan, dalam  Majalah Yaum al-Quds No. 28 Jumadil Awal 1411 H, Seksi Pers dan Penerangan Kedutaan Republik Islam Iran, Jakarta, h. 21.

[14] Jawadi Amuli. Keindahan dan Keagungan Wanita. (Jakarta: Lentera, 2005), h. 412.

[15] Jawadi Amuli. Keindahan, h.412-413.

[16] Asyraf Borujerdi. Sekilas Tentang Peran Sosial-Politik Perempuan dalam Pemerintahan Islam, dalam Ali Hosein Hakeem. et. al. Membela Perempuan. (Jakarta: al-Huda, 2005), h. 128.

[17] Asyraf Borujerdi. Sekilas, h. 128-129.

[18] Terjemahan Inggris tersebut adalah :”The President shall be elected from among distinguished religious and political personalities having the following qualifications: He shall be of Iranian origins, have Iranian citizenship, be efficient and prudent, have a record of good reputation, honesty and piety, and be true and faithful to the essentials of the Islamic Republic of Iran and the official Faith of the country.” (Pasal 115)

[19] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[20] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[21] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[22] Imam Khumaini. Kedudukan, h. 80.

[23] Lihat Ibrahim Amini. Bangga Jadi Muslimah. (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 10-12.

[24] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[25] Dina sulaeman, Perempuan Iran. www. dinasulaeman.wordpress.com

[26] Imam Ali Khamenei. Perang Kebudayaan.(Jakarta: Cahaya, 2005), h. 15.

[27] Jawadi Amuli. Keindahan, h. 396.

[28] Ibrahim Amini. Bangga, h. 35-36.

[29] Ibrahim Amini. Bangga, h. 96-97.

Iklan

PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM

HAK DAN KEBEBASAN

oleh: Candiki Repantu

PEMILIHAN UMUM

Sebuah pemerintahan dirancang tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis; akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tak diinginkan saat ia memberikan suara, dan penghitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.

Dalam hal ini, Republik Islam Iran menerapkan sistem pemilu untuk membentuk tak kurang dari tiga lembaga tertingginya. Pertama, pemilu untuk membentuk Dewan Ahli (Majlis-i Khubregan). Kedua, pemilu untuk memilih anggota parlemen, yakni Dewan Permusyawaratan Islam (Majlis-i Syura-yi Islami) sebagai lembaga tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilu berdasarkan sistem distrik. (Bahkan, meskipun Republik Islam Iran menganut sistem presidensial, pemilihan menteri-menteri sebagai pembantu presiden harus mendapatkan approval dari parlemen dan sering sekali lewat suatu perdebatan panjang). Ketiga, pemilu untuk memilih presiden secara langsung. Di luar itu, konstitusi Republik Islam Iran juga mewajibkan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat –referendum– dalam penetapan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya yang amat penting.[1]

Bab I Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran menyatakan :

“Di Republik Islam Iran, urusan negara harus diatur berdasarkan pendapat umum yang di ungkapkan melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, anggota Majelis Perwakilan Islam, dan anggota dewan, atau melalui referendum untuk hal-hal khusus dalam pasal lain konstitusi ini”. (UUD RII, Bab I, Pasal 6).

Tercatat hingga saat ini Iran telah sembilan kali melaksanakan pemilihan presiden, terakhir putaran pertama 16 Juni dan putaran kedua 24 Juni 2005 yang dimenangkan Mahmoud Ahmadinejad.

Pemilu presiden, yang merupakan aktivitas terpenting dalam proses demokrasi, di Iran juga berlangsung seperti di negara-negara demokratis lain, termasuk AS. Terdapat lebih dari satu capres yang mewakili berbagai partai dan aliran politik serta mewakili berbagai kecenderungan yang ada dalam masyarakat.

Namun, di Iran, seorang kandidat presiden yang mencalonkan diri atau dicalonkan partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan lain harus menjalani berbagai tahapan proses penjaringan sebelum resmi menjadi capres yang berhak ikut pemilu. Keputusan akhir apakah seseorang memenuhi kualifikasi atau tidak untuk menjadi capres ditetapkan oleh lembaga tinggi negara yang disebut Dewan Pelindung (Guardian Council).[2]

Dari 100 capres lebih yang mendaftarkan diri pada pemilu baru-baru ini, sebagian besar memang digugurkan Dewan Pelindung, yang akhirnya memutuskan hanya ada tujuh calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi untuk menjadi Presiden Iran.

Keputusan Dewan Pelindung juga tak selalu bersifat mutlak dan sampai batas-batas tertentu dapat digugat dan dipertanyakan. Pendaftaran capres dari kubu reformis Mostafa Moin, misalnya, sempat ditolak Dewan, tetapi kemudian dapat diterima setelah ada usaha banding dari para pendukungnya.[3]

Karena rakyat Iran, sejak 1979 sudah bersepakat untuk hidup bersama di bawah hukum dan panji-panji Islam, masuk akal apabila penjaringan para capres dilakukan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan-peraturan Islam, yang mungkin tak sepenuhnya dipahami oleh para kritikus Iran, termasuk Bush.

Seperti diberitakan oleh berbagai media, bahwa Presiden Amerika Serikat, George W Bush (16/6-2005), menilai pemilihan umum Iran, Jumat (17/6) jauh dari standar dasar proses demokrasi, “Rakyat Iran menghendaki sistem demokrasi yang seutuhnya di mana pemilu digelar secara jujur, tapi pemimpin mereka menjawabnya dengan sesuatu yang menjadi kebalikannya.” Pernyataan Bush ini dikuatkan oleh menteri luar negeri AS, Condoleezza Rice, “Apa yang terjadi di Iran saat ini adalah justru di mana Iran melangkah “mundur”.[4]

Terlepas dari berbagai tudingan itu, dalam pertemuan yang dihadiri beberapa ribu warga Teheran, dua hari menjelang pemilu putaran pertama, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menepis tuduhan George Walker Bush yang menyatakan pemilu Iran tidak demokratis dengan menyatakan:

“Dalam pemilu kali ini terdapat sejumlah capres yang mewakili kelompok-kelompok politik yang berbeda dan rakyat dapat bebas memilih calon unggulannya. Demokrasi di Iran dijalankan secara transparan. Namun, seperti juga dalam sistem demokrasi Barat, demokrasi religius di Iran juga memiliki berbagai keterbatasan, baik yang terlihat maupun tidak”.[5]

Kemudian, seusai memberikan suaranya, Kamal Kharrazi, menteri luar negeri Iran menyatakan bahwa Bush mengeluarkan komentar demikian karena tidak mengetahui apa-apa tentang Iran, “Meski sok mengajari kami soal demokrasi, Bush sama sekali tak mau tahu tentang adanya demokrasi akar rumput di Iran.” Masih menurut Kharrazi, kehadiran rakyat merupakan tanda kebesaran Revolusi Islam dan bukti nyata bahwa komentar Bush sama sekali tak berharga.[6]

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Hamid Reza Asefi juga menyatakan, kritik Bush pada Pemilu Presiden Iran sama sekali tak berdasar. Pernyataan itu dikeluarkan hanya atas dasar kebencian dan dendam. “Di Iran kami memiliki banyak capres dengan berbagai pandangan dan kecenderungan. Sementara di AS hanya ada dua calon, yakni dari Partai Demokrat dan Republik. Bush tak usah mengkhawatiri demokrasi Iran.[7]

Di bawah ini akan diuraikan betapa pemilihan umum yang bebas sangat diidamkan oleh bapak Pendiri Republik Islam Iran. Yamani menjelaskan,[8] ketika pemilu untuk menentukan bentuk negara Iran pertama setelah revolusi dilaksanakan, Ayatullah Khomeini menyerukan kepada rakyat untuk memberikan suaranya pada pemilu dengan kebebasan memilih bentuk negara, baik itu kerajaan, demokrasi, atau lainnya, meskipun Imam Khumaini tetap menyerukan kepada Republik Islam.

Ketika berbicara tentang sumber keabsahan Dewan Pembentuk Konstitusi atau Majelis Konstituante Republik Islam Iran, Ayatullah Khomeini menyatakan:

“Keabsahan Dewan Pembentuk Konstitusi diwujudkan dengan penunjukan dewan tersebut oleh rakyat. Mekanismenya adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara nasional. Dalam satu mekanisme, rakyat memilihnya secara langsung, dan dalam mekanisme yang lain, rakyat memilih wakil-wakil yang bertindak atas nama mereka. Mekanisme apa pun yang dipakai, hak memilih itu sejatinya ada pada rakyat itu sendiri”.

Dengan demikian, tudingan sebagian pengamat bahwa Iran tidak melaksanakan prinsip asasi demokrasi sebagai tidak berdasar, kecuali hanya bentuk apriori dan sentimen kesejarahan, agama atau kepentingan. Kendatipun tak dapat dipungkiri bahwa wali faqih, bukan saja memiliki wewenang untuk meng-approve atau tidak meng-approve calon presiden, ia sekaligus berwenang untuk memecat presiden dalam hal presiden dianggap tidak kapabel setelah mendapatkan rekomendasi Mahkamah Agung. Hal ini perlu sebagai mekanisme pengawasan agar pemerintahan tidak menjadi despotik. Namun, menurut Khomeini, Wilayah al-Faqih tak bisa menjadi diktator. Jika seorang faqih bertindak sebagai diktator, ia tak akan dapat mencapai wilayah atas orang-orang.[9] Kekuasaan wali faqih dalam hal seperti ini pernah diterapkan oleh Ayatullah Khomeini ketika ia memecat Abul Hasan Bani Sadr, presiden saat itu.[10] Namun hak yang dimilikinya itu ternyata berasal dari rakyat yang memilihnya. Rakyat Iran telah bersepakat untuk meyakini penetapan prinsip fundamental ini lewat pemilihan umum. Jika rakyat menyaksikan pelanggaran dalam penggunaan hak tersebut, mereka bisa saja mencabut dukungan atas wali faqih.

Ketegasan Khomeini mengenai hak-hak rakyat dalam memilih pemimpinnya terungkap dalam pernyataan tentang pemilihan kepala-kepala pemerintahan:

Wali faqih adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak), patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat. Rakyat sendirilah yang memilih figur mana yang memenuhi kriteria semacam itu. Rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan administratif dan bidang-bidang kerja urusan-urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden mereka, dan memang sudah semestinya demikian. Sesuai dengan hak asasi manusia. Anda semua, rakyat, harus menentukan nasib anda sendiri. Majelis (parlemen Iran) menempati posisi tertinggi atas semua institusi lain, dan majelis ini tidak lain merupakan pelembagaan kehendak rakyat.[11]

PENGHARGAAN TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA

Gagasan yang menjunjung tinggi martabat manusia dengan mudah dapat dijumpai dalam tradisi historis, kultural, dan religius Islam. Namun konsep modern tentang hak asasi manusia (HAM) secara teoretis merupakan hal baru, bentukan abad ke-18. Karakteristik pokoknya, yakni setiap orang menikmati hak-hak dasar tertentu berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau lainnya.[12]

Konsep HAM modern itu jelas merupakan kreasi Barat. Ia lahir dari rahim modernitas Barat, ketika teori sekuler modern tentang hukum alam diterima para filsuf Zaman Pencerahan. Oleh mereka, teori hukum alam itu diperluas cakupannya, dan muncullah kesepakatan luas tentang prinsip mengenai hak-hak alamiah manusia. Didorong, antara lain, oleh Revolusi Prancis (1789-1799), Revolusi Amerika, dan berakhirnya perang dunia II (1939-1945) dengan kekalahan fasisme Jerman, Italia, dan Jepang, prinsip itu ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945. prinsip inilah kemudian yang dielaborasi secara lebih sistematis dalam the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) [Deklarasi Universal tentang HAM].[13]

Berisi 30 pasal, UDHR dimulai oleh mukadimah. Pasal 1 dan 2 berisi pernyataan umum bahwa manusia mempunyai hak yang didapat sejak lahir tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. Pasal 3-21 berbicara mengenai hak-hak individu. Pasal 22-27 berbicara mengenai hak-hak ekonomi sosial (termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan serikat buruh, dan anak-anak memiliki hak akan keamanan sosial dan pendidikan) dan hak-hak yang bersifat kultural (termasuk hak akan kebebasan berhati nurani dan beragama, yang meliputi hak untuk pindah agama dan menjalankan agama). Tiga pasal terakhir (pasal 28-30) menegaskan kebutuhan akan sebuah kerangka kerja agar hak-hak tersebut dapat direalisasikan. Seorang individu tidak saja menikmati hak, melainkan juga mempunyai kewajiban. Siapapun harus tunduk pada beberapa restriksi legal yang diadakan untuk menjamin diakui dan dihormatinya hak-hak dan kebebasan orang lain. Tidak ada satu negara pun yang boleh bertindak dalam cara apa saja sehingga melanggar hak-hak dan kebebasan seseorang atau kelompok.[14]

Meskipun tidak mengikat secara hukum, UDHR jelas merupakan standar HAM paling penting yang diterima oleh sebuah organisasi internasional pada abad ini. dalam pemahaman dewasa ini, istilah HAM mendapat konotasi dan makna konkretnya dari UDHR yang ditetapkan pada 10 Desember 1948 itu, dan covenant yang dibuat belakangan untuk melengkapinya. Dua covenant yang paling penting dikeluarkan pada 1966 adalah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural) dan International Covenantion Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik).[15]

Dalam rumusan HAM modern ini, masyarakat dipandang sekuler, dan agama tidak dapat dipandang sebagai tatanan yang mengikat masyarakat atau negara. Hukum dipandang sekuler dan independen dari otoritas agama tertentu. Sebuah hukum mendapat kekuatan legal dengan penerimaan manusia atasnya (legislasi), dan itu berarti tidak sakral dan terikat oleh waktu. Kompetensi agama  benar-benar hanya terletak pada pilihan bebas seseorang atasnya (pasal 18), pada keputusan keluarga (pasal 26:3), dan pilihan orang tua sehubungan dengan pendidikan anak-anak mereka. Kompetensi itu tidak berlaku pada bidang hukum, karena hukum harus ditegakkan secara pukul rata tanpa mempedulikan agama. Basis otoritas pemerintah adalah kehendak rakyat, kedaulatan manusia dan bukan sesuatu yang ilahiah.

Sebetulnya di sinilah masalahnya, tatkala kita ingin mengukur apakah Wilayah al-Faqih menjunjung tinggi HAM, atau tidak. Wilayah al-Faqih adalah konsep pemerintahan yang ditetapkan secara demokratis dan merupakan konstitusi yang diakui oleh rakyat Iran, memiliki landasan filosofis berbeda dengan konsep UDHR. Wilayah alFaqih menjunjung tinggi syariat Islam, sementara UDHR menjunjung tinggi sekulerisme. Karenanya wajar jika Iran – sebagaimana Arab Saudi – menolak rumusan UDHR secara de jure meski tidak membatalkan ratifikasi negara itu terhadap Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal 4 undang-undang dasar Iran menyatakan: “Segala jenis hukum dan peraturan… haruslah didasarkan pada kriteria Islam. Prinsip ini berlaku mutlak dan umum bagi semua pasal dan undang-undang dasar, hukum dan peraturan. Para ahli hukum Islam (fuqaha’) dalam dewan pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi penerapannya.”

Imam Khomeini menyatakan: “Apa yang mereka katakanan sebagai HAM adalah omong kosong, tak lebih dari koleksi aturan korup yang dibuat oleh kaum zionis untuk menghancurkan seluruh agama yang benar.” [16]

Sementara itu Ayatullah Ali Khamenei yang terpilih menggantikan Imam Khomeini sebagai rahbar (pemimpin revolusioner) menegaskan: “Ketika kita ingin tahu apa yang benar dan apa yang salah, kita tidak pergi ke PBB; kita merujuk pada Alquran … Bagi kita UDHR tidak lebih dari kumpulan omong kosong yang dibuat oleh murid-murid setan.” [17]

Bahkan pemerintah Iran curiga terhadap organisasi pemantau HAM, seperti Amnesti Internasional. Pada 1981, Imam Khomeini berkata: [18]

“Hati-hatilah! Segala unsur kekuatan setan dan sekutunya, seperti Amnesti Internasional dan organisasi lainnya, telah bersatu untuk menghancurkan Republik Islam kita dan tidak mengizinkannya untuk tumbuh dan berkembang… Kita tahu bahwa Amnesti Internasional yang minta izin datang ke Iran dan memeriksa apa yang terjadi di sini, sebenarnya membawa misi untuk datang dan mengecam negara kita. Mereka bersatu untuk menghancurkan gerakan Islam kita, yang tidak lain berarti menghancurkan Islam.”

Kendati demikian, Catatan menyangkut perlakuan Republik Islam terhadap golongan minoritas agama dijelaskan pada Bab I Pasal 13 :

“Rakyat Iran pemeluk agama Zoroaster, Yahudi, dan Kristen merupakan golongan minoritas yang diakui dan bebas melakukan ritus-ritus keagamaan mereka, dan bertindak menurut hukum agamanya sepanjang menyangkut ajaran-ajaran agama dan status pribadinya.” (UUD RII Pasal 13)

Begitu pula terhadap hak-hak umum masyarakat, konstitusi Iran telah memberikan jaminan yang jelas. Dalam Bab III, di bawah judul Hak-hak Sipil, konstitusi Iran menegaskan persamaan hak diantara warga Negara Iran tanpa memandang suku, etnik, bahasa, bangsa, dan lainnya :

“Semua rakyat Iran, baik dari suku dan bangsa apa pun, akan menikmati hak-hak yang sama dan perbedaan warna kulit, ras, bahasa dan sebangsanya, tidak akan dianggap sebagai hak istimewa.” (UUD RII Pasal 19)

Sebagai jaminan atas hak-hak hukum, sosial, politik, ekonomi, undang-undang menyebutkan :

“Seluruh rakyat, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat perlindungan hukum yang sama, dan akan menikmati semua hak asasi manusia, dalam politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam” (UUD RII Pasal 20)

“Prestise, kehidupan, harta kekayaan, dan hak-hak rayat, serta tempat tinggal dan penghuninya bagi setiap individu akan dijamin oleh hukum, jika tidak dianggap sebaliknya oleh hukum.” (UUD RII Pasal 22).

Adapun tentang kaum wanita ditegaskan akan hak-haknya:

“Pemerintah wajib menjamin hak-hak kaum wanita; dengan tetap memperhatikan patokan Islam, pemerintah harus melaksanakan hal-hal berikut ini :

  1. Menciptakan lingkungan yang sehat demi pertumbuhan kepribadian wanita dan demi menghidupkan kembali status jasmani dan rohani mereka.
  2. Membantu para ibu, terutama ketika mengandung,  memberikan perlindungan dan bantuan untuk anak-anak yatim.
  3. Menciptakan pengadilan yang kompeten untuk melindungi anggota keluarga.
  4. Membuat asuransi khusus untuk parajanda, wanita jompo, dan wanita yang tidak punya wali.
  5. Memberi kedudukan wali bagi para ibu yang mampu terhadap anak-anak jika anak-anak itu tidak memiliki wali yang sah. (UUD RII Pasal 21)

Kemudian, salah seorang pemimpin revolusi terkemuka, Bani-Sadr, menyatakan bahwa setiap kelompok harus mendapatkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang: “Menghargai identitas dan hak-hak suatu kelompok sebagaimana identitas dan hak-hak kelompoknya, adalah ide Islam”, dia mengklaim, “karena itu, kita tidak perlu bertengkar dengan orang-orang yang mengatakan; hak kami adalah milik kami.”[19]

Konstitusi Iran dalam hal ini menjamin hak kaum minoritas untuk mengikuti aturan perilaku domestik mereka sepanjang dalam kehidupan publik mereka berkelakuan sesuai dengan norma-norma Islam. Konstitusi juga menjamin “kesamaan hak”, tidak saja bagi setiap kelompok etnik atau suku, tetapi juga bagi “rakyat Iran penganut Zoroastrian, Yahudi dan Kristen” sebagai “minoritas yang diakui’.

Meskipun komunitas Yahudi telah menciut jumlahnya sehingga separo dari populasi sebelum revolusi akibat arus migrasi dan dampak buruk pada masa-masa sulit pada tahun-tahun awal setelah revolusi, secara umum, orang-orang Yahudi mampu mempraktikkan agama mereka secara bijaksana dan menjalankan fungsi mereka di tengah masyarakat. Di bawah Rafsanjani, orang-orang Yahudi diberi visa exit-ganda dan televisi Teheran untuk pertama kalinya sejak revolusi menyiarkan upacara Seder pada perayaan Paskah. Gereja-gereja Kristen juga dapat mempraktikkan keyakinan mereka dan menjalankan fungsi mereka dalam masyarakat, meskipun dilarang menyebarluaskannya di tengah kaum Muslim.[20]

Namun menurut John L. Esposito dan John O. Voll, meskipun ada jaminan undang-undang dan kemampuan umum untuk hidup dan berfungsi di tengah masyarakat, golongan minoritas etnik dan agama kadang-kadang mendapati bahwa kehidupan mereka sulit, jika tidak dapat dikatakan membahayakan. Keduanya mencatat, toleransi agama dari rezim itu sering naik-turun, yang mencerminkan situasi politik dalam negeri dan pertarungan antara ideolog pragmatis dan ideolog militan. Golongan minoritas agama diwajibkan menaati pelarangan minum alkohol dan pemisahan jenis kelamin dalam fungsi-fungsi publik. Mengajak orang-orang Muslim untuk mengikuti agama mereka, dan murtad merupakan pelanggaran besar. Semua ini merupakan contoh-contoh penganiayaan agama, meskipun masih diperdebatkan sejauh mana hal itu dilakukan dan apa alasannya.[21]

Terlepas dari keraguan kedua penulis tersebut, yang pasti konstitusi Iran telah memberikan perlindungan atas hak warga negara sebagai salah satu persyaratan negara demokratis. Namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan konstitusi Iran. Sama halnya dengan kebebasan yang diberikan oleh negara demokratis liberal lain, liberalisme kentara sekali dalam menafsirkan kebebasan yang mereka persepsikan. Sebut saja Prancis atau Inggris sebagai negara yang diamini masyarakat dunia sebagai negara demokratis, tetap saja memberlakukan undang-undang yang melarang umat Islam mengenakan jilbab di sekolah-sekolah milik pemerintah, padahal pelarangan itu bertentangan dengan hak asasi umat Islam untuk menjalankan perintah agamanya, bahkan bertentangan dengan liberalisme itu sendiri.

Jika yang dinilai adalah “penerapan undang-undang”, maka akan sedikit sekali negara atau boleh jadi tidak ada yang lolos dari “seleksi” pelaksanaan undang-undang secara paripurna dan tanpa cacat. Bukti di atas menjelaskan hal itu, dan diskriminasi atas suku aborigin yang terjadi di Amerika Serikat bukan merupakan rahasia umum, padahal negara ini mengaku sebagai pejuang demokrasi.

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT

Revolusi menawarkan sebuah janji. Otoriterisme politik dan korupsi sosial yang dijalankan kerajaan Pahlevi akan dihancurkan dan diganti dengan Republik Islam yang merdeka, yang akan mewujudkan suatu masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Revolusi menjanjikan kebebasan dari kelaliman pemerintahan otokrasi Syah, yang dilambangkan oleh SAVAK dan penjara Evin di Teheran. Pemerintahan Syah telah dikecam oleh para kritikusnya karena tindakan penindasan dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia, sensor ketat, pelarangan partai-partai politik, penangkapan, penahanan, penyiksaan, eksekusi dan pembunuhan terhadap para anggota oposisi serta terciptanya suatu masyarakat yang di dalamnya nasib pribadi dan karier profesional individu bergantung pada belas kasih raja. Para kritikus itu menuntut partisipasi politik, kebebasan asasi untuk berbicara, bermusyawarah, berserikat, dan pers yang bebas.[22] Kebebasan berserikat dan berkumpul diatur dalam Bab III Pasal 26 dan 27 konstitusi Iran menyatakan:

“Partai, perserikatan, kelompok politik dan serikat buruh serta masyarakat minoritas Islam dan yang diakui akan bebas, dengan syarat mereka tidak melanggar asas-asas kemerdekaan, kebebasan, persatuan nasional, dan prinsip Islam serta dasar Republik Islam. Tidak seorang pun akan dilarang atau dipaksa untuk mengikuti mereka.” (UUD RII Pasal 26)

“Rapat umum dan pawai akan bebas, asalkan mereka tidak bersenjata dan tidak merusak dasar-dasar Islam.” (UUD RII Pasal 27)

Jaminan konstitusi ini memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi massa atau organisasi politik di Iran. Riza Sihbudi mencatat, secara garis besar, organisasi-organisasi politik di Iran pasca-revolusi dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:[23]

  1. Kelompok Islam, terdiri dari dua partai besar: Partai Republik Islam (Hezb-e Jomhori-e Islami) dan Partai Republik Rakyat Muslim (Hezb-e Jomhori-e Khalq-e Mosalman).
  2. Kelompok nasionalis. Dalam kelompok ini sekurang-kurangnya ada empat organisasi politik, yaitu Front Nasional (Jebhe-e Melli); Gerakan Pembebasan Iran (Nehzat-e Azadi-e Iran atau the Liberation Movement of Iran); Front Demokrasi Nasional (Jebhe-e Democratic e-Melli); dan sebut saja “kelompok Bani Sadr”.
  3. Kelompok kiri/Marxis. Dalam kelompok ini sekurang-kurangnya ada tiga organisasi yang cukup dikenal, yaitu Partai “Massa” (Hezb-e Tudeh), Organisasi Pejuang Rakyat Iran (Sazeman-e Mojahedin-e Khalq-e Iran, dan Organisasi Gerilya Pejuang Rakyat Iran (Sazeman-e Cherkiha-ye Fedayen-e Khalq-e Iran).
  4. Kelompok royalis. Dalam kelompok royalis (monarkis) terdapat nama-nama keluarga mendiang (bekas Syah) Reza Pahlevi seperti Farah Pahlevi, Putri Azadeh, putri Ashraf (saudara bekas Syah), dan Reza Pahlevi II (bekas putra mahkota) dan lain-lain.

Sejak awal berdirinya Republik Islam Iran, betapapun kharismatis dan berkuasanya Khomeini, berbagai fraksi ramai bersaing untuk meraih kekuasaan, dan dengan demikian, toleransi pemerintah terhadap pluralisme serta perbedaan pendapat diuji. Meskipun kepemimpinan di Iran tetap setia pada revolusi, perbedaan pendapat dan kebijakan yang penting berlangsung di antara fraksi-fraksi yang bersaing menyangkut isu kebijakan dalam negeri dan luar negeri seperti land reform, nasionalisasi, penyebaran revolusi keluar negeri, dan berhubungan dengan Barat. Bahkan Partai Republik Islam yang didominasi para ulama itu bubar pada 1987 akibat timbulnya pertikaian-pertikaian fraksi.[24]

Selain itu, kendati parlemen dan pemerintah dikuasai oleh partai yang sama, namun tidak berarti kehadiran Majelis hanya sebagai “pelengkap”. Bahkan di bawah kepemimpinan Rafsanjani (1984), Majelis berhasil tampil sebagai lembaga politik paling berpengaruh sesudah lembaga Wilayah alFaqih. Majelis tidak segan-segan mengecam kebijaksanaan pemerintah.[25] Perbedaan yang tajam antara Mejelis dan pemerintah sering kali muncul pada saat pengangkatan anggota kabinet. Pada 1981 dan 2005, misalnya, usulan Presiden Ali Khamenei  dan Mahmoud Ahmadinejad ditolak oleh Majelis.[26]

Ahmad Khumaini, anak Imam Khumaini, menyebutkan bahwa munculnya pendapat yang berbeda dalam kekuatan yang tunduk pada pemerintahan dan prinsip-prinsip revolusi merupakan hal yang wajar dan biasa, serta tidak akan mebahayakan posisi pemerintahan dan stabilitas Negara. Bahkan, baginya, hal itu akan menumbuhkan pemikiran yang sehat dalam pemaparan-pemaparan pendapat yang saling mengisi dalam memahami atau menginterpretasikan undang-undang, dengan syarat tetap berpijak pada kebenaran dan batasan-batasan yang jelas dalam prinsip-prinsip Islam dan konstitusi resmi.[27]

Lebih lanjut, ia menegaskan, pemaparan pendapat yang berbeda, tentang bagaimana cara mengurusi masyarakat serta mengatasi problematika politik dan ekonomi, disamping dapat meningkatkan kesadaran publik, juga sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk mendeteksi hal-hal yang negative dan positif dari kebijakan Negara serta kemudian memperbaikinya.[28]

KEBEBASAN PERS

“Dalam media massa (radio dan televisi) kebebasan publisitas dan propaganda akan dijamin menurut ajaran Islam. Media massa tersebut akan berada di bawah pengawasan tiga kekuasaan: Kehakiman (Dewan Kehakiman Agung), legislatif dan eksekutif. (UUD RII Pasal 175)

Kebebasan pers, merupakan salah satu penopang penting bagi Negara yang demokratis. Kehidupan masyarakat industri ditandai dengan semacam sistem kontrol dari rakyat berupa pers atau opini publik. Opini publik ini diwujudkan di dalam pers, maka pers harus diberikan kebebasan seluas-luasnya. Semua negara mengakui kebebasan pers. Kata “bebas” harus disebut karena merupakan prinsip yang disepakati sebagai salah satu ciri demokrasi itu.[29]

Iran dengan Wilayah al-Faqih-nya sebagaimana berlaku dalam negara demokratis mana pun di dunia ini menganut kebebasan pers asal bertanggung jawab dan tidak membahayakan dasar-dasar Islam dan keselamatan negara. Bab III Pasal 24 dan 25 Konstitusi Iran menyatakan:

“Pers dan publikasi mempunyai kebebasan untuk menulis asalkan tidak membahayakan dasar-dasar Islam atau hak-hak rakyat. Hukum akan menentukan tentang penerapan hak ini.” (UUD RII Pasal 24)

“Menyensor surat atau tidak menyampaikan, menyadap telepon dan membuka pembicaraan telepon, membuka telegram dan telex, menyensor atau tidak menyampaikan atau tidak mengirimkan pesan, mendengar-dengar atau bertanya tentang urusan orang lain akan dilarang, jika tidak dianggap sebaliknya oleh undang-undang.” (UUD RII Pasal 25)

Pernyataan “jika tidak dianggap sebaliknya oleh undang-undang” mengindikasikan bahwa betapapun kebebasan yang diberikan untuk mengakses informasi dan berekspresi tetap saja dibatasi oleh undang-undang. Sebab kebebasan berekspresi dapat saja membahayakan negara, dan transparansi dalam segala hal merupakan sebuah proses yang sulit dan kompleks dan membutuhkan keseimbangan yang hati-hati antar kepemimpinan yang saling bertentangan.

Di satu sisi, sebuah pemerintahan terbuka adalah yang memiliki nilai-nilai pertanggungjawaban dan partisipasi yang demokratis. Namun, pada sisi yang lain pemerintahan yang terbuka sering membutuhkan kost yang besar, karena transparansi mesti mengorbankan sejumlah kepentingan yang sah atau efisiensi di pemerintahan, serta dapat merusak nilai-nilai sosial yang baik seperti perlindungan terhadap privasi seseorang, keamanan nasional dan penegakan hukum. Rodney A. Smolla menyatakan, pemerintahan-pemerintahan demokratis seharusnya terbuka dan transparan, namun dalam situasi dan kondisi tertentu membutuhkan upaya rahasia atau diam-diam agar dapat berfungsi secara tepat. [30] Karenanya, masih menurut Smolla, Amerika, sebagai kanfium demokrasi, tetap saja memberikan batasan atas kebebasan informasi dan berekspresi tersebut.[31]

Menarik ungkapan yang dikemukakan oleh John Esposito dan John O. Voll, sebagaimana dikutip oleh Yamani:[32]

“…. ideologi dan tuntutan islami dari negara itu berimplikasi pada kontrol negara atas pers dan media massa, serta penerapan aturan yang menetapkan minuman, pakaian (bagi kaum wanita dan pria), dan ibadah. Namun, bahkan di sini, pers, sebagaimana parlemen Iran, sangat beraneka ragam dan, dalam batas-batas tertentu, bersikap kritis sejak soal kepemimpinan dan land reform hingga pendidikan, perdagangan dengan Barat, dan kedudukan kaum perempuan.”

Kriteria tunggal untuk menentukan ‘harus’ dan ‘jangan’, ‘baik’ dan ‘buruk’, serta ‘nilai’ dan ‘non-nilai’, yang dalam bahasa filsafat disebut ‘hasan’ dan ‘qabah’ adalah apakah sesuatu itu selaras atau tidak selaras dengan kesempurnaan tertinggi manusia dan kedekatan kepada Allah swt. Kebebasan pers dan media massa dapat ditimbang  dari prinsip aturan yang sama. Jika berperan efektif bagi kesempurnaan manusia dan kedekatannya kepada Allah swt, maka pers dan media massa menjadi ihwal yang diinginkan dan menghasilkan nilai positif. Namun, jika menyebabkan keterpisahan manusia dari Tuhan dan menjauh dari kesempurnaan, maka semua itu akan dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan nilai dan banyak kasus, menjadi wajib bagi pemerintah untuk mencegahnya.[33]

KEBEBASAN BUDAYA DI IRAN

Program kebudayaan merupakan salah satu elemen penting dalam Republik Islam Iran. Jika masa Syah Pahlevi, kebudayaan Barat menjadi acuan resmi negara, maka berlawanan dengan hal itu, pasca revolusi kebudayaan Islam menjadi landasan akurat bagi kebijakan negara. Ayatullah al-Uzhma Ali Khamenei, yang merupakan wali faqih dan rahbar sejak meninggalnya Imam Khumaini, menegaskan bahwa saat ini telah terjadi perang kebudayaan (al-ghazwu al-Tsaqafah) di Iran, di mana kekuatan politik dan ekonomi Barat berusaha mempengaruhi dan meneror secara halus terhadap unsur-unsur dan prinsip-prinsip dasar kebudayaan Islam.[34]

Perang kebudayaan ini, menurut Imam Khamenei, menghendaki generasi baru Iran melucuti keyakinan dirinya dengan tiga cara. Pertama, menggoyang keyakinan mereka terhadap agamanya. Kedua, memutuskan hubungan mereka dari keyakinan terhadap prinsip-prinsip revolusi Islam. Ketiga, menjauhkan mereka dari pemikiran efektif yang mampu menghasilkan kekuatan besar yang berwibawa seraya menggiring mereka untuk merasakan keadaan yang diliputi ketakutan dan ancaman.[35]

Perang kebudayaan ini dilakukan berdasarkan dua pilar yang harus diperhatikan secara seksama, yaitu :

  1. Menggantikan budaya setempat (lokal) dengan budaya asing. Praktek ini dalam kenyataannya melanjutkan praktek politik yang dilakukan di masa Pahlevi.
  2. Melakukan serangan budaya terhadap nilai-nilai yang menyangga Republik Islam dan bangsanya dengan berbagai cara dan sarana, diantaranya, mengimpor film-film dan drama picisan berseri produksi asing serta penyebaran buku-buku dan majalah yang ditulis berdasarkan arahan pihak asing.[36]

Untuk mengimplementasikan dan menjaga kebudayaan Islam, terutama saat berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan dari negara-negara lainnya, Rahbar melalui Menteri Kebudayaan dan Petunjuk Islami Iran, membentuk Organisasi Islam Kebudayaan dan Hubungan Internasional (Islamic Culture and Relations Organization).

Dalam Anggaran Dasarnya (AD) pada pasal 2, organisasi ini bertujuan untuk :

  1. Menghidupkan dan menyebarluaskan pemikiran dan pengetahuan islami di dunia dengan tujuan membangun kesadaran umat Islam dan menyampaikan pesan Islam ke seluruh dunia.
  2. Menyampaikan informasi tentang berbagai sumber, tujuan dan posisi Revolusi Islam dan menjelaskan kedudukannya bagi masyarakat dunia.
  3. Memperluas perayaan budaya dengan berbagai negara dan kaum dunia terutama dengan umat Islam dan kaum mustadh’afin.
  4. Memperkuat dan menyesuaikan perayaan budaya Republik Islam Iran dengan berbagai negara lain dan organisasi budaya lainnya.
  5. Memperkenalkan budaya dan peradaban Iran, karakter budaya, geografi dan sejarahnya dengan benar.
  6. Menyediakan sarana persatuan di kalangan kaum muslimin dan mendirikan satu barisan berdasarkan prinsip ajaran Islam.
  7. Pertarungan pemikiran dengan budaya anti agama, anti Islam, anti Revolusi dan menyadarkan kaum muslimin tentang teror pecah belah musuh serta membela hak-hak kaum muslimin.
  8. Menumbuhkan, meningkatkan dan memperbaiki kondisi budaya, tabligh, politik, ekonomi dan sosial kaum muslimin khususnya bagi para pengikut Ahli Bait as di seluruh dunia.

Sedangkan pada pasal 3, menyebutkan tugas-tugas organisasi sebagai beikut :

  1. Menentukan kebijakan, manajemen, petunjuk, pengawasan dan koordinasi:
    1. Menentukan kebijakan dan koordinasi semua aktivitas budaya-tabligh di luar negeri.
    2. Menunjuki, mengawasi dan melindungi aktivitas budaya organisasi swasta di luar negeri.
    3. Mengawasi kualitas pelaksanaan perjanjian dan pertukaran budaya, seni dan tabligh dengan negara-negara lainnya.
    4. Memberi petunjuk dan membantu secara materi atau maknawi kepada berbagai tokoh, organisasi, asosiasi Islam asosiasi penduduk di luar negeri serta mengawasi aktivitas mereka.
    5. Memanajemen program budaya dan tabligh untuk warga Iran dan mereka yang berada di luar negeri dan berminat dengan budaya dan peradaban Islam Iran.
    6. Membuat peraturan dan hukum yang mengawasi penyediaan dan penerbitan buku, majalah dan produk budaya-tabligh lainnya untuk luar negri dan mengawasi kualitas pelaksanaannya.

b.   Aktivitas studi dan penelitian

  1. Studi dan analisa dengan tujuan mengenali berbagai metode yang sesuai dalam rangka memperkenalkan ilmu, makrifah, budaya dan peradaban Islam dan Iran.
  2. Melakukan studi dan penelitian budaya internasional dan membantu para peneliti Islam khususnya dalam pengetahuan tentang agama, mazhab, budaya negara dan struktur alur pemikiran berbagai masyarakat.
  3. Mengenali berbagai masyarakat, organisasi dan tokoh-tokoh budaya serta mazhab dunia terutama di negara-negara Islam.

c.    Pelaksanaan.

  1. Menciptakan sarana dan koordinasi untuk membuat perjanjian yang dibutuhkan dalam rangka tukar menukar kebudayaan, ilmiah, pendidikan, seni, film layar lebar, pariwisata, berita, media informasi, olahraga dan pertolongan. Jika perlu, mengikuti pertemua dengan berbagai organisasi budaya kawasan dan internasional bekerjasama dengan unit-unit pelaksana yang terkait.
  2. Melakukan kerjasama budaya dan tabligh dengan berbagai pusat Islam dan budaya negara-negara lain dan berbagai organisasi lokal dan internasional.
  3. Membantu menciptakan dan menyebarluaskan aktivitas berbagai pesantren dan universitas di luar negeri.
  4. Menciptakan, memperluas dan memanejeman urusan berbagai perwakilan budaya Iran dan berbagai pusat Islam dan budaya yang terikat dengan Republik Islam Iran di luar negeri dan menentukan perwakilan budaya dan tabligh serta mengawasi pelaksanaan kewajiban mereka.
  5. Memilih, mendidik, memperluas dan mengirimkan muballigh dan guru agama ke luar negeri.
  6. Memperluas bahasa dan sastra Persia serta memperkuat kedudukannya.
  7. Menulis, menerjemah dan menerbitkan berbagai buku dan majalah yang sesuai dengan tujuan memperkenalkan ilmu, makrifah, budaya dan peradaban Islam dan Iran serta pertukaran budaya dengan negara-negara lainnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kebebasan budaya di Iran sangat mempertimbangkan nasionalisme dan terutama nilai-nilai syariat Islam.


[1] Yamani. Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam. (Bandung: Mizan, 2002), h. 129.

[2] Yamani. Antara, h. 129.

[3] Yamani. Antara, h. 129.

[4]Bush Mencela Pemilu Iran”, dalam Harian Republika, (18 Juni 2005), h. 4.

[5] Muliana Karim, Presiden Bush dan Demokrasi Religius ala Iran, dalam Harian Kompas (22 Juni 2005), h. 40.

[6] Muliana Karim. Presiden, h. 40.

[7] Muliana Karim. Presiden, h. 40.

[8] Yamani. Antara, h. 136.

[9] Yamani. Antara, h. 142

[10] Yamani. Antara, h. 142.

[11] Yamani. Antara, h. 136-137.

[12] Taufik Abdullah. et. al. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 161, dan lihat juga David Litle. et. al Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1997), h. xiii

[13] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 161.

[14] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 161.

[15] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 161.

[16] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 166.

[17] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 166.

[18] Taufik Abdullah. et.al. Ensiklopedi, h. 166.

[19] Taufik Abdullah. et. al. Ensiklopedi, h. 214-215.

[20] John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi di Negara-negara Muslim. (Bandung: Mizan), h. 94.

[21] John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi, h. 94.

[22] John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi, h. 90. Tentang kebebasan berpendapat ini juga dapat ditelaah dari perbincangan yang alot antara Sourosy dengan Murtadha Muthahhari saat penetapan nama Republik Islam Iran. Murthadha Muthahhari. Kebebasan, h. 3-130.

[23] Riza Sihbudi. Biografi Politik Imam Khomeini. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 90-101.

[24] Yamani. Antara, h. 148.

[25] Riza Sihbudi. Biografi, h. 87

[26] Riza Sihbudi. Biografi, h. 89-90.

[27] Ahmad Khumaini. Imam Khomaini. (Bogor: Cahaya, 2004),  h.423-424.

[28] Ahmad Khumaini. Imam, h. 424.

[29] Jalaluddin Rakhmat. Pemikiran Politik Islam dari Nabi Saw. Via Al-Farabi hingga Ayatullah Khomeini (Sebuah Pengantar), dalam Yamani. Antara, h. 21-22.

[30] Rodney A. Smolla. Hak Masyarakat Untuk Tahu: Transparansi Dalam Lembaga-Lembaga Pemerintahan, dalam Jurnal Demokrasi, Office of International, h. 65.

[31] Hal-hal yang tidak dapat diakses dalam konstitusi Amerika menurut Rodney A. Smolla adalah: [1] rahasia keamanan nasional yang berhubungan dengan pertahanan nasional atau kebijakan luar negeri; [2] materi yang berhubungan semata-mata dengan aturan-aturan personel dan praktik internal sebuah badan pemerintah; [3] materi yang secara khusus dikecualikan dari pembukaan informasi berdasarkan undang-undang federal lainnya; [4] rahasia perdagangan dan komersial atau informasi keuangan yang mendapatkan hak istimewa atau dirahasiakan; [5] memorandum antar atau di dalam badan pemerintah atau surat-menyurat yang menurut undang-undang tidak akan bisa tersedia untuk pihak lain selain badan itu dalam proses berperkara melawan badan itu; [6] berkas pribadi dan kesehatan serta arsip-arsip semacamnya jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap privasi pribadi; [7] arsip atau informasi yang dikumpulkan untuk tujuan-tujuan penegakan hukum, di mana pada titik tertentu keluarnya arsip-arsip atau informasi tersebut memungkinkan terjadinya gangguan terhadap upaya penegakan hukum [8] materi yang berhubungan dengan pemeriksaan dan peraturan perbankan; [9] informasi geologi dan geofisik termasuk peta-peta yang berhubungan dengan sumur minyak.  Lihat Rodney A. Smolla. Hak, h. 65.

[32] Yamani. Antara, h. 147-148.

[33] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Freedom: Bebas Terpaksa atau Terpaksa Bebas. (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 74.

[34] Imam Ali Khamenei. Perang Kebudayaan (Jakarta: Cahaya, 2005), h. 15.

[35] Imam Ali Khamenei. Perang, h. 16.

[36] Imam Ali Khamenei. Perang, h. 16-17.

REPUBLIK ISLAM IRAN

REPUBLIK ISLAM IRAN

NEGARA SYIAH MODERN

oleh: Candiki Repantu


IRAN DALAM LINTASAN SEJARAH[1]

Iran dahulu dikenal dengan sebutan Persia, merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia, bahkan dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang menjadi tempat lahir dan pembentuk kebudayaan manusia. Wilayahnya yang terdiri atas gunung-gunung, lembah dan padang pasir tandus itu, telah dihuni oleh masyarakat manusia lebih dari 100 ribu tahun silam. Namun, sejarah Persia umumnya dimulai dari migrasinya suku bangsa Media[2] dan Persia dari kawasan Asia Tengah, yang datang dan menetap di Persia (Iran) pada abad ke-16 SM.

Terjadi saling perebutan kekuasaan, dan suku Media lebih awal berkuasa (728-550 SM), sampai kemudian bangsa Persia berkuasa di bawah kepemimpinan Raja Cyrus Agung.[3] Pada saat itu, Persia menjadi sebuah wilayah kerajaan besar meliputi Babilonia, Palestina, Suriah, seluruh Asia Kecil dan Mesir. Kejayaan itu berlangsung lebih dari dua abad lamanya, hingga tahun 330 SM, bersamaan dengan munculnya kekuasaan Romawi. Pada saat itu, Persia ditaklukkan Alexander the Great (Alexander Agung).

Wilayah ini akhirnya menjadi rebutan kekuasaan yang silih berganti, dari Dinasti Arcasida dan Kekaisaran Parthia (248 SM-224 M),[4] dan dilanjutkan dengan Kekaisaran Sassanid (226-651M),[5] hingga masuk masa Islam, yaitu pada masa Khulafa al-Rasyidin di Arab, Islam masuk ke Persia. Sejak tahun 640 M hingga sekarang, seluruh wilayah Persia telah dikuasai Pemerintahan Islam.[6] Hanya saja, terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti-dinasti Islam sejak masa Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Safawi, Dinasti Qajar, Dinasti Pahlavi, hingga Republik Islam Iran. Menurut kronologisnya, Iran mulai mendapat campur tangan Eropa pada 1779, saat Dinasti Qajar berkuasa.

Memasuki Abad ke-20, tepatnya tahun 1921, pasca Perang Dunia pertama, terjadi kudeta yang dilakukan oleh Reza Khan untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan Qajar. Pada tahun 1925 Reza Khan menjadi penguasa dan mengganti namanya menjadi Reza Pahlevi. Kerjasamanya dengan Nazi, menyebabkan sekutu yang selama ini mendukungnya, memaksanya turun tahta. Ia digantikan oleh putranya Mohammad Reza Shah Pahlevi. Pada 1935 Persia berganti nama menjadi Iran,[7] dan Muhammad Reza Pahlevi, menyatakan bahwa kedua nama tersebut (yaitu Persia dan Iran) boleh digunakan. Pemerintahan Syah Iran ini bertahan hingga 1979, saat Ayatullah Khumaini meruntuhkan kekuasaanya melalui perlawanan panjang dalam sebuah revolusi yang meonumental. Sejak itu Iran menjadi Negara modern non-monarki dengan nama Republik Islam Iran.

TRANSFORMASI SYIAH KE WILAYAH IRAN

Iran wilayah yang memiliki luas hampir 1,65 km², memiliki kedudukan unik sebagai satu-satunya negeri Islam yang menjadikan syiah sebagai mazhab resmi dan mayoritas penduduknya bermazhab syiah, lebih tepat lagi mazhab syiah Itsna ‘asyariyah. Memang, terdapat kelompok besar syiah itsna ‘asyariyah yang penting di Irak dan kelompok-kelompok kecil di Libanon, Bahrain serta daerah-daerah lainya. Namun secara keseluruhan, komunitas syiah itsna ‘asyariyah hanya 8 persen[8] dari komunitas umat Islam dunia, dibandingkan pengikut mazhab sunni yang berjumlah 90 persen.[9] Syiah itsna ‘asyariyah mempunyai banyak nama sebutan yang lain seperti syiah Imamiyah, mazhab ja’fari, atau mazhab ahlul bait.

Transformasi syiah ke Iran (Persia) mencerminkan proses historis yang panjang dengan beberapa faktor pembentuknya, diantaranya :

  1. Tiadanya fanatisme kebangsaan, kepentingan-kepentingan kelompok, dan motif-motif kesukuan pada masyarakat Iran. Sebab, mereka tidak bernisbat pada salah satu kabilah diantara kabilah-kabilah Quraisy atau kabilah-kabilah lain yang ada di Semenanjung Arab. Kefanatikan dan kepentingan kelompok tidak menghalangi mereka dari jalan dan mazhab ahlul bait.
  2. Tradisi keilmuan yang telah berkembang di Iran memberi mereka semangat untuk mengkaji Islam yang mengklaim memerintahkan pada ilmu pengetahuan dan membuang taklid buta. Oleh karena itu, para penganut Majusi di tengah mereka menjadi bimbang dan ragu-ragu setelah mempelajari Islam. Mereka berdialog dengan kaum muslimin dan mendalami ajaran Islam, kemudian masuk Islam tanpa dipaksa.
  3. Kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib yang mengesankan bagi masyarakat Iran. Misalnya, sewaktu para tawanan dari Iran di bawa ke Madinah, Imam Ali membela dan memberikan hak-hak mereka yang saat itu sebagian telah diabaikan. Terutama terhadap putri Kisra, Syah Zanan dan Syahr Banu yang mana, Imam Ali menyuruh dua orang putri Kisra untuk memilih pemuda Islam untuk menikahinya. Syah Zanan memilih Muhammad bin Abu Bakar, sedangkan Syahr Banu memilih Imam Husain. Dari keturunan keduanya kelak lahir para Imam-Imam Syiah. Ini merupakan salah satu sebab penting ketertarikan penduduk Iran pada pribadi Imam Ali.
  4. Hubungan penduduk Iran dengan Salman al-Farisi yang memiliki keagungan dan kemuliaan serta menjadi pengikut setia Imam Ali.[10]

Namun demikian tahap terpenting perkembangan Syiah di Iran terjadi pada masa berkuasanya Dinasti Buwaihi dan Dinasti Safawid pada abad ke-16. Yang mana pada saat itu terbentuk suatu jaringan ulama utuh, menyeluruh dan terbuka secara progresif.

Sejak abd ke-15 M, pengikut Syiah bertaburan di seluruh pelosok negeri Islam dalam kelompok-kelompok kecil, termasuk orang Arab maupun Iran. Suatu perubahan besar terjadi pada 1501 ketika seorang pemimpin – belakangan dikenal sebagai Syah Ismail – menaklukkan sebagian besar daerah Iran, dan mendirikan Dinasti Safawid dengan menjadikan mazhab Imamiyah sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasannya. Secara bertahap penaklukan ini mengarah kepada suatu pemusatan kaum syiah di Iran, di samping sekelompok besar masyarakat Irak di mana terdapat tempat-tempat suci Imamiyah yang penting, dan beberapa kelompok kecil di daerah lainnya.

Setelah menaklukkan Iran awal abad ke-16, Syah Ismail mengundang para ulama syiah dari berbagai daerah lainnya ke Iran.[11] Menurut Olivier Roy, hal ini ia lakukan untuk membersihkan diri dari asal-usul mereka yang murni kesukuan dan sektarian agar bisa membangun negara yang stabil. Mereka memilih syiah itsna ‘asyariyah sebagai mazhab resmi negara,[12] dan para Syah Iran mengklaim memerintah pada saat gaibnya Imam kedua belas.[13]

Kendatipun pada awalnya, ulama-ulama ini sangat tergantung kepada Syah Ismail, namun secara bertahap mereka memapankan diri dan diterima secara umum.[14] Hanya mereka yang mengepalai pengadilan-pengadilan agama, meskipun terdapat pengadilan-pengadilan adat lainnya yang tidak dicampuri para ulama. Terdapat suatu lembaga keagamaan yang belum sempurna, karena ulama di masa itu memiliki seorang wakil di pengadilan yang dikenal dengan shadr, dan orang inilah yang memilih kepala penasehat hakim dengan gelar Syeikh Islam.

Iran juga menjadi pusat kesarjanaan syiah, dan terjadi perkembangan-perkembangan dalam lapangan hukum serta teologi. Dinasti Safawid terus memerintah Iran hingga 1722, dan pada waktu itu syiah telah sangat mapan. Bagian selanjutnya abad ke-18 merupakan suatu periode yang tidak menentu dengan ditaklukkannya Iran oleh panglima perang Afghan dan penguasa sunni, Nadir Syah (1736-1747). Akan tetapi syiah tetap merupakan mazhab yang berpengaruh di Iran. Dinasti Qajar, yang mulai berkuasa menjelang penghujung abad tersebut hingga 1924, membutuhkan dukungan ulama-ulama Imamiyah dan sebagai imbalannya, balik mendukung mereka.[15]

Kemudian terjadi perkembangan, yang mana, mulai diterima secara luas pandangan yang dikemukakan para ulama bahwa hanya mereka – berdasarkan pengetahuan mengenai Al-quran, hadis dan ajaran para imam – yang dapat menafsirkan agama kepada orang-orang sezaman dengan mereka. Akibatnya adalah kekuasaan militer tidak memberikan kepada pemegangnya hak untuk memerintah. Kekuasaan hanya sah jika penguasanya bertindak selaras dengan ajaran-ajaran keagamaan. Seluruh kekuasaan lainnya adalah tidak sah. Kepercayaan kepada Imam Mahdi dipandang secara tidak langsung bermakna bahwa lembaga keagamaan berada di atas penguasa yang sebenarnya. Implikasi semacam ini, hingga taraf tertentu diakui Dinasti Qajar karena mereka membutuhkan dukungan lembaga keagamaan. Namun hal ini tidaklah berarti para penguasa selalu mengerjakan yang dikehendaki ulama.

Selama abad ke-19 dinasti Qajar mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbarui negerinya secara kecil-kecilan, dan kebijakan ini ditentang para ulama karena mencemaskan bahwa pembaruan tersebut akan mengarah kepada penggembosan kekuasaan mereka. Namun sejauh kaum fakir miskin dan pedagang pasar dapat dipengaruhi, maka ulama mampu memperoleh reputasi sebagai pembela masyarakat awam menentang penguasa-penguasa yang menindas.[16]

Menguatnya posisi ulama semakin mengukuhkan mereka memiliki bargaining penting dalam suatu Negara. Setidaknya, kehadiran mereka akan menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah (balance of power). Hal itu dibuktikan mereka, dimana pada akhir abad 19, terjadi revolusi tembakau dengan fatwa bersejarahnya Ayatullah Syirazi dan memasuki abad ke-20 dengan terjadinya revolusi konstitusional pada 1905.

GAMBARAN UMUM REPUBLIK ISLAM IRAN [17]

Kondisi Geografis dan Sosiologis

Republik Islam Iran, menjadi Negara modern dengan luas wilayah 1.648.195 km² (dengan perincian daratan sekitar 1.636.658 km²; perairan 11.537 km²) dan Teheran sebagai ibukota negaranya. Secara geografis, tercatat sebagai bagian negara Timur Tengah yang terletak di wilayah Asia Barat Daya, Iran berbatasan dengan Laut Kaspia di utara, Teluk Oman dan Teluk Persia di selatan, Turki dan Irak di barat, serta Afghanistan di Timur. Seperti layaknya negara-negara Timur Tengah yang lain, Iran juga merupakan negara yang dipenuhi dengan padang gersang atau gurun di sebelah Timur serta dataran rendah dan danau musiman seperti Dasht-e Kavir yang asin. Kontras dengan hal itu adalah deretan gunung-gunung batu yang panas, terutama bagian Barat yang memiliki barisan Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros dan Alborz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 m.

Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia. Di sisi utara negeri itu (dataran pesisir Kaspia) suhu amat rendah membekukan dan tetap lembab selama beberapa tahun terakhir. Suhu musim jarang mencapai 29°C. Penguapan tahunan adalah 680 mm di bagian timur dataran dan lebih dari 1700 mm di sisi barat dataran. Di barat, permukiman-permukiman di lereng Pegunungan Zagros mengalami rendahnya suhu. Daerah-daerah itu memiliki musim dingin yang hebat, dengan rata-rata suhu harian membekukan dan curah saljunya keras. Lembah timur dan tengahnya kering, yang curah hujannya kurang dari 200 mm dan bergurun. Suhu musim panas rata-rata melebihi 38°C. Dataran pesisir Teluk Persia dan Teluk Oman di Iran selatan memiliki musim dingin yang sejuk dan mengalami musim panas yang lembab dan panas. Penguapan tahunan berkisar dari 135 mm hingga 355 mm.

Jumlah penduduknya yang diperkirakan sekitar tujuh puluh juta jiwa (tahun 2006), nyaris seluruhnya (98 %) beragama Islam –dengan persentase 90 % bermazhab syiah, dan sisanya, 10 % bermazhab sunni. Meskipun begitu, hidup pula secara aman agama-agama lain seperti Yahudi, Kristen, Zoroaster, dan sebagian kecil Bahai. Bahasa Persia menjadi bahasa resmi negara. Sebab, Persia merupakan suku mayoritas di Iran (51 %) selain Azerbaijan (24 %). 25 % sisanya adalah suku-suku yang relatif kecil seperti Kurdi (7 %), Gilaki dan Mazandaran (8 %), Arab (3 %), Turkmen (2 %), Baluchi (2 %), lur (2 %), dan suku-suku kecil lain (1 %).

Kondisi Ekonomi

Dengan menggunakan mata uang rial sebagai alat tukarnya, pembiayaan negara dan sumber utama anggaran ekonomi Iran adalah minyak dan gas alam (45%), serta cukai (31%). Deposit minyak yang telah dieksplorasi mencapai 133,25 miliar barel, menempati urutan kedua di dunia setelah Arab Saudi, dan gas alam 27,51 triliun meter kubik, menyuplai sebesar 15,6 persen deposit total dunia, berada di urutan kedua setelah Rusia. Produksi minyak setidaknya menempati 85 % penghasilan utama dari devisa negara. Dengan kondisi ini, maka sistem ekonomi Iran merupakan campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan sumber minyak yang perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki pemerintahan, meskipun juga terdapat beberapa perusahaan swasta.

Hutan adalah sumber daya alam terbesar kedua Iran setelah minyak bumi. Permadani Persia yang bersejarah lebih 5.000 tahun tersohor di dunia. Kini, permadani Persia sudah menjadi produk ekspor tradisional Iran yang tersohor di dunia. Industri-industri lain seperti tekstil, makanan, bahan bangunan, permadani, kertas, tenaga listrik, kimia, otomotif, metalurgi, baja dan permesinan juga memberikan peranan bagi ekonomi masyarakat Iran. Sedangkan pertanian relatif tertinggal dan tingkat mekanisasi agak rendah.

Untuk itu, Iran juga mengembangkan perdagangan dengan negara-negara lainnya, hanya saja karena ada sanksi PBB, sehingga cukup terhambat kemajuannya. Namun demikian, Iran berhasil membentuk kerjasama dagang dengan China, Rusia, Jerman, Perancis, Italia, Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, semenjak lewat dekade 1990-an, Iran mulai meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara berkembang termasuk Suriah, India dan Afrika Selatan. Dengan semua itu, pertumbuhan ekonomi Iran dapat dikatakan stabil dalam dekade terakhir ini.

Untuk mempermudah jalur transportasi, Iran membangun transportasi baik darat, laut maupun udara. Untuk daratan, Iran membangun jalan raya yang menghubungkan antar kota-kota utama dan kawasan-kawasan di luar kota. Pada 2002, Iran mempunyai 178.152 km jalan raya dan 66% beraspal. Selain itu, jalur Kereta Api juga menjadi transportasi masyarakat Iran (terdapat 30 pengguna KA bagi setiap 1000 penduduknya) yang jalurnya sepanjang 6.405 km (3.980 mil). Untuk peningkatan transportasi, Iran di beberapa wilayahnya seperti Tehran, Masyhad, Shiraz, Tabriz, Ahwaz dan Isfahan juga membangun jalur kereta api bawah tanah.

Pelabuhan utama Iran ialah pelabuhan Bandar Abbas yang terletak di Selat Hormuz. Meskipun sebagai jalur laut, pelabuhan ini dihubungkan dengan sistem jalan raya dan jalan kereta api untuk pengangkutan kargo. Jaringan kereta api Tehran-Bandar Abbas dibangun pada 1995 yang menghubungkan Bandar Abbas dengan seluruh Iran dan Asia Tengah melewati Tehran dan Masyhad. Pelabuhan-pelabuhan lain ialah pelabuhan Bandar Anzali di Laut Kaspia, pelabuhan Bandar Turkmen juga berhadapan dengan Laut Kaspia, dan pelabuhan korramshahr dan pelabuhan Bandar Khomeini di Teluk Parsi. Sedangkan transportasi udara, Iran memiliki maskapai penerbangan Iran Air. Hampir setiap kota-kota utama di Iran dihubungkan dengan Pengangkutan Udara. Sistem transit terdapat di semua bandar-bandar utama.

Kondisi Adiministrasi Negara

Iran terbagi atas tiga puluh provinsi yang diperintah seorang gubernur (ostāndār). Propinsi tersebut adalah Teheran, Qum, Markazi, Qazwin, Gilan, Ardabil, Zanjan, Azarbaijan Timur, Azarbaijan Barat, Kurdistan, Hamadan, Kermanshah, Ilam, Lorestan, Khuzestan, Chahrmahal dan Bakhtiari, Kohgiluyeh dan Boyer Ahmad, Bushehr, Fars, Hormozgan, Sistan dan Baluchestan, Kerman, Yazd, Isfahan, Semnan, Mazandaran, Golestan, Khurasan Utara, Razavi Khurasan, dan Khurasan Selatan.

Melihat pada pembagian wilayah administratif itu, Iran termasuk Negara dengan tingkat pertumbuhan kawasan kota tertinggi di dunia. Sejak 1950 hingga 2002, penduduk kota meningkat sebanyak 33 % (yaitu dari 27% menjadi 60%). PBB memperkirakan pada tahun 2030, populasi di kota akan mencapai 80% dari jumlah keseluruhan penduduk Iran.

Tebel 8

Beberapa Kota Besar di Iran dan Jumlah Penduduknya.

NO

NAMA KOTA

JUMLAH PENDUDUK

1

Teheran

7.314.000

2

Mashad

2.463.393

3

Karaj

1.602.350

4

Isfahan

1.600.554

5

Tabriz

1.496.319

6

Shiraz

1.307.552

7

Qom

1.081.745

8

Ahvaz

832.969

Demi menjaga kedaulatan Negara, terutama setelah dihantam perang yang terus-menerus, Iran memperkuat posisi militernya. Memang, sebelum revolusi Islam, dengan dukungan kuat Amerika Serikat, Iran dapat membangun kekuatan persenjataan dan militernya sehingga tercatat sebagai Negara muslim terkuat dan Negara terkuat ke lima di dunia. Akan tetapi, pasca revolusi, akibat sanksi PBB, Iran menjadi Negara yang paling minim persenjataannya. Namun, secara perlahan tetapi pasti, Iran mengembangkan kekuatan militer secara mandiri dan di bantu oleh beberapa Negara yang tidak berafiliasi ke Amerika seperti Rusia. Selepas perang Irak-Iran, negeri para Mullah ini, mengembangkan program persenjataan dengan menghidupkan kembali berbagai fasilitas dan pabrik-pabrik yang di bangun oleh Syah Iran sebelumnya, termasuk fasilitas-fasilitas pengayaan uranium dan nuklir.

Republik Islam Iran, di bawah kepemimpinan wilayah al-faqih membentuk dua model pasukan militer, yaitu pasukan militer negara dan pasukan militer pengawal revolusi. Pasukan militer Negara disebut Tentara Nasional Iran yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan pasukan militer pengawal revolusi terdiri dari lima bagian yaitu Pasukan Quds (Pasukan Khusus), Basij, Angkatan Darat Revolusi, Angkatan Laut Revolusi, dan Angkatan Udara Revolusi. Kedua model pasukan militer ini ada di bawah komando Menteri Pertahanan dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran.

Pada dasarnya tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pasukan militer Iran, sebab kedua model di atas berlaku untuk menjaga kedaulatan Iran, terutama pasukan pengawal revolusi yang lebih berafiliasi pada pemimpin revolusi atau wali faqih (rahbar). Saat ini diperkirakan, pasukan pengawal revolusi berjumlah 545.000 orang ditambah laskar simpanan mencapai 11 juta lelaki dan perempuan yang mampu dan siap digunakan.

Tebel

Kondisi Umum Republik Iran

Nama Negara Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān(Republik Islam Iran; Islamic Republic of Iran;)
Motto Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī (Kemerdekaan, Kebebasan, Republik Islam)
Lagu Kebangsaan Sorūd-e Mellī-e Īrān
Ibu kota Teheran
35°40′ LU 51°25′ BT
Wali Faqih/Rahbar Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Khamenei
Presiden Mahmoud Ahmadinejad
Bahasa resmi Persia
Revolusi 11 Februari 1979
Hari kemerdekaan 1 April (1979) (Hari Republik Islam)
Luas Wilayah 1.648.195 km² (99,3 % daratan; 0,7% lautan)
Lambang negara Terdiri atas empat bulan sabit, sebuah pedang dan sebuah Al-Quran.
Bendera nasional Terdiri dari tiga strip panjang melintang sejajar warna hijau, putih dan merah (dari atas ke bawah). Di bagian tengah strip putih terdapat gambar lambang negara Iran warna merah. Di bagian pertemuan warna putih dengan warna hijau dan merah, masing-masing tertulis “Allahu Akbar” dalam bahasa Arab. Warna hijau mewakili pertanian, melambangkan kehidupan dan harapan; warna putih melambangkan suci dan murni; warna merah menunjukkan bahwa Iran kaya akan sumber daya mineral.
Pembagian daerah administrasi Seluruh negeri terbagi 30 provinsi, 195 kabupaten, 500 distrik dan 1.581 kecamatan.
Jumlah Penduduk 68.017.860 (tahun 2005) dengan kepadatan 41 jiwa/km²;
PDB (PPP)
– Total
– Per kapita
perk. 2005
US$518,7 miliar
US$7.594
Mata uang Rial
Produksi utama Minyak dan gas alam
Iklim Kering dan sebagian subtropis
Agama – agama utama Islam (98 %), Yahudi, Kristen, Zoroaster, (2 %)
Suku-suku Utama Persia (51 %), Azerbaijan (24 %), Kurdi (7 %), Gilaki dan Mazandaran (8 %), Arab (3 %), Turkmen (2 %), Baluchi (2 %), lur (2 %), dan suku-suku kecil lain (1 %).

KONDISI IDEOLOGI, SOSIAL DAN POLITIK DI IRAN

Kondisi Ideologis

Menurut Azyumardi Azra, ada dua kelompok yang berpengaruh dalam perumusan ideologi pergerakan Revolusi Islam Iran, yakni; ‘ulama’ (religious scholars) pada satu pihak dan intelektual awam (lay intellectuals) di pihak lain. Di antara yang paling menonjol di dalam kelompok ‘ulama’ termasuk, tentu saja, Ayatullah Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Ruhullah Khomeini. Sedangkan yang paling menonjol dalam kelompok intelektual awam adalah Ali Syari’ati, Mehdi Bazargan dan Bani Sadr.[18]

Sebagai mujtahid dan menyandang posisi marja’, para ulama ini memainkan peran kunci yang menghembuskan kesadaran keberagamaan dan ideologi yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terus-menerus dilakukan dan diperkuat oleh para ulama hingga terjadinya Revolusi Islam Iran pada 1979 yang mengamanahkan kedudukan resmi pada ulama.

Imam Khumaini dan Murtadha Muthahhari berdiri tegar sebagai corong suara ulama yang menentang kekuasaan tiranik Syhah Pahlevi. Dengan segala ativitasnya, baik melalui tulisan, ceramah, lembaga pendidikan, hauzah, husainiyah, organisasi, dan lainnya, mereka berusaha membangun kesadaran politik ulama dan rakyat. Perjuangan mereka ternyata membuahkan hasil, dengan terjadinya Revolusi Islam, meskipun akhirnya Muthahhari menyumbangkan darahnya untuk menggapai syuhada dalam perjuangan tersebut.

Ali Syari’ati (1933-1977) agaknya merupakan salah seorang di antara tokoh “ulama” dan intelektual awam yang paling berpengaruh dalam kebangkitan Revolusi Islam Iran.[19] Syariati merupakan pribadi yang kompleks, elektik, sekaligus emosional dan kontroversial. Sikap elektiknya membuat ia mampu dalam tarikan nafas yang sama menyebut Imam Ali, Imam Husein dan Abu Dzar, Jean Paul Sartre, Frantz Fanon, Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx. Sehingga Azra menulis, bahwa pemikiran Syari’ati nampaknya tidak terlalu sistematis; tidak jarang terlihat bahwa pemikiranya dalam banyak tema penuh kontradiksi. Karena itu, Syari’ati tampil dalam banyak wajah, yang pada gilirannya membuat orang sering keliru memahaminya.[20]

Lantaran ketenarannya sebagai seorang orator, Syariati tampaknya telah memainkan peran penting dalam penciptaan suatu potret diri Islam baru yang aktivis dan revolusioner. Dalam cara semacam ini, ia telah mempengaruhi kebanyakan kelas menengah berpendidikan Barat untuk memandang Islam sebagai titik api untuk bertindak menentang Syah. Ia sering dikritik para ulama–-tentunya lantaran serangannya terhadap mereka–-tetapi kalangan tertentu ulama mulai memahami nilai dan makna penting pengungkapan Islam yang aktivis seperti dikemukakan Syariati. Lantaran pengungkapan tersebut meletakkan figur Husain di titik pusatnya, maka ia juga menarik minat berbagai kelompok Muslim yang lebih tradisional. Dalam suatu pengertian, karya Syariati telah lengkap sebelum ia dipenjarakan pada 1973, dan kematiannya yang terlalu dini pada 1974 setidak-tidaknya telah meningkatkan pengaruhnya.[21]

Salah satu pertarungan ideologis penting di Iran adalah pertarungan ideologi Islam (syiah) dengan ideologi Barat baik yang bercorak komunisme, marxisme maupun materialisme. Peracunan ideologi Islam oleh ideologi Barat ini menyebabkan bobroknya kondisi Iran baik dari segi keberagamaan dan sistem politik yang dibentuk oleh Syah. Materialisme dengan pandangan dunianya yang khas, menolak keberadaan unsur kegaiban yang merupakan pandangan dunia ilahiah. Hal ini, akan mengancam doktrin-doktrin inti dari agama Islam. Begitu pula, unsur-unsur sekularisme dan liberalisme, mewarnai jalannya pemerintahan dan politik di Iran.

Marxisme misalnya dikembangkan secara organisatoris oleh Partai Tudeh yang dirikan pada 28 september 1941, yang pada 1960 dengan jelas dan terbuka mengacu pada ideologi Marxis-Leninisme. Dengan cerdiknya, untuk tidak menyinggung sensitifitas keberagamaan masyarakat, kelompok ini mengembangkan isu sosialisme Islam. Mereka mengklaim sebagai pendukung agama Islam dan menghargai ajaran Nabi Muhammad saaw. Untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat, kelompok ini tidak melakukan serangan terbuka terhadap ajaran-ajaran Islam dan para ulama. Strategi yang dikembangkan adalah, jangan membebani diri dengan perdebatan kontroversial mengenai ushuluddin seperti keberadaan Tuhan, peran agama dalam masyarakat, atau kedudukan agama dalam pemikiran Marxis, akan tetapi kembangkan dan presentasikan bahwa kelompok ini adalah bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial, kemerdekaan, perdamaian, anti-fasisme, sehingga bisa menarik masyarakat dan para intelektual serta psofesional terdidik. Setelah masuk dan menjadi anggota partai ini, barulah ditanamkan prinsip-prinsip sosialisme yang berdasarkan pada materialisme dialektis.[22]

Kondisi ini, memunculkan kesadaran kaum intelektual dan ulama akan kondisi Iran yang semakin parah. Dari sini disepakati secara luas bahwa akar permasalahan yang dihadapi adalah pembauran atau pembaratan, penggerogotan akidah dan pengaburan ajaran Islam, atau setidak-tidanya beberapa aspek darinya. Orang-orang mulai berbicara tentang “kuman penyakit Barat” atau “peracunan Barat” (gharbzadeghe) dan sebuah buku dengan judul senada diterbitkan oleh Jalal Ahmad pada 1962. tentunya hal ini merupakan suatu cara yang lebih canggih dalam mengungkapkan bahaya–-yang dirasakan kaum Muslim di mana saja–-akan kehilangan jati diri Islam mereka.[23]

Dengan kesadaran tersebut, para ulama dan intelektual Iran yang religius, menulis berbagai buku dan menyebarkan kaset-kaset ceramah yang membantah secara akurat prinsip-prinsip materialisme atau marxisme. Allamah Thabathabai dan Murtadha Muthahhari misalnya, menaruh perhatian khusus kepada filsafat Materialisme. Mereka dengan jeli mengkaji dasar-dasar ideologis filsafat tersebut dan memberikan bantahan-bantahan jitu secara filosofis. Beragam pamflet dan buku-buku yang diedarkan Partai Tudeh, dipelajari Muthahhari, seperti karya Taqi Arani yang terkenal. Hasil kajian dan analisis, dituangkan dalam buku tebal dan berbobot Ushul el Filsafat wa Ravesh-e Realism, (Prinsip Filsafat dan Metode Realistik).

Kondisi Sosial-Politik

Sejak periode modern ini, pertahanan bangsa Iran menjadi saling terkait dengan Islam dan Syiah. Masuknya kaum ulama ke arena politik dimulai dengan fatwa Ayatullah Shirazi. Pada tahun 1891, ia melarang penggunaan tembakau selama monopoli yang diberikan kepada sebuah perusahaan Inggris tidak dicabut. Pada tahun 1906, mayoritas ulama tinggi mendukung gerakan konstitusionalis Iran. Inilah yang dikenal dengan revolusi konstitusional. [24]

Terdapat dua kasus yang menonjol dimana Ulama berhasil menentang pemerintahan. Para Syah, dalam rangka membiayai impor-impor dari Eropa dan perjalanan mereka ke sana, memberi konsesi-konsesi kepada Eropa, contohnya memperoleh hak memungut pajak tertentu pada pembayaran sejumlah upeti kepada Syah. Pada 1872 suatu konsesi berjangkauan luas diberikan kepada seorang warga negara Inggris, Baron de Reuter, yang secara khusus memberi pengaruh merugikan kepada para pedagang pasar. Para pedagang tersebut bersama ulama berupaya membuat konsesi itu dibatalkan. [25]

Kejadian senada terjadi pada 1891, ketika hak monopoli tembakau (untuk pemasaran tembakau yang tumbuh di Iran) diberikan kepada seorang warga negara Inggris lainnya. Pada peristiwa ini, “sumber taklid” dimasa itu, Ayatullah Syirazi, mengemukakan sutau fatwa bahwa dalam situasi dewasa ini haram bagi kaum muslimin memakai tembakau atau terlibat di dalamnya; dan fatwa ini sangat dipatuhi masyarakat pada umumnya sehingga monopoli dibatalkan. Ulama juga memainkan peran dalam suatu gerakan konstitusional pada 1905 hingga 1911, tetapi mereka menurut Montgomery Watt bukanlah satu-satunya unsur penentu dan barangkali bukan yang terpenting.[26] Namun, sikap para ulama Iran yang memiliki pendirian tegas dan keras untuk mendukung gerakan ini, sehingga menimbulkan revolusi 1966 menurut Hamid Enayat merupakan ciri khas tersendiri yang tidak terdapat di negara lain.[27]

Berkuasanya Reza Khan sebagai perdana menteri Iran pada 1921, dan kemudian sebagai Reza Syah di masa penggulingan dinasti Qajar pada 1924, telah menimbulkan suatu kemerosotan yang parah dalam kekuasaan lembaga keagamaan. Sejak saat itu pembaruan tidak lebih dari impor kenikmatan dan kemewahan Barat untuk kaum berada dan sedikit sekali yang dilakukan untuk membangun negeri. Sebagian terbesar hal ini disebabkan oleh persaingan Inggris dan Rusia untuk mengendalikan Iran. Pada 1907 kedua negara tersebut mengadakan suatu kesepakatan yang menetapkan bahwa sepertiga daerah lainnya di bagian tengah terbuka untuk keduanya. Namun kesepakatan ini telah cukup bagi keduanya untuk tetap membiarkan sebagian besar negeri Iran tidak berkembang. Dengan demikian terbuka peluang yang luas bagi Reza Syah untuk memacu pembaruan, dan ia memulainya secara bersemangat. Tipe pendidikan Barat didorong; hukum-hukum baru yang tidak berpijak pada syariah diundangkan dan pengadilan-pengadilan baru didirikan untuk mengelola hukum-hukum tersebut oleh dinasti Pahlevi.[28]

Reza Syah jelas sangat mengetahui kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal Attaturk di Turki dan langkah-langkah yang ditempuhnya untuk membuat negeri tersebut menjadi negara sekuler serta melumpuhkan lembaga keagamaan dalam rangka memudahkan proses pembaruan. Pilihan nama Pahlevi sebagai nama dinasti memperlihatkan hasrat untuk mengagungkan masa lalu Iran pra-Islam dengan mengorbankan Islam. Pengagungan masa lalu berjalan dan bahkan lebih bersemangat di bawah pemerintahan anaknya, Mohammad Reza Syah, dan mencapai titik puncak pada perayaan akbar ulang tahun ke-2500 monarki Iran 1971. Secara wajar hal ini juga dipandang lembaga keagamaan dan kebanyakan Muslim lainnya sebagai suatu serangan terhadap Islam.[29]

Dampak sosial yang lebih luas dari program modernisasi Muhammad Reza Pahlevi pembaruan pendidikan, kesehatan dan pertanian. Akan tetapi manfaatnya tidak proporsional bagi kelompok kecil urban modern yang sedang berkembang. John L. Esposito menyebutkan situasi Iran dengan dramatis :

“Cahaya dan kemilau kota-kota modern menutupi kondisi aktual kaum urban yang miskin dan masyarakat desa di Iran. Sementara kelompok minoritas merasakan kesejahteraan. Negara yang tadinya merupakan negara pertanian yang bersifat swasembada, kini membelanjakan lebih satu milyar dolar untuk barang-barang impor. Orang berdatangan ke kota-kota besar dari desa-desa, mengharapkan kehidupan yang lebih baik tanpa mempunyai keterampilan kerja yang diperlukan. Mereka menjadi penduduk pengangguran yang menghuni daerah-daerah kumuh yang padat.

“Baik para pedagang tradisional (bazari) maupun kelompok keagamaan menderita karena program modernisasi Pahlevi yang berorientasikan Barat, yang mempengaruhi kehidupan mereka mulai pakaian, pendidikan, dan hukum sampai ke perdangangan dan land reform. Kaum bazari, seperti kaum ulama, melihat ketergantungan Iran kepada Barat sebagai suatu ancaman terhadap status, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai religio-kultural mereka. Peraturan Reza Syah pada tahun 20-an dan 30-an, yang telah memerintahkan pakaian Barat bagi laki-laki, melarang penggunaan cadar, dan membatasi penggunaan jubah, kini di bawah puteranya ditambah dengan westernisasi kaum elit modern Iran dan banyak pusat urban. Kekuasaan dan kekayaan para pedagang terancam oleh arus bank-bank dan perusahaan Barat serta kelas wiraswastawan baru yang timbul dan berkembang dengan bantuan negara.” [30]

Barat sejak lama telah merupakan tantangan dan ancaman bagi Iran. Walaupun Iran tidak pernah secara langsung diperintah oleh penjajah, Uni Soviet di Timur dan Inggris di Selatan telah bersaing menanamkan pengaruhnya. Bahaya intervensi dan ketergantungan kepada pihak asing, yang dilambangkan oleh peristiwa yang menimbulkan protes keras seperti revolusi tembakau, terjadi kembali pada tahun 1941, ketika Reza Syah turun tahta demi puteranya. Lebih jelas lagi pada tahun 1953, ketika Syah dibuang ke pengasingan oleh gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Mossadegh, yang program nasionalisasi minyaknya mengancam kepentingan perusahaan minyak Barat.

Kembalinya Syah dari Roma ke Teheran, naik pesawat militer Amerika bersama kepala CIA di sampingnya, dipersiapkan oleh Amerika dengan bantuan Inggris. Ikatan ekonomi, militer dan politik Iran dengan Barat, khususnya dengan Amerika, berkembang dengan baik. Amerika, Inggris dan Prancis mendapat keuntungan dari penjualan persenjataan dan membantu pelatihan militer dan polisi rahasia (SAVAK) Iran. Ketika Amerika sedang sibuk di Vietnam dan Inggris sedang menarik pasukannya dari Teluk Persia, Irannya Syah menggambarkan kebijaksanaan yang sesuai dengan kebijaksanaan Amerika, mulai dari penolakan Syah terhadap Nasserisme dan hubungan yang pragmatis dengan Israel, serta kehadiran bangsanya yang mantap di Teluk, sampai kekayaan minyak dan pasarnya bagi produk-produk Amerika. Kehadiran bank dan tokoh bisnis Amerika da Eropa bersama-sama dengan diplomat dan penasehat militer berpengaruh kuat di Iran. Pada akhir tahun 60-an “kebijaksanaan dan dukungan pro-Pahlevi mulai mendominasi tingkat tertinggi penyusunan kebijaksanaan asing Amerika.[31]

Ulah dan kebijakan-kebijakan Syah mendapat tantangan keras dari para ulama tradisional dan megorganisir gerakan untuk menentang kekuasaan Syah yang dianggap telah menegakkan kezaliman dan menghancurkan ajaran-ajaran Islam.

Orang yang mengatur berhimpunnya seluruh kekuatan oposisi dalam rangka mengenyahkan Syah adalah Ayatullah Ruhullah Musawi Khomeini, yang dilahirkan pada 1902. Pada 1921 ia pergi ke Qum untuk menyelesaikan pendidikannya, dan pada 1926 mencapai tingkat mujtahid. Di awal 1944 ia terlibat dalam kritik terbuka terhadap aspek-aspek kebobrokan rezim Pahlevi, tetapi selama gelombang kekacauan pada 1962 dan 1963 barulah ia tampil ke depan sebagai pengecam terang-terangan rezim tersebut. Akibatnya ia diasingkan, pertama kali ke Turki, kemudian ke Nejef di Irak pada 1969, dan akhirnya pada 1978 ke Paris.

Selama masa pengasingannya inilah pemikirannya terbentuk, seperti yang dijelaskan dalam kuliah-kuliah kepada mahasiswa. Ia sangat prihatin kepada masalah keterasingan akibat pengaruh Barat. Untuk membasmi “kuman penyakit Barat” ini, ia memandang penting diciptakannya suatu lingkungan di mana syariah berkuasa dan terdapat keseragaman ideologis. Meski merupakan seorang ulama, ia juga menerima konsepsi Syariati tentang Islam Syiah sebagai aktivitas, “Islam adalah agama para individu militan yang tuduk secara sepenuhnya kepada kebenaran dan keadilan. Ia merupakan agama kepada orang-orang yang menghendaki kemerdekaan. Ia merupakan mazhab orang-orang yang berjuang menentang imperialisme.”[32]

Islam sejati yang ada di masa Nabi Muhammad, Imam Ali dan Imam Husein, merupakan gerakan yang meliputi seluruh dunia untuk menjamin tegaknya keadilan sosial bagi kaum tertindas. Namun Khomeini tidak membiarkan kepemimpinan terkatung-katung di tangan “para pemikir tercerahkan” seperti yang dikehendaki Syariati,[33] tetapi menyepakati bahwa kepemimpinan itu mestinya berada di tangan anggota-anggota lembaga keagamaan (Wilayah al-Faqih).

Pada 1978 Ayatullah Khomeini berada dalam suatu posisi menguntungkan untuk memainkan peran utama dalam gerakan menentang Syah. Ia menunjukkan kemampuan politiknya dengan mencela seluruh kebobrokan pemerintah dan keberatan-keberatan terhadapnya, sementara tetap mengunci mulut tentang sebagian besar program positifnya. Dalam cara semacam ini, ia mampu menghimpun kelompok-kelompok sekuler atau sayap kiri dan membuat mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok tradisionalis Muslim. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1979, Syah memutuskan angkat kaki, dan pada tanggal 1 Februari, Khomeini kembali ke Iran serta mampu mengambil alih kendali pemerintahan.[34]

Dalam kondisi berkecamuk hampir di seluruh Iran, pada tanggal 11 Februari, angkatan bersenjata mengundurkan diri dan pendukung Khomeini dapat menguasai keadaan. Untuk menjaga stabilitasa dan kepemimpinan Negara, Imam Khomeini mengangkat Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri sementara. Kemudian, pada bulan maret, melalui suatu referendum yang tebuka, ternyata Imam Khumaini membuktikan perjuangannya, di mana mayorits rakyat menyetujui gagasan Republik Islam Iran yang akhirnya diproklamasikan oleh Khomeini pada tanggal 1 April 1979, di bawah pimpinan Dewan Revolusi Islam.

Persoalan berikut yang dihadapi adalah bagaimana mengartikan dan melembagakan konsep “Republik Islam”?. Satu kubu, yang termasuk di dalamnya Bazargan, ingin mengembangkan negara sesuai model yang dipakai di kebanyakan negara lain, dengan merujuk kepada Islam sebagai sumber prinsip-prinsip dasar. Kubu kedua mencita-citakan negara yang memberikan kedudukan utama kepada golongan ulama melalui berbagai lembaga khusus. Pada akhirnya, pendapat terakhir yang terwujud dan dijelmakan dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan melalui referendum pada bulan Desember 1979.

Undang-Undang Dasar ini, mengadaptasi konsep politik modern dengan mengakui lembaga yang dikenal umum, seperti presiden, kabinet, dan parlemen (Mejelis). Namun, di atas itu semua diciptakan suatu “Dewan Pengawas Konstitusi” dan jabatan vali-yi faqih (wali faqih). Dewan Pengawas Konstitusi berhak memeriksa semua peraturan yang dibuat, demi menjaga keselarasannya dengan syariat dan konstitusi Iran, serta memvetonya jika tidak sesuai. Wali Faqih menjadi pemimpin utama, yang berkuasa penuh terhadap Republik Islam Iran. Semua pengangkatan sipil, militer, kehakiman dan keagamaan, di bawah komandonya. Konstitusi juga menentukan bahwa semua undang-undang dan peraturan harus berdasarakan asas Islam dan pemerintah serta angkatan bersenjata berkewajiban menyebarkan “kedaulatan hukum Allah” di seluruh dunia.

Bukan hanya lembaga tradisional dalam sistem pemerintahan yang diberikan penggandaan berupa berbagai lembaga yang harus menjamin keabsahan islami dalam keputusan dan kebijakannya, lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan keagamaan pun digandakan dengan berbagai lembaga “revolusioner’ (sering disebut bunyat, yaitu yayasan, atau jihad). Yang paling penting di antara lembaga tersebut adalah Sipah-i Pasdaran-i Inqilab-i Islami, lazimnya disingkat Pasdaran, yang menjadi semakin besar dan semakin berpengaruh dalam urusan keamanan dalam dan luar negeri, antara lain dengan memerangi pasukan kelompok oposisi dan pasukan Irak. Angkatan bersenjata yang diwarisi dari rezim terdahulu juga dipertahankan, tetapi berangsur-angsur dibersihkan dari personel yang dianggap tidak mendukung paham revolusi Islam dan dibina ulang berdasarkan nilai revolusi. Untuk itu, sejumlah komisaris keagamaan ditugaskan di dalam angkatan bersenjata. Proses islamisasi serupa dijalankan di kalangan lembaga dan pegawai sipil.[35]

Selama Revolusi Islam Iran ini terjadi sejumlah pergeseran yang penting. Di antaranya, sampai sekitar bulan September 1978, gerakan protes dipimpin orang-orang kelas menengah, baik dari kalangan mahasiswa, ulama, maupun pedagang bazaar. Namun, sejak bulan tersebut, golongan penduduk miskin yang baru di daerah perkotaan menjadi unsur paling menonjol dalam gerakan demonstrasi massa.[36]

Selain itu, Bazargan dan pemerintahannya yang terdiri atas orang-orang dari golongan profesi yang berpaham moderat semakin kehilangan pengaruh dibandingkan dengan Dewan Revolusi Islam. Pada bulan November 1979 pemerintah Bazargan jatuh dan diganti, sedangkan unsur ulama yang radikal juga semakin menonjol dalam Dewan Revolusi Islam. pendudukan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan penyanderaan pegawainya (4 November 1979-21 Januari 1981) oleh kelompok radikal menjadi saat penting dalam proses pergeseran prakarsa dari kelompok lebih moderat ke kelompok lebih radikal.

Pemusatan penolakan terhadap dunia luar, khususnya Amerika Serikat merupakan momentum kebencian yang lama terpendam sebagai akibat pengaruh besar Amerika di Iran sejak Perang Dunia II. Satu langkah lagi dalam proses itu adalah pemilihan majelis pada bulan Maret-Mei 1980, yang membawa Hizb-i Jumhur-yi Islami (Partai Republik Islam) ke kekuasaan di parlemen. Parlemen itu terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan Abulhasan Bani Sadr, yang dipilih sebagai presiden Iran pertama bulan Januari 1980, yang berusaha untuk memulihkan lembaga tradisional dan membatasi peranan lembaga revolusioner. Akhirnya Bani Sadr terpaksa melarikan diri (Juni 1981).

Tidak hanya kelompok moderat, sejumlah ulama tua menentang banyaknya kekerasan, kelompok berhaluan kiri (kelompok yang mengutamakan pembagian kembali sarana produksi dan kekayaan), dan kelompok berpaham sekuler juga disingkirkan dalam periode sampai April 1983. kelompok kiri diwakili oleh Partai Tudeh (Partai Komunis Iran), Fida’iyin-i Khalaq (pecahan dari Tudeh berpaham sekuler), dan Mujahidin-i Khalq yang menggabungkan gagasan Islam reformis dengan gagasan marxis. Perjuangan antara partai dan gerakan berlangsung penuh kekerasan dan menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk Ayatullah Muhammad Husaini Bahesyti, pemimpin Partai Republik Islam. Jumlah hukuman mati yang dijatuhkan juga sangat banyak pada periode ini.[37]

Pergeseran pengaruh dan kekuasaan lain yang semakin menonjol pada perkembangan belakangan di Iran, merupakan dampak revolusi yang justru bertentangan dengan salah satu tujuan utamanya: revolusi menimbulkan perkembangan birokrasi negara secara besar-besaran, dan akibatnya, pada periode terakhir kedudukan negara dan aparatnya mengungguli pimpinan spiritual atau korps ulama.[38]

Sejak tahun 1983, pokok perselisihan pendapat utama di Iran menjadi kebijakan luar negeri: apakah pengeksporan revolusi, terutama ke Libanon, dan perang menentang Irak harus diutamakan atau pembangunan dalam negeri, dan kebijakan ekonomi, yaitu apakah Iran memerlukan pembaruan tata kepemilikan tanah dan nasionalisasi secara radikal atau tidak.[39]

Perang dengan Irak, selama delapan tahun (22 September 1980 sampai Juli 1988), semakin memperparah kondisi Iran. Tanpa persenjataan yang memadai, kondisi perekonomian yang buruk, fasilitas umum yang amburadul, tidak menyurutkan langkah Iran untuk tetap berjuang dalam bingkai Republik Islam. Dibalik semua kondisi itu, Pemerintahan Iran, tetap melakukan dukungan baik secara terbuka atau tersembunyi, terhadap sejumlah gerakan pembebasan dari ketertindasan di wilayah-wilyah lainnya, seperti kelompok Sandinista di Nicaragua, African National Congres (ANC- Kongres Nasional Afrika) di Afrika Selatan, dan bahkan Irish Republican Army (IRA – Tentara Republiken Irlandia) di Irlandia Utara.

Dalam bidang ekonomi, setelah 1982, majelis ataupun Dewan Pengawas Undang-Undang Dasar menentang undang-undang mengenai nasionalisasi perdagangan luar negeri dan kepemilikan tanah serta menghentikan pemberlakuan undang-undang dari April 1980 yang membatasi kepemilikan tanah. Perang dan kebijakan ekonomi yang tidak berdasarkan pandangan yang jelas mengakibatkan pendapatan nasional turun sejak revolusi. Hal ini dapat diketahui dengan melihat komposisi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih sekitar 50 persen dengan angka pengangguran mencapai 30 persen. Padahal, Iran kaya dengan minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, bijih besi, timah dan sulfur.

Imam Khomeini meninggal dunia pada 4 Juni 1989 dan Sayid Ali Khamenei dipilih untuk menggantikannya sebagai Wali faqih. Sedangkan Presiden terpilih adalah Ali Akbar Hasyemi Rafsanjani.

Sektor swasta dan hubungan luar negeri menjadi prioritas utama Pemerintahan Rafsanjani untuk pemulihan kembali ekonomi. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Muhammad Khatami, yang dipilih menjadi Presiden Republik Islam Iran pada bulan Mei 1997 dan sering dianggap sebagai tokoh moderat, yang mendukung keterbukaan budaya dan mendorong hubungan damai dengan pihak mancanegara (Barat).

Pada pemilu tahun 2000, Iran memasuki babak baru dengan sistem multipartai. Sebelumnya, pemilu Iran hanya diikuti tiga kontestan yaitu Majma’e Rouhaniyoun Mobarez, Jame’e Rouhaniyat Mobarez dan Partai Pelaksana Pembangunan.

Pada pemilu tersebut, Mohammad Khatami untuk keduakalinya terpilih menjadi presiden Iran. Kemenangan Khatami dianggap sebagai kemenangan reformasi Iran. Oleh Barat, Khatami dipandang lebih kooperatif dibandingkan para pendahulunya. Ini sangat positif dalam pemulihan hubungan diplomatik kedua belah pihak. Namun Khatami dinilai gagal dalam memulihkan ekonomi Iran. Indikasinya, kurs rial Iran terhadap dolar AS terus melemah. Pada 1980-an, satu dolar AS setara 500 rial Iran. Kini 1.755 rial Iran per dolar AS. Bahkan di pasar gelap, nilainya hanya 8.300 rial per dolar AS.

Demikianlah, makna revolusi Islam tidak terbatas pada Iran, tetapi menimbulkan semangat besar di kalangan luas seluruh dunia Islam. Semangat itu, melewati batas-batas territorial, suku, ras, budaya, bahkan agama. Perbedaan antara Syiah dan Sunni mencair dalam perlawanan di Libanon dan Palestina. Dilain pihak, semangat revolusi tersebut juga menarik perhatian sejumlah Muslim Sunni pada tradisi Syiah dan menjadi salah satu faktor konversinya sejumlah Muslim Sunni ke paham Syiah pada periode terakhir.

Namun di sisi lain, berbagai rezim tradisional di dunia Islam secara umum dan di dunia Arab secara khusus menganggap Republik Islam Iran sebagai ancaman. Itu sebabnya tokoh seperti Raja Husain dari Yordania dan Dinasti Saudi mendukung Irak dalam perang terhadap Iran, dan kelompok yang tertarik pada aspek tertentu dari Islam Syiah dianggap sebagai kelompok subversif di banyak negara di dunia Islam. Di kalangan non-Muslim tertentu, Revolusi Islam Iran memeperkuat citra para muslim sebagai orang fanatik, teroris, dan anti-demokrasi.[40]

KONDISI INTELEKTUAL DAN KEAGAMAAN DI IRAN

Kondisi Intelektual

Telah di akui, bahwa salah satu mercusuar peradaban dunia pra Islam adalah Persia, disamping Yunani, Mesir, India, dan Romawi. Tradisi keilmuan yang menjadi ciri khas sebuah perdaban maju, telah mewarnai masyarakat Persia sehingga saat Islam menjadi agama yang mendominasi di wilayahnya, tradisi keilmuan tersebut tetap terjaga dengan baik. Bahkan, dapat dikatakan, mayoritas intelektual Islam klasik adalah bangsa non Arab yakni Persia.

Jika kita telusuri, perkembangan matang keilmuan Islam di tangan bangsa Persia, selain memang penghargaan mereka terhadap ilmu pengetahuan, adalah daya tarik Islam yang mengedepankan nalar dan pemikiran dengan seabrek argumentasi-argumentasi untuk membuktikan doktrin-doktrinya. Sifat elastisitas namun penuh filter dari ajaran Islam, tidak menafikan pentingnya ilmu pengetahuan, bahkan dengan kreatifitas yang maju, para pemikir Islam telah berhasil memberikan sintesa besar antara nalar dan wahyu yang dalam tradisi-tradisi agama lain, selalu dipandang saling berseberangan. Untuk itu, jika di urut secara kronologis, perkembangan dan kemajuan peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan, sulit diidentifikasi dimana puncak kejayaanya. Karena, bagaikan air ia terus mengalir dan senantiasa memperbaharui dirinya dari masa ke masa agar tetap urgen dan tidak ketinggalan zaman.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tradisi keilmuan tidak pernah sirna di dunia Islam, terutama di Persia (Iran) hingga kini, di mana beragam disiplin ilmu-ilmu kebanggan Islam yang bersifat akliah maupun naqliyah mendapat tempat yang semestinya. Ini membuktikan bahwa usaha ijtihadis tidak pernah tertutup.

Dalam filsafat misalnya, nalar yang sering di tuduh sesat dan tidak agamis ini pasca serangan al-Ghazali, tetap mendapat tempat di Persia, bahkan mengalami kemajuan yang luar biasa, sehingga bagi sebagian peneliti filsafat yang khas Islami justru baru berkembang beberapa abad kemudian di mana para pemikir Syiah menjadi pelopor utamanya.[41] Diantaranya adalah Suhrawardi (1153-1191 M) yang berhasil membangun aliran baru dalam filsafat yang dikenal dengan Hikmah Isyraqiyah (Illuminatif); kemudian al-Thusi (1201-1274 M), pemikir besar syiah, yang mengkaji nalar filosofis aliran masyaiyyah (Parepatetik) cetusan Abu Ali ibn Sina (980-1037 M). Pada abad yang sama, di wilayah Barat, tepatnya Andalusia, nalar irfani (gnosis) dirumuskan secara kreatif oleh Ibn ‘Arabi (1165-1240 M). Dan puncaknya pada sintesa orisinil dari pemikiran besar sang filosof agung Mulla Sadra[42](979-1050 H/1572-1640 M), yang mencetuskan tradisi filosofis baru yang hingga kini mewarnai dan menjadi anutan resmi filsafat di Persia yang dikenal dengan Hikmah Muta’aliyah (Teosofi Transenden). Atas usahanya tersebut, beliau mendapat gelar Shadr al-Muta’allihin yang berarti Sang Pemimpin Filosof Ketuhanan.

Hikmah Muta’aliyah ini terus disosialisasikan dan dikembangkan oleh para murid Mulla Sadra yang tersebar di berbagai kota, seperti Mulla Muhsin Faidz Kasyani (1007-1091 H), Mulla Abdul Razaq Lahiji (w. 1071 H), Muhammad bin ‘Ali Ridho bin Agha Jhani, dan Mulla Husayn Tankobani (w. 1105 H). Berikutnya adalah Qadhi Said Al-Qommi (w. 1090 H) dan Agha Muhammad Beyd Abadi (w. 1097 H). Menariknya, karena serangan dari beberapa ulama ortodoks terhadap nalar filosofis, para filosof ini kemudian juga mendalami ilmu-ilmu syariat seperti hadits, tafsir, fiqih dan kalam, serta memberikan dasar-dasar pijakan yang kuat bagi pengkajian kalam dari ilmu-ilmu tersebut.[43]

Meskipun memiliki perjalanan panjang, tradisi filsafat Islam di Persia ini, mengalami perkembangan pesat pada saat Dinasti Safawid memerintah (1502 M-1722 M). Aneka aliran pemikiran berkembang dan berpusat di Isfahan sehingga dikenal sebagai mazhab Isfahan, dengan tokohnya adalah Mir Damad (w. 1041 H/1631 M) dan Mir Findiriski (w. 1050 H/1641 M).[44] Inilah cikal bakal, untuk timbulnya suatu sintesa filosofis besar yang dicetuskan Mulla Sadra. Syaifan Nur menyimpulkan dengan menulis :

“Pemikiran filosofis dalam Islam tidak pernah mengalami dekadensi dan membeku setelah invansi mongol. Sampai periode Safawid, kreatifitas intelektual Islam mengalami perkembangan yang begitu pesat dan mencapai kematangannya di kalangan orang-orang Syiah Persia. Pada batas waktu tertentu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jenis filsafat yang khas Islami justru baru berkembang setelah Ibn Rusyd, bukan sebelumnya.”[45]

Begitu pula dengan pemikiran Kalam, yang telah ditegakkan fondasinya Imam-imam Syiah, dilanjutkan oleh perawi-perawi hadits mereka seperti al-Kulaini, juga terus dikembangkan secara signifikan oleh Nashiruddin at-Thusi (1201-1274 M), ‘Allamah al-Hilli (1250-1325 M), Ibnu Babawaih al-Qummi, dan pemikir lainnya.

Setelah peralihan dari Dinasti Safawid kepada Dinasti Qajar, seorang filosof yang cukup terkenal, Mulla Muhammad Shadiq Ardistani (w. 1134/1721 M) dan muridnya Mulla Hamzah Ghilani (w. 1134 H) menjadi jembatan emas keberlanjutan tradisi keilmuan di Persia. Terutama, saat Ardistani diasingkan dan berlindung di Qum.[46]

Selanjutnya, beberapa filosof besar tercatat sebagai pewaris intelektual Persia, diantaranya Mulla Isma’il Khajui (w. 1173 H/1760 M) di Isfahan, Mulla Ali Nuri (w. 1246 H/1830 M) di Qazwin dan Isfahan, Mulla Ali Zunuzi (w. 1307 H/1890 M) di Teheran, dan tentu saja Mulla Hadi Sabzawari (w. 1878 M) di Kirman dan Masyhad.[47]

Sejak Dinasti Qajar berkuasa (1786-1925 M), tradisi tersebut tetap dan terus berkembang. Teheran secara bertahap meningkat menjadi pusat studi filsafat. Sejumlah guru besar terkenal muncul dan menghiasi dunia pemikiran Islam seperti Mahdi Naraqi, Mulla Muhammad Kazhim Khorasani, Mulla Muhammad Kazhim Sabzewari, Mulla Muhammad Reza Sabzewari, Mulla Muhammad Shadiq Shabagh Sabzewari, Syekh Ali Fadhil Tibti, Mulla Muhammad Shadiq Hakim, Mirza Hakim Abbas Darabi, Mirza Muhammad Yazdi, Mulla Ghulam Husein, dan banyak lagi tokoh lainnya. Di akhir priode Dinasti Qajar hingga Dinasti Pahlevi berkuasa pada tahun 1925 M, kita juga mengenal sederetan pemikir besar yang antara lain seperti Mirza Mahdi Asytiyani (1306-1372 H), Sayyed Muhammad Kazim ‘Assar (1305-1394 H), dan Sayyid Abul Hasan Qazwini (w. 1394 H/1975 M). [48]

Dengan seabrek fakta ini, Seyyed Hossein Nasr[49] meyimpulkan dengan tegas bahwa tradisi keilmuan kaum muslimin tetap terjaga dan bertahan sejak masa klasik hingga kini. Tidak ada bukti kuat bahwa tradisi intelektual Islam tersebut pernah vakum secara keseluruhan di dunia Muslim, meskipun harus diakui terjadi pasang surut perkembangan di beberapa wilayah kekuasaan Islam.

Meskipun begitu, harus diakui bahwa perkembangan ilmu-ilmu Islam mengalami pasang surut antara keilmuan syariat (seperti fiqih dan ushul fiqih) dengan ilmu-ilmu filsafat. Adakalanya nalar filosofis mendapat tempat tertinggi, tetapi ada masanya pula ia tersingkirkan dan diganti oleh nalar syariat. Di akhir Dinasti Qajar dan memasuki Dinasti Pahlevi berkuasa (1925-1979 M), kondisi intelektual di Iran dan Irak lesu dari pemikiran filsafat dan ‘Irfan, Bahkan para ulama syiah ortodoks memandang negative serta menolak pengajaran filsafat di hauzah-hauzah ilmiah, baik di Iran maupun di Irak.[50] Sebagai gantinya, para ulama syiah memuliakan ilmu fiqih dan ushul fiqih untuk mencapai gelar mujtahid.

Kondisi ini disikapi secara serius oleh ‘Allamah Thabathaba’i. Ia berjuang keras mengembalikan filsafat kepada singgasananya. Usaha ini mendapat respon keras dari sebagian ulama, termasuk Ayatullah Burujerdi, seorang marja taklid yang paling berpengaruh saat itu. Namun, dengan segala kegigihannya, Allamah Thabthabai berhasil meluluhkan perlawanan mereka dan membuktikan pentingnya kembali di ajarkan filsafat di hauzah-hauzah ilmiah syiah. Bahkan, kegigihannya mengajarkan filsafat ini, menjadi alasan kuat mengapa Allamah Thabathabi tidak menjadi marja’.

Usaha mulia sang Allamah dari Tabriz ini, tidaklah kosong dari harapan. Sinar keberhasilan mulai tampak dengan besarnya minat para generasi muda untuk belajar filsafat di samping ilmu-ilmu istinbath hukum, sehingga generasi pasca Allamah Thabthabai, lahir para ulama-ulama besar yang bergelar mujtahid atau Ayatullah dalam penyimpulan hukum Islam, tetapi mahir pula berbicara filsafat dan ‘irfan. Bahkan Jika kita mengamati dialektika ilmu-ilmu syariat dengan filsafat, maka belakangan ini terjadi perubahan menarik, bahwa keduanya telah saling isi dan mempengaruhi. Ilmu ushul fiqh, misalnya, dalam perkembangan terakhir, telah diwarnai oleh pemikiran filsafat sebagaimana terlihat dari gagasan revolusioner Muhammad Baqir Shadr dengan karyanya yang berjudul ‘al-Halaqat’. Hal yang sama pun terjadi pula pada kajian tafsir, yang juga turut diwarnai filsafat dan gnostik, sebagaimana yang terlihat dari kitab ‘Mizan fi Tafsir al-Quran’ karya ‘Allamah Thabathaba’i.

Selain Allamah Thabathabai, tidak pula bisa dilepaskan peran Imam Khumaini, dalam menyebarkan gagasan-gagasan filosofis dan irfanis. Menariknya, kajian-kajian filsafat mereka tidak bercorak sama. Mehdi Ha’iri Yazdi menerangkan bahwa kuliah Allamah Thabathaba’i cenderung bernuansa rasional. Sedangkan kuliah Imam Khomeini yang cenderung bernuansa gnostik.[51]

Buah dari usaha tersebut adalah sederetan tokoh kaliber dunia yang diakui seperti Ayatullah Ali Khamene’i, Ayatullah Murtadha Muthahhari, Ayatullah Behesyti, Ayatullah Behjat, Ayatullah Montazeri, Ayatullah Ja’far Subhani, Ayatullah Nasir Makarim Syirazi, Ayatullah Jalaluddin Asytiyani, Ayatullah Mehdi Ha’eri Yazdi, Ayatullah Taqi Misbah Yazdi, Ayatullah Fadhel Lankarani, Ayatullah Musawi Ardabeli, Ayatullah Ibrahim Amini, Ayatullah Hasan Zadeh Amoli, Ayatullah Jawadi Amoli, dan banyak lagi lainya. Mereka inilah yang hingga saat ini menjadi pewaris tradisi keilmuan di Iran.

Menariknya, pada saat ini, kekayaan tradisi keilmuan Iran juga di masuki oleh pemikiran-pemikiran komparatif ilmu-ilmu modern dan filsafat Barat. Materialisme, eksistensialisme, marxisme, positvisme, dan beberapa aliran pemikiran Barat lainnya mulai diulas dan dikomentari serta dikritisi oleh para mullah ini. Sehingga tidaklah menjadi asing di tanah Iran untuk mengutarakan pikiran-pikiran seperti Sartre, Immanuel Kant, Descartes, Charles Darwin, Betrand Russel, Thomas Aquinas, Fransisco Bacon, bahkan Karl Marx atau Nitszhe, dan lainnya.

Perkembangan ini mempengaruhi gambaran dan penjabaran pengajaran filsafat di Iran. Ini terlihat dari penulisan buku-buku yang dijadikan pegangan resmi para pelajar. Menurut Muhsin Labib, penulisan buku-buku filsafat di Qom pada umumnya mengikuti dua pola. Pertama, pola tradisional, yang umumnya merupakan buku pelajaran sehingga kitab tersebut ditulis cukup sistematis dan runtut. Contohnya kitab Bidayatul Hikmah dan Nihayatul Hikmah maha karya Allamah Thabathaba’i. Kedua, pola modern, yaitu menulis buku filsafat Islam sekaligus mencoba membandingkannya dengan filsafat Barat, misalnya kitab Ushul Falsafah Wa Realism karya ‘Allamah Thabathaba’i dan kitab al-Manhaj al-Jadid karya Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi.[52]

Dengan demikian, pada masa kini, selain perkembangan fiqih dan ushul fiqih untuk mendidik para calon mujtahid, maka filsafat pun telah mendapat terhormat dan menjadi bagian pelajaran penting di seluruh hauzah-hauzah yang tersebar di Iran. Dengan begitu, setiap pelajar agama di hawzah tidak hanya berpeluang untuk menjadi mujtahid tetapi juga berpotensi menjadi filosof kawakan.

Untuk lebih jauh mengetahui bagaimana tradisi keilmuan di Iran, Muhsin Labib memetakan enam corak pemikiran yang mewarnai Iran.[53]

  1. Rasionalisme-Tekstualisme. Corak Ini cenderung menjadikan rasio sebagai dasar pemikiran, yang kemudian mengaitkannya dengan teks-teks agama sebagai pembenarnya. Tokohnya antara lain Ayatullah Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Muhammad Taqi Ja’fari.
  2. Tekstualisme-Rasionalisme. Corak ini sebaliknya menjadikan teks-teks agama sebagai postulat dan menjadikan rasio sebagai alat pendampingnya. Tokohnya adalah Ayatullah Nashir Makarim Syirazi dan Ayatullah Ja’far Subhani.
  3. Tekstualisme–Rasionalisme–Teosofisme. Ini merupakan corak pemikiran yang menggabungkan rasio, teks-teks agama dan ‘irfan. Tokohnya adalah Ayatullah Jawadi Amuli.
  4. Teosofisme. Aliran ini mengutamakan ‘irfan dalam memahami realitas. Tokohnya adalah Ayatullah Hasan Zadeh Amuli.
  5. Rasionalisme-Modernisme. Pemikiran ini diisi oleh sejumlah filosof yang terdidik secara modern dan pernah berguru kepada ‘Allamah Thabathaba’i seperti Ayatullah Mehdi Ha’eri Yazdi dan Seyyed Hossein Nasr.
  6. Neo-Parapatetisme. Ini adalah aliran yang secara metodologis hampir sama dengan pemikiran Ibn Sina. Sebab, aliran ini sering mengandalkan deduksi dalam telaahannya. Salah satu tokohnya adalah Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi.[54]

Sedangkan, berkaitan dengan perkembangan Sadraisme (pengaruh tradisi filsafat Mulla Sadra), pada saat ini pemikir-pemikir Iran terbagi atas beberapa kelompok. Pertama, kelompok mediator murni filsafat Mulla Shadra. Kelompok ini hanya mengajarkan dan menguraikan pandangan Sadra tanpa melakukan penambahan dan kritik. Kelompok ini seperti Ayatullah Hasan Zadeh Amuli. Kedua, kelompok kritikus Sadra. Kelompok ini mengkritisi sebagian argumen Mulla Shadra dan sistematika bukunya, terutama tentang pola pembagian dan pengurutan sub-tema. Filosof yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Ayatullah Jawadi Amuli. Dan ketiga, kelompok pembaharu. Yaitu kelompok yang melakukan kritik dan berusaha mengubah sebagian struktur bangunan filsafat dengan menawarkan sistematika baru dalam penyajian dan pengajaran filsafat Islam. Kelompok ini dipelopori oleh Ayatullah Muhammad Taqi Mizbah Yazdi. Meskipun demikian, ketiga kelompok ini menyepakati tema-tema yang merupakan prinsip utama dalam Mazhab Qum.[55]

Jika kita cermati, salah satu kelebihan syiah adalah doktrin keterbukaan pintu ijtihad dan keharusan adanya faqih dalam setiap masa, sehingga membuat komunitas ini senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung tumbuh suburnya tradisi keilmuan sebagai sayarat penting melahirkan para faqih dan ulama-ulama yang mumpuni dalam Islam.

Kondisi Keagamaan

Dalam strata sosial-keagamaan masyarakat Islam syiah terbagi pada tiga golongan, yaitu: pertama, strata elit yang disebut mujtahid. Kedua, strata menengah yang disebut muhtath, dan ketiga, strata awam yang disebut muqallid.

Mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan berijtihad. Yaitu pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengistinbath (mengeluarkan) syariat Islam dari sumber-sumbernya yang asli (al-Quran, sunnah, ijma dan akal). Dalam konsep Syiah, ijtihad selalu terbuka, tetapi tidak semua orang dipandang mampu melakukannya. Orang yang tidak mampu inilah yang disebut Para muqallid, yaitu masyarakat umum yang tidak memiliki kompetensi secara intelektual maupun keagamaan untuk menemukan hukum-hukum Tuhan dari sumbernya sebagai sarana untuk pengabdian dalam ibadah kepada Allah swt. Karenaya para muqallid adalah orang yang tidak mampu berijtihad, maka harus menyerahkan urusannya kepada ulama mujtahid yang disebut marja’. Kepada marja’, mereka bukan saja menyerahkan keputusan-keputusan agama, melainkan juga memberikan zakat dan khumus. Tetapi, kalau ulama itu cacat atau bersalah, umat dengan serentak akan meningggalkan ulama tersebut. Sistem ini melahirkan ulama yang secara alami terseleksi, bebas dari penguasa, dan berakar di masyarakat. Adapun muhtath adalah lapisan tengah yang memilki kemampuan untuk memilih dan memilah pandangan para mujtahid (marja’).

Seorang alim yang memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep Wilayah al-Faqih biasanya menjadi marja’`i taqlid yang bergelar mujtahid atau yang lebih popular dengan sebutan Ayatullah. Kepada merekalah, masyarakat umum bertaklid dalam urusan ibadah praktis individual mereka. Konsep taqlid secara umum diterjemahkan sebagai “peniruan atau pengikutan” lebih tepat lagi bermakna bertindak selaras dengan aturan-aturan yang ditetapkan mujtahid yag telah dipilih seeorang untuk ditiru atau diikuti. Kandungan konsep ini dirumuskan secara panjang lebar oleh Murtadha Ansari, dan pemikirannya membentuk pijakan bagi strukturisasi dan organisasi lembaga keagamaan dalam penjenjangan tidak resmi.

Terkadang terdapat “sumber taklid” tertinggi pada puncak piramid. Penjenjangan ini tercapai lewat sejenis kesepakatan tidak resmi dan alami. Kekuatan para ulama semakin menguat pada 1978 dan pasca revolusi Iran pada 1979, yang mana dewan ulama memiliki suatu lembaga sangat kuat yang dapat menyebarkan pemikiran dan perintah mereka dengan cepat ke seluruh negeri.[56]

Dengan berkembangnya kekuasaan lembaga keagamaan, timbul suatu perdebatan sampai sejauh mana ijtihad dibolehkan, yakni apakah dalam suatu situasi baru ulama pada masa itu bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam suatu cara yang baru? Menjelang tahun 1600 suatu mazhab hukum terbentuk dan menghendaki pembatasan hak melakukan penyesuaian baru syariah dan mewajibkan ulama hanya mengikuti putusan-putusan para Imam seperti yang terdapat dalam laporan-laporan yang diriwayatkan dari mereka. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Akhbari, dan berpengaruh pada masa keruntuhan dinasti Safawi (1722) dan di sebagian besar abad ke-18.[57]

Periode sejak kejatuhan dinasti Safawi hingga berkuasanya dinasti Qajar pada penghujung abad ke-18 merupakan masa yang sulit bagi ulama Syiah Imamiyah, karena Iran menjadi sasaran para penyerbu dan penguasa Afghan yang sebagian besarnya bersimpati kepada Sunni dan mencabut beberapa hak istimewa ulama Imamiyah. Namun dipenghujung abad ke-18, suatu mazhab muncul di kalangan Syiah Imamiyah Irak yang dikenal sebagai mazhab Ushuli. Mazhab ini memandang bahwa ulama-ulama tertentu memiliki hak ijtihad, dan bahwa kaum Muslim awam mesti meniru atau mengikuti keputusan-keputusan para mujtahid maupun keputusan para Imam; bahkan setiap Muslim harus memilih seorang mujtahid untuk di-taklid-i. Di bawah Syah-Syah Qajar, mazhab ushuli sangat berpengaruh, dan ulama memperoleh kembali kekuasaan dan hak-hak istimewa yang telah hilang.[58]

Menjelang pertengahan abad ke-19 perkembangan lebih lanjut terjadi. Disadari bahwa seorang mujtahid bisa saja lebih baik dan terpelajar dari lainya dan karena itu lebih layak untuk ditiru atau diikuti. Dari kesadaran inilah muncul gagasan bahwa seharusnya terdapat “sumber taklid” (marja’`-e taqlid) tunggal yang memiliki kewenangan untuk memberikan pandangan-pandangan hukum resmi (fatwa) yang mengikat bagi seluruh pengikut Imamiyah. Marja‘-e taqlid pertama yang diterima secara luas – meski tidak secara universal – adalah Syeikh Muhammad Hasan yang tinggal di Najaf, Irak dan meninggal pada 1850. Dilanjutkan oleh seorang Iran, Murtadha Ansari (1800-1864), yang secara umum lebih diakui. Sejak wafatnya “sumber taklid” ini, tidak selalu terdapat marja’ tunggal – terakhir adalah Ayatullah Borujerdi yang meninggal pada 1961 – tetapi terkadang sekelompok ulama senior secara bersama-sama diakui sebagai “sumber-sumber taklid”.[59]

Demi memenuhi tuntutan pengkaderan ulama, maka masyarakat dan ulama-ulama syiah berinisiatif mengembangkan pusat pendidikan tradisional yang dikenal dengan hauzah yang dipusatkan dibeberapa kota suci tertentu seperti Qum dan Masyhad di Iran, serta hauzah Najaf dan hauzah Karbala di Irak. Sejak Revolusi Islam, posisi hauzah semakin kuat, bahkan para ulama yang membawahi pusat-pusat hauzah ini tergabung dalam suatu badan yang disebut Majma al-Mudarrisin. Dengan perannya yang dominant tersebut, maka ulama memiliki kekuatan ideologis ditengah masyarakat sekaligus memiliki kekuatan mobilisasi sosial yang luar biasa yang dapat berimbas pada dimensi politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.[60]

Menjadi faqih bukanlah pemberian gratis ilahiah, melainkan usaha ikhtiari yang penuh perjuangan dan pengorbanan untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan, baik itu pada dimensi keilmuan, keterampilan, maupun kepribadian. Karenanya, program pendidikan yang sitematis dan integratif diperlukan untuk memberikan sarana bagi terciptanya pribadi unggul dalam komunitas Islam.

Tiga level, atau periode-periode (halaqat), diperlukan seorang calon mujtahid syiah untuk menuntaskan studinya. Tidak ada ujian ataupun batas waktu tertentu untuk menyelesaikan pelajaran. Tujuan para pelajar sangat jelas, ia harus memperoleh pelajaran yang cukup untuk menjadi seorang mujtahid, sebuah gelar “yang hanya dicapai oleh pelajar-pelajar yang paling cemerlang”. Rata-rata, dua periode kombinasi pertama memerlukan minimal waktu selama 10 tahun. Para pelajar memulainya pada usia muda, secara umum di antara 14 hingga 20 tahun.[61]

Pada level pertama disebut muqaddimah; para siswa mempelajari tata bahasa, tata kalimat (sintaksis), retorika dan logika. Dalam bidang tata bahasa di antaranya adalah karya Ibnu Hisyam (w. 761/1360) Qatrh al-Nida dan al-Ajurumiyah, sebagai ringkasan dari karya Ibnu Malik (w. 672/1273) Alfiah. Dalam bidang retorika di antaranya adalah karya Taftazani (w. 686/1287) al-Muthawwal dan al-Mukhtashar, dan Jawahir al-Balaghah karya al-Hisyam dari abad ke-14. Dalam logika, para siswa membaca Hasyiah karya Najafi (w. 981/1574), dan Syamsiyyah karya Quthb al-Din al-Razi. Dalam Ushul al-Fiqh, digunakan kitab Ma‘alim karya Hasan ibn al-Syahid al-Tsani (w. 966/1559), kitab Ushul al-Istinbath karya Haidari, dan karya Muhammad Baqir al-Shadr, al-Ma‘alim al-Jadida. Dalam Fiqh, digunakan tulisan al-‘Allamah al-Hilli (w. 726/1325) Tabsyirah dan Mukhtasar al-Naf, tulisan Muhammad Khazim al-Thabathaba‘i (w. 1337/1919) al-‘Urwah al-Wutsqa, dan karya Muhsin al-Hakim (w. 1970) Minhaj al-Shalihin.[62]

Periode kedua disebut suthuh. Selain ushul al-fiqh, dalam jenjang suthuh juga diperkenalkan studi substansi fiqih (yurisprudensi) deduktif (al-fiqh al-istidlal). Secara umum, kursus-kursus diselenggarakan berbentuk tutorial yang melibatkan 7 hingga 10 siswa, jarang-jarang lebih dari 20 orang, sesi-sesi berakhir antara setengah jam hingga satu jam. Para siswa yang absen berulang-ulang atau yang tampaknya tidak mampu melanjutkan kelas berikutnya disarankan untuk mengundurkan diri, atau kembali pada kelas yang lebih mudah. Shutuh membutuhkan tiga hingga lima tahun, terkadang lebih lama lagi. Pada akhir periode tersebut, para siswa akan dipertimbangkan sebagai seorang murahiq, yang bermakna “dewasa”. Gelar ini menunjukkan batas kemampuannya pada kedewasaan yang dituntut untuk berijtihad.[63]

Para guru, seperti juga buku-buku, bisa dipilih dengan bebas oleh para siswa, yang membiasakan dirinya sendiri dengan kalam, filsafat, tafsir, hadis, seperti halnya hukum dan ushul. Buku-buku yang digunakan dalam tahap ini, dalam fiqih adalah karya al-Sayyid al-Tsani Syarh al-Luma‘ al-Dimasyqiyyah dan Masalik al-Iljam, serta Makasib karya al-Anshari (w. 1329/1911). Dalam ushul, para siswa membaca karya-karya al-Qummi (w. 1231/1816) Qawanin, tulisan Muhammad Kazim al-Khurasani (w. 1328/1910) Kifayat, dan Rasa‘il karya al-Ansari.[64]

Periode ketiga dan paling menentukan disebut bahtsul kharij. Sistemnya, para siswa memilih untuk menghadiri kuliah-kuliah umum dari para mujtahid paling terkemuka, yang memimpin diskusi-diskusi mereka sebagaimana perkuliahan dan seminar disusun dalam suatu seri (daurah), meliputi sebuah periode berbilang bulan dan tahun. Kelas-kelas tersebut, tergantung pada keunggulan sang guru, didapati tidak hanya oleh para murahiq, tetapi juga oleh mujtahid-mujtahid yang lain. Diskusi berlangsung bebas dalam kelas, namun kuliah-kuliahnya pada umumnya sangat rumit, dan kerap membuahkan hasil berupa rangkaian buku-buku yang disusun oleh para siswa dan terkadang bahkan dipublikasikan.

Muhammad Bahr Al-Ulum menerangkan tiga derajat dalam baths al-kharij. Pada derajat pertama, yang dibentuk oleh para murid yang baru saja melengkapi studi suthuh, seseorang biasanya memaparkan suatu risalah legal dalam suatu perlakuan umum, tanpa memperdebatkan atau mempertahankan logika sekuensial naskah tersebut, dan menambahkan uraian-uaraian dari ulama lain. Sang guru, dengan demikian, akan melatih para muridnya logika dari pekerjaan yang diberikan, sekaligus pada waktu yang sama memperkenalkan mereka dengan metodenya sendiri.

Pada tahap baths al-kharij kedua, eksposisi dilakukan lebih seksama. Sebagai contoh, bagian kedua dari Kifayah karya Al-Khurasani dapat memberikan jalan bagi analisis yang panjang, yang diberi tambahan oleh Murtadha Al-Anshari dengan karyanya Rasa’il, masih ditambah pula dengan uraian-uraian Muhammad Husain Naini (w.1936). Naskah-naskah dengan demikian dipresentasikan, didiskusikan, dan guru sendiri yang akan memilih interpretasi-interpretasi yang paling menyakinkan.

Tahap ketiga, yang merupakan bagian paling maju dari kurikulum, seperti dapat diperhatikan, sang guru pada tingkat ketiga ini mutlak bebas untuk merencanakan kursusnya sendiri, memilih argumen-argumen yang disukainya, dan berakhir dengan sebuah opini baru, dan dengan pendekatan yang matang yang akan sangat berbeda dengan pendahulu-pendahulunya.[65]

Dengan menyelesaikan ketiga jenjang pendidikan tersebut, maka seorang pelajar telah menyematkan kompetensi yang diakui. Dalam kondisi ini, ia telah siap untuk berjuang dan berkarya secara kreatif mengiplementasikan keilmuan untuk diuji riruang terbuka masyarakat syiah. Di sini, ia bergerak menuju hirarki terhormat para ulama, mujtahid, dan marja’.

Terdapat dua sifat khusus Islam Syiah yang baru berkembang belakangan, yaitu adanya korps teratur dan tersusun dari ahli agama (ulama dan fukaha) dan peranan golongan itu dalam percaturan politik secara umum dan revolusi 1979 secara khusus.

Syiah memiliki lembaga yang bisa menentukan siapa yang paling terpelajar, siapa Muslim terbaik, dan siapa pemandu spiritualnya. Dengan adanya otoritas keagamaan tertinggi dalam Syiah, otoritas ini juga harus memegang kekuasaan tertinggi.

Kecenderungan umum menunjukkan, hierarki di dalam mujtahid-mujtahid merefleksikan tahap-tahap awal masa pengajaran. Murid-murid yang bangkit melewati beragam tahap masa pengajaran melalui sebuah proses yang terutama berdasar pada beraneka kriteria yang mengakui bakat/kecerdasan untuk berijtihad didasarkan pada reputasi dan pengakuan (atasnya). Sebagaimana dengan murahik menuju mujtahid, demikian pula dengan pendakian dari mujtahid rendah ke tingkat yang lebih tinggi: sang mujtahid naik melalui hierarki marja‘ìyyah lewat suatu proses yang mengombinasikan perkuliahan, seminar-seminar, dan publikasi-publikasi dalam bidang fiqih, sebagaimana pengembangan penerimaan dan dukungan dari para muqallid secara luas.[66]

Reputasi juga bermakna bahwa sebuah perbedaan dapat dilihat di antara seorang mujtahid yang sukses dan “sesungguhnya benar”, dengan ulama yang tidak begitu brilian dan kompoten dibandingkan dirinya. Ini direfleksikan dalam gelar-gelar yang dianugerahkan pada sang mujtahid, seperti Ayatullah, Hujjah al-Islam, Tsiqat Allah.[67]

Dengan demikian, untuk mendapatkan pemimpin yang diakui tertinggi tersebut “luar biasa sulit”. Berbagai proses di bawah ini diterangkan sebagai suatu tangga pengakuan, dengan tiga level:

  1. Pada dasar tangga, pilihan bebas para muqallid, yang memilih seorang mujtahid di antara pilihan lainnya dengan menyediakan dukungan, baik dalam jumlah besar (kian banyak jumlah muqallid, kian besar reputasi sang mujtahid) dan dalam intensitas taqlid mereka (yang intensitasnya dievaluasi oleh dukungan finansial dan pengabdian religius.
  2. “orang-orang yang berpenglihatan”, yaitu mereka yang, setelah melalui praktik panjang akan mengangkat seorang mujtahid menuju pada a‘lamiyya.
  3. pengakuan Ayatullah-ayatullah yang telah ada. Prosesnya panjang, rumit dan tidak pasti. Mekanismenya adalah, seperti dalam kasus akses ber-ijtihad seorang ‘alim yang tengah menempuh pendidikannya, bergantung pada tujuan reputasi yang samar-samar.


[1] Keterangan tentang Iran ini banyak disadur dari ensiklopedi Britannica dan dari internet http// Id.wikepedia.org.

[2] Media (Dalam Bahasa Kurdi disebut Medya, Mêdî atau Mad; dan dalam Bahasa Persia, Mādā) adalah suku Iran purba yang tingal di kawasan Teheran, Hamedan, Azarbaijan, Provinsi Isfahan Utara dan Zanjan. Bangsa ini juga dikenal sebagai Medea oleh orang Yunani. Pada abad ke-6 SM, bangsa Media berhasil meluaskan kekaisaran mereka dari Arran (Azerbaijan) hingga ke Asia Tengah dan Afghanistan. Medes telah dinyatakan sebagai pendiri negara dan kekaisaran Iran/Persia, Kekaisaran Media ini berlangsung sejak 728-550 SM.

[3] Cyrus Agung merupakan pendiri Kekaisaran Achaemenid (648–330 SM). Salah satu gagasan monumental Cyrus Agung adalah membuat undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan, yang ditulis di atas artefak yang dikenal sebagai Silinder Cyrus. Ia juga merupakan raja pertama yang memakai gelar Agung dan juga Shah Iran. Pada masa kepemimpinannya, di daerah-daerah taklukannya dilarang perbudakan. Gagasan ini kemudian memberi dampak yang besar pada peradaban-peradaban manusia setelah zamannya

[4]Kekaisaran Parthia bermula dengan Dinasti Arsacida yang menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran, yang juga turut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal abad ketiga Masehi dan juga Mesopotamia antara tahun 150 SM dan 224 M. Kekaisaran Parthia juga merupakan musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur, dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Kekaisaran Parthia tegak selama lima abad (Berakhir pada tahun 224 M,) dan raja terakhirnya kalah di tangan kekaisaran lindungannya, yaitu Sassania.

[5] Kekaisaran Sasanid didirikan oleh Ardashir I yang kemudian menjadi Syah atau rajanya yang pertama. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah dan wilayah Arab. Pada zaman Khosrau II (590-628) pula, kekaisaran ini diperluas hingga Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Orang-orang Sassanid menamakan kekaisaran mereka Erānshahr (atau Iranshæhr, “Penguasaan Orang Arya”).

[6] Dalam sejarah masuknya Islam ke Persia di awali, dengan peperangan al-Qādisiyyah (632 M) di Hilla, Iraq. Pasukan Sassanid dipimpin Jenderal Rostam Farrokhzād mengalami kekalahan dan akhirnya ini memberi jalan masuk pasukan Islam atas Persia. Pengaruh dan kebudayaan Persia kemudian diteruskan setelah pemelukan Islam oleh bangsa Persia. Dinasti Islam bertahan sekitan tujuh abad lamanya (640-1400 M)

[7] Nama Iran diambil dari nama ras kebanggaan Syah Iran yaitu Arya, sehingga bermakna ‘tanah Bangsa Arya’.

[8] Menurut Seyyed Hossein Nasr persentasi syiah di dunia bukan 8 %, tapi mencapai 13 %. Beberapa negara berpenduduk mayoritas syiah seperti Iran (90 %), Irak (70 %), Azerbaijan, Bahrain, dan Libanon. Sementara India, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Arab Saudi, Turki, negara-negara Teluk Persia dan Afrika Timur, Asia Tengah, termasuk Indonesia, syiah menjadi minoritas. Lihat Seyyed Hossein Nasr. The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan. (Bandung: Mizan, 2003), h.79. Nasir Tamara, Agama dan Revolusi di Iran: Peranan Aliran Syiah sebagai Ideologi Revolusi. dalam Al-Chaidar. ed. Islam, Fundamentalisme & Ideologi Revolusi. (Madani Press, 2000), h. 45.

[9] William Mongomery Watt. Fundamentalisme Islam dan Modernitas. Terj. Taufiq Adnan Amal. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 263. Bandingkan dengan Olivier Roy. Gagalnya Islam Politik. (Jakarta: Serambi, 1992), h. 211-212.

[10] Disarikan dari Sayid Muhammad al-Musawi. Mazhab Syiah. (Bandung: Muthahhari Press, 2005), h. 63-65.

[11] Untuk mengetahui sejarah Iran pra abad keenam belas dapat dibaca dalam Vladinir Minorski. Iran: Oposisi, Kesyahidan dan Pemberontakan. dalam Gustave L. Von Grunebaum. Islam Kesatuan Dalam Keragaman. (Jakarta: Karya Unipres, 1975), h. 211-237.

[12] Oliver Roy. Gagalnya, h. 210-211.

[13] John L. Esposito. Ancaman Islam: Mitos atau Realitas. Terj. Alwiyah Abdurrahman. (Bandung: Mizan, 1995), h. 114. Dilip Hiro. Iran Under the Ayatollahs. (New York: Routledge Kegan Paul Inc. in association with Methuen Inch, 1987), h. 15.

[14] Ada beberapa faktor yang menyebabkan ulama Syiah lebih mandiri, diantaranya: Pertama, pengelolaan zakat dan khumus (bagian seperlima dari pendapatan tertentu) umat secara langsung oleh para mujtahid dari. Zakat itu digunakan untuk membiayai banyak lembaga dan pelayanan luas dalam bidang pendidikan dan sosial. Sistem zakat dan khumus serta wakaf juga menjamin otonomi keuangan, dan karena itu menjadi otonomi politik dari para ulama terhadap penguasa negara. Kedua, hierarki dan kekuasaan ulamanya lintas geografis, artinya tidak terbatas pada wilayah Iran saja.

[15] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 264

[16] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 264.

[17] Disadur dari ensiklopedi Britannica dan dari internet http// Id.wikepedia.org.

[18] Azyumardi Azra. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 67.

[19] Tentang kehidupan dan pemikiran politik Ali Syariati dapat dilihat dalam Ali Rahnema. Ali Syariati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner (Jakarta: Erlangga, 2002).

[20] Salah satu gaya penulisan Syariati adalah sebagai berikut: “Kemudian Isa (as) muncul. Ia menghapuskan agama Yahudi dan menggulingkan kekaisaran Romawi. Namun kaisar mengubah namanya menjadi Paus, para rabbi Yahudi digantikan dengan pendeta-pendeta Kristen, para senator Romawi yang lama menjadi pendeta dan kardinal-kardinal Vatikan, tempat tersebut dinamakan gereja dan Jupiter berperilaku seperti Isa.” Yang ditandaskan Syariati di sini adalah bahwa sekalipun terjadi perubahan besar-besaran dalam nama-nama dan gagasan-gagasan, namun pemegang-pemegang kekuasaan tetap berkuasa; dan barangkali yang terutama ada dalam benaknya adalah lembaga keagamaan Iran yang dipandangnya tidak mampu bertindak efektif menentang penindasan. Ia menyadari bahwa seluruh gerakan pembebasan di dunia berjuang menentang penindas-penindas kolonialis dan neo kolonialis yang sama. Ia memandang bahwa Islam sejati terikat untuk menegakkan keadilan sosial dengan jalan menentang seluruh bentuk kekuatan yang menindas; dan ia memberi pijakan islami untuk gagasannya ini dengan menggunakan istilah al-Qur’an “yang tertindas” (mustad’afin) serta dengan menyeru kaum muslimin mengemban tugas tradisionalnya “Amar ma’ruf nahi munkar”, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lihat: William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 277-278.

[21] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 278.

[22] Ali Rahnema. Ali Syariati, h. 10.

[23] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 276.

[24] Revolusi konstitusional adalah desakan untuk melakukan perubahan konstitusi (UUD) di Iran. Hal ini terjadi, karena adanya gagasan bahwa tata negara dan pemerintahan harus didasarkan kepada UUD yang menjamin hak-hak dan martabat warga dan membatasi wewenang kepala negara (pemerintah). Gerakan ini memuncak pada 1905-1906 dan berhasil memaksa Syah menerima UUD yang menciptakan sistem parlementer. UUD tersebut menggabungkan dua tradisi yang berbeda: mengambil UUD revolusi Perancis sebagai model, dan menyatakan Islam sebagai agama resmi, mewajibkan penerapan syariat, dan menciptakan sebuah majelis untuk menilai kesesuaian undang-undang baru dengan syariat.

[25] Protes dan perlawanan terhadap rezim dan tata negara yang mapan dengan merujuk kepada Islam merupakan gejala yang tampak dibanyak negara, terutama dalam bentuk berbagai gerakan yang lazim dicap sebagai “fundamentalis” atau “islamis” pada periode dasawarsa terakhir. Salah satu ciri khas perlawanan tersebut di Iran adalah peran lembaga ulama, sedangkan gerakan perlawanan seperti itu di negara lain biasanya dilakukan oleh orang awam atau bukan ulama. Lihat Seyyed Hossein Nasr. ed. Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam. (Bandung: Mizan, 2003), h. 29.

[26] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 272.

[27] Hamid Enayat. Reaksi Politik Sunni Syiah. (Bandung: Penerbit Pusaka, 1988), h.254.

[28] Hamid Enayat. Reaksi, h. 254.

[29] Hamid Enayat. Reaksi, h. 254.

[30] John L. Esposito. Ancaman, h. 116.

[31] John L. Esposito. Ancaman, h. 117 . dan lihat Dilip Hiro. Iran, h. 30.

[32] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 278.

[33] Syariati menolak pandangan tradisional bahwa Muslim awam harus pasif secara politis ketika menanti kedatangan Imam Mahdi. Menurutnya, mereka sebaliknya harus siap mengikuti bimbingan “orang-orang suci yang bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, yang mewakili kepemimpinan Imam” dan berupaya menegakkan keadilan sosial serta pembaruan-pembaruan lainnya. Orang-orang yang dapat memberi bimbingan dalam hal ini bukanlah ulama-ulama resmi – yang dkritiknya secara pedas – tetapi “para pemikir yang tercerahkan” (raufsyanfikr). Ia juga memberikan interpretsi baru tentang dasar kesyahidan Imam Husain. Baginya, ia tidak lagi sekedar perantara yang dapat menolong seseorang memikul beban penderitaan: namun ia adalah panutan agung yang berjuang dan mengorbankan nyawa nya tidak hanya untuk memulihkan kekuasaan keluarga nabi (ahlul Bayt), tetapi juga untuk menegakkan keadilan sosial bagi orang-orang tertindas di seluruh dunia. Lihat: William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 277-278.

[34] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 278.

[35] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 31-32.

[36] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 32.

[37] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[38] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[39] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[40] William Motgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[41] Lihat Syaifan Nur. Filsafat, h 2; lihat juga Seyyed Hossein Nasr. Pengantar, h 22; Seyyed Hossein Nasr. Intelektual, h 69-74. Seyyed Hossein Nasr. Pengantar ke Tradisi, h 56; Jalaluddin Rakhmat. Hikmah Muta’aliyah: Filsafat Islam Pasca Ibn Rusyd, dalam Hasan Bakti Nasution. Hikmah Muta’aliyah: Pengantar Filsafat Islam Kontemporer. (Bandung: Citapustaka Media, 2006), xii-xiv.

[42] Beliau lahir di wilayah Fars (Syiraz), Iran Selatan. Setelah merampungkan studinya di Syiraz dan Isfahan, beliau melakukan latihan ruhani di desa Kahak, dekat kota Qom. Hasil latihan ruhani tersebut telah melahirkan sebuah sistem filsafat Islam yang lebih canggih, yang dikenal dengan Hikmah Muta’aliyah. Beliau pun kemudian mengajarkan filsafatnya tersebut di Syiraz, kampung halamannya hingga wafat pada tahun 1640 M. Filsafatnya merupakan sintesis final antara Masya’iyah, Isyraqiyah, ‘Irfan, dan Kalam. Pada dasarnya, ada tiga prinsip utama yang mendasari pemikiran Mulla Shadra, yang dikenal Hikmah Muta’aliyah ini antara lain: Illuminasi intelektual (kasyf, zauq, atau isyraq), penalaran atau pembuktian rasional (aql, burhan, atau istidlal), dan agama atau wahyu (syar’i atau wahy). Beliau pun telah berhasil mensintesakan antara ketiga prinsip tersebut. Lihat Syaifan Nur. Filsafat, h 5.

[43] Seyyed Hossein Nasr. Intelektual, h 84.

[44] Syaifan Nur. Filsafat, h 32; Seyyed Hossein Nasr, Intelektual, h 77.

[45] Syaifan Nur. Filsafat Wujud Mulla Shadra. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h 7.

[46] Seyyed Hossein Nasr. Intelektual, h 85.

[47] Lebih lanjut nama-nama filosof pewaris intelektual Persia lihat Muhsin Labib. Para Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra. (Jakarta: Lentera, 2005), h. 56.

[48] Muhsin Labib. Filosof, h 56. Menurut Seyyed Hossein Nasr, pada paruh abad ke-20 ini (1950-an), ketertarikan pada filsafat Sadra kembali mengemuka dan terus berlangsung hingga kini terlebih lagi setelah masuknya pemikiran asing dan filsafat Barat mewarnai Persia. Lihat Seyed Hossein Nasr. Intelektual, h. 86.

[49] Baca: Seyyed Hossein Nasr. Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996); Sayyed Hossein Nasr. Pengantar ke Tradisi Mistis, dalam Jurnal Al Huda, Vol. II, No. 4, 2001, h 53-59; Seyyed Hossein Nasr. Pengantar, dalam Mehdi Ha’eri Yazdi. Menghadirkan Cahaya Tuhan; Epistemologi Illuminasionis dalam Filsafat Islam. (Bandung: Mizan, 2003), h 21-30; Seyyed Hossein Nasr. Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam. (Yogyakarta: Ircisod, 2005), h 103.

[50] Muhsin Labib. Filosof, h 56.

[51] Muhsin Labib. Hawzah, h 161.

[52] Muhsin Labib. Hawzah, h 162.

[53] Muhsin Labib. Hawzah, h 162.

[54] Muhsin Labib. Hawzah, h. 161-163.

[55] Muhsin Labib. Hawzah, h. 161.

[56] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 271. Olivier Roy, Gagalnya, h. 213.

[57] William Motgomery Watt. Fundamentalisme, h. 268-269.

[58] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 269. Dilip Hiro, Iran, h. 15-16.

[59] William Motgomery Watt. Fundamentalisme, h. 269.

[60] Lihat Ira Lapidus. Sejarah, h 32-33.

[61] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[62] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[63] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[64] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[65] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[66] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 89.

[67] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 89.

WILAYAH AL-FAQIH DALAM KONSTITUSI IRAN

WILAYAH AL-FAQIH DALAM KONSTITUSI IRAN

oleh: Candiki Repantu


INTERNALISASI WILAYAH AL-FAQIH DALAM KONSTITUSI IRAN

Perjalanan panjang dan perjuangan tak kenal henti yang dilakukan Imam Khumaini ternyata membuahkan hasil. Tepat, pada 11 februari 1979, sepuluh hari setelah Syah angkat kaki dari Iran dan Imam Khumaini menginjakkan kakinya kembali ke tanah airnya, rakyat Iran bergolak menuntut perubahan radikal di Iran. Tuntutan itu berubah menjadi gerakan massa yang menekan dan menumbangkan monarki absolutnya Raja Pahlevi.

Satu-satunya negara yang mengakui dan menerapkan sistem wilayah al-faqih dalam bentuk praktisnya adalah Republik Islam Iran. Untuk itu, melihat secara dekat pemikiran dan penerapan konsep wilayah al-faqih di Iran dengan dinamika dan dialektikanya—yang tentu saja tidak selamanya mulus—menjadi salah satu rujukan penting bagi agenda tata politik Islam kontemporer. Meskipun, implementasi konsep tersebut dapat dikatakan baru, setidaknya banyak pelajaran berharga yang dapat di petik sebagai iktibar bagi Negara-negara lain atau pemikir-pemikir politik Islam untuk mengelaborasi lebih jauh perepektif politik Islam baik dalam bentuk teoritis maupun praktis. Semoga!

Catatan paling awal yang menceritakan penulisan rumusan UUD RII disebutkan oleh Sayyid Sadegh Thabathabai. Ia termasuk keluarga dekat Imam Khomeini dan salah seorang aktivis  pergerakan mahasiswa di luar negeri. Ia menyebutkan:

”Pada akhir musim gugur dan pada awal musim dingin tahun 1358 H.S, pada malam yang dingin, Imam Khomeini memanggil saya, DR. Habibi dan Ayatullah Muhammad Baghir Thabathabai. Selain menyampaikan masalah penting dan keharusan penulisan UUD, Imam Khomeini juga memberikan perintah untuk menuliskan rumusannya. Untuk itu, penulisan ini dilimpahkan kepada DR. Habibi (karena pengetahuannya tentang hukum lebih dari yang lain) dan Ayatullah Muhammad Baghir Thabathabai dengan alasan pikiran-pikiran fikihnya dekat dengan cara pandang Imam”.

“Beberapa minggu setelah perintah tersebut, secara kontinyu siang dan malam, penulisan rumusan UUD akhirnya selesai. Dan setelah melakukan diskusi dan negosiasi dengan Imam dalam masalah rumusan UUD akhirnya pandangan umum Imam Khomeini termuat di dalamnya. Rumusan UUD kemudian diperlihatkan kepada sejumlah marja’ (mujtahid) di Iran. Naskah lainnya diberikan kepada para tokoh agama dan partai-partai politik yang ada. Diharapkan dari naskah yang ada, dilakukan pengkajian lebih lanjut.”

Sayyid Sadegh Thabathabai, menceritakan peristiwa bersejarah di atas yang merupakan titik awal perumusan konstitusi Iran menuju negara baru. Saat itu, pasca revolusi, Imam Khomeini mengeluarkan perintah tentang perlu dan keharusan adanya Undang-Undang Dasar. Akhirnya di godoklah pembuatan konstitusi oleh ulama ahli hukum Islam dan intelektual yang ahli dalam hukum modern, sehingga selesailah lima buah draft UUD.

Kelima buah draft tersebut masing-masing ditulis oleh Dewan Garda, oleh pemerintahan sementara Iran, oleh sekelompok ahli hukum yang dipimpin oleh DR. Naser Katuziyan,  oleh Dewan Revolusi, dan terakhir oleh Dewan Pakar.

Anehnya, kelima draft UUD tersebut tidak satupun yang memuat kata wilayah al-faqih, yang sejak awal merupakan cita-cita politik Imam Khumaini. Tetapi lebih anehnya lagi, Imam Khumaini yang dinobatkan sebagai penguasa tertinggi tidak memberikan komentar negatif atas fenomena tersebut, dan tidak menggunakan wewenangnya untuk mengkebiri draft tersebut agar diarahkannya pada konsep wilayah al-faqih, padahal beliau mengkritisi hampir tiap bait susunan UUD tersebut yang menurut beliau tidak sesuai dengan cita-cita politik Islam. Bahkan, Dewan Revolusi (shura enqelabi) yang beranggotakan ulama pendukung teras Revolusi Islam, seperti Sayid Husaini Beheshti, Bahonar, Ali Akbar Rafsanjani, Sayid Ali Khamanei, juga tidak memberikan catatan untuk memasukkan wilayah al-faqih sebagai fondasi Negara Iran. Hal itu berlanjut sampai tahap final perumusan draft untuk disahkan menjadi UUD.

Salah seorang penulis draft UUD tersebut, Sahabi, menginformasikan bahwa sebelum pembukaan sidang penetapan UUD RII pada Dewan Pakar penetapan UUD dan dalam pertemuan anggota Dewan Pakar dengan Imam Khomeini di Qom tidak ada disinggung tentang masalah wilayah al-faqih.

Tidak dimasukkannya wilayat al-faqih pada kelima draft rancangan UUD RII menimbulkan asumsi dimasyarakat luas bahwa wilayah al-faqih bukanlah dasar dari Republik Islam Iran.

Fenomena itu sedikit mengalami perubahan setelah salah satu draft tesebut diumumkan di media cetak dan diedarkan untuk menampung berbagai komentar, kritikan, dan masukan dari  para ulama, pakar, ataupun masyarakat luas yang peduli pada Revolusi Iran. Selama satu bulan pengumuman itu dimuat, ternyata menghasilkan tanggapan yang serius dari berbagai kalangan, sebagai wujud partisipasi politik mereka. Salah satu yang terpenting adalah komentar ulama besar Syiah, Ayatullah Golpaygani, yang menyayangkan tidak adanya pembahasan wilayah al-faqih di dalam draft UUD. Untuk itu, sembari mengingatkan perjuangan Islam, ia menekankan pentingnya dimasukkan wilayah al-faqih sebagai salah satu dasar Negara Iran yang dijamin dalam konstitusi (UUD).

Salah satu alasan mengapa rumusan pertama UUD RII tidak dicantumkan kata wilayat al faqih sebagai salah satu prinsip dalam UUD disebutkan oleh DR. Habibi karena menurut para penulis draft UUD, pada hakikatnya Dewan Garda adalah institusi yang mengamalkan pandangan-pandangan wilayat al-faqih, atau setidak-tidaknya sebagai penggantinya dalam UUD.

Memang, secara umum banyak ulama, terutama yang mendukung perjuangan Imam Khumaini, menganggap wilayah al-faqih merupakan hal yang aksiomatik dan secara inheren menyatu dalam Republik Islam. Akan tetapi, tanpa landasan UUD, hal itu akan menjadi sia-sia dikarenakan tidak adanya pengakuan resmi yang memiliki kekuatan hukum yang legal dalam sebuah Negara.

Kondisi ini sama saja dengan masa-masa Syah, karena jika hanya mengharapkan pengakuan masyarakat akan kedudukan ulama sebagai pemimpin umat terutama dalam bidang keagamaan, sudah lazim dalam tradisi syiah meskipun mendapatkan tekanan dari setiap pemerintahan yang tiranik. Konsep marja’iyyah telah membuktikan hal itu. Namun hal itu tidaklah cukup, sebab marja’iyyah hanya berhubungan dengan persoalan fikih dan ritual peribadatan dalam Islam. Sedangkan wilayah al-faqih menyangkut keseluruhan dimensi ajaran Islam yang bersifat individual maupun sosial-kemasyarakatan. Selain itu, marja’iyyah juga hanya berkaitan dengan keputusan mujtahid yang disebut fatwa yang hanya mengikat para muqallid-nya  saja. Sedangkan wilayah al-faqih berhubungan dengan persoalan hukum (hukm) yang mengikat seluruh kaum muslimin (yang syiah). Untuk itu jaminan konstitusional mutlak diperlukan sebagai dasar hukum fundamental bagi wilayah al-faqih yang mengikat semua elemen dalam Negara yang berdaulat.

SISTEM PEMERINTAHAN IRAN

“Sistem pemerintahan Iran adalah Republik Islam yang telah disetujui oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinan tradisional mereka dalam kaidah Tuhan dan keadilan Qur’an dan mengikuti kemenangan revolusi mereka di bawah pimpinan marja’I taqlid agung Ayatullah Imam Khomaini dengan mayoritas 98,2 % suara dari semua yang berhak memilih dalam referendum yang diadakan pada tanggal 10 dan 11 Farvardin 1358 tahun Hijrah matahari (tanggal 1 dan 2 jumadilawal 1399 tahun Hijrah bulan; 30 dan 31 Maret 1979”. (UUD Republik Islam Iran, Bab I pasal 1)

Secara konstitusional Iran adalah Negara yang berbentuk Republik Islam. Republik mengindikasikan sistem pemerintahan, sedangkan Islam menjelaskan isi sistem tersebut. Artinya, sebagai republik, Iran berarti memakai sistem demokrasi yang warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Dan dengan Islam, pemerintah mesti ditegakkan atas dasar ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip islami dan digerakkan pada poros yang islami pula. Berdasarkan hal itu, Republik Islam adalah sistem pemerintahan yang seluruh warga negaranya mempunyai hak untuk memilih kepala Negara mereka untuk masa jabatan tertentu, dan ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip Islam menjadi inti dan dasarnya. [1]

Republik Islam adalah istilah yang mengandung arti nafi(penolakan) dan itsbat (penetapan) sekaligus. Yang dimaksud nafi adalah meniadakan sistem penguasa yang menetapkan masa jabatan untuk dirinya selama-lamanya, sedangkan itsbat berarti menetapkan Islam dan tauhid sebagai isi republik tersebut.[2]

Murtadha Muthahhari, salah satu pioner penting Revolusi Iran, dengan keras mengkritik demokrasi ala Barat sehingga baginya demokrasi atau sebuah Negara republik perlu ditegakkan dengan panji dan nilai-nilai islami. Baginya, Republik Islam adalah khas dan berbeda dengan demokrasi Barat, sebab demokrasi Barat abad ke-18 hanya berisi hak-hak umat manusia untuk memperoleh penghasilan, makanan, dan pakaian, tetapi melupakan hak-hak manusia yang berkaitan dengan akidah dan keimanan, serta mengabaikan pula adanya inti kemanusiaan yang terdapat dalam keterbebasan manusia dari belenggu naluri, lingkungan sosial dan alam sekitarnya, serta berpegang pada prinsip, keimanan, dan tujuan hidup.[3]

Dengan demikian Republik Islam Iran (RII) merupakan Negara yang mengadaptasi sistem politik modern dan sistem politik Islam sekaligus. Ini membuktikan bahwa Islam yang sempurna dan baku bukanlah agama yang bisa usang hanya dimakan usia dan ketinggalan zaman dikarenakan ide-ide yang senantiasa berubah dan berkembang. Hanya saja, yang membuat unik dan khas bahkan asing, baik bagi sistem politik modern maupun politik Islam, adalah konsep kepemimpinan ahli agama (ulama) dalam tata politik Republik Islam Iran, yang disbut dengan konsep wilayah al-faqih.

Jadi, meskipun setelah revolusi pada 1979, para pengusung revolusi Islam di Iran dengan penuh kesadaran memilih Negara Islam, akan tetapi tetap dengan mengadaptasi politik modern. Di satu segi, hal ini jelas merupakan kenyataan bahwa para mullah di Iran, tidak tertutup dari gagasan politik baru, dan sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali ke abad pertengahan. Republik dipilih tentu karena bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam mengenai masalah ini.[4] Dengan demikian, konstitusi Iran telah menciptakan negara dengan model Islam raja filosof Plato, tetapi ia menempatkan pemimpinnya dalam sistem parlementer modern.[5]

Memang, pada awal revolusi, para mullah lamban berpartisipasi dalam politik, dan sejumlah sarjana Amerika menyimpulkan bahwa ulama “tidak pernah berpartisipasi secara langsung dalam struktur pemerintahan “formal” karena mereka, dalam bahasa Mark Juergens Meyer, tidak begitu cerdas untuk melakukannya atau memperjuangkan kepentingan itu. Kebanyakan mullah puas dengan kembali kepada konstitusi demokratis tahun 1906 yang membolehkan peninjauan kembali untuk menjamin bahwa undang-undang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tetapi Khomeini menghendaki keterlibatan yang lebih aktif dari para ulama dan perubahan yang lebih menyeluruh dari sistem politik lama. Beberapa politisi berpendidikan Barat yang memimpin pemerintahan segera setelah revolusi, di antaranya Bani-Sadr, Mehdi Bazargan, dan Sadeq Qotbzadeh, digantikan oleh ulama yang tidak terlalu mengenal Barat. Tetapi sekalipun dengan keterlibatan mereka, menurut Meyer, Iran bukanlah sebuah teokrasi.[6]

Konsep republik, yang diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasi dengan konsep Wilayah al-Faqih, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh tiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi yang biasa disebut sebagai Trias Politika. Hal ini dirasa perlu, mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam – apakah itu namanya wilayah atau Imamah – tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa menerapkan hukum Islam.[7]

Mengenai dasar-dasar dan landasan pemerintahan Iran dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang dasar Iran, terutama pasal 2 Konstitusi 1979 menyatakan :

“Republik Islan Iran sebagai suatu sistem pemerintahan berdasarkan atas keyakinan pada:[1] Tauhid, La ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah). Kemahakuasaan-Nya dan Syari’at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata serta kewajiban menaati perintahnya; [2] Wahyu ilahi dan peranan fundamentalnya dalam interpretasi hukum; [3] Hari kebangkitan kembali dan peranan konstruktifnya dalam penyempurnaan manusia terhadap Tuhan; [4] Keadilan Tuhan dalam menciptakan dan menegakkan hokum agama; [5] Imamah dan kelanjutan kepemimpinan, serta peranan fundamentalnya demi kelanggengan revolusi Islam; [6] Kemuliaan dan nilai agung manusia serta pertanggungjawabanya dihadapan Tuhan yang menjamin persamaan, keadilan dan kemerdekaan politik, ekonomi, dan kebudayaan maupun persatuan dan solidaritas nasional melalui: a). Pelaksanaan lannggeng hukum agama oleh ahli-ahli hukum agama yang memenuhi persyaratan atas dasar kitab suci al-Quran dan hadits-hadits dari empat belas manusia suci, semoga Tuhan memberkati mereka; b). Mengambil manfaat dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang sudah maju dan mengusahakan untuk lebih memajukannya lagi; c). Menolak untuk menindas atau ditindas; mendominasi atau didominasi.” (UUD RII, Bab I Pasal 2)

Dari isi pasal di atas telihat pengaruh doktrin syiah dalam landasan konstitusional Negara Iran. Jika dicermati dasar pertama sampai kelima yang disebutkan di atas adalah merupakan lima dasar agama (ushuluddin)  dari mazhab syiah yaitu, ketuhanan (tauhid), kenabian sebagai penerima wahyu (an-Nubuwah), Kepemimpinan (Imamah), keadilan (al-Adl), dan Hari Akhir (al-maad). Pasal tersebut di atas juga memberikan indikasi pada kepemimpinan ulama yang memenuhi syarat yang dalam tradisi fiqih syiah disebut marja’I taqlid, seorang mujtahid yang telah mencapai gelar ayatullah, sedangkan dalam terminologi politik disebut wali faqih atau wali al-amr muslimin.

Sebetulnya Wilayah al-Faqih yang dijadikan sebagai konstitusi Iran dalam banyak segi mirip dengan konstitusi negara-negara Barat yang termodern. Ia memuat jaminan terhadap hak-hak sipil dan hak-hak minoritas, serta membagi tiga kekuasaan pemerintahan; eksekutif, yudikatif dan legislatif, dan menentukan keseimbangan kekuasaan di antara ketiga-tiganya. Presiden dan anggota-anggota dewan legislatif dipilih oleh rakyat selama periode waktu terbatas.

Satu-satunya ciri khas dari konstitusi ini, menurut sudut pandang Barat sekuler, adalah desakan untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan yang menjadi sumber bagi seluruh prinsip hukum dan peran ulama dalam membimbing para pembuat hukum agar hukum yang dibuat mereka tidak melenceng. Konstiusi ini juga menentukan peran yang luar biasa dari “pemimpin”. Pada awalnya, pasca Revolusi Iran, posisi ini diamanahkan kepada Ayatullah Khomeini.

LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA IRAN

Dalam sistem pemerintahan Iran, kepemimpinan politik seperti juga pada Negara-negara lainnya berdasarkan pada sistem trias politika, yaitu kepemimpinan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hanya saja mendapat kodifikasi dan pengadaptasian melalui konsep wilayah al-faqih yang menjadi dasar pemerintahan Iran. Dalam kesempatan ini akan di bahas beberapa lembaga Negara yang menempati posisi-posisi penting dan strategis di Iran.

Wali Faqih/Rahbar

Unik sekaligus khas, sesuai dengan prinsip wilayah al-faqih, kepemimpinan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan seorang ulama yang disebut rahbar dan juga wali fakih.[8] Akan tetapi, dalam Wilayah al-faqih bukanlah berarti bahwa yang berada di puncak pimpinan adalah seorang faqih dan secara langsung menjalankan pemerintahan. Peran seorang faqih dalam Negara Islam yang rakyatnya mengakui Islam sebagai prinsip dan ideologinya adalah peran seorang ideolog dan bukan penguasa. Kewajiban seorang ideolog adalah melakukan pengawasan terhadap sejauh mana ideologi itu telah dilaksanakan secara benar.[9]

Sepanjang revolusi konstitusi, rakyat Iran tidak pernah memahami wilayat al-faqih sebagai penyerahan kekuasaan dan pengaturan Negara nagara kepada para faqih. Sebab, selama ini mereka memahami bahwa seorang faqih harus (bertugas) menentukan tepat atau tidaknya seorang penguasa untuk dipilih, dan sejauh mana pula kapasitasnya dalam melaksanakan undang-undang kenegaraan yang islami, karena masyarakatnya adalah masyarakat Islam dan warga negaranya melaksanakan ajaran Islam.[10]

Sebagai pemegang mandat tertinggi sebagai pemimpin religius dan politis, wali faqih memiliki peranan dan wewenang besar dalam menjaga stabilitas politik dalam dan luar negeri Republik Islam Iran. Besarnya wewenang faqih inilah, yang sering dijadikan sasaran oleh para politikus Barat yang anti Islam (Iran) dan tidak memahami dengan cermat sistem politik wilayat al-faqih untuk mengklaim Iran sebagai Negara yang tidak demokratis, kasar, fundamentalis, tidak toleran, bahkan sarangnya teroris.

Mengenai kepemimpinan wilayat al-faqih, secara jelas disebutkan dalam Pasal 5 Konstitusi Iran yang menyatakan :

“selama gaibnya Hazrat Wali al-Asr (Shahib alZaman – yaitu Imam Mahdi)– semoga Allah memeprcepat kedatangannya, wilayah dan kepemimpinan umat berada di tangan faqih yang adil dan saleh, berakhlak mulia, memahami benar keadan zamannya, berani, bijaksana, dan mampu memerintah; serta diakui dan diterima sebagai pemimpin oleh mayoritas rakyat. Jika tidak terdapat ahli-ahli agama atau ahli-ahli hokum agama yang memenangkan mayoritas suara rakyat tersebut, pemimpin atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari ahli-ahli agama Islam dan ahli-ahli hokum agama Islam yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, akan diserahi tugas untuk memerintah atau memimpin sebagaimana tercantum dalam pasal 107 Undang-Undang ini”. (UUD RII Bab I Pasal 5)

Wali faqih diberi kekuasaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110, sebagai komando kekuatan angkatan bersenjata tertinggi, yang dilaksanakan dengan tindakan berikut ini: menunjuk dan memecat Kepala dari seluruh staf, menunjuk dan memecat Komandan Staf Korps Pengawal Revolusi Islam, membentuk sebuah Dewan Pertahanan Nasional Tertinggi, menunjuk Komandan Tertinggi dari cabang-cabang Angkatan bersenjata dan mengumumkan perang dan damai.[11]

Supremasi faqih muncul pula dalam kekuasaannya menyangkut pengangkatan dan pemecatan presiden. Ia memberhentikan Presiden Republik demi kepentingan negara, setelah pengumuman suatu penilaian/evaluasi oleh Mahkamah Agung yang membuktikan bahwa sang presiden gagal memenuhi tugas-tugas legalnya, atau sebuah pemungutan suara dalam Majelis Pertimbangan Nasional mengakui ketidakcakapan politis sang presiden.[12]

Demikian juga, pemimpin mempunyai kekuasaan untuk menunjuk dewan ulama yang mensahkan keputusan-keputusan dasar hukum Islam, menujuk Mahkamah Agung, memberi pengampunan, menghukum atau mengurangi hukuman, tetapi hanya setelah menerima rekomendasi dari Mahkamah Agung.

Lebih detil, dalam suatu referendum yang disetujui pada 1980 ada 10 tugas penting Wali Faqih yakni :

  1. Mengangkat para fuqaha Dewan Perwalian, yang tugasnya adalah untuk mengawasi peraturan yang telah disepakati oleh majelis syura
  2. Mengangkat anggota Pengadilan Tinggi, yang merupakan otoritas pengadilan Negara yang paling tinggi
  3. Mengangkat dan memberhentikan komandan staf gabungan
  4. Mengangkat dan memberhentikan komandan Pengawal Revolusi
  5. Membentuk Dewan Pertahanan Tertinggi
  6. Mengangkat para komandan darat, laut, dan udara
  7. Mengumumkan perang dan damai serta memobilisasi kekuatan
  8. Menandatangani dekrit secara resmi pengangkatan mandataris setelah ia dipilih oleh rakyat
  9. Memberhentikan mandataris setelah pernyataan atas ketidaksanggupannya baik oleh pengadilan tinggi atau majelis syura
  10. Memaafkan para pelaku kejahatan atau mengurangi hukuman mereka atas rekomendasi pengadilan tinggi.[13]

Tugas-tugas diatas hanyalah sebagian, ada tugas-tugas yang tidak disebutkan dalam konstitusi yang merupakan tugas wali faqih,diantaranya :

  1. Mengangkat para Imam Jumat
  2. Melaksanakan hudud dan takzirat
  3. Melakukan pengawasan atas orang-orang cacat, harta anak-anak yatim yang masih kecil, orang-orang gila dan orang-orang yang meninggal dunia tanpa ahli waris.
  4. Melaksanakan amr makruf dan nahi munkar
  5. Melakukan pengawasan terhadap harta rampasan
  6. Mengawasi khumus (Zakat 20%)
  7. Mengawasi tanah-tanah hasil rampasan perang
  8. Mengumpulkan pajak-pajak disamping pajak-pajak yang telah ditetapkan agama
  9. Mengumpulkan jizyah (pajak non muslim) dari orang-orang yang diwajibkan atasnya.
  10. Mengangkat bendahara untuk harta-harta yang dihibahkan untuk umum
  11. Mengumpulkan zakat dan membentuk panitia untuk mengurusnya
  12. Membuat persiapan untuk upacara pemakaman orang-orang meninggal tanpa ahli waris
  13. Mencegah penimbunan harta dan menetapkan harga-harga perdagangan
  14. Memanfaatkan barang-barang temuan (luqatahah)
  15. Mengeluarkan putusan-putusan kebangkrutan atas-atas orang-orang yang bangkrut (mencabut otoritas atas harta miliknya)
  16. Menceraikan istri yang suaminya menghilang atau gila
  17. Mendengar kata-kata l’ian dalam hal mula’anah
  18. Mengeluarkan putusan tentang rukyat hilal dan permulaan bulan yang dalam keraguan.[14]

Meskipun hal-hal di atas merupakan wewenang wali faqih (wali al-amr), namun tetap dapat diwakilkan kepada yang lainnya untuk mengawasi agar tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan tepat. Ia juga mendirikan kementrian secara terpisah untuk memenuhi tugas-tugas tersebut, seperti membentuk biro wakaf, biro pengawasan salat jumat, pengawasan anfal, dan sebagainya.

Jadi, Wali Faqih atau Rahbar merupakan jabatan pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran (Rahbar-e Enqelab-e Jumhuri-e Islami-e Iran) yang membawahi semua institusi pemerintahan Islam Iran termasuk presiden (eksekutif), parlemen (legislatif), pengadilan (yudikatif), pasukan elit pengawal revolusi (IRGC), angkatan bersenjata, dan pasukan relawan (basiij). Sejak meninggalnya Imam Khumaini pada tahun 1989 hingga saat ini, jabatan ini diduduki oleh Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Khamenei, setelah dipilih oleh Dewan Ahli Rahbari (Majlise Khubregane Rahbari) yang terdiri atas sejumlah ulama senior yang memahami masalah kepemimpinan dalam Islam.

Wali faqih atau rahbar ini diangkat oleh sebuah majelis ulama yang disebut Dewan Ahli (Majlis Khubregan; The Assembly of Experts). Dewan ahli itu sendiri di angkat oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini ditunjukkan oleh konstitusi Iran, di mana Pasal 107 menyebutkan, bahwa ahli-ahli yang dipilih rakyat akan menunjuk salah seorang faqih yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin guna mengemban jabatan. Jika tidak ada seseorang yang memenuhi persyaratan, Dewan Ahli yang sama akan menunjuk tiga atau lima marja’’ yang memiliki persyaratan yang diperlukan untuk membentuk Dewan Faqih. Dewan Ahli (Majlis-i Khubregan) yang disebut-sebut dalam pasal ini beranggotakan 72 ahli hukum Islam yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang khusus dipersiapkan untuk tujuan ini. [15]

“After the demise of the eminent marji‘ of taqlīd, great Leader of the universal Islamic revolution, and the founder of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah al-‘Uẓmā Imam Khomeini (quddisa sirruh al-sharif) who was recognized and accepted as marji‘ and Leader by a decisive majority of the people, the task of appointing the Leader shall be vested with the experts elected by the people. The experts will review and consult among themselves concerning all the faqīhs possessing the qualifications specified in Articles 5 and 109. In the event they find one of them better versed in Islamic regulations and the subjects of the fiqh, or political and social issues, or possessing general popularity, or special prominence for any of the qualifications mentioned in Article 109, they shall elect him as the Leader. Otherwise, in the absence of such superiority, they shall elect and declare one of them as the Leader. The Leader thus elected by the Assembly of Experts shall assume the wilāyat-e-’amr and all the responsibilities arising therefrom. The Leader is equal to the rest of the people of the country before the law.” (UUD RII Pasal 107)

Kekuasaan Eksekutif : Presiden

The functions of the executive, except in the matters that are directly placed under the jurisdiction of the Leader by the Constitution, are to be exercised by the president and the ministers (UUD RII Pasal 60).

Pemimpin yang menempati psosisi tertinggi selanjutnya di Iran adalah presiden. Presiden memegang otoritas tertinggi Negara yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan konstitusi dan sebagai kepala pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan eksekutif.[16] Ia dipilih setiap empat tahun sekali.[17] Tugas-tugas pokoknya adalah menjadi kepala pemerintahan, menjalankan konstitusi Negara, dan mengkoordinir lembaga tinggi negara yakni eksekutif, legislative, dan yudikatif. Presiden merupakan pejabat tertinggi Pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internesional. Ia menandatangani seluruh perjanjian. Dan ia juga berhak mengangkat Perdana Menteri setelah Parlemen memberikan persetujuannya. Kapan saja ia meminta kabinet untuk bersidang, langsung di bawah pimpinannya.

Secara teoritis, kandidat-kandidat presiden yang dicalonkan di Iran haruslah terlebih dahulu disaring oleh rahbar dan majelis mudarrisin sebelum nama mereka disiarkan oleh Dewan Pelindung Konstitusi.  Seorang kandidat presiden harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh konstitusi Iran seperti asli Iran, warga Negara Iran, memiliki kemampuan administrasi dan kepemimpinan, memiliki masa lalu yang baik, beriman, dan teguh pada landasan Republik Islam Iran dan mazhab reami Negara. Setelah lulus seleksi, maka diumumkanlah kandidat dan ditetapkan sebagai calon presiden. Kemudian diadakanlah pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat Iran untuk memilih presiden dari calon-calon tersebut. Calon yang mendapatkan suara mayoritas rakyat, maka ditetapkan sebagai presiden untuk masa jabatan empat tahun. Dan jika masa jabatannya telah habis, ia diperbolehkan mengikuti pemilihan presiden sekali lagi. Hal-hal tersebut di atas disebutkan secara eksplisit di dalam UUD Iran :

“Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun.  Dia secara berturut-turut diperbolehkan mengikuti mengikuti pemilihan kembali sekali lagi.” (UUD RII Pasal 114)

“Presiden harus dipilih di antara tokoh agama dan politisi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: asli Iran, warga negara Iran, memiliki kapasitas administrasi dan kepemimpinan, memiliki masa lalu yang baik, jujur, bertakwa, beriman, dan berpegang teguh pada landasan Republik Islam Iran dan mazhab resmi Negara.” (UUD RII Pasal 115)

“Kandidat presiden akan secara resmi mengumumkan pencalonan mereka sebelum pergelaran pemilihan. Perlengkapan yang berhubungan dengan kebutuhan pemilihan presiden ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. (pasal 116)

Proses pemilihan umum yang dilangsungkan untuk menetapkan presiden melalui suara terbanyak merupakan elemen penting demokrasi. Jika dalam putaran pertama tidak ada kandidat yang mendapatkan suara mayoritas, maka diadakan pemilihan putaran kedua. Hanya dua kandidat yang memiliki suara terbanyak pada putaran pertama yang berhak mengikuti pemilihan pada putaran kedua. Dan siapa yang memperoleh suara mayoritas maka ialah yang terpilih dan ditetapkan sebagai presiden.[18]

Dalam lembaga eksekutif, Presiden di bantu oleh para menteri yang di seleksi dan diangkat oleh parlemen. Saat ini ada  sekitar 32 pembantu presiden dengan susunan sebagai berikut :

  1. Wakil Presiden (First Vice President)
  2. Wakil presiden dan Kepala Organisasi Pendidikan Fisika (Vice President  & Head of the Physical Education Organization)
  3. Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Energi Atom (Vice President  & Head of Atomic Energy Organization)
  4. Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Manajemen dan Perencanaan (Vice President  & Head of Management and planning Organization)
  5. Wakil Presiden Bidang Pengesahan dan Urusan Perlementer (Vice President  for Legal & Parliamentary Affairs)
  6. Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Perlindungan Lingkungan (Vice President  & Head of Environmental Protection Organization)
  7. Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Kepemudaan (Vice President & Head of  National Youth Organization)
  8. Wakil Presiden dan Kepala Warisan Budaya dan wisata (Vice President  & Head of Cultural Heritage & Tourism Organization)
  9. Wakil Presiden dan Kepala Urusan Jihad dan Pengorbanan (Vice President & Head of  Martyrs and self sacrifice’s Affairs Foundation)
  10. Wakil Presiden  Bidang Urusan Eksekutif (Vice President for Executive Affairs)
  11. Kepala Kantor Kepresidenan
  12. Menteri Perdagangan (Minister of Commerce)
  13. Menteri Kehakiman (Minister of Justice)
  14. Menteri Dalam Negeri (Interior Minister)
  15. Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan (Minister of  Housing & Urban Development)
  16. Menteri Komunikasi dan Informasi Teknologi (Minister of  Communication & Information Technology)
  17. Menteri Energi (Minister of  Energy)
  18. Menteri Kesehatan dan Pendidikan Medis (Minister of Health Medicine & Medical Education)
  19. Menteri Pertahanan dan Keamanan (Minister of Welfare and Social Security)
  20. Menteri Perhubungan dan Transportasi (Minister of  Roads and Transportation)
  21. Menteri Industri dan Pertambangan (Minister of Industries & Mines)
  22. Menteri Agrikultural (Minister of Agricultural Jihad)
  23. Menteri Sosial (Minister of  Labor and Social Affairs)
  24. Menteri Luar Negeri (Minister of Foreign Affairs)
  25. Menteri Kebudayaan dan Keagamaan (Minister of Culture & Islamic Guidance)
  26. Menteri Sains, Riset, dan Teknologi (Minister Of  Science, Research & Technology)
  27. Menteri Pendidikan (Minister of Education)
  28. Menteri Ekonomi dan Keuangan (Minister of Economy and Finance)
  29. Menteri Intelegen (Minister of Intelligence)
  30. Menteri Perminyakan (Petroleum Minister)
  31. Menteri Pertahanan dan Logistik (Minister of Defense & Logistics)
  32. Menteri Koperasi (Minister of  Cooperatives)

Kekuasaan Legislatif : Parlemen

Parlemen merupakan pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem politik modern, dan menjadi syarat negara demokratis. Kekuasaan ini terpisah dari eksekutif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (balances of power), dan diberi tuga umumnya sebagai pembuat undang-undang.

Begitu pula dalam pemerintahan RII. Parlemen menjadi salah satu bagian integral dari Negara yang memiliki kedudukan setingkat lembaga eksekutif dan bertanggung jawab atas ketetapan dan pembuatan undang-undang di Iran. Hanya saja setiap produk undang-undang yang mereka rumuskan haruslah diuji oleh Dewan Pelindung Konstitusi untuk mendapatkan legalitas tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam. Jadi, selain parlemen yang memang memiliki tugas berkenaan dengan undang-undang Negara, maka ada beberapa lembaga penting yang terkait dengan pembuatan dan pengujian undang-undang, diantaranya :

1. Dewan Pelindung Konstitusi (Guardian Council)

With a view to safeguard the Islamic ordinances and the Constitution concerning the compatibility of the legislation passed by the Islamic Consultative Assembly with Islam, a council to be known as the Guardian Council is to be constituted with the following composition: 1). six just faqīhs aware of the present needs and the issues of the day to be selected by the Leader, and 2). six jurists, specializing in different areas of law, to be elected by the Islamic Consultative Assembly from among the Muslim jurists nominated by the Head of the Judiciary.” (UUD RII Pasal 91)

Menurut buku panduan yang dikeluarkan Kementerian Kebudayaan dan Panduan Islam Iran (2005), Dewan Pelindung merupakan salah satu lembaga negara yang paling penting dan berada di bawah pengawasan langsung dari pemimpin tertinggi. Lembaga Dewan Pelindung dibentuk dengan tujuan untuk melindungi aturan-aturan Islam dan konstitusi. Dewan terdiri dari 12 anggota; enam di antaranya adalah para ahli hukum (Islam) yang telah mencapai gelar ayatullah dan enam lainnya adalah ahli hukum biasa yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi dan disetujui parlemen. Otoritas tertinggi dalam lembaga ini berada di tangan para ayatullah, yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi, kini adalah Ayatullah Khamenei, untuk masa bakti selama enam tahun.[19]

Dewan Pelindung konstitusi ini memiliki posisi penting dan menentukan dalam pembuatan undang-undang Negara. Tanpa persetujuan Dewan ini, seluruh kegiatan parlemen tidaklah sah. Saran-saran dari Dewan ini harus dituruti dan bila tidak dilaksanakan, maka seluruh keputusan parlemen akan batal. Selain itu, tugas utama Dewan Pelindung Konstitusi adalah melindungi Islam, melaksanakan referendum-referendum, pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen.[20]

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi konstitusi, pembuatan dan pelaksanaan undang-undang, maka interpretasi Dewan Pelindung Konstitusi terhadap undang-undang menjadi acuan penting, sebab, dalam kondisi apapun, kehormatan konstitusi dan undang-undang mesti dijaga. Jika terjadi masalah dalam interpretasi undang-undang sehingga menimbulkan perselisihan yang akan terkait dengan kemaslahatan publik, maka hal itu akan diselesaikan dengan intervensi pemimpin revolusi (wali faqih). 

2. Dewan Permusyawaratan Islam (Syuraye Negahban; Islamic Consultative Assembly)

Untuk mengawasi perundang-undangan Negara agar tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka di Iran di bentuk sebuah Dewan Wali yang terdiri dari ulama yang beranggotakan 270 orang. Lembaganya disebut Syuraye Negahban yang anggotanya para faqih, dan dipilih oleh rakyat secara pemilihan umum.

Tugas Dewan ini adalah menguji undang-undang yang dibuat oleh parlemen; apakah undang-undang itu bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kadang-kadang, mereka juga membuat rancangan undang-undang, yang sumbernya adalah syariat Islam, lalu disodorkan kepada parlemen untuk dirumuskan ke dalam peraturan yang lebih spesifik dan praktis. Dengan demikian, untuk menjadi sebuah hukum positif diperlukan pengesahan dari Dewan ini. Meskipun demikian, lembaga ini bukanlah legislatif.[21]

Kekuasaan Yudikatif : Kehakiman

Ciri demokrasi berikutnya adalah sistem peradilan yang independen. Perlunya pengadilan dilandaskan pada tiga hal, yaitu:

  1. Manusia merupakan makhluk sosial
  2. Banyaknya terjadi konflik dan perbedaan
  3. Perlunya menetapkan aturan umum untuk mengurai perbedaan.[22]

Agar dapat mempertahankan tatanan sosial dan menjaga kesatuan sosial, perbedaan harus dihilangkan dengan merujuk pada keputusan Allah dan Rasul-Nya sebagai penengah dalam sengketa. Pengadilan merupakan jaminan bagi penerapan suatu sistem peraturan yang adil dan untuk mencegah penyimpangan dalam urusan-urusan social. Ia membutuhkan penempatan segala sesuatu secara tepat, kembalinya semua hak kepada pemiliknya, dan setiap orang memperoleh haknya.[23]

Dalam negara demokratis, lembaga peradilan harus idependen sehingga dapat melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan antar sesamanya atau antar rakyat dengan pemerintah. Untuk menjamin independensi pengadilan, lembaga peradilan (yudikatif) dipisahkan dengan lembaga eksekutif dan legislatif sehingga eksekutif tidak dapat mengintervensi pengadilan. Selain itu jaminan konstitusi atas hal tersebut merupakan sesuatu yang niscaya. Undang-undang harus dengan tegas memberi jaminan terhadap rasa adil masyarakat.[24]

Konsep Wilayah al-Faqih dalam Republik Islam Iran telah memberikan sistem peradilan yang independen. Lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya mengacu pada konstitusi yang bertugas mengusahakan terciptanya keadilan untuk setiap orang. Bab III Pasal 34  Konstitusi Iran Menyebutkan:

“Mengusahakan terlaksananya keadilan adalah hak setiap orang yang tidak dapat diperdebatkan lagi, dan untuk tujuan ini, semua orang berhak untuk mengajukan perkaranya kepada pengadilan yang berwenang. Pengadilan tersebut harus terbuka bagi semua orang dan tak seorang pun akan dilarang untuk menempuh jalan lain untuk mengambil tindakan yang sah sesuai dengan haknya menurut undang-undang. (UUD RII Bab III Pasal 34)

Dalam menjalani proses peradilan, di mana pihak yang berperkara tidak sanggup menyewa pengacara, konstitusi menjamin haknya dengan menyediakan biaya yang dibutuhkan. Pasal 35 menyebutkan :

“Di dalam semua pengadilan, kedua belah pihak yang bersengketa berhak untuk mengangkat seorang pengacara dan jika mereka tidak mampu membiayai, mereka akan diberi sarana untuk mengangkat dan membayar seorang pengacara.” (UUD RII Pasal 35)

Konstitusi juga menjamin keselamatan seseorang dalam menjalani proses peradilan. Penyiksaan dan pemaksaan merupakan sesuatu yang terlarang :

“Setiap penyiksaan untuk membuat orang mengaku atau  untuk memperoleh keterangan adalah dilarang. Memaksa seseorang untuk menjadi saksi, mengakui atau bersumpah tidak akan diizinkan dan kesaksian pengakuan serta sumpah semacam itu adalah tidak sah. Pihak yang melanggar pasal ini akan dihukum menurut undang-undang.” (UUD RII Pasal 38)

Azas praduga tak bersalah pun menjadi salah satu sifat peradilan di Iran. Hal ini ditunjukkan oleh undang-undang dengan menyatakan bahwa semua orang dianggap tidak bersalah di mata hukum sampai kesalahannya dibuktikan oleh pengadilan yang berwenang.[25] Bahkan, seseorang yang ditahan sekalipun mesti tetap dihormati dengan sepantasnya dan dilarang dihina atau dikucilkan dari pergaulan, karenanya tindakan tersebut tidak dibenarkan dan yang melakukannya akan dapat ditindak secara hukum, Bab III Pasal 39 menyatakan:

“Menjelek-jelekkan kehormatan dan nama baik seseorang yang ditahan, dipenjara atau diasingkan menurut hukum tidak diperkenankan sama sekali dan dapat dikenakan hukuman.” (UUD RII, Bab III, Pasal 39)

Kemudian untuk pelaksanaan hukum tersebut, dibentuklah sebuah dewan yang disebut Dewan Kehakiman Agung, yang terdiri dari tiga unsur yaitu : Ketua Mahkamah Agung Kasasi, Penuntut Umum Negara, dan Tiga Hakim adil yang berpengalaman dalam ilmu agama dan hukum agama yang diangkat oleh pengadilan Negara. Anggota-anggota dewan dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan boleh dipilih kembali jika memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.[26] Selain ketiganya, ada pula Kementrian Kehakiman yang menjadi penguasa resmi Negara untuk mengusut pengadilan dan pengaduan-pengaduan. Menteri Kehakiman diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Kehakiman Agung kepada Perdana Menteri, yang mana ia bertanggung jawab atas semua persoalan mengenai hubungan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dewan Kehakiman Agung yang merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi, bertanggung jawab untuk menjaga terimplementasinya keadilan dan jaminan penerapan hukum di masyarakat. Dewan Kehakiman Agung ini, mendapat amanah konstitusi dengan tiga tugas penting :

  1. Membentuk organisasi-organisasi kehakiman
  2. Menyiapkan rancangan undang-undang kehakiman sesuai dengan asas-asas Republik Islam
  3. Merekrut hakim-hakim yang cakap dan adil, mengatur pengangkatan dan pemberhentiannya, pennjukkannya dalam jabatan-jabatan kehakiman dan kenaikan pangkat serta urusan administrasi dengan cara yang sah menurut hukum. [27]

Adapun secara lebih detail, Undang-undang Republik Islam Iran, memberikan kekuasaan hukum yang akan melakukan kegiatan berikut :

  1. Pengusut acara pengadilan, ketidakadilan dan pengaduan serta dikeluarkannya keputusan hakim; penyelesaian sengketa dan pembuatan keputusan terhadap persoalan yang tidak dapat dipertengkarkan untuk ditentukan oleh hukum.
  2. Pemulihan hak-hak publik dan peningkatan keadilan dan kebebasan-kebebasan yang legal.
  3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum.
  4. Pengusutan pelanggaran, penuntutan hukuman kepada penjahat dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam.
  5. Mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku kejahatan.[28]

Seperti di Negara-negara lainnya juga, di Republik Islam Iran, juga ada beberapa jenis peradilan seperti Peradilan Umum, Mahkamah Militer, dan Mahkamah Administratif. Hal ini, disebutkan dengan jelas dalam pasal-pasal berikut :

“Untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan tugas-tugas militer atau keamanan yang dialkukan oleh personalia angkatan perang, gendarmerie, polisi dan korp pengawal revolusi, Mahkamah Militer akan diadakan sesuai dengan undang-undang. Bagi pelanggaran biasa yang dilakukan oleh personalia militer, pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diusut di pengadilan umum. Mahkamah Militer berada dalam Jurisdiksi kekuasaan kehakiman dan merupakan bagian integral dari system kehakiman Negara.” (UUD RII, Bab XI, Pasal 172)

“Untuk mengusut proses pengadilan, pengaduan dan protes public terhadap pejabat, unit atau peraturan pemerintah dan untuk melaksanakan keadilan dalam perkaranya, suatu mahkamah yang disebut ‘Mahkamah Administratif’ akan dibentuk di bawah pengawasan Dewan Kehakiman Agung. Jurisdiksi dan prosedur untuk melaksanakan mahkamah ini akan ditentukan oleh undang-undang.” (UUD RII, Bab XI, Pasal 173)

“Berdasarkan atas hak kekuasaan kehakiman untuk mengontrol arus peristiwa yang memuaskan dan pelaksanaan undang-undang yang sehat dalam unit-unit pemerintahan, suatu organisasi yang disebut ‘Inspektorat Negara’ akan dibentuk di bawah pengawasan Dewan Kehakiman Agung.” (UUD RII, Bab XI, Pasal 174)

Dengan uraian-uraian di atas jelaslah bahwa sistem peradilan Iran telah memberikan jalur demokratis dan hak hukum yang berdasarkan pada persamaan, keadilan, keterbukaan, dan tentunya keislaman.


[1] Lihat penjelasan panjang lebar istilah ini oleh Murtadha Muthahhari. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Islam. (Jakarta: Risalah Masa, 1990), h. 79-80.

[2] Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 80.

[3] Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 84.

[4] Yamani. Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam. (Bandung: Mizan, 2002), h. 127.

[5] Mark Juergens Meyer. Menentang Negara Sekuler. (Bandung:  Mizan 1998), h. 209.

[6] Mark Juergens Meyer. Menentang, h. 209-210.

[7] Mark Juergens Meyer. Menentang, h. 210.

[8] Memang, ada perbedaan antara posisi rahbar dan wali faqih. Rahbar merupakan jabatan tertinggi yang diberikan oleh Negara Iran, yang mana keputusan-keputusan rahbar mengikat seluruh warga Negara Iran apapun kelompok, suku, dan agamanya. Sedangkan wali fakih merupakan jabatan ilahiah sebagai pengganti Imam Maksum yang sedang gaib, dan wewenangnya meliputi semua kaum muslimin (mazhab syiah) dimanapun berada, sehingga disebut juga wali al-amr muslimin.

[9] Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 85-86.

[10] Murtadha Muthahhari. Kebebasan, h. 86.

[11] Chibli Mallat. Menyegarkan Islam. (Bandung: Mizan, 2001), h. 133.

[12] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 133.  UUD RII Pasal 110 menyatakan sebagai berikut : “Following are the duties and powers of the Leadership: 1). Making the general policies of the Islamic Republic of Iran after consultation with the Expediency Council. (Pembinaan keamanan umum RII setelah konsultasi dengan Dewan Kebijaksanaan); 2). Supervising over the proper execution of the general policies  of the system (Mengawasi pelaksanaan  yang baik tentang system keamanan publik); 3). Issuing a decree for a national referendum (mengeluarkan dekrit untuk referendum nasional); 4). Assuming supreme command of the armed forces (Mengangkat Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata); 5). Declaring war and peace, and mobilizing the armed forces. (Mengumumkan perang dan damai dan memobilisasi Angkatan Bersenjata); 6). Appointment (Mengangkat), dismissal (Memecat), and acceptance of resignation (menerima pengunduran diri) of: a) The faqīhs of the Guardian Council (ulama dewan pelindung). b) The supreme judicial authority of the country (wewenang tertinggi pengadilan Negara). c) The head of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (pemimpin siaran radio RII/IRIB). d) The Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Pemimpin seluruh kepala-kepala staf). e) The chief commander of the Islamic Revolution Guards Corps (Kepala staf korp pengawal revolusi Islam). f) The supreme commanders of the Armed Forces and the Police (Komandan tertinggi Angkatan Bersenjata dan Polisi); 7). Resolving differences between the three branches and regulating their relations. (Memutuskan perbedaan antara tiga cabang dan hubungan regulasi mereka); 8). Resolving the system’s problems, that cannot be solved by conventional methods, through the Expediency Council. (memutuskan; 9). Signing the decree formalizing the election of the President of the Republic by the people. The suitability of candidates for the Presidency of the Republic, with respect to the qualifications specified in the Constitution, must be confirmed by the Guardian Council before elections take place; and, in case of the first term [of the Presidency], by the Leadership; 10). Dismissal of the President of the Republic, with due regard for the interests of the country, after the Supreme Court holds him guilty of the violation of his constitutional duties, or after a vote of the Islamic Consultative Assembly testifying to his incompetence on the basis of Article 89 of the Constitution; 11). Pardoning or reducing the sentences of convicts, within the framework of Islamic criteria, recommended by the Head of the Judiciary. The Leader may delegate part of his duties and powers to another person (UUD RII Pasal 110).

[13] Lihat Ali Mishkini, Wali Faqih. (Jakarta: Risalah Masa, 1991), h.68-69.

[14] Ali Mishkini. Wali, h. 70-71.

[15] lihat Yamani. Antara, h. 128.

[16] Lihat UUD RII, Pasal 113 sebagai berikut : “Next to the Leader, the President shall be the highest official State authority who is responsible for the implementation of the Constitution and, as the Chief Executive, for the exercise of the executive powers, with the exception of those matters that directly relate to the Leader. (Pasal 113)

[17] Lihat UUD RII, Pasal 114 sebagai berikut : The President shall be elected by the direct vote of the people for a four-year term of office. His consecutive re-election shall be allowed only for one term. (Pasal 114)

[18] Pasal 117 UUD Iran menyebutkan : “The President shall be elected by an absolute majority of votes cast. However, if in the first round none of the candidates secures such majority, a second round of elections shall be held on the Friday of the following week. Only two of the candidates, who secure the highest number of votes in the first round, shall participate in the second round. But in case one or more of such candidates wish to withdraw from the elections, two candidates from among the rest, who secured the highest number of votes in the first round, shall be introduced for election.” (Pasal 117).

[19] Yamani. Antara, h. 129.

[20] Nasir Tamara, Revolusi, h. 290-291.

[21] Lihat Nasir Tamara. Revolusi, h. 291.

[22] Lihat Ayatullah Jawadi Amuli. Sistem Pengadilan Islam dalam al-Quran. dalam Jurnal al-Huda Vol. III, No. 9, 2003, h. 5-9.

[23] Jawadi Amuli. Sistem, h. 5.

[24] Phillipa Strum. Peran Peradilan Independen. dalam jurnal Demokrasi, Office of International, h. 37-38.

[25] Lihat UUD RII, Bab III, Pasal 37.

[26] Lihat UUD RII, Bab XI, Pasal 158,159 dan 160.

[27] Lihat UUD RII, Bab XI, Pasal 157.

[28] Lihat UUD RII, Bab XI, Pasal 156.

DEMOKRASI DAN WILAYAH AL-FAQIH

MELACAK PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

DEMOKRASI DAN WILAYAH AL-FAQIH

oleh: Candiki Repantu

Untuk mendudukan jargon demokrasi dan wilayah al-faqih mestilah dianalisis dasar-dasar yang menjadi fondasi bangunan politik keduanya. Karenanya, akan dianalisis dasar-dasar pendirian suatu negara menurut pandangan demokrasi dan dibandingkan dengan konsep Wilayah alFaqih. Kajian ini dilakukan atas dasar asumsi bahwa “demokrasi”  memiliki kesesuaian dan juga perbedaan dengan tata politik Islam, dalam hal ini Wilayah alFaqih. Dasar-dasar penting tersebut adalah sumber legislasi politik, sumber hukum, dan kepemimpinan.

SUMBER LEGISLASI POLITIK (KEDAULATAN)

Karena berbicara politik, umumnya yang tergambar adalah sistem kekuasaan karenanya sumber ligislasi politik (kekuasaan) mendapatkan kajian penting dalam masalah ini. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Karenanya, dapat ditegaskan bahwa sumber legislasi politik dalam demokrasi adalah rakyat.

Hal ini mengambil garis berbeda dengan wilayah al-faqih yang merupakan kepemimpinan ilahiah. Dalam konsep ini, diyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kedaulatan, sehingga hanya Tuhan yang layak mendelegasikan kedaulatannya itu. Inilah salah satu garis pemisah antara demokrasi dan wilayah al-faqih.

Kedaulatan Tuhan sebagai sumber legislasi politik merupakan harga mati dalam sistem politik Islam (wilayah al-faqih). Namun, bukan berarti wilayah al-faqih menafikan posisi rakyat, hanya saja, ia meletakkan rakyat bukan sebagai sumber kekuasaan (kedaulatan), melainkan sebagai sarana implementasi kepemimpinan ilahiah tersebut. Artinya, seseorang yang mendapat mandat ilahi untuk menjadi pemimpin umat, tidak dibenarkan memaksakan kepemimpinanya kepada rakyat. Implementasi kedaulatanya secara nyata akan terjadi jika rakyat dengan penuh kesadaran memberikan posisi pada manusia terpilih untuk menjadi pemimpin mereka. Imam Khumaini dalam salah satu orasinya, saat referendum penentuan sistem politik yang akan diberlakukan di Iran pasca revolusi mengatakan :

“Saya meminta setiap orang untuk memilih Republik Islam. Akan tetapi, kalian bebas memilih…kalian boleh memilih konsep-konsep republik yang lain. Kalian memiliki hak untuk memilih apakah rezim imperial, rezim demokrasi atau apapun yang terdapat di dalam kartu suara. Kalian bebas memilih.”

Pada taraf ini, wilayah al-faqih memiliki persinggungan dengan demokrasi. Meskipun berbeda dalam menempatkan posisi rakyat, namun keduanya mengakui bahwa rakyat memiliki andil besar dalam susunan Negara, termasuk dalam mengambil keputusan-keputusan penting di Pemerintahan Islam model wilayah al-faqih. Republik Islam Iran, sebagai satu-satunya Negara yang menggunakan model ini, menegaskan dalam UUD-nya bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam memilih dan mendapat hak untuk menentukan kebijakan pemerintah :

“Dalam Republik Islam Iran, urusan-urusan Negara akan dijalankan melalui pemilihan umum oleh rakyat, yaitu: Pemilihan Presiden, pemilihan anggota-anggota Majelis Nasional, anggota-anggota dari Dewan-Dewan dan sebagainya, atau melalui suatu referendum sebagaimana diatur di bawah pasal-pasal Undang-Undang ini”. (UUD RII Pasal 6)

Jadi, jika dicermati secara akurat, otoritas tertinggi di Iran tetaplah di tangan rakyat, karena rakyatlah yang memilih Parlemen, Presiden, dan Majelis Ulama. Hanya rahbar yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, yakni oleh majelis khubreghan.

SUMBER HUKUM

Sebagai kelanjutan dari sumber legislasi politik, maka sumber hukum juga menjadi simbol penting dalam sistem politik.

Demokrasi yang merupakan cermin pemerintahan rakyat, menempatkan kehendak rakyat (manusia) sebagai sumber hukum. Hal ini didasarkan pada kesimpulan, bahwa terpenuhinya keinginan rakyat akan menjaga stabilitas dan disiplin sosial kemasyarakatan. Pandangan ini tidak selamanya dapat dipertahankan dalam ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, tujuan hukum bukan hanya untuk menciptakan peraturan dan didiplin sosial, namun lebih dari itu adalah untuk menjaga keadilan sosial; karena, pertama, tanpa keadilan peraturan tersebut tidak akan bertahan dan pada umumnya, manusia selamanya tidak akan dapat menerima ketidakadilan dan penindasan. Kedua, dalam masyarakat yang tidak diperintah dengan keadilan, kebanyakan orang tidak akan memperoleh kesempatan untuk menikmati kemajuan dan pembangunan yang diinginkan, dan karenanya tujuan penciptaan manusia tidak akan terwujud.[1]

Hal pokok lainnya adalah bahwa dari sudut pandang Islam, hukum-hukum sosial harus bisa mempersiapkan landasan dan kondisi yang mendukung perkembangan spiritual dan kebahagiaan abadi bagi manusia di akhirat. Karenanya, jika suatu hukum bisa menegakkan suatu tatanan sosial namun menyebabkan kemalangan abadi bagi manusia, dari sudut pandang Islam hukum ini tidak bisa diterima, bahkan jika hukum tersebut diterima oleh mayoritas.[2]

Untuk itu, berbeda dengan demokrasi, dalam Pemerintahan Islam, diyakini bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah swt. Menurut Imam Khumaini, kekuasaan legislative dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah swt. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat undang-undang lain dan tidak ada hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum dari Pembuat Undang-undang (Allah swt), tegas Imam Khumaini.[3]

Konstitusi Iran juga menegaskan hal ini, “Seluruh hukum dan peraturan termasuk sipil, pidana, keuangan, ekonomi, administrasi, militer, politik, dan sebagainya akan didasarkan atas prinsip-prinsip Islam” (UUD RII Pasal 4).

Begitu pula, dalam pasal 2 menyebutkan dasar-dasar pemerintahan Republik Islam Iran, yang salah satunya telah memberikan jaminan bahwa hukum yang berlaku haruslah sejalan dengan hukum-hukum ilahi berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saaw dan para Imam ahlul bait.

Dengan demikian, dalam konsep wilayah al-faqih, peran hukum Tuhan sangat nyata. Dengan menyatakan bahwa hukum mesti berdasarkan prinsip-prinsip Islam yakni al-Quran dan sunnah, maka konstitusi Iran secara langsung maupun tidak, berarti mengindikasikan tidak ada yang berhak mengeliminasi ataupun membuat hukum selain Allah, sebab al-Quran dan sunnah, pada dasarnya merupakan sarana penyampaian titah dan hukum-hukum ilahi. Adapun peran dari para ahli hukum (ulama) adalah mengeluarkan, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan tersebut melalui ijtihad yang sungguh-sungguh.

Mengapa hanya Tuhan yang berhak membuat hukum? Karena untuk membuat hukum, ada syarat mutlak yang mesti dikuasai, yaitu “mengetahui dengan akurat subjek dan objek hukum”.

Jika kita ingin membuat hukum dalam kehidupan manusia, maka, andainya ditanyakan dengan tegas “Siapakah yang lebih mengetahui tentang diri dan hakikat manusia?” Tuhan atau manusia itu sendiri? Menurut hemat penulis secara jujur kita akan menjawab, Tuhanlah yang lebih mengetahui diri dan hakikat manusia, sebab Dia-lah yang menciptakan manusia. Karena itu, maka dengan pasti pula bahwa Tuhanlah yang berhak membuat hukum. Secara naqliyah inilah yang ditegaskan al-Quran, “Tiada hukum kecuali hukum Allah” (Q.S. Yusuf: 67) sehingga “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia tergolong orang-orang kafir”. (Q.S. al-Maidah: 44). Secara silogisme, hal ini dapat disusun sebagai berikut :

Untuk membuat hukum haruslah mengetahui tentang objek dan subjek hokum.

Tuhan yang mengetahui tentang subjek dan objek hukum.

Maka Tuhanlah yang berhak membuat hukum.

Jadi, karena disepakati bahwa Tuhan merupakan satu-satunya Pencipta, maka, sebagai Pencipta, hanya Dialah  yang mengetahui segala rahasia yang terkandung dalam ciptaan-Nya, “Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak” (Q.S. al-Ra’d: 9); “Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati” (Q.S. Fathir: 38). Sesuai dengan premis-premis di atas, maka Dia pulalah yang membuat seluruh hukum yang menjadi aturan di jagat raya semesta ini.

Lebih terinci, Ayatullah Ibrahim Amini mengemukakan empat kriteria yang harus dimiliki oleh undang-undang untuk menjamin kebahagiaan manusia :

  1. Undang-undang tersebut harus ditetapkan dan disusun berdasarkan kemaslahatan manusia, bukan hanya kecenderungan hewani semata.
  2. Undang-undang tersebut harus mempertimbangkan semua manusia dengan seluruh kelas sosialnya, tidak ada diskriminatif dan fanatisme, serta ditujukan untuk membela kaum lemah dan tertindas.
  3. Undang-undang tersebut di buat sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kehidupan batin atau ruhani manusia, melainkan harus bertujuan membersihkan lingkungan social dari kerusakan moral dan mempersiapkan landasan bagi pembinaan jiwa yang berakhlak hasanah dan berorientasikan spiritual.
  4. Undang-undang itu mesti memenuhi kebutuhan mendasar manusia yang berkaitan dengan kehidupan ruhani dan akhirat (abadi).[4]

Keempat kriteria di atas menjadi rujukan bagi pembuat undang-undang. Manusia dengan segala kelemahannya, tidak akan mampu menyusun undang-undang sempurna dan lengkap yang memberikan empat jaminan di atas. Sebab, bagaimanapun pintar dan hebatnya manusia untuk menyusun undang-undang yang mengatur masyarakat, tetap tidak akan luput dari cacat dan kekurangan. Hal itu dikarenakan dua sebab : pertama, tidak ada jaminan bahwa manusia yang membuat UU bebas dari kepentingan kelompoknya sehingga mengabaikan kelompok lainnya; dan kedua, manusia tidak mengetahui secara sempurna dan mendalam hubungan antara kehidupan badani dan ruhani, duniawi dan ukhrawi, sehingga memiliki peluang besar untuk keliru.[5]

Secara global, hukum itu ada dua jenis yaitu hukum takwiniyyah (genetik) dan hukum tasyri’iyyah (legislative). Hukum takwiniyyah adalah aturan umum Allah swt, yang mengatur seluruh alam ciptaan yang terlaksana sesuai dengan kehendak Allah swt. Adapun hukum tasyri’iyyah adalah hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah swt untuk dilaksanakan oleh manusia agar mendapat ridho-Nya. Akan tetapi, tidak ada paksaan dalam pelaksanaan hukum ini. Hukum-hukum seperti ini disebut dengan risalah atau agama yang diturunkan oleh Allah swt, melalui utusan-Nya yang disebut Nabi atau Rasul. Jadi, agama berarti seluruh aturan atau hukum kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan ridho Allah swt, “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu”. (Q.S. an-Nahl: 89; al-An-am: 38)

Selanjutnya adalah persoalan bagaimana dan oleh siapa hukum tersebut harus disahkan? Teori yang berlaku dikebanyakan masyarakat dewasa ini adalah bahwa hukum harus disahkan dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri, atau wakil-wakil mereka.  Karena konsensus dari semua anggota masyarakat maupun dari semua wakil-wakil mereka itu praktis mustahil terjadi, maka pendapat mayoritas (bahkan jika hanya setengah plus satu) merupakan kriteria validitas hukum tersebut.[6] Ini pula yang menjadi landasan demokrasi.

Misbah Yazdi, memberikan dua catatan pada pandangan ini. Pertama, teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, bukan untuk memberikan sesuatu yang benar-benar menguntungkan mereka. Hal ini tidak bisa diterima oleh Islam, karena banyak orang yang ingin memuaskan instink kebinatangannya dan nafsu sesaat tanpa memikirkan konsekuensinya yang begitu mengerikan. Kedua, karena mustahil diperoleh kesepakatan yang bulat, kita harus cukup puas dengan pendapat mayoritas. Hal ini berlaku hanya pada saat tidak adanya ketetapan ketuhanan dan kriteria ilmiah. Sedangkan dalam Islam, kriteria ketuhanan dan ilmiah itu ada. Selain itu, orang-orang yang memiliki kekuasaan sering melakukan manipulasi, sehingga yang terjadi adalah ketetapan sekelompok minoritas yang tebatas namun berkuasa, bukan kehendak yang sesungguhnya dari semua orang atau mayoritas.[7]

Bertrand Russel yang mendukung demokrasi juga mengungkapkan hal ini. Keliru, menurut Russel, jika kita menganggap bahwa mayoritas semestinya benar. Pada tiap-tiap masalah baru mayoritas selalu salah pada mulanya. Dalam hal-hal dimana Negara harus bertindak sebagai keseluruhan, misalnya bea cukai, keputusan oleh mayoritas mungkin merupakan metode terbaik yang dapat direncanakan, tapi ada banyak problem-problem dimana tak diperlukan suatu keputusan yang diseragamkan. Bahkan mayoritas dapat berubah menjadi tirani dan hal ini sangat berbahaya.[8]

Ada satu garis penting yang membedakan demokrasi Barat dan Islam (Iran) tentang masalah ini. Iran dalam proyek demokrasinya berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan agama, artinya, partisipasi  rakyat, kehadiran partai, dan sebagainya, dapat berjalan dan diperbolehkan selama dalam koridor kebenaran dan agama bukan dalam ambang penyesatan dan pengaturan. Iran tidak bisa menerima, atas nama demokrasi, memberikan kebebasan pada aktor-aktor politik menggulirkan program-progam dan aturan-aturan yang mengancam kebenaran dan nilai-nilai agama, meskipun itu mendapat dukungan mayoritas. Hal ini dicamtumkan dalam UUD RII sebagai berikut :

“Partai, perserikatan, kelompok politik dan serikat buruh serta masyarakat minoritas Islam dan yang diakui, akan bebas, asalkan mereka tidak melanggar asas-asas kemerdekaan, kebebasan, persatuan nasional dan standar Islam serta dasar Republik Islam. Tak seorang pun akan dilarang atau dipaksa untuk mengikuti mereka.” (UUD RII Pasal 26).

PEMISAHAN KEKUASAAN

Salah satu prinsip penting demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan (separation of power) yang diatur melalui pemisahan lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, legislative dan yudikatif. Hal ini berguna untuk menjaga keseimbangan dan independensi dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing, dan juga untuk mengantisipasi kekuasaan absolut yang berpusat pada satu orang atau satu lembaga.

Prinsip ini dibenarkan dalam konsep wilayah al-faqih, namun dengan catatan bahwa hal itu hanya berlaku untuk lembaga-lembaga yang di bawah kendali wali faqih, artinya, lembaga eksekutif (Presiden), yudikatif (Pengadilan), dan legislatif (Parlemen), hanyalah merupakan perpanjangan tangan dari pemimpin tertinggi kaum muslimin, waliy al-amr al-muslimin yang terpilih. Adapun pada posisi wali faqih, ketiga kekuasan itu menjadi tanggung jawabnya.

Seperti dijelaskan sebelumnya, wali faqih merupakan pemimpin tertinggi yang menjadi mandataris Tuhan sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi dan Imam Mahdi yang sedang ghaib. Untuk itu sosoknya adalah sosok yang paling mendekati dan memahami prinsip dan hukum-hukum Islam dengan sederetan kualifikasi yang mesti dimiliki seperti faqahah (memahami hukum Islam), ‘adalah (berkeribadian adil), dan kafaah (keterampilan memimpin), sehingga ia menjadi representasi Islam.

Imam Khumaini, selalu menekankan bahwa, dalam wilayah al-faqih, kepemimpinan faqih menggantikan posisi kenabian dan keimamahan. Karena itu, jika, seorang faqih yang memenuhi kualifikasi di atas bangkit dan menegakkan pemerintahan, maka ia memiliki kewenangan yang sama seperti kewenangan nabi saaw dalam mengatur masyarakat dan menjadi kewajiban bagi semua orang untuk menaatinya.[9]

Karena Nabi dan para Imam memiliki wewenang pada ketiga kekuasaan tersebut, maka wali faqih sebagai naib al-imam (wakil imam) juga mewarisi semua wewenang tersebut, bahkan jika melihat pada tanggung jawab, fungsi, tugas, dan hak-hak wali faqih yang mutlak (wilayah al-faqih al-mutlaqah), jelas lebih besar daripada tiga kekuasaan tersebut. Dengan kedudukannya tersebut, wali faqih juga memiliki wewenang yang melintasi batas-batas teritorial negara yang secara konvensional berdaulat dengan model pemerintahannya masing-masing. Pada kasus-kasus tertentu, wali faqih akan mengeluarkan keputusan yang bersifat hukumiyah/ hukumatiyah atau wila’iyyah yang mengikat seluruh kaum muslimin (baca: syiah) di negara manapun berada. Hal ini pernah terjadi pada masa Imam Khumaini dengan dikeluarkannya hukuman mati untuk Salman Rusdi atas karyanya Satanic Verses yang menghina Nabi saaw dan Islam.

Jadi, wali faqih merupakan pemimpin yang semua lembaga pemerintahan ada di bawah kendalinya termasuk presiden (eksekutif), parlemen (legislatif), pengadilan (yudikatif), pendidikan (edukatif), ataupun angkatan bersenjata.


[1] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas Tentang Filsafat Politik Islam. dalam Jurnal al-Huda, Vol. III, No. 9, 2003, h.94

[2] Muhammad Taqi Misbah  Yazdi. Sekilas., h. 94

[3] Imam Khumaini. Pemerintahan Islam (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 48.

[4] Ibrahim Amini. Para Pemimpin Teladan (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 23-24.

[5] Ibrahim Amini. Para, h. 24-25.

[6] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas., h. 95.

[7] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas., h. 95.

[8] Bertrand Russel. Cita-Cita, h. 51.

[9] Imam Khumaini. Sistem, h. 57.

MENGENAL SYI’AH

MENGENAL SYIAH DARI SUMBERNYA

Oleh: Candiki Repantu


SEKILAS SEJARAH SYIAH

Menurut kamus, kata syiah berarti para pengikut, partisan, sekelompok orang yang memperlihatkan kesamaan sikap atas suatu masalah atau suatu keyakinan yang mereka dukung dan bela. Akan tetapi, istilah itu kemudian sinonim dengan pengikut atau pendukung Imam Ali ibn Abi Thalib.[1] Selanjutnya, kata syiah dalam istilah teknis sehari-hari lebih banyak digunakan sebagai nama untuk menyebut kelompok Islam yang menjadi pengikut setia Ali bin Abi Thalib.

Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi menyatakan bahwa kata syiah berarti pengikut dan pembela. al-Fairuzabadi di dalam al-Qamus menyebutkan kata sya’a dalam, ‘syia’atur rajul’ berarti para pengikut dan pembela seseorang, dan dalam konteks tertentu berarti kelompok. Hal ini berlaku untuk satu orang, sekelompok orang, laki-laki dan perempuan. Namun, pada umumnya kata ini digunakan dalam arti setiap orang yang setia kepada Ali dan Ahlul Baitnya sehingga menjadi julukan khusus bagi mereka. Bentuk jamaknya adalah asyya’ dan syiya’.[2]

Memang, persoalan krusial antara Syi’ah dan aliran lainnya adalah debat soal suksesi pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw pada 632 M. Sebagai Nabi, Muhammad tidak dapat digantikan. Beliau dipandang oleh kaum Muslimin sebagai “Penutup Para Nabi” (khatam al-nabiyin), Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Swt, yang membawa risalah sempurna yang berlaku secara universal bagi semua umat manusia.

Muhammad bukan saja Nabi, namun juga negarawan, dia menjadi kepala negara Islam yang didirikan di kota Madinah, dan pemimpin seluruh Muslim di muka bumi. Ketika wafat, mayoritas pengikutnya berpendapat bahwa Nabi tidak menunjuk pengganti, karena itu umat bebas menunjuk penggantinya. Namun sebagian sahabat tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa penggantinya haruslah Ahlu al-Bait (keluarga Nabi), yaitu Ali, sepupu Muhammad dan suami Fatimah sehingga mereka disebut syiah Ali.[3]

Perkataan syiah di dalam al-Quran disebut sebanyak empat kali dalam arti golongan atau kelompok. Satu kali dalam Q.S. Maryam: 69; dua kali dalam Q.S. al-Qasas: 15; dan satu kali dalam Q.S. As-Saffat: 83, sebabagi berikut :

Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan (syiiatin) siapa diantara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah” (Q.S. Maryam: 69).

Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi; yang seorang dari golonganya (syiatihi) (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum firaun). Maka orang yang dari golongannya (syiatihi) meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu.” (Q.S. al-Qasas: 15).

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (syiatihi) Nuh. (Q.S. as-Saffat: 83).

Begitu pula di dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saaw. istilah syiah telah digunakan untuk menegaskan pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, diantaranya adalah, “Syiah Ali adalah orang-orang yang beroleh kemenangan. hadis ini dan hadis-hadis semisalnya diriwayatkan oleh para ulama Ahlu al-Sunnah dalam kitab-kitab mereka.[4] Hadis lainnya dengan sanad dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat yang mulia ‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk’ (Q.S. al-Bayyinah/98: 7), Rasulullah Saw bersabda, “Wahai Ali, itu adalah engkau dan syiahmu. Engkau dan syiahmu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ridha dan diridhai”.[5]

Salah satu ulama terkemuka Ahl al-Sunnah, Jalaluddin al-Suyuti dalam tafsir al-Durr al-Mantsur meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Anshari bahwa ia berkata; kami berada bersama Rasulullah Saaw, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang. Maka Nabi Saw bersabda, “Demi diriku dalam kekuasaanNya, orang ini dan syiahnya adalah orang-orang yang beroleh kemenangan pada hari kiamat.” Kemudian turun ayat ‘sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk’ (Q.S. al-Bayyinah/98:7)”.[6] Zakariya Barkat Darwisy, telah mengumpulkan 40 riwayat tentang syiah dalam kitabnya yang berjudul “Syiah Ali bin Abi Thalib fi Ahadits Ahl al-Sunnah”.

Dalam Muqaddimah-nya, Ibnu Khaldun memberikan definisi berikut:

Menurut para ahli hukum (faqih) dan teolog spekulatif (mutakallimin), baik pada masa kini maupun pada masa lalu, syiah adalah istilah yang menggambarkan para pengikut Ali, anak keturunannya (semoga Allah melimpahkan keselamatan atas mereka) dan mazhab pemikiran mereka. Mereka (para pengikut Imam Ali), dalam hal ini, sepakat bahwa imamah bukan jabatan publik yang dapat diserahkan kepada umat (komunitas Muslim). Memilih siapa yang bakal menjadi imam bukanlah wewenang mereka. Ini adalah tiang agama dan pondasi Islam. bukan hak preogratif seorang rasul untuk melalaikannya atau mendelegasikan (tanggung jawab) memilih Imam kepada umat. Adalah suatu keharusan bahwa ia (Nabi) menunjuk Imam, yang maksum dan berakhlak sempurna.[7]

Kemunculan syiah, dalam studi para ahli ataupun sejarawan aliran-aliran dalam Islam tidaklah satu pandangan. Sebagian mengatakan bahwa syiah lahir sesaat setelah Nabi Muhammad Saaw berpulang ke rahmatullah, tepatnya ketika terjadi perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan Ansar di balai pertemuan Saqifah Bani Sa’idah. Akan tetapi, sejarawan yang lain berpendapat bahwa syiah lahir pada masa kekhalifahan Usman bin Affan berakhir (35 H/656 M), atau pada awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pendapat lain lagi menyatakan bahwa syiah lahir bersamaan dengan Khawarij, yakni setelah kekalahan diplomatik Ali dari Mu‘awiyah.[8] Selain itu ada juga yang berpendapat, bahwa syiah muncul setelah peristiwa Karbala yang mengakibatkan syahidnya cucu kesayangan Rasul, Imam Husain as.[9] Namun, terdapat pula penegasan bahwa syiah telah ada sejak masa kehidupan Rasulullah saaw. Para pemikir syiah, ittifaq pada pendapat yang terakhir ini sesuai dengan hadits-hadits yang disebutkan di atas.

Muhammad Baqir as-Sadr, ulama besar syiah, menegaskan bahwa, golongan syiah telah hadir di tengah-tengah masyarakat Islam sejak masa hidup Rasul yang beranggotakan orang-orang Muslim yang secara praktis telah mematuhi dengan mutlak konsep ketetapan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin setelah Rasul. Kelompok ini muncul kepermukan setelah sikap protes dan menolak keputusan sidang darurat Saqifah Bani Saidah yang juga berarti membekukan kepemimpinan Ali dan memberikannya pada orang lain.[10]

Lepas dari perbedaan pendapat itu, sepeninggal Nabi Muhammad Saaw. telah tampak keretakan dalam tubuh kaum Muslim dalam melihat siapa yang lebih pantas menjadi khalifah. Satu kelompok cenderung memandang kaum Anshar yang berhak atas kepemimpinan umat, sedangkan kaum muhajirin menegaskan hak itu ada pada mereka. Dari kalangan muhajirin ini, ada yang menganggap khalifah mesti dari Bani Quraisy, atau lebih sempit lagi dari Bani Hasym. Dari Bani Hasym ini yang berhak adalah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah dari pada yang lainnya. Dari sahabat yang mendukung Ali terdapat nama-nama Ammar bin Yasir, Miqdad, Abu Zar  al-Giffari, Salman al-Farisi, Jabir bin Abdullah, dan Abdullah bin Zubair, serta lainnya. Para sahabat yang mendukung Ali inilah yang dipandang sebagai pelopor gerakan syiah.[11] Jadi, keyakinan mendasar seluruh kaum syiah adalah bahwa yang berhak penuh melanjutkan kedudukan Nabi Muhammad saaw. sebagai pemimpin seluruh umat Islam adalah sepupu sekaligus menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib.

Sebagaimana diketahui secara luas, Ali bin Abi Thalib, seperti halnya Nabi, berasal dari suku Arab Quraisy dan termasuk anggota Bani Hasyim. Ali terkait dengan Islam sejak awal mulanya, dalam sejarah, dia dianggap sebagai remaja Islam yang pertama, kalau tidak dapat dikatakan sebagai muallaf pertama. Seorang pria yang sigap bertindak dengan keberanian yang luar biasa, selalu siap untuk bertarung dalam duel sebelum perang yang sesungguhnya dimulai, namun pada saat yang sama, dia adalah orang beriman yang rendah hati dan selalu mengedepankan akal sehat. Tak diragukan lagi, Ali benar-benar mendekati gambaran ideal manusia sempurna (alinsan alkamil).[12]

Namun, pada faktanya, pelanjut efektif Nabi Muhammad saaw pada 632 M dengan gelar khalifah[13] (pengganti atau wakil) adalah Abu Bakar, kemudian disusul dua khalifah lainnya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Akhirnya,  Ali menjadi khalifah keempat pada 656 M dan memerintah hingga terbunuh pada 21 ramadhan 661 M.

Syiah memandang bahwa yang berhak penuh melanjutkan kepemimpinan Imam Ali adalah anaknya, Imam Hasan, namun dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya Imam Hasan pensiun dari kegiatan politik melalui penandatanganan perjanjian dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sepuluh tahun kemudian, Muawiyah melanggar perjanjian yang dibuatnya, karena secara otoriter mengangkat anaknya, Yazid menjadi khalifah. Yazid yang dikenal memiliki temperamen jauh dari sosok pemimpin, mendatangkan reaksi keras dari Imam Husain.

Muawiyah yang pernah melakukan manipulasi politik pada peristiwa perang Shiffin dengan Imam Ali bin Abi Thalib, dan memaksa Imam Hasan untuk berdamai dengan menyerahkan kekhalifahan kepadanya, kini mengulangi manipulasi politiknya dengan melakukan pelanggaran lagi saat menobatkan Yazid anaknya sebagai putera mahkota untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah. Inilah awal pergeseran paradigma politik Islam, dari jabatan yang berkualitas keilahian-kemanusiaan menjadi jatah yang turun temurun hanya berdasarkan hubungan ke-darahan tanpa memandang kualitas kemanusiaan (monarki).

Hal ini mengindikasikan akan kepiawaian Muawiyah terhadap kondisi sosial dan politik yang sedang berkembang, yang mana demi mempertahankan bergulirnya kekuasaan di tangan keluarganya, maka Muawiyah melakukan pem-baiat-an secara paksa dan lobi-lobi politik yang licik untuk menyematkan jabatan khalifah kepada Yazid.

Yazid yang terkenal keburukan watak dan perilakunya, jelas tidak memiliki kelayakan untuk menduduki jabatan khalifah, dan Muawiyah menyadari hal itu. Ia tahu betul, jika menyerahkan pemilihan khalifah kepada rakyat, jelas Yazid tidak memiliki peluang untuk merebutnya. Sebab itu, Muawiyah melakukan manuver politik dengan mendahului pengangkatan Yazid selagi ia masih berkuasa sehingga dapat menekan siapa pun yang tidak menyetujuinya. Dan hal itu memang terjadi.

Kepemimpinan Yazid mendapat tantangan dari berbagai kalangan, namun berhasil diredam dengan berbagai tekanan, ancaman, penyiksaan, pembunuhan atau bayaran. Sebagai taktik awalnya ia mengangkat dan memerintahkan para gubernurnya untuk meminta bai’at (sumpah setia) di setiap daerah kekuasaannya.  Meminta bai’at kepada para sahabat-sahabat Nabi, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Ibnu Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar dan terutama Husain bin Ali, cucunda Rasulullah saww. Akan tetapi, ia mendapat hambatan dari Husain bin Ali yang tidak mau membai’atnya. Bagi Yazid, bai’at yang diberikan oleh kaum muslimin kepadanya tidaklah berarti tanpa restu cucu Nabi saaw tersebut. Terlebih lagi ada indikasi bahwa Imam Husain akan melakukan propaganda politik dan pemberontakan untuk menumbangkan kekuasaan Yazid.

Menyikapi kondisi ini, Yazid mengambil jalan ekstrim dengan mengutus tentaranya untuk memaksa Imam Husain ber-bai’at dan jika tidak mau juga, agar ia dibunuh. Akhirnya, tragedi yang pernah diramalkan Nabi Muhammad saaw, benar-benar terjadi. Di sebuah padang sahara yang bernama Karbala di Irak, Imam Husain dan keluarganya serta sekelompok kecil sahabatnya (sekitar 72 orang) dalam keadaan lapar dan dahaga diserang dan dipenggal kepalanya untuk dihadiahkan kepada Yazid. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 muharram 61 H (680 M), sehingga disebut dengan yaum al-asyura (hari kesepuluh).

Peristiwa syahidnya Imam Husein ini, sebagaimana diyakini, hingga kini masih tetap diperingati setiap tahun oleh pengikut syiah dan menjadi sebuah peringatan besar di seluruh dunia dengan mengobarkan emosi-emosi keagamaan di kalangan masyarakat syiah. Dengan demikian, peristiwa tragis ini telah diimplementasikan syiah menjadi sebuah dasar ideologis yang disebut dengan syahadah.[14]

Menurut Hamid Enayat, ditinjau dari segi politik, mengenang drama kesyahidan tersebut penting karena dua alasan :

Pertama, Husein adalah satu-satunya imam syiah dua belas Imam (syiah itsna asy’ariah) yang tewas sebagai konsekuensi penggabungan gugatannya atas Kekhalifahan dengan pemberontakan bersenjata. Kesebelas imam lainnya, ada yang memperoleh kedudukan politik melalui prosedur konstitusional yang lazim, ada yang membuat perjanjian perdamaian dengan penguasa zamannya dan ada yang menutup diri dalam kehidupan kesalehan. Sementara imam terakhir (Imam Mahdi), mengalami kegaiban tanpa terlebih dahulu memperlihatkan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang ditempuh oleh para pendahulunya tersebut.

Kedua, unsur kesyahidan dalam drama tersebut jelas memiliki daya tarik yang kuat bagi semua gerakan syiah yang menentang tatanan yang telah mapan. Jadi, Husein adalah satu-satunya imam yang tragedinya bisa menjadi unsur positif dalam mitologi setiap kelompok syiah yang militan dan tertindas dalam mazhab dua belas imam (itsna ‘asyariyah).[15]

Pemikir kontemporer syiah, Sayid Husain Muhammad Jafri, mengemukakan suatu paparan mengesankan, di mana ia memandang penunjukan Abu Bakar pada 632 untuk menduduki tempat Ali sebagai suatu pilihan atas calon yang semata-mata manusia yang lebih disukai dari pada calon yang kepadanya orang dapat menyandarkan dirinya pada ilham Ilahi yang telah diberikan kepada keluarga besar Muhammad saaw. Senada dengan itu, ia melihat kekhalifahan Bani Umayyah, khususnya saat Yazid sebagai khalifah sebagai suatu penegasan kembali konservatisme Arab menentang aksi ‘Islam Muhammad yang progresif’. Tidak masuk akal bagi seorang cucu Nabi untuk mengakui Yazid yang sekuler itu sebagai khalifah. Dalam rangka menjawab reaksi ini terhadap aksi Islam, Husein menyiapkan strateginya. Dalam pandangannya ia memiliki hak, berdasarkan keturunan dan kedudukannya, untuk membimbing masyarakatnya dan membangkitkan kehormatan mereka. Namun jika hak ini ditentang, ia rela dan sadar bahwa kekuatan senjata semata tidak akan menyelamatkan aksi dan kesadaran Islam. Maka, ia memutuskan bahwa hal ini hanya dapat dicapai melalui pengorbanan dan penderitaan. Jadi kematian (syahadah) Husein  merupakan kematian seorang yang rela berkorban demi tujuan yang lebih tinggi, tanpa peduli kepada segala risiko.[16]

Terbukti, pasca syahidnya Imam Husain, terjadi pergolakan besar kaum muslimin, yang ingin meruntuhkan kekhalifahan Yazid, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Gerakan at-Tawwabun (orang-orang yang bertaubat) yang dikomandoi oleh sahabat-sahabat Imam Ali seperti Sulaiman bin Shurad al-Khuzai, al-Musayab bin Najabah al-Fazari, Abdullah bin Sa’ad bin Nufail al-Azdi, Abdullah bin Walin at-Taimi, dan Rifaah bin Syaddad al-Bajali, telah memberikan warna baru bagi gerakan syiah di Kufah dan memberikan inspirasi besar bagi aktivitas politik syiah selanjutnya.[17]

Begitulah, akhirnya dalam sejarahnya, komunitas syiah menjadi komunitas pinggiran yang senantiasa ditindas dalam setiap pergantian rezim kekuasaan. Karenanya, menyikapi perkembangan politik yang tiranis dan tidak menguntungkan ini, umat syiah itsna ‘asyariyah, selain menekankan ideologi syahadah, juga mengembangkan doktrin gaybah (kegaiban)[18] dan secara khusus taqiyah (menyembunyikan kebenaran demi kewaspadaan dan demi mencegah kesia-siaan)[19]. Ketiga prinsip ini terbukti berhasil dimainkan oleh penganut Syi’ah Itsna Asyariyah dalam perjalanannya sebagai salah satu mazhab dalam Islam.

Taqiyah merupakan prinsip pemeliharaan diri dan keimanan dari tindakan kejam para penguasa. Secara teoritis, sebenarnya taqiyah ini diakui keberadaanya oleh kaum sunni,[20] namun dalam bentuk praktisnya lebih banyak dilakukan oleh kaum syiah. Pendirian syiah mengenai perlunya taqi’yyah ini didasarkan pada pertimbangan akal sehat, yakni saran untuk berhati-hati di pihak minoritas yang tertindas.

Dalam sebagian besar sejarahnya kaum syiah merupakan minoritas di tengah-tengah masyarakat Islam dunia, dan hampir selamanya hidup di bawah rezim yang memusuhi mereka, maka satu-satunya jalan bijaksana yang mesti mereka tempuh adalah menghindar dari tindakan-tindakan yang akan menghadapkan diri mereka pada resiko pemusnahan dikarenakan mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka secara terang-terangan, meskipun mereka tidak pernah meninggalkan misi untuk menggenjot kesadaran kaum Muslim dengan jalan memberontak terhadap penguasa-penguasa yang tidak saleh (zalim).

Pengabsahan sikap taqiyah mendapat legitimasi dari al-Quran dan hadits dan sebagian sahabat telah melakukannya di zaman Nabi saw seperti Ammar bin Yasir. Ada tiga ayat al-Quran di bawah ini yang meligitimasi taqiyah :

  1. ”Janganlah hendaknya orang-orang yang beriman mengutamakan orang-orang kafir dari pada orang-orang yang beriman untuk dijadikan teman dan pelindung; barang siapa yang berbuat demikian, mereka tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah, kecuali (jika hal itu dilakukan) untuk melindungi diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Tetapi Allah memperingatkan kamu, karena kepada-Nya-lah kamu akan kembali. (Q.S. Ali Imran: 28).

Ayat ini merupakan peringatan umum kepada kaum beriman untuk tidak mengutamakan orang-orang kafir daripada orang-orang beriman sebagai teman dan pelindung. Namun, jika ada keterpaksaan dan penindasan, kaum muslimin diperkenankan melakukan hal itu sebagai siasat dan pemeliharaan diri.

  1. “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, maka ia akan mendapat murka Tuhan dan azab yang besar, kecuali jika dia dipaksa, sedangkan hatinya tetap beriman dengan mantap” (Q.S. An-Nahl: 106). Ayat ini mengecualikan dari hukuman Tuhan, orang-orang yang menampakkan kekafiran setalah menyatakan beriman, karena ancaman atau paksaan.
  2. “Ketika Fir’aun, Haman dan Qarun memerintahkan untuk membunuh para pengikut Musa, “seorang Mukmin dari kalangan keluarga Fir’aun yang merahasiakan keimanannya” mempertanyakan bijaksananya membunuh seseorang hanya karena keyakinannya” (Q.S.al-Mukmin: 28). Ayat terakhir ini, adalah bagian dari kisah Nabi Musa dengan Fir’aun, yang mana dalam keluarga Fir’aun—yaitu istrinya—ternyata adalah orang yang beriman. Namun istrinya tersebut menyembunyikan keimanannya dari Fir’aun untuk menjaga diri dan keluarganya.

Selain ayat di atas, banyak hadits-hadits atau ucapan para imam, yang menguatkan keharusan ber-taqi’yyah, bahkan sampai-sampai mengidentikkannya dengan esensi agama. Imam Ja’far Shadiq berkata: “Barang siapa yang tidak melakukan taqi’yyah, berarti tidak beragama”. Dan ia juga berkata : “Taqi’yyah adalah ciri agamaku dan agama nenek moyangku”.[21]

Dengan menggunakan sikap taqiyah disamping syahadah dan ghaibah ini, komunitas dapat bertahan dari segala ancaman dan tindak kekerasan dari berbagai pemerintahan tirani yang mewarnai sejarah kekhilafahan Islam. Bahkan dalam beberapa babakan sejarah, komunitas syiah berhasil pula mendirikan kekhalifahan yang besar dan berpengaruh seperti kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, dan Safawi di Persia hingga Republik Islam di Iran sekarang ini yang secara formal berhasil menjadikan syiah dan wilayah al-faqih sebagai dasar negaranya.

Menariknya, dengan, ragam suka dukanya, maju mundurnya, maka perkembangan syiah lebih mengarah pada aktivitas intelektual sehingga dapat mengurangi tekanan politis dari para penguasa. Ini terlihat melalui peranan Imam kelima syiah, Muhammad al-Baqir dan Imam keenam, Ja’far Shadiq, yang secara peluang memiliki kesempatan besar mengukuhkan dasar-dasar syiah, sehingga sampai saat ini selain dengan sebutan mazhab syiah, komunitas pengikut ahlul bait ini dikenal juga sebagai Mazhab Ja’fari. Sederetan intelektual Islam dunia, sepanjang sejarahnya, didominasi oleh non-Arab dan sebahagian besarnya juga bermazhab syiah. Pengakuan akan karya besar kaum syiah terhadap dimensi intelektual ini disepakati oleh para peneliti dengan menyatakan secara tegas bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi kevakuman tradisi keilmuan, jika di wilayah sunni pernah ada masa suram intelektualisme maka hal itu tidak terjadi di wilayah syiah.

SEKTE-SEKTE TERBESAR DALAM SYIAH

Dalam sejarah teologi Islam (ilmu kalam), dikenal banyak mazhab kalam diantaranya Qadariyah, Jabariyah, Muktazilah, Khawarij, Murjiah, Maturudiyah, Asy’ariyah, ahl al-sunnah, dan syiah. Namun, pada saat ini, semuanya nyaris hilang kecuali ahl al-sunnah dan syiah, sehingga disebutkan, jika pada saat ini, jika seseorang bukan kelompok syiah maka ia adalah kelompok ahl al-sunnah.

Meskipun begitu, bukan berarti legitimasi ini menunjukkan persoalan sekte dalam Islam telah selesai. Jika kita telusuri, jejak-jejak peninggal kekayaan khazanah Islam yang terpolarisasi dalam beragam mazhab masih meninggalkan bekas dalam kehidupan kaum muslimin saat ini, baik disadari maupun tidak. Ahl al-sunnah misalnya, menurut sejarahnya merupakan jejak baru dari sekte asy’ariyah dan maturudiyah.

Syiah, sebagai salah satu sekte dalam Islam, juga tidak lepas dari hukum ini. Dalam perjalanan karirnya ia terbag-bagi menjadi beragam sub mazhab. Dalam hal ini, para ahli sejarah tidak sependapat dalam menghitung jumlahnya. Tetapi, pada umumnya, syi’ah dapat dibagi atas beberapa golongan besar, yaitu Ismailiyah, Zaidiyyah, dan Imamiyah (Itsna ‘Asyariyah). [22]

Syiah Ismailiyah

Syi’ah Ismailiyah, merupakan komunitas yang memisahkan diri dari mayoritas Syi’ah karena perbedaan di sekitar identitas imam ketujuh. Sebahagian kaum Syi’ah mempercayai bahwa imam keenam, Ja`far al-Shadiq, telah memilih puteranya, Ismail berdasarkan ilham dari Tuhan menjadi Imam ketujuh. Akan tetapi, Ismail meninggal ketika bapaknya masih hidup. Berikutnya, Imam Musa al-Kazim dipilih sebagai Imam ketujuh, tetapi sejumlah orang di dalam masyarakat Syi’ah menolak untuk menerima penganugerahan itu dan tetap berpandangan bahwa Ismail adalah Imam ketujuh bagi mereka sehingga mereka dinamakan kelompok Ismailiyah.

Selama beberapa waktu, Imam-Imam mereka tidak muncul secara terbuka sampai tiba-tiba pada abad ke-10, penganut Ismailiyah muncul di Tunisia dan menyatakan diri mereka sebagai penguasa dan mereka terus memperluas kekuasaannya sampai ke Mesir dan hampir ke seluruh Negara Afrika Utara lainnya, bahkan sampai ke Suriah. Mereka bahkan mampu mendirikan Kekhalifahan Fathimiyyah yang menyaingi dan menentang Kekhalifahan Sunni, Abbasiyyah, yang beribukota di Baghdad. Kekhalifahan Fathimiyyah menjadikan Kairo sebagai ibu kota dan membangun kota itu sehingga menjadi pusat ilmu dan seni. Universitas Al-Azhar, yang telah berumur ratusan tahun dan sekarang menjadi institusi pendidikan paling penting bagi kaum Sunni di seluruh dunia, didirikan oleh Kekhalifahan Fathimiyah yang pemimpinnya merupakan para Imam kaum Syi’ah Ismailiyah.[23]

Ismailiyah Fathimiyah menggambarkan bentuk paling moderat dari kaum Ismailiyah, tetapi setelah itu muncul gerakan-gerakan Ismailiyah yang lebih radikal. Pada awalnya, khalifah Fathimiyah, Mustanshir Billah, memindahkan mahkota Imamah dari puteranya yang lebih tua, Nizar, kepada puteranya yang lebih muda, Musta`li. Sesaat setelah kematiannya pada 1094 M, sebagian kaum Ismailiyah mengikuti Nizar dan sebagian yang lain mengikuti Musta`li. Pengikut Musta`li atau Musta`liyah, melanjutkan ajaran moderat Imam Fathimiyah sebelumnya, sedangkan pengikut Nizar menjadi kelompok radikal.

Di Iran, kaum Nizariyah membangun berbagai kota pertahanan atau benteng di atas gunung-gunung dan yang paling terkenal di antaranya adalah Alamut. Seorang Ismailiyah Persia, Hasan Shabbah, memegang peranan penting dalam pembangunan benteng-benteng itu dan dalam penyebaran tujuan-tujuan kaum Nizariyah. Pada 1164 M, Imam Ismailiyah saat itu, Hasan, memproklamasikan suatu “kebangkitan besar” dan menegaskan bahwa mulai saat itu kaum Ismailiyah hanya mementingkan aspek spiritual dan esoteris dari Islam dan mengesampingkan masalah-masalah yang bersifat legal-formal. Golongan Ismailiyah Nizariyah kemudian menjadi suatu kekuatan radikal dan revolusioner sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh tentara Mongol.

Diberitakan bahwa penganut Ismailiyah, yang bertekad mengorbankan hidup mereka sebagai syahid atau dikenal dengan fada`iyan, selalu membunuh kaum Sunni penentang mereka yang melakukan penekanan terhadap mereka. Kata-kata bahasa Inggris assassin ternyata kemungkinan besar berasal dari Hasan, tetapi sebagian sarjana Barat berpendapat berasal dari hasyis, sesuatu yang diperintahkan oleh musuh harus dilakukan calon korban sebelum musuh tersebut melakukan aksi pembunuhan.[24]

Karakter revolusioner Ismailiyah padam setelah invasi Mongol abad ke-13 M, dan di Persia sendiri, kebanyakan kaum Ismailiyah melakukan gerakan bawah tanah. Dalam pada itu, kaum Musta’aliyah berkembang di Yaman. Selain kedua golongan tersebut, terdapat golongan ketiga Ismailiyah, yang telah bermukim di Sindh dan Gujarat, India, sejak awal sejarah Islam dan telah banyak memasukkan penganut Hindu ke dalam Ismailiyah. Kelompok tersebut belakangan terpecah dan kelompok mayoritasnya kemudian dinamakan dengan Sat Panth atau jalan yang benar. Cabang Ismailiyah ini terlihat sangat eklektif dalam mempraktikkan ajarannya dan memasukkan banyak ajaran-ajaran Hindu. Syair keagamaan mereka, disebut Ginan, memiliki bait-bait yang di dalamnya figur-figur utama dalam Islam, seperti Ali, dibandingkan dan bahkan digelari dengan berbagai nama para dewa Hindu.

Mulai abad ke-19 M, cabang Ismailiyah Persia dan Yaman atau di sebut Tayyibiyah juga berkembang di India, terutama disebabkan oleh migrasi yang dilakukan Aga Khan terbagi dua, Aga Khaniyyah dan Bohras, di mana pengikut dari kedua cabang tersebut terpusat di India dan sebagian kecil lainnya di Pakistan. Masyarakat Isma’iliyah juga dapat ditemukan di Asia Tengah, Persia, Suriah, Sudan, Afrika Timur, dan di Kanada, di mana  mereka merupakan pindahan dari Afrika Timur setelah terjadinya tragedi politik pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an.[25]

Seyyed Hossein Nasr berpendapat bahwa tidak ada orang luar Ismailiyah yang mengetahui persis jumlah kaum Syi’ah Ismailiyah, walaupun, disebabkan Imam mereka tidak gaib dan berfungsi sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat, mereka terorganisasi dengan baik dan memiliki jaringan global yang kuat yang merangkul seluruh anggotanya. Walaupun jumlah mereka jelas lebih kecil dibanding pengikut Syi’ah Itsna ‘Asyariyah, Syi’ah Ismailiyah telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam keseluruhan sejarah Islam secara intelektual, seni, dan politik dan terlepas dari jumlah mereka yang kecil, mereka telah mengambil tempat yang sangat penting dalam spektrum Islam.[26]

Syiah Zaidiyah

Syi’ah Zaidiyah adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husein bin Ali. Menurut kelompok ini, yang berhak menjadi khalifah sesudah Ali Zainal Abidin al-Sajjad (imam keempat) ialah puteranya yang bernama Zaid, yang kemudian menjadi imam kelima.

Zaid bin Ali berencana ingin melakukan penyerangan dan pemberontakan pada dinasti Umayyah. Imam Muhammad al-Baqir (imam kelima mazhab syiah itsna asyariyah) yang juga anak dari Imam Ali Zanal Abidin tidak menyetujui pergerakan Zaid, karena hanya akan mendatangkan celaka dan kerugian, serta mengorbankan masyarakat dengan sia-sia.

Namun, tanpa menghiraukan nasehat Imam Muhamad al-Baqir, pada tahun 121 H, Zaid melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Bani Umaiyah, Hisyam bin Abdul Malik. Ketika terjadi peperangan di Kufah, pasukannya mengalami kekalahan dan ia sendiri syahid di dalam peperangan tersebut. Kemudian anaknya yang bernama Yahya menggantikan keududukannya, dan melakukan pemberontakan juga terhadap Walid bin Yazid. Selanjutnya kepemimpinan syiah zaidiyah terus berlanjut di bawah kepemimpinan Muhammad bin Abdullah dan Ibrahim bin Abdullah.

Setelah mereka terbunuh, Zaidiyah menjalani masa-masa kritis yang hampir menyebabkan kelompok ini punah. Pada tahun 250-320 H., Nashir Uthrush, salah seorang anak cucu saudara Zaid bin Ali, mengadakan pemberontakan terhadap penguasa Khurasan. Karena dikejar-kejar oleh pihak penguasa yang berusaha untuk membunuhnya, ia melarikan diri ke Mazandaran yang hingga saat itu penduduknya belum memeluk agama Islam. Setelah 13 tahun bertabligh, ia akhirnya dapat mengislamkan mayoritas penduduk Mazandaran dan menjadikan mereka penganut mazhab Syi’ah Zaidiyah. Dengan bantuan mereka, ia dapat menaklukkan Thabaristan dan daerah itu menjadi pusat bagi kegiatan Syi’ah Zaidiyah.

Kelompok ini menghadirkan bentuk moderat Syi’ah dan berbeda dengan Ismailiyah. Mereka tidak semata-mata mementingkan dimensi esoteris agama dan meninggalkan aspek eksoterisnya. Pada abad ke-10 M, kelompok Zaidiyah memiliki banyak pengikut di Persia dan Arab bagian timur, tetapi berangsur-angsur mereka pindah ke Yaman, yang akhirnya mereka mengisi setengah dari jumlah penduduk negara tersebut dan menjadi penguasa selama ribuan tahun sampai pada 1962 menyusul penyerangan Mesir ke Yaman. Kaum Zaidiyah memiliki mazhab fiqih dan teologi sendiri, begitu juga teori politik, yang menyebutkan bahwa siapa saja yang taat beragama, berilmu pengetahuan, dapat mempertahankan negara dan memelihara perdamaian dan keagamaan, dapat diangkat menjadi Imam dan pemimpin.[27] Syi’ah Zaidiyah menggabungkan dua ajaran dalam mazhabnya. Dalam bidang ushuluddin ia menganut paham Mu’tazilah dan dalam bidang furu’uddin ia menganut paham Hanafiah.

Syiah Itsna Asyariyah (Syiah Dua Belas Imam)

Adapun Syi’ah Isna ‘Asyariyah atau Imamiyah meyakini bahwa imam ada dua belas orang dan silsilah Imam tersebut berlanjut dari keturunan Imam Husain. Secara berurutan, ImamImam Syiah yang dua belas orang adalah, Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H/579-661 M), Hasan bin Ali (3-50 H/624-670 M), Husein bin Ali (4-61 H/625-680 M), Ali Zain al-Abidin bin Husein (38-95 H/658-713 M), Muhammad al-Baqir (57-114 H/676-732 M), Ja‘far as-Sadiq (83-148 H/702-765 M), Musa al-Kazim (128-183 H/745-799 M), Ali al-Rida (148-203 H/765-818 M), Muhammad al-Jawwad (195-220 H/811-835 M), Ali al-Hadi (212-254 H/828-868 M), Hasan al-Askari (232-260 H/846-873 M), dan Muhammad al-Mahdi al-Muntazar (lahir 255 H/869 M).[28]

Imam kedua belas, Muhammad al-Mahdi, dipercaya oleh kalangan syiah diberikan Tuhan kehidupan panjang sampai akhir dunia, tapi mengalami kegaiban. Akan tetapi, ia tetap menjadi pemimpin dan dapat muncul atau memperlihatkan diri kepada orang-orang yang memiliki kondisi spiritual tertentu. Imam Mahdi akan muncul secara terbuka sebelum akhir dunia (kiamat), yaitu ketika dunia dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan, sehingga kemunculannya untuk membangun kembali keadilan dan perdamaian di muka bumi serta menegakkan janji-janji ilahi.

Persoalan kemunculan Imam Mahdi ini, sebenarnya bukanlah khas dan milik syiah saja. Golongan Sunni juga memiliki ajaran tersebut. Bedanya, kaum syiah mengklaim telah mengetahui siapa Imam Mahdi itu, yakni keturunan dari Imam Hasan al-Askari, yang telah dilahirkan ke dunia, hanya saja mengalami kegaiban dalam waktu yang tidak diketahui.  Sedangkan kaum Sunni hanya membayangkan suatu figur dengan nama Mahdi akan muncul pada masa yang mereka tidak tahu kapan terjadi, dan keturunan siapa?

Karena merupakan sekte terbesar dan sekaligus yang memiliki kesistematisan sebuah mazhab, maka uraian tentang syiah di dalam duku ini semua merujuk pada syiah itsna asyariah (syiah dua belas imam).

PRINSIP-PRINSIP AJARAN SYIAH

Pokok-pokok ajaran Syi’ah disamping berbeda dengan sunni, juga banyak memiliki kesamaan. Dalam akidah misalnya, syiah meyakini keesaan Tuhan, kenabian, dan hari akhir. Sebahagian peneliti memandang bahwa dalam bidang teologi kaum Syi’ah banyak sepaham bahkan meniru Mu’tazilah.[29] Namun, ini adalah kesimpulan yang tergesa-gesa dan tidak akurat, karena bagaimanapun, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa syiah merupakan mazhab yang tertua dan lahir sebelum muktazilah.

Seperti mazhab lainnya, Syiah meyakini prinsip-prinsip dasar (ushuluddin) dalam Islam yakni ketuhanan (Tauhid), kenabian (al-Nubuwah), dan hari akhir (al-Maad). Sebagai tambahannya yang khas syiah memasukkan keadilan (al-Adl) dan kapemimpinan (al-imamah) sebagai bagian dari prinsip-prinsip ajarannya.

Dalam tauhid syiah meyakini bahwa Allah tidak merupakan jism, substansi, atau tubuh, tidak berbentuk, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dia adalah esa dari segala sisinya baik dari sisi zat, sifat maupun perbuatannya (tauhid zat, tauhid sifat, dan af’al) serta tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, seperti Qudrah (Maha Kuasa), Iradah (Maha Berkehendak), Hayat (Maha Hidup), Alim (Maha Berilmu), Sami’ (Maha Mendengar), Bashir (Maha Melihat), serta sifat-sifat sempurna lainnya. Dan terhadap semua sifat-sifat tersebut diyakini oleh syiah bukanlah sesuatu yang lain yang ditambahkan kepada zat-Nya, melainkan identik dengan zat-Nya itu sendiri.

Syiah juga meyakini bahwa Allah Maha Adil, karenanya, Dia akan menghukum siapa yang berdosa dan mengganjar siapa yang berpahala. Dengan prinsip keadilan ini, syiah meyakini bahwa Allah tidak akan menzalimi makhluk-Nya, merampas hak seseorang, bahkan Allah senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada setiap makhluk sesuai dengan ketentuan alam yang berpijak di atas kebijaksanaan-Nya. Keadilan juga menjadi prinsip kebertanggungjawaban manusia di hadapan Allah swt. Artinya, melalui takdir Allah, manusia diberikan kebebasan oleh Allah, sehingga harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, dan akan mendapatkan pahala atau dosa atas tindakannya tersebut.

Dalam hal kenabian syiah memegang teguh keyakinan bahwa Allah swt telah mengirim utusan-Nya sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan dan menjelaskan syariat Allah swt. Para Nabi itu seluruhnya bersifat maksum (terpelihara dari dosa) dan memiliki berbagai mukjizat. Nabi pertama yang di utus oleh Allah swt. adalah Nabi Adam as. dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad saaw. Syiah meyakini secara bulat, bahwa pintu kenabian telah tetutup setelah Nabi Muhammad saaw, karenanya beliau disebut dengan khatam al-nabiyin (penutup para nabi) dan membawa agama Islam yang sempurna. Pengakuan kenabian dalam syiah juga memberikan konsekuensi bahwa Nabi telah menerima berbagai wahyu dari Allah swt. melalui malaikat-Nya, dan wahyu-wahyu tersebut dihimpun dalam sebuah kitab yang bernama al-Quran. Kitab al-Quran merupakan kitab paling sempurna yang diturunkan Allah serta Allah akan menjaganya dari segala jenis perubahan. Ini berarti syiah meyakini bahwa al-Quran yang ada di hadapan kita, sama persis dengan yang ada di hadapan Rasulullah saaw, tanpa ada pengurangan ataupun penambahan di dalamnya.

Hanya saja syiah meyakini bahwa pasca wafatnya Nabi Muhammad saaw. kepemimpinan berlanjut dengan diangkatnya Imam Ali bin Abi Thalib as. oleh nabi sebagai penggantinya. Bukan hanya Imam Ali bin Abi Thalib, syiah juga meyakini sebelas Imam keturunan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin atau imam yang telah digariskan Allah melalui rasul-Nya. Inilah yang disebut dengan prinsip imamah. Para imam tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah dan merupakan manusia-manusia terbaik sepanjang zaman yang harus ditaati sebagaimana kaum muslimin menaati Nabi Muhammad saaw.

Terakhir, syiah meyakini bahwa setelah akhir dunia (kiamat), manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat untuk bertanggungjawab atas segala tindakannya di dunia semasa hidupnya. Jika manusia memiliki amal ibadah yang baik maka Allah akan mengganjarnya dengan surga, dan sebaliknya, jika amalnya buruk, maka Allah akan menghukumnya dengan neraka. Syiah mengakui segala prosesi ke alam akhirat seperti kematian, alam kubur atau alam barzakh, shirat, mizan, penerimaan buku catatan,  dan prosesi lainnya, yang semuanya di bawah kekuasaan Allah.

Dalam ibadah, syiah meyakini kewajiban salat lima waktu, zakat, puasa ramadhan, dan naik haji ke Baitullah di Mekah. Hanya saja ada kewajiban mengeluarkan khumus (seperlima bagian) bagi kelebihan harta kekayaan yang dimiliki oleh penganut syiah. Jika terjadi perbedaan dalam cabang-cabangnya (furuiyyah), hal itu adalah keniscayaan yang berlaku dalam tradisi Islam itu sendiri. Dalam bidang hadis, pada dasarnya pandangan syiah sama dengan sunni, yaitu diambil dari kata-kata Rasulullah yang diucapkan untuk pengembangan dan penjelas dalam masalah agama dalam Islam, bedanya, syiah menganggap bahwa ajaran yang diterima dari Imam maksum juga dianggap sunnah.[30] Dalam bidang fiqh merujuk pada Mazhab Ja’fari yang dibangsakan kepada Imam Ja’far al-Shadiq, Imam keenam Syiah.[31]


[1] Seyyed Hossein Nasr. et. al. Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam. (Bandung: Mizan, 2003), h. 146 .

[2] Sayyid Muhammad al-Musawi. Mazhab Syi’ah. (Bandung: Muthahari Press, 2005), h. 53.

[3] Khalid Ibrahim Jindan. Teori-Teori Politik Islam. (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), h. 8.

[4] Lihat Zakariya Barakat Darwisy. Syiah Ali bin Abi Thalib fi Ahadits Ahl al-Sunnah (Kul al-Huquq Mahfuzhah, 2006), h.9-39.

[5] Zakaria Barakat Darwisy. Syiah, h. 10.

[6] Sayid Muhammad al-Musawi. Mazhab, h. 56-57.

[7] Sayid Muhammad al-Musawi. Mazhab, h. 57.

[8] Taufik Abdullah. et. al. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 344 dan lihat Muhammad Abu Zahrah. Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah. (Kairo; Ma’had al-Dirasah al-Islamiyah, tt), h. 53.

[9] Lihat Philip K. Hitti. History of the Arabs (Jakarta: Serambi, 2003), h. 237.

[10] Muhammad Baqir as-Sadr. Kemelut Kepemimpinan Setelah Rasul. (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1990), h. 62.

[11] Muhammad Baqir as-Sadr. Kemelut, h. 62.

[12] Murad W. Hofmann. Menengok Kembali Islam Kita.(Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 136.

[13] Kata khalifah, yang bentuk pluralnya khulafa` dan khala`if, yang berasal dari kata khalafa berarti pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Belakangan dimaknai sebagai kepala negara atau pemimpin tertinggi umat Islam sebagai pengganti Rasulullah Saw. Lihat Taufik Abdullah. et. al. Ensiklopedi, h. 204-206.

[14] Syahadah diilhami oleh perjuangan Imam Husain di Karbala yang memperjuangkan keadilan dan tegaknya aturan agama. Dalam perspektif syiah, peristiwa syahidnya Imam Husein di Karbala pada 10 Muharram 61 H/680 M, menempati posisi historis yang sangat penting seperti halnya pelantikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerus kepemimpinan Nabi di Ghadir Khum. Bahkan, kebangkitan Imam Husain melawan tirani ini menjadi basis ideologi syiah lainnya yaitu amar ma’ruf nahi munkar dan jihad fi sabilillah.

[15] Hamid Enayat. Reaksi Politik Sunni-Syi’ah.(Bandung: Pustaka, 1988), h. 280-281.

[16] William Montgomery Watt. Fundamentalisme Islam dan Modernitas. Terj. Taufiq Adnan Amal. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 260-261.

[17] Lihat Sayid Husain Muhammad  Jafri. Dari Saqifah Sampai Imamah. (Bandung: Mizan, 1995), h. 301-316.

[18] Gaibah maksudnya adalah keyakinan tentang gaibnya Imam ke-12 (Imam Muhammad al-Mahdi afs.) dan akan muncul kembali ke dunia untuk menegakkan kepemimpinan yang adil. Inspirasi konsep ini mengukuhkan semangat umat syiah untuk senantiasa dinamis dan progressif dalam perjuangan meniti kehidupan dan membentuk peradaban Islam sembari menunggu kemunculan Imam Mahdi.

[19] Secara etimologi, taqiyah berasal dari akar kata waqa, yaqi dalam bahasa Arab, yang berarti melindungi atau menjaga diri. Dari akar kata yang sama ini juga berasal kata taqwa (kesalehan atau takut kepada Allah). Dari sini maka taqiyah yang dianut syiah adalah  menyembunyikan atau menutupi keimanan, keyakinan, pemikiran, perasaan, pendapat, dan strategi, ketika terancam bahaya demi menyelamatkan diri dari penganiayaan. Keyakinan taqi’yyah ini didasarkan dalil aqli dan naqli. Akal sehat menyarankan untuk berhati-hati jika terjadi bahaya dan penindasan. Secara naqliyah ayat Alquran telah menyetujui prinsip taqiyah seperti Q.S. Ali Imran: 28; An-Nahl: 106; al-Mukmin: 28. Lihat Hamid Enayat. Reaksi, h. 271-272. Ja’far Subhani. Ma’a al-Syi’ah al-Imamiyah fi ‘Aqa’idihim. (Mu’awiniyatu Syu’uni al-Ta’lim wa al-Buhuts al-Islamiyah, 1413 H),, h. 76-96 .

[20] Misalnya, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab tafsirnya al-Dur al-Mantsur meriwayatkan pendapat Ibnu Abbas tentang Q.S. Ali Imran: 28 sebagai berikut : “Taqiyah hanya diucapkan dengan lidah saja: orang yang telah dipaksa menyatakan sesuatu yang membuat murka Allah swt, tetapi hatinya tetap beriman, maka (ucapannya itu) tidak akan merugikannya; karena taqiyah hanya diucapkan dengan lidah saja.” Begitu juga Abu Bakar al-Razi dalam Ahkam al-Quran membenarkan tindakan taqiyah apabila seseorang takut jika hidup atau anggota tubuhnya terancam bahaya. Qatadah juga mengatakan seseorang boleh mengucapkan kata-kata ketidakberiman saat taqiyah wajib dilakukan. Banyak lagi pendapat-pendapat lain yang senada dan menyatakan taqiyah sebagai bagian dari ajaran Islam yang penting. Lihat Tim Penerbit al-Huda. Peny. Antologi Islam. (Jakarta: al-Huda, 2005), h.758-764.

[21] Hamid Enayat. Reaksi, h. 271-272, dan lihat; Ja’far Syubhani. Ma’a al-Syi’ah, h. 76-96; Tim al-Huda. Antologi, h. 774.

[22] Taufik Abdullah. et. al. Ensiklopedi, h. 345-346. Informasi lebih lengkap tentang sekte-sekte dalam Syi’ah baca; Abu Hasan Isma’il al-Asy’ari, Prinsip-prinsip Dasar Aliran Teologi Islam. (Bandung: Pustaka Setia, 1998); al-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal (Kairo, 1961); Syeikh Ja’far Subhani, Buhuts fi al-Milal wa an-Nihal (Beirut: Dar al-Islamiyah, 1991).

[23] Seyyed Hossein Nasr. The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan. (Bandung; Mizan, 2003), h. 88-89.

[24] Seyyed Hossein Nasr. The Heart, h. 89-90.

[25] Seyyed Hossein Nasr. The Heart, h. 90-91.

[26] Seyyed Hossein Nasr. The Heart, h. 90-91.

[27] Seyyed Hossein Nasr. The Heart, h. 91.

[28] Lihat riwayat hidup mereka masing-masing dalam Syaikh al-Mufid. Sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan Para Imam Ahlul Bait Nabi Saw. (Jakarta: Lentera, 2007)

[29] Misalnya, menurut Harun Nasution, ada tiga hal yang melatarbelakangi adanya persamaan itu. Pertama, muktazilah dan syi’ah pernah bekerja sama melawan Ahl al-Sunnah. Kedua, aliran syiah yang lebih bersifat gerakan politik pada waktu itu belum memiliki paham teologi yang mandiri. Ketiga, pemikiran kaum syi’ah berhubungan erat dengan pemikiran filsafat yang melatih berpikir rasional; demikian pula halnya dengan kalam Muktazilah. Taufik Abdullah, et. al, Ensiklopedi, jilid III, h. 344-345. Pandangan ini kurang tepat seperti dijelaskan di atas.

[30] Ali Miskini. Sunnah Dalam Pandangan Syi’ah dan Sunni. dalam Jurnal Studi-Studi Islam Al-‘Ibrah, Vol. 1 No. 2, h. 81.

[31] Mazhab di sini tidak sama dengan pemakaian istilah mazhab dalam fiqih Sunni. Mazhab dalam pandangan Sunni menunjuk pada kumpulan ijtihad imam-imam mazhab. Namun, istilah mazhab Ja’fari bukanlah mencerminkan kumpulan pendapat atau hasil ijtihad Imam Ja’far al-Shadiq. Sebab dalam pandangan syiah, Imam Ja’far al-Shadiq, dan kesebelas Imam lainnya, bukan seorang mujtahid, tapi imam maksum yang memiliki otoritas penetapan atau pembuatan hukum. Lihat Umar Shahab. Sebuah Pengantar. dalam Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Ja’fari. (Jakarta: Lentera, 1995), h. vii.

WILAYAH AL-FAQIH

WILAYAH AL-FAQIH

oleh: Candiki Repantu

MAKNA WILAYAH Al-FAQIH[1]

Wilayah dalam bahasa Arab berarti kedaulatan, kekuasaan, perwalian dan pengawasan.[2] Dalam terminologi syiah, kata ini menjadi istilah kunci perumusan politik Islam, yang mengindikasikan kepemimpinan universal. Adapun faqih, secara etimologis, dari bahasa Arab yang bermakna “seseorang yang baik pemahamannya”. Berbeda dengan fahim, arif, atau alim dan kata serupa lainnya, —yang sifat katanya, cenderung menyatakan pengalaman, ciri khas, dan selamanya tidak lepas dari sebuah kualitas—maka faqih telah menjadi term khusus yang berkaitan dengan ilmu yurisprudensi Islam (fikih), artinya, seorang faqih adalah seorang yang ahli dalam ilmu fikih, mirip dengan hakim yang berarti seorang yang ahli hukum dan tabib yang berarti ahli dalam pengobatan.

Oleh karena itu pada kajian ini, kata faqih tidaklah sembarang pengetahuan yang diperoleh seseorang atau ahli pada umumnya, tetapi tertuju pada kelompok ahli yang khusus, yang mengambil spesialisasi dalam ilmu fikih. Jadi faqih adalah seorang mujtahid yang berhak mengeluarkan hukum Islam dan mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Islam yang sah dari sumber-sumber yang asli.[3]

Dengan demikian wilayatul faqih secara sederhana berarti sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinannya di bawah kekuasaan seorang faqih yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan dunia atas seluruh kaum muslimin di ‘Negeri Islam’ yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan alam semesta. Dalam bentuk aplikatifnya di Iran pemimpin tertinggi wilayatul faqih ini disebut juga dengan rahbar dan wali al-amr.

Konsepsi wilayah faqih ini, seperti dijelaskan sebelumnya, merupakan kelanjutan dari doktrin kenabian dan imamah, yang mana secara periodik dalam sejarah syiah, kepemimpinan universal berdasarkan mandat ilahi terbagi pada empat periode, yaitu periode nabi, periode imam, periode kegaiban sughro (gaib kecil), dan periode kegaiban kubro (gaib besar/sempurna).

Selama imam ke-12 mengalami gaib kubra (kegaiban panjang), hingga ia muncul (zuhur) kembali pada akhir zaman, maka para ulama (faqih) dinobatkan menjadi penerus rangkaian kepemimpinan umat ini sebagai wakil imam (naib al-imam). Meskipun begitu, sebagaimana para imam mengambil alih seluruh peran kepemimpinan umat dari Nabi Saw, maka para faqih juga memiliki hak dan peran yang sama dalam hal ini. Tepatnya, mereka mewakili pelaksanaan peran ini dari imam, yakni imam terakhir (Muhammad al-Mahdi) yang sedang gaib. Bahkan dipercayai bahwa para ulama seperti ini mendapatkan bimbingan imam yang sedang gaib tersebut. Hanya bedanya, jika para imam mendapatkan kedudukannya dari Allah, sehingga dengan demikian maksum (terpelihara dari kesalahan), para ulama (faqih) ini memperoleh kedudukannya berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya. Dan, tidak seperti Nabi dan imam, mereka tidaklah maksum. Dalam bentuk formalnya, di Republik Islam Iran, faqih yang berkedudukan sebagai Wali Faqih dipilih oleh suatu Dewan Ahli yang beranggotakan para ulama terkemuka, yang memperoleh jabatannya itu lewat pemilu demokratis seperti akan diuraikan berikutnya.

SEJARAH GAGASAN WILAYAH ALFAQIH

Meskipun dipopulerkan bahkan secara praktis baru berhasil dilaksanakan oleh Imam Khumaini, tetapi pemikiran mengenai konsepsi wilayah al-faqih bukanlah hal baru dalam tata politik syiah. Setidaknya ia telah menjadi kajian oleh tokoh-tokoh syiah klasik seperti Syeikh Thusi, Sayid Murtadha, Bahrul ulum, Syeikh Mufid, Muhaqqiq al-Hilli, Muhaqqiq Karaki, dan lain-lainnya.

Syeikh Mufid (w 1022 M) yang merupakan salah seorang ulama besar syiah telah mengajukan gagasan bahwa pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan merupakan sosok yang diakui sebagai pemegang otoritas untuk menyuruh atau melarang melukai dan membunuh dalam konteks amar ma’ruf nahi munkar. Pelaksanaan perintah itu dilakukan oleh para Imam-imam maksum yang terpilih, atau oleh para penguasa yang ditunjuk oleh imam maksum, atau oleh para fuqaha syiah yang telah ditunjuk oleh imam-imam maksum sebagai para pemimpin masyarakat Islam sekaligus pelaksana syariat Islam.[4]

Penjelasan Syeikh Mufid bahwa para imam maksum telah memberi kepercayaan pembuatan keputusan tentang pelaksanaan hukum-hukum Islam kepada para fakih syiah mereka,[5] telah menegaskan tentang posisi fakih yang menggantikan posisi imam untuk mengimplementasikan hukum-hukum ilahi menjadi petunjuk jelas akan konsepsi wilayah al-faqih. Lebih jauh ia mengungkapkan,´

”(Penerapan hukum-hukum Islam) secara nyata mendukung seseorang (fakih) yag telah ditunjuk pemegang kekuasaan atas tugas tersebut, atau telah ditunjuk olehnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas sejumlah utusan pokoh yang dimilikinya. Maka, ia harus melaksanakan keputusan hukum Islam, menerapkan perintah-perintah hukum agama, ber-amar ma’ruf nahi munkar, serta berjihad melawan kaum kafir.[6]

Di bawah ini akan dikutip beberapa penegasan ulama-ulama syiah dari yang klasik hingga sekarang untuk mengetahui kontinuitas historis konsepsi wilayah al-faqih:[7]

  1. Muhaqqia al-Hilli (w.1277) menyebutkan, “Merupakan sebuah perintah bahwa ‘bagian imam’ (hissat al-imam) dibagikan secara adil kepada mereka yang layak menerimanya oleh orang yang mempunyai otoritas disebabkan kedudukannya sebagai wakil imam (niyabah); sebagaimana dirinya juga bertanggung jawab untuk menunaikan berbagai kewajiban (agama) semasa kegaiban imam maksum.”
  2. Zainuddin bin Ali Amili alias Syahid Tsani (w. 1559 M) menerangkan, “Orang yang memiliki otoritas karena pendelegasian dari imam adalah fakih adil syiah yang memenuhi seluruh persyaratan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Sebab, orang seperti ini adalah wakil dan yang ditunjuk Imam Zaman.”
  3. Muhaqqiq Karaki (w. 1561) mengungkapkan, “…Fakih yang memenuhi syarat penuh (faqih jami’ al-syarait), yang disebut mujtahid, adalah wakil atau deputi (naib) imam-imam maksum as dalam semua urusan berdasarkan konsep perwakilan (niyabah).
  4. Jawad bin Muhammad Husaini Amili (w. 1811) menegaskan, “Fakih ditunjuk Imam Zaman dan ini didukung argument (akal), ijma’, riwayat-riwayat, dan hadits-hadits.”
  5. Mulla Ahmad Naraqi (w.1829) lebih tegas lagi menyatakan bahwa fakih mempunyai wilayah (otoritas) atas dua permasalahan. Pertama, fakih mempunyai wilayah seperti dimiliki nabi dan para imam maksum sebagai pemimpin atas masyarakat dan benteng pertahanan Islam. Kedua, fakih mempunyai wilayah atas apa pun yang berhubungan dengan masalah spiritual dan keduniawian masyarakat yang perlu diselesaikan.
  6. Syeikh Muhammad Hasan Najafi (w. 1849) menulis, “Saya percaya bahwa Allah telah menjadikan kepatuhan dan kesetiaan pada para fukaha ‘pemegang otoritas’ (ulil amri) sebagai kewajiban kita; bukti-bukti mengenai pemerintahan fakih, khususnya hadis dari imam Mahdi membenarkan hal ini.”
  7. Bahrul Ulum (w. 1908) membicarakan masalah wilayah al-faqih dengan mengajukan beragam dalil, diantaranya ia berkata , “..untuk memelihara masyarakat Islam, Imam harus mengangkat seorang pengganti atau wakil yang tak lain kecuali seorang fakih yang memenuhi persyaratan lengkap.”
  8. Ayatullah Burujerdi (w. 1962) mengungkapkan bahwa pemerintahan fakih dalam segala urusan merupakan aksioma. Ia menulis, “…untuk menyimpulkan, berkenaan dengan apa yang dimengerti, tidak ada keberatan yang dapat dimunculkan untuk menolak kenyataan bahwa fakih adil diangkat untuk melihat masalah-masalah penting yang mempengaruhi masyarakat.”
  9. Ayatullah Syeikh Murtadha Ha’iri menganggap bahwa perintah suci dari Imam Gaib sebagai salah satu bukti tentang wilayah al-faqih, “Fakih adalah pemilik kewenangan yang ditunjuk—hujjah—imam. Menjadi hujjah yang diangkat imam, secara umum, berarti bahwa fakih memiliki kekuasaan dan menjadi rujukan dalam hal apa saja yang menjadi perhatian imam.”
  10. Imam Khumaini (w. 1989) yang dianggap sebagai peletak sistematis wilayah al-faqih dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengimplementasikan hal tersebut. Baginya, para fakih menerima wilayah absolut yang memegang semua tanggung jawab dan kakuasaan Imam Zaman (Imam Mahdi). Untuk itu Imam Khumaini menulis, “Imam maksum telah mempercayakan atas apa pun kepada para fukaha di mana mereka memiliki kewenangan (wilayah)…dan bahwa fakih menerima semua kekuasaan dari Nabi saaw dan Imam ke-12 dalam aturan dan pemerintahan.”

Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa konsepsi wilayah al-faqih bukanlah gagasan asing yang tidak memiliki akar pemikiran dalam sejarah Islam. Bahkan dalam bentuk praktisnya, para fukaha ini telah memainkan peran penting dalam setiap pemerintahan baik secara langsung maupun tidak seperti pada masa kekuasaan Dinasti Safawid, Dinasti Buwaihi, Dinasti Qajar, Dinasti Pahlevi, dan tentunya secara factual pada masa Republik islam Iran pasca Revolusi Islam.  Imam khumaini sendiri mengakui bahwa wilayah al-faqih bukanlah hal yang baru. Beliau menulis :

“Sebagaiman saya sebutkan sebelumnya, tema wilayah al-faqih bukanlah hal yang baru. Bahkan masalah ini telah dibahas sejak dulu…saya hanya membahasnya lebih panjang berkenaan dengan cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, untuk memberikan penjelasan yang lebih banyak tentang masalah ini.”[8]

Jadi, merujuk pada hal ini, maka Imam Khumaini sebenarnya mengumandangkan kembali hal-hal yang telah dikaji, diulas dan diyakini oleh para ulama dan masyarakat syiah. Teriakan Imam Khumaini ini, ternyata berhasil menyadarkan kevakuman yang tejadi untuk mengalirkan semangat baru bagi usaha membentuk pemerintahan ilahiah di bumi Allah yang diciptakan untuk diwarisi oleh hamba-hamba yang shalih. 

DASAR WILAYAH AL-FAQIH

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebagaimana dalam mazhab Ahl al-Sunnah, dalam pemikiran syiah, otoritas dan kedaulatan hanyalah hak preogatif Allah (Q.S. al-A‘raf: 54; Ali ‘Imran: 154; Yusuf: 40). Baru kemudin Allah mendelegasikan haknya tersebut kepada Nabi Muhammad Saw (Q. S. al-Nisa‘: 80; al-Ahzab: 36). Setelah berakhirnya nubuwwah, hak-hak tersebut beralih kepada ulu al-amri yang menurut kepercayaan Syi’ah Itsna ‘Asyariyah adalah para Imam yang berjumlah dua belas orang. Imam mendapatkan haknya sebagai penerus Nabi Muhammad Saw, yang tidak berstatus Nabi, dan tidak pula membawa syariat, namun sebagai penjelas resmi syariat Nabi Muhammad saaw langsung dari Allah, lewat Nabi Saw.  Mereka disebut wali al-naìb.

Prinsipnya, karena sifat luthf (kasih sayang) dan hikmah (kebijaksanaa)-Nya, Allah tak akan membiarkan suatu umat tanpa bimbingan.[9] Dengan kata lain, Allah selalu mengirim utusan pada setiap umat (Q.S. al-Nahl: 36). Jadi, kesinambungan kepemimpinan sejak Nabi, Imam, hingga Faqih adalah suatu keniscayaan keagamaaan. Di bawah ini, adalah hadis yang masyhur, bersumber dari Imam Ja‘far al-Shadiq, Imam Keenam mazhab syiah, “Menyangkal wewenang seorang mujtahid (faqih) berarti menentang wewenang Imam. Menentang wewenang Imam berarti menentang wewenang Nabi Saw. Menentang wewenang Nabi Saw, berarti menentang wewenang Allah. Menentang wewenang Allah, sama dengan syirik”. [10]

Hadis lain dari Imam Ja`far al-Shadiq menyebutkan: “Terlalu besar kekuasaan Allah sehingga (tak mungkin) Dia meninggalkan dunia dan para penghuninya tanpa seorang pemimpin dan pembimbing yang menegakkan keadilan.” Imam Ja’far Shadiq ditanya, “Mungkinkah Allah membiarkan suatu masyarakat tanpa pemimpin?” Dia menjawab, “Tak mungkin.” [11]

Kemudian Muhammad Baqir Sadr megemukakan, legitimasi atas otoritas para Faqih ini dapat dilihat pada surah al-maidah ayat 44 :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat yang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang  menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi (nabiyyun] yang berserah diri kepada Allah, oleh orang Alim mereka [Rabbaniyun], dan pendeta-pendeta mereka [ahbar], disebabkan mereka diperintahkan memlihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya (syuhadaa).” (Q.S. al-Maidah: 44)

Interpretasi Sadr  atas ayat itu menjelaskan karakterisasi yang menyentuh baik penafsiran konstitusional politis maupun suatu pemahaman berkarakter syiah. Menurutnya, ada tiga kategori dari ayat ini, yaitu nabiyyun, rabbaniyyun dan ahbar. Kelompok ahbar adalah ulama dari syariat, dan rabbaniyyun membentuk sebuah lapisan tengah antara kelompok nabi dan `alim, inilah level dari para Imam. Karena itu adalah mungkin untuk mengatakan bahwa garis dari syahadah (pernyataan kesaksian) dihadirkan oleh tiga mandataris yakni para Nabi (anbiya`), para Imam sebagai penerus para nabi sesuai kehendak Allah (rabbani), dan marja’`iyyah, yang dipertimbangkan sebagai kesinambungan (rasyid) dari Nabi dan Imam dalam garis kelompok syahadah.[12]

Pada interpretasi ayat Alquran ini, Baqir Sadr telah mengekstraksi suatu skema institusional syiah murni. Pertama, ia menghapus referensi paten Yudais dengan mengkategorikan Taurat di bawah klasifikasi “buku ketuhanan”. Kemudian, dengan mengaJukan kelompok rabbaniyun pada kedua belas Imam Ja`fari, Sadr bagaikan telah melingkarkan sebuah cincin syiah yang kuat pada interpretasinya. Para ahbar, diterjemahkan sebagai ahli hukum (faqih), dimaksudkan untuk mengartikan marja’`iyah syiah—yang bagi Shadr menetapkan badan saksi terakhir dalam garis syahadah—yang dipercayakan untuk melindungi Kitab Suci setelah Nabi Muhammad dan Dua Belas imam. Dibebani dengan suatu implikasi tanggung jawab publik, syahadah menganugerahkan pada marja’`iyah tugas untuk menjaga Republik Islam.[13]

Tabathabai juga telah memberi penafsiran ayat ini dengan sangat menarik. Ia menyatakan bahwa dari ayat ini, dipastikan terdapat satu tingkat (manzilah) di antara lapisan anbiya` dan ahbar, yang merupakan tingkat para Imam. Dan kombinasi antara kenabian serta imamah dalam satu kelompok tidak merintangi mereka untuk terpisah satu sama lain.

Sebuah  pemisahan formal diperkenalkan di antara tiga kategori; golongan para nabi, golongan imam-imam dan golongan ulama. Imam Ali berkata, ‘para Imam berada di bawah para Nabi’, bermakna bahwa mereka terletak satu derajat di bawah tingkat para nabi mengacu pada gradasi ayat tersebut, dengan cara yang sama sebagaimana para ahbar, yang tidak lain adalah para ulama, berada di bawah para imam (rabbaniyun).[14]

Dalam konsep Wilayah al-Faqih, menurut Ahmad Mousawi, dan Jalaluddin Rakhmat, kepemimpinan didasarkan atas empat prinsip filosofis: pertama, Allah adalah Hakim Mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Kedua, kepemimpinan manusia (qiyadah al-basyariyah) yang mewujudkan hakimiyah Allah di bumi ialah nubuwwah. Ketiga, garis imamah melanjutkan garis nubuwah dalam memimpin umat. Keempat, para faqih adalah khalifah para imam dan kepemimpinan umat dibebankan kepada mereka.[15]

Dengan pemikirannya yang khas, Muhammad Taqi Misbah yazdi, salah seorang anggota majma al-mudarrisin merumuskan dalil-dalil wilayah al-faqih dalam dua ketegori yaitu dalil-dalil akal (aqliyah) dan dalil-dalil wahyu (naqliyah). Secara rasional, pemerintahan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan individu dan masyarakat, dan dalam pemerintahan jelas dibutuhkan adanya pemimpin. Pemimpin tersebut, selama kegaiban Imam Mahdi as, diberikan kepada para fakih yang memahami hukum Islam dan persoalan masyarakat. Hal ini sesuai dengan mandat Imam Mahdi sendiri yang bersabda, “Atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, maka kembalikanlah kepada para perawi hadits kami, karena sesungguhnya mereka adalah hujjahku atas kamu dan aku adalah hujjah Allah atas mereka.” [16]

Hal ini, merupakan dalil bahwa seseorang yang mendekati derajat kemaksuman harus menempati posisi imam maksum, dalam membimbing dan memimpin umat. Posisi ini hanya layak ditempati oleh orang yang memiliki tiga kompetensi, yakni pengetahuan mendalam tentang hukum dan peraturan dasar Islam (faqahah), memiliki kepribadian dan akhlak mulia yang mampu mengontrol ruh dan dirinya, untuk senantiasa mentaati Allah dan tidak akan secara sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum Islam (takwa), dan mampu mengatur masyarakat serta memahami kondisinya (kafaah).[17]

Masih menurut Yazdi, dari sudut pandang Islam tidak ada manusia yang memiliki hak secara intrinsik untuk mengatur orang lain, bahkan jika ia mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang benar dan adil, karena semua orang, sebagaimana makhluk-makhluk Allah lain, adalah diciptakan dan merupakan kepunyaan Allah Yang Maha Kuasa, dan tak seorang pun yang boleh turut campur dengan kepunyaan orang lain tanpa izin pemiliknya. Seorang manusia tidak memiliki hak, bahkan untuk menggunakan anggota tubuhnya sendiri dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan sebagai konsekuensinya, ia tidak bisa membiarkan orang lain melakukannya juga. Karenanya, satu-satunya yang memiliki hak mutlak untuk memerintah dan menolak siapa pun dan apa pun hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Semua otoritas dan wilayah harus berasal dari Dia atau paling tidak dengan hukum-hukumnya. Jelas bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah mengizinkan siapa pun untuk menjalankan hukum tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum-hukumnya, atau tanpa jaminan kebenaran dari tindaknnya dan kepatuhannya pada hukum-hukum ketuhanan, atau tanpa ketakwaan, dan kualifikasi moral yang memadai.[18]

Interpretasi bahwa Allah pemegang kekuasaan Mutlak tampaknya berlaku bagi mayoritas ulama Islam, baik syi’ah maupun sunni yang menganggap Islam adalah agama dan kekuasaan (al-din wa al-daulah). Artinya, Islam meyakini bahwa kedaulatan hanya milik Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi.

Banyak ayat al-Quran yang bisa dijadikan dasar bagi politik Islam yang mengindikasikan tentang Allah pemilik kedaulatan mutlak, antara lain:

Katakanlah, `Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Ali Imran: 26).

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahaperkasa atas sesuatu.” (Q.S. Ali Imran: 189)

“ Sesungguhnya Aku  hendak  menjadikan  seorang Khalifah di muka bumi.” (Q.S. al-Baqarah: 30).

“Sesungguhnya  Aku akan menjadikanmu Imam bagi  seluruh  manusia. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: ‘janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.” (Q.S. al-Baqarah : 124).

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal shaleh (kebaikan), bahwa Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi, Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah..” (QS. An-Nur : 55).

Ayat-ayat al-Quran tersebut, di samping ayat-ayat yang lain, menegaskan bahwa Allah Swt adalah sumber segala kekuasaan. Ayat-ayat itu juga menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Artinya, meskipun seseorang telah mendapat restu Tuhan untuk menjadi pemimpin dan penguasa di bumi, tetapi tetap tidak diperbolehkan memaksakan kepemimpinannya tersebut tanpa persetujuan dan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan sendiri kepemimpinan ilahiah tersebut.

Hanya saja, al-Quran juga menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khalifah)-Nya di bumi. Oleh karena itu, manusia dapat mengklaim dirinya mempunyai kekuasaan tak terbatas sepanjang digunakan hanya demi memenuhi kehendak-Nya.[19] Allah berfirman :

Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-An-am: 165)

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.”(Q.S. Sad: 26)

Dengan konsep kekuasaan seperti ini, tidak ada lagi pertentangan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan. Allah Swt tetap berkedudukan sebagai satu-satunya pemilik kekuasaan itu. Tetapi, uji coba kekuatan dan kekuasaan itu didelegasikan kepada Nabi Muhammad Saaw. atau khalifah Allah di bumi yang mendapat instruksi untuk menegakkan pemerintahan yang adil.[20] Bedanya, sunni menganggap kekuasaan didelegasikan kepada masyarakat untuk melanjutkan tugas kepemimpinan, sementara syiah memandang terdapat kontinuitas kepemimpinan yang diwariskan (imamah), dan setelah kegaiban imam kedua belas, pemilik otoritas kepemimpinan berlanjut kepada para Faqih yang dipilih oleh rakyat.

NEGARA DALAM PERSPEKTIF WILAYAH AL-FAQIH

“Mengkaji pemerintahan Islam merupakan suatu kewajiban dalam agama. Pemerintahan Islam mengimplementasikan aturan Allah di muka bumi sekaligus sebagai sarana pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah Allah… Kajian tentang pemerintahan Islam menggunakan rujukan tersendiri dalam bidang kebudayaan yang secara mendasar dapat membangkitkan semangat sosial yang sangat luar biasa.”[21]

Sayid Muhammad Baqir Sadr memulai bukunya Intoduction to Islamic Political System dengan ungkapan di atas. Memang diantara yang menjadi permasalahan yang sangat krusial dari dahulu sampai sekarang—bahkan semakin hangat dan memuncak—serta dapat memancing debat dan kontroversi, baik dalam literatur Islam ataupun kajian politik dan dinamika budaya kekuasaan adalah “bagaimana membentuk suatu pemerintahan Islam yang dapat menata keharmonisan hubungan antara agama dan politik (negara)?

Persoalan pemerintahan Islam sebenarnya disepakati sebagai salah satu persoalan penting dalam Islam baik dari sisi akidah terlebih dalam studi fiqh. Dalam studi akidah (teologis), berdasarkan pada konsepsi tauhid dan an-nubuwah (Kenabian) sebagai ushuluddin (dasar agama) dalam Islam, jelas dipahami bahwa Tuhan adalah pemegang mutlak kekuasaan di dunia dan di akhirat, dan dengan izin-Nya pula, telah mendelegasikan wewenang kepada Nabi Muhammad saww sebagai mandataris-Nya. Maka setidaknya ada enam fungsi kenabian :

  1. Menerima syariat
  2. Menjelaskan syariat
  3. Mengamalkan syariat
  4. Menyebarkan syariat
  5. Memberi teladan dan membimbing umat
  6. Menjaga syariat dari kebatilan, penyelewengan dan kesalah pahaman.

Keenam fungsi kenabian tersebut mestilah diimplementasikannya sesuai kemampuan dan kondisi yang meliputinya. Akan tetapi, nabi, tidak saja pasrah mengikuti situasi dan jebakan kondisi, melainkan dengan kreatifitas dan inovasinya berjuang keras untuk membaktikan diri sepenuhnya dalam usaha mengaktualkan syariat-syariat Allah di permukaan bumi ini. Untuk itu, ia akan berusaha membentuk suatu kekuatan massa yang mampu menjaga syariat Allah tersebut dari kejahilan dan kejahatan manusia yang ingin merusaknya. Di sini, kepemimpinan dan komunitas sosial-politik yang menjadi penting dan bermakna.

Pengemban wasiat kenabian, Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan tentang keharusan adanya pemerintahan, dengan kalimat yang fasih :

“Manusia tidak bisa berbuat apapun tanpa pemerintahan, baik atau buruk. Di bawah naungan suatu pemerintahan, orang-orang yang beriman dapat berjuang demi Allah, orang-orang kafir mendapatkan keuntungan duniawi mereka, dan manusia memetik hasil kerja keras mereka. Melalui kekuasaan pemerintahlah, pajak-pajak dikumpulkan, para penjajah diusir, keamanan jalan dilindungi, dan orang-orang tertindas dapat menuntut kembali hak-hak mereka, hingga warga yang saleh akan bahagia dan aman dari kejahatan si penindas.”[22]

Begitu pula, para ulama mengamini pandangan bahwa mendirikan sebuah sistem pemerintahan adalah kewajiban yang mesti ditegakkan demi terealisasinya kemaslahatan kaum muslimin.[23] Bahkan semua ahli ittifaq, suatu petaka besar bagi masyarakat, hidup dalam rimba kehidupan tanpa aturan dan pemimpin. Hal itu menjadi jelas, baik dari pendekatan normatif (naqliyah) dan empiris-historis, maupun dari pendekatan rasional (aqliyah) dan nalar filosofis.

Dengan berpegang pada wahyu dan akal, pengusung wilayah al-faqih meyakini bahwa agama diturunkan untuk mengatur seluruh dimensi kehidupan. Agar tujuan tersebut terealisasi secara baik, maka pemerintahan sebagai suatu sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat umat manusia, tidak dapat dipungkiri sebagai bagian dari persoalan krusial keagamaan, bahkan merupakan bagian penting untuk terealisasinya pelaksanaan hukum Tuhan di bawah kendali manusia-manusia pilihan-Nya agar keadilan tercipta, kedamaian dan kebahagiaan dunia dan akhirat di dapat. Karena mengimplementasikan syariat merupakan kewajiban dan hal itu dapat terealisasikan melalui pendirian sebuah negara, maka mendirikan pemerintahan Islam juga merupakan kewajiban (ma la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib). Imam Khumaini berkata:

“Menjaga dan membela pemerintahan merupakan kewajiban yang sangat ditekankan, sementara merusak urusan-urusan kaum muslimin merupakan perbuatan yang sangat dibenci. Kedua-dua kondisi ini hanya dapat terealisir dan terenyahkan dalam kehidupan kaum muslimin dengan adanya seorang wali (penguasa) dan pemerintahan… Menjaga dan membela wilayah teritorial kaum muslimin dari serbuan musuh adalah sebuah keharusan, baik secara akal maupun syariat. Kondisi ini mustahil dilakukan tanpa membentuk sebuah pemerintahan. Semua itu merupakan kebutuhan kaum muslimin. Dan kebutuhan yang sangat vital ini mustahil tidak mendapat perhatian Allah… Mungkinkah Allah yang terkenal dengan hikmah-Nya membiarkan umat Islam tanpa menentukan kewajiban untuk mereka? Ataukah Allah rela dengan berbagai kekacauan dan rusaknya sebuah sistem?”[24]

Dengan demikian, keberadaan negara dalam perspektif wilayah al-faqih adalah sebuah keniscayaan, karena itu harus tetap menjadi cita-cita yang tertanam kuat di dalam jiwa setiap kaum muslimin.

Lebih dari itu, negara dalam perspektif wilayah al-faqih ini melintasi batas-batas geografis. Artinya, Islam mengklaim dirinya sebagai agama universal yang diperuntukkan bagi semesta alam kapan pun dan di manapun (shalih li kulli zaman wa al-makan), “Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua” (Q.S. al-A’raf: 158); “Dan Kami tidak mengutusmu (hai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta” (Q.S. al-Anbiya: 107), “Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia” (Q.S. al-Nisa: 79).

Dengan begitu, Negara Islam juga, merupakan negara yang meliputi jagat raya dalam satu kesatuan yang utuh, di mana batas-batas yang disepakati bersama oleh masyarakat tidak mempengaruhi sistem politik Islam yang monolitik. Meskipun begitu, Negara Islam tetap menghargai dan bergantung pada mekanisme yang memungkinkan dalam setiap masa. Maksudnya, dalam bentuk praktis operasionalnya, Negara Islam dapat disesuaikan dengan berbagai hal yang dianggap signifikan dalam perkembangan masyarakat serta tata politik dunia. Misalnya, pada saat ini, dengan banyaknya sistem yang berdaulat dan perubahan tata politik dunia, kesatuan yang utuh dari Negara Islam dapat dibagi-bagi ke dalam unit-unit yang lebih kecil dengan kedaulatan negaranya masing-masing, yang dikelola oleh para fakih yang berasal dari wilayahnya masing-masing.[25]

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WILAYAH AL-FAQIH

Melihat pada kontinuitas kepemimpinan ilahiah, yang melalui jalur kenabian, kemudian dilanjutkan melalui garis imamah, dan juga ulama (faqih), maka fungsi kepemimpinan mencakup empat hal yaitu :

  1. Fungsi legislatif yakni menemukan dan menerangkan syariat (hukum) yang datang dari sisi Allah dan menjadi sumber rujukan hukum. Kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu untuk menggali khazanah wahyu Tuhan padahal kita di tuntut untuk menjalankan aturan Tuhan. Karenanya bagi yang tidak paham dianjurkan untuk bertanya pada yang memahami, “maka bertanyalah kepada kepada ahli zikr, jika kamu tidak mengetahui” (Q.S. an-Nahl: 43); “…Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. al-Hasyr : 7).
  2. Fungsi yudikatif yakni memutuskan dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi. Hal ini karena disatu sisi manusia merupakan makhluk sosial, namun di sisi lain hubungan sosial itu tidak selamanya harmonis.[26] Untuk itu diperlukan orang yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”. (Q.S. al-Nisa: 105); “Manusia adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan…” (Q.S. al-Baqarah: 213); “…Jika mereka (orang Yahudi) dating kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (al-Maidah: 42); “…maka putuskanlah perkera mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah dating kepadamu” (Q.S. al-Maidah: 48); “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (al-Nisa: 58); “Maka demi Tuhan-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Q.S. an-Nisa: 65);[27]
  3. Fungsi eksekutif yakni memimpin dan mengatur masyarakat atau membentuk pemerintahan. Dalam suatu komunitas, agar hubungan diantara sesamanya harmonis maka diperlukan adanya pemimpin yang menegakkan hukum-hukum, “Nabi itu lebih berhak bagi diri orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri” (Q.S. al-Ahzab: 6), Ambillah olehmu (Muhammad) sedekah untuk membersihkan mereka dan mengembangkan kehidupan mereka” (Q.S. at-Taubah: 103). “Hai orang-orang yang beriman, tatatilah Allah dan tatatilah rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Q.S. al-Nisa: 59); “Sesunguhnya pemimpin kamu adalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat selagi mereka ruku” (al-Maidah: 55).
  4. Fungsi edukatif yakni menjadi pembimbing dan pendidik umat untuk mensucikan mereka menuju kesempurnaan kemanusiaan yang sesuai dengan aturan ilahiah, “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui” (Q.S. al-Baqarah: 151); “Dan Kami tidak menutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui … dan Kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (Q.S. an-nahl: 43-44), “Dialah  yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Q.S. al-Jumuah: 2)

Keempat fungsi ini merupakan wewenang pemimpin. Meskipun begitu, secara praktis pemimpin dapat mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada orang lain –dengan tetap dibawah kendalinya— yang dipilihnya, atau yang memenuhi syarat yang ditetapkannya, “Dan berkatalah Musa kepada saudaranya yaitu Harun, ‘gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan”. (Q.S. Al-A’raf: 142).

Melihat pada empat fungsi kepemimpinan di atas, maka tugas-tugas para faqih (ulama) membutuhkan kompetensi yang tinggi dan teruji baik dari sisi kompetensi intelektual maupun kompetensi keribadian dan keterampilan memimpin.

Adapun menurut ‘Ain Najaf sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, tugas para faqih adalah sebagai berikut:[28]

  1. Tugas intelektual (al-‘amal al-fikry); ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat mengembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, pesantren, atau hauzah; menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi ilmu Alquran, al-hadis, aqaid, fiqih, ushul fiqh, ilmu-ilmu aqliyah, matematika, tarikh, ilmu bahasa, kedokteran, biologi, kimia dan fisika; membuka perpustakaan-perpustakaan ilmiah.
  2. b. Tugas bimbingan keagamaan; ia harus menjadi rujukan (marja’‘) dalam menjelaskan halal dan haram. Ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam.
  3. c. Tugas komunikasi dengan umat (al-ittishal bi al-ummah); ia harus dekat dengan umat yang dibimbingnya. Ia tidak boleh terpisah dan membentuk kelas elit. Akses pada umat diperolehnya melalui hubungan langsung, mengirim wakil ke setiap daerah secara permanen, atau menyampaikan khutbah.
  4. d. Tugas menegakkkan syi‘ar Islam; ia harus memelihara, melestraikan dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam. Ini dapat dilakukannya dengan membangun masjid, meramaikannya dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya; dengan menyemarakkan upacara-upacara keagamaan dan merevitalisasikan maknanya dalam kehidupan aktual; dan dengan menghidupkan sunah Rasulullah Saw. sambil menghilangkan bid‘ah-bid‘ah jahiliyah dalam pemikiran dan kebiasan umat.
  5. e. Tugas mempertahankan hak-hak umat; ia harus tampil membela kepentingan umat, bila hak-hak mereka dirampas. Ia harus berjuang “meringankan penderitaan mereka dan melepaskan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka”
  6. f. Tugas berjuang melawan musuh-musuh Islam dan kaum Muslim; faqih (ulama) adalah mujahidin yang siap menghadapi lawan-lawan Islam bukan saja dengan pena dan lidah, tetapi juga dengan tangan dan dadanya. Mereka selalu mencari syahadah sebagai kesaksian atas komitmennya yang total terhadap Islam.

Dengan bahasa berbeda tapi mengandung esensi yang sama, Murtadha Muthahhari menulis tentang tugas dan tanggung jawab wali faqih (pemimpin para faqih)[29] :

  1. Seorang wali mengingatkan manusia akan musuh-musuhnya dan menanamkan semangat berjuang dan melawan penindas.
  2. Seorang wali menanamkan cinta kepada keindahan ilahiyah.
  3. Seorang wali menanamkan kepada manusia kebencian akan maksiat dan dosa.
  4. Seorang wali menunjukkan asal mula perintah, petunjuk dan hukum yang harus dipatuhi.
  5. Seorang wali melatih manusia untuk melindungi dan memelihara benteng ideologi di atas dengan segala risikonya.
  6. Seorang wali mengajar manusia untuk memegang teguh dan menjaga syari‘ah setelah memerangi dan menundukkan nafsu-nafsunya yang rendah.
  7. Seorang wali menanamkan pada diri manusia hasrat untuk taqarrub kepada Allah, berkhidmat kepada manusia, berbuat baik dan penyayang pada semua makhluk Allah.

Melihat fungsi, kedudukan, sifat dan kewajiban fuqaha dalam falsafah Wilayah al-Faqih, dapat dipahami betapa berat tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan para faqih. Hadis yang berasal dari Imam Ali Ridha di bawah ini, menurut Yamani menjelaskan peran seorang wali:[30]

“Pemimpin (wali) umat adalah sarana untuk melindungi iman dan jaminan bagi persatuan struktur sosial, pengembangan ekonomi, dan penerapan hukum-hukum Tuhan. Keberadaannya menjamin keamanan perbatasan negeri dan penerapan hudud (hukum pidana). Ia menjamin pemberian hak-hak Ilahi, memelihara integritas iman, dan menjaga kehormatan umat Islam. ia menimbulkan kemarahan dan kesedihan di hati kaum munafik dan merancang penghancuran kaum kafir. Imam umat adalah penggembala rakyat, negarawan dan administrator-cakap urusan-urusan mereka, yang kehendak dan keteguhannya tak pernah memudar dan melemah.”

Jika rumusan tugas dan tanggung jawab faqih di atas titik tekannya bersifat umum, maka pada tataran yang lebih khusus, setelah terbentuknya Republik Islam dan setelah terpilihnya wali faqih, maka menurut Muhammad Baqir al-Shadr, wali faqih secara resmi mewakili Islam. Mujtahid yang memegang otoritas tersebut adalah wakil umum Imam Mahdi a.s. yang hak-hak hukumnya sebagai berikut :

  1. Ia merupakan pilar utama pemerintahan, yang memperoleh kedudukannya melalui otoritasnya. Ia adalah pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.
  2. Dia memutuskan apakah suatu konstitusi yang dikonsepsikan sesuai atau tidak dengan hukum Islam.
  3. Dialah yang secara final menyetujui hukum-hukum sosial yang berlaku dalam perundang-undangan bebas.
  4. Jika timbul perbedaan terhadap poin-poin di atas, maka wali al-faqih menunjuk hakim pengadilan untuk memutuskan isu-isu tersebut.
  5. Ia mendirikan lembaga-lembaga peradilan di seluruh pelosok negeri untuk mendengar, memutuskn kasus-kasus dan untuk memelihara kepentingan-kepentingan dari partai-partai yang dirugikan. [31]

Seorang alim yang memenuhi kriteria-kriteria seperti di atas dijabarkan dalam konsep Wilayah al-Faqih biasanya dijuluki marja’`i taqlid. Masyarakat Islam syiah terbagi ke dalam dua golongan: mujtahid dan muqallid. Mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan berijtihad. Dalam konsep syiah, ijtihad selalu terbuka, tetapi tidak semua orang dipandang mampu melakukannya. Yang tidak mampu harus merujuk kepada ulama ikutan mereka (marja’). Kepada marja’, mereka bukan saja menyerahkan keputusan-keputusan agama, melainkan juga memberikan zakat dan khumus. Tetapi, kalau ulama itu cacat atau bersalah, umat dengan serentak akan meningggalkan ulama tersebut. Sistem ini melahirkan ulama yang secara alami terseleksi, bebas dari penguasa, dan berakar di masyarakat.

WEWENANG MUTLAK WILAYAH AL-FAQIH

Gambaran fungsi, tanggung jawab, dan kekuasaan faqih yang diuraikan di atas setidaknya memberikan suatu garis demarkasi akan keabsolutan wewenang faqih yang nyaris tak terbatas, sebab menjadi mendataris resmi nabi dan para imam as. terutama Imam Mahdi afs. Imam Khumaini, peletak sistematis konsep wilayah al-faqih menegaskan bahwa kewenangan seorang fakih yang adil sama dengan wilayah nabi saaw. dan para imam as. meskipun kedudukan (maqam) nabi dan imam jelas tidak sama dengan maqam-nya para fakih. Namun, yang menjadi dasar pikir kewenangan fakih adalah fungsinya bukan kedudukannya (maqam).[32]

Dengan ini, maka jelaslah bahwa seorang fakih memiliki semua tanggung jawab dan kekuasaan atas seluruh teritorial dan individual manusia. Kewenangan ini dalam tata politik syiah disebut dengan wilayah al-faqih al-mutlaqah (kewenangan faqih secara mutlak).[33] Kemutlakan ini memiliki dua cakupan:

Pertama, masyarakat seluruhnya, atas siapa sang fakih menggenggam wilayah (mawla ‘alayhim). Di sini fakih memiliki kekuasaan (kewenangan) atas tiap-tiap individu baik muslim maupun non-muslim, mujtahid maupun muqallid, bahkan terhadap dirinya sendiri.

Kedua, masalah-masalah di mana ia (fakih) menggenggam kekuasaan. Pada posisi ini, fakih mempunyai otoritas dalam semua urusan masyarakat dan dapat mengeluarkan peraturan, perintah, dan larangan untuk mereka sesuai dengan yang diwajibkan bagi semuanya. Penggunaan otoritas fakih seputar masalah-masalah yang diperintahkan—baik itu mewajibkan atau mengharamkan—bersifat mengikat secara syariat.[34]

Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Khamenei, yang pada saat ini memegang amanat sebagai wali faqih menggantikan Imam Khumaini menegaskan bahwa seluruh kaum muslimin wajib mematuhi perintah-perintah wila’iyah (perintah pemegang kepemimpinan) yang dikeluarkan pemimpin muslimin (wali amr al-muslimin) dan wajib menerima sepenuhnya perintah dan larangannya, termasuk seluruh fukaha besar dan para muqallid. Keterikatan kepada wilayah al-faqih ini, menurut Sayid Ali Khemenei, merupakan keyakinan yang tidak dapat dipisahkan dari keterikatan kepada pada Islam dan wilayah para imam maksum (wilayah al-aimmah).[35]

Lebih lanjut tentang wilayah al-mutlaqah, Sayid Ali Khemenei menjelaskan :

“Yang dimaksud dengan wewenang mutlak (wilayah al-muthlaqah) bagi fakih yang memenuhi persyaratan ialah bahwa Islam, yang merupakan agama murni dan pamungkas agama-agama samawi dan yang kekal hingga hari kiamat, adalah agama yang memerintah dan mengatur masyarakat. Karenanya, harus ada penguasa, hakim Syar’i, dan pemimpin di tengah masyarakat Islam yang terdiri dari semua lapisan agar dapat menjaga umat dari musuh-musuh Islam dan muslimin serta menjaga sistem mereka, menegakkan keadilan, mencegah yang kuat agar tidak menindas yang lemah, dan menyediakan sarana-sarana kebudayaan, politik, dan sosial bagi kemajuan dan perkembangan mereka.

“Masalah ini dalam tingkat penerapan kadang kala bertentangan dengan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, kepentingan-kepentingan, dan kebebasan sebagian orang. Ketika melaksanakan taklif kepemimpinan dalam acuan fikih Islam, penguasa kaum muslimin wajib mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan kapan saja ia memandang perlu hal itu.

“Yang bertalian dengan kemaslahatan umum bagi Islam dan muslimin hendaknya keinginan dan kewenangannya mengungguli keinginan dan kewenangan orang-orang di saat terjadi pertentangan.” [36]

Penjelasan dan uraian ini dengan gamblang telah menggariskan wewenang mutlak wali faqih untuk dipatuhi oleh seluruh kaum muslim (syiah). Namun, perlu pula ditegaskan bahwa wewenang yang dimiliki oleh fakih tersebut, dalam batas-batas hukum Islam yang keberlakuannya dan pelaksanaannya bukan hanya bagi masyarakat namun juga bagi fakih itu sendiri. Artinya, seorang fakih, dengan wewenang mutlaknya, tidaklah akan menjadi pemimpin tataliter dan otoriter yang diktator sehingga bebas dari pelaksanaan hukum-hukum Tuhan, sebab dalam menggunakan kekuasaannya seorang fakih harus memahami dan mempertimbangkan beragam faktor, seperti ketepatan, kebutuhan, prioritas, dan kondisional  persyaratan pelaksanaan hukum-hukum yang diputuskannya.[37] Pada sisi yang lain, kondisi ketakwaan dan keadilan (adalah) yang dimiliki seorang fakih jelas memberikan penjagaan total kepada dirinya untuk tidak berperilaku yang melanggar syariat dan menunjukkan kehinaan dirinya.

KUALIFIKASI MENJADI WALI FAQIH

Pemimpin adalah manusia pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia, karenanya untuk mengaktualkan kepemimpinan ilahiah ini, masyarakat mesti bersandar pada pesan-pesan Tuhan dalam memilih pemimpin, seperti : alim, adil, mampu mengatur masyarakat, dan sebagainya. Artinya, orang yang memenuhi karakteristik yang dibuat Tuhanlah yang pantas untuk dipilih menjadi pemimpin dan ditaati, “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulul amri yang berada diantara kamu. (Q.S. al-Nisa: 59), Dialah yang menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi” (Q.S. Fathir: 39).

Namun tidak ada paksaan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan tersebut, “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melaksanakan amanah itu kepada ahlinya”. (Q.S. al-Nisa: 58) “ Sesungguhnya Aku  hendak  menjadikan  seorang Khalifah di muka bumi.” (Q.S. al-Baqarah: 30) Sesungguhnya  Aku akan menjadikanmu Imam bagi  seluruh  manusia. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: ‘janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.” (Q.S. al-Baqarah : 124). “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal shaleh (kebaikan), bahwa Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi, Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah..” (QS. An-Nur : 55

Dari sudut pandang syiah, sejak kegaiban besar (gaib kubro; major occultation) Imam Mahdi atau Imam Zaman, tidak ada orang khusus yang talah diangkat untuk menjadi kepala pemimpin umat Muslim. Itulah mengapa dalam hadits-hadits yang berkenaan dengan kepemimpinan selama periode ini, hanya persyaratan-persyaratan dan karakteristik-karakteristik umum yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ini menunjukkan bahwa hal itu terserah kepada umat sendiri untuk memilih seorang sebagai pemimpin mereka. Misalnya, diriwayatkan bahwa Rasulullah saaw bersabda, “Tidaklah layak kepemimpinan kecuali bagi orang yang memilki tiga sifat: wara’ yang menghalanginya untuk bermaksiat kepada Allah, ketabahan yang dapat mengendalikan amarahnya, dan kebaikan dalam memimpin rakyatnya yang membuat ia bagaikan seorang ayah yang penuh kasih.[38]

Menurut Murtadha Muthahhari, kualifikasi-kualifikasi utama seorang pemimpin selama kegaiban Imam Mahdi adalah :

  1. Beriman kepada Allah, wahyu-wahyu-Nya, dan ajaran-ajaran Nabi-Nya. (Q.S. An-Nisa: 141)
  2. Jujur, taat kepada hukum-hukum Islam, dan sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. (Q.S. Yunus: 124; Q.S. 38; 26)
  3. Pengetahuan Islam yang memadai, sesuai dengan kedudukannya yang mulia (Q.S. Al-Baqarah: 35)
  4. Cukup kompeten memegang posisi tersebut dan bebas dari setiap cacat yang tidak sesuai dengan kepemimpinan Islam.
  5. Standar hidupnya sama dengan hidup orang-orang yang berpenghasilan rendah.[39]

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa untuk menjadi refresentasi tertinggi dari pemerintahan Islam seorang Faqih disyaratkan sebagai berikut:

  1. Ia harus orang yang saleh dan mempunyai berbagai kualitas penting untuk menjadi mujtahid mutlak, yakni seorang mujtahid peringkat pertama yang sepenuhnya berkompoten untuk menguraikan hukum secara terperinci  dan sampai kepada keputusan-keputusan mandiri.
  2. Kecenderungan pemikirannya harus menunjukkan keyakinan yang kokoh terhadap pemerintahan Islam dan menyadari pentingnya membela pemerintahan Islam.
  3. Otoritas keagamaannya harus diterima dan diakui sesuai dengan tradisi-tradisi syiah sepanjang sejarah.
  4. Dia harus memberikan dukungan kepada mayoritas anggota-anggota dewan konsultatif Wilayah al-Faqih. Di samping itu, sejumlah “para pelayan agama” yag jumlahnya di tentukan dalam konstitusi, seperti para ulama, pelajar-pelajar pusat keagamaan, Imam shalat berjamaah, para khatib, dan pemikir-pemikir Islam harus mendukung syarat-syarat keterpilihannya.

Dari gambaran tersebut, jelaslah, untuk menjadi seorang faqih bukanlah suatu pemberian gratis, melainkan usaha ikhtiariyah yang panjang, berat, dan penuh kesungguhan, sehingga berkat perjuangannya, seseorang akan memiliki ilm, ‘aql, taqwa (ketaatan), idarah (keahlian-keahlian administratif) dan hilm (belas kasih) yang merupakan kemestian bagi seorang faqih yang akan menduduki posisi kepemimpinan dan harus membuktikan dirinya lolos dari seleksi alamiah yang berlaku di dunia syiah. [40]

Dengan dasar-dasar ini, sebagai pemimpin umat, secara teoritisasi umum dalam sistem politik syiah, dirumuskan syarat untuk menjadi seorang wali faqih, yaitu harus memenuhi tiga kompetensi, yaitu :

  1. Faqahah; yaitu mujtahid mutlak yang mampu menetapkan kesimpulan tentang hukum-hukum syara` dari sumber-sumbernya. .[41]
  2. ‘Adalah,[42] yaitu tetap teguh menjalankan syariat Islam dan memilki pribadi yang bersih, saleh dan takwa sehingga menjadikan dirinya tidak mengikuti nafsu dan kecenderungan duniawi.
  3. Kafa’ah; yaitu memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang luas sehingga terampil mengurus kehidupan umat, memahami kebutuhan zaman, mengurusi permasalahan sosial, politik, administratif, kemanan, ekonomi, dan sebagainya yang merupakan unsur-unsur penting dalam sebuah negara.

Sebagai usulan konkritnya, untuk memenuhi ketiga kompetensi di atas, disusunlah usaha bersama dalam mengkader pribadi-pribadi yang memiliki potensi keunggulan dalam bidang-bidang tersebut. Beragam disiplin ilmu menjadi acuan formal, sebagai penilaian dan penentuan keberhasilan seseorang memenuhi persyaratan menjadi wali faqih. Contohnya, untuk mengasah kemampuan faqahah[43] diperlukan pembelajaran ilmu fiqih dan ushul fiqih, untuk kemampuan adalah diperoleh melalui ajaran dan amalan irfani (tasawuf); dan untuk kafaah didapat dengan mempelajari secara sungguh-sungguh pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial.

Jadi, dalam bentuk praktisnya, ketiga rumusan tersebut ditafsirkan dengan aneka pemikiran dan bentuk formalitas dalam sebuah Negara, sebab wali faqih adalah realitas sosial yang ditentukan oleh masyarakat Muslim dan eksistensinya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Jika ditemukan hanya seorang pribadi yang memilik ketiga kompetensi tersebut secara baik maka secara otomatis ia memiliki restu ilahiah untuk menduduki posisi pemimpin Islam (wali faqih). Jika, dalam kasus di mana terdapat lebih dari satu orang untuk dipilih sebagai pemegang posisi wali al-faqih, masyarakat mempunyai hak untuk memilih salah seorang di antara mereka melalui suatu referendum.

Orang-orang tersebut merupakan para wakil yang sah dari pemerintahan Islam. secara hukum, mereka mempunyai hak yang sama dalam persolan ini. Setiap individu mempunyai hak memilih dan mengambil bagian dalam berbagai aktivitas politik. Mereka juga bebas menjalankan upacara-upacara keagamaan mereka.[44]


[1] Wilayah al-Faqih adalah bahasa Arab, dalam bahasa Persia Velayat-e Faqih. lihat: Heinz Halm. Shi’a Islam from Religion to Revolution. (Princeton: Markus Wiener Publishers, 1997), h. 138.

[2] Ali Mishkini. Wali faqih. (Jakarta: Risalah Masa, 1991), h. 24.

[3] Ali Mishkini. Wali, h. 24.

[4] Lihat Mehdi Hadavi Tehrani. Negara Ilahiah.(Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 42.

[5] Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h. 42.

[6] Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h. 43.

[7] Penjelasan para ulama syiah ini disadur dari penelitian Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h.46-54.

[8] Imam Khumaini. Sistem Pemerintahan Islam. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002) h.133-134.

[9] Mehdi Hadavi Tehrani merumuskan dalil kebijaksanaan (hikmah) ini sebagai berikut: “Berdasarkan bukti keberadaan Tuhan dan akhirat, akal menyimpulkan bahwa tindakan manusia mempunyai akibat yang tak dapat dihapuskan dalam kehidupan akhiratnya. Namun, upaya pribadi semata tidak akan cukup untuk seseseorang menyaksikan dan meneliti dengan jelas akibat-akibat, sebab-sebab, dan hubungan-hubungan perbuatannya itu. Oleh karena itu, lewat kebijaksanaan-Nya, Tuhan (sebagai pencipta dunia dan manusia) harus menunjukkan kepada manusia jalan menuju keselamatan dengan mengirimkan para utusan-Nya.” Lihat Mehdi Hadavi Tehrani. Nagara, h. 58.

[10] Yamani. Antara Al-Farabi dan Khumaini: Filsafat Politik Islam. (Bandung: Mizan, 2002), h. 114-115.

[11] Yamani. Antara, h. 116.

[12] Chibli Mallat. Menyegarkan Islam. (Bandung: Mizan, 2001), h.  99-100.

[13] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 101.

[14] Muhammad Husayn Tabathabai. al-Mizan fi Tafsir al-quran Juz VI.(Beirut: 1970), h. 362

[15] Ahmad Mousawi. Teori Wilayah al-Faqih: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syiah. dalam Mumtaz Ahmad. ed. Teori Politik Islam. (Bandung: Mizan, 1993), h. 129.

[16] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Nazhrah ‘Abirah ila Nazhariyati wilayah al-faqih. (Qum: Majam’ al-alami li ahl al-bait, 2006), h. 120. Dalam buku ini bisa dilihat dalil-dalil lainnya dengan ulasan panjang lebar melalui premis-premis akal dan beragam riwayat dari para Imam syiah yang dijadikan dalil-dalil untuk wilayah al-faqih.

[17] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Nazhrah, h. 105. lihat juga Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas Tentang Filsafat Politik Islam, dalam Jurnal Al-Huda, Vol III, No. 9, 2003, h. 97.

[18] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Sekilas Tentang Filsafat Politik Islam, dalam Jurnal Al-Huda, Vol III, No. 9, 2003, h. 97 .

[19] Khalid Ibrahim Jindan. Teori Politik Islam. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 73-74 .

[20] Khalid Ibrahin Jindan. Teori, h. 74.

[21] Sayid Muhammad Baqir Sadr. Introduction to Islamic Political System. (London: Islamic Seminary Publication, 1987), h. 1.

[22] Sayid Syarif Radhi. Nahj al-Balaghah Vol. I. (Qum: Sayid Mujtaba Musawi Lari Foundation, tt), hlm. 204-205.

[23] Lihat Ibnu Taymiyah. Al-Siyasah al-Syariah fi Islahi al-Ra’I wa al-Rai’yyah (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah, tt); Al-Ghazali. AlIqtishad fi Al-I’tiqad (Beirut: Darul Kitab Al-‘Ilmiyah, 1998); al-Mawardi. al-Ahkam al-Sulthaniyyah. (Jakarta: Darul Falah, 2000).

[24] Imam Khomeini. Kitab Al-Bai’ juz II, hal 461-462.

[25] Lihat Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h. 79-80.

[26] Lihat penjelasannya dalam Jawadi Amuli. Sistem Pengadilan Islam dalam al-Quran. dalam Jurnal al-Huda, Vol.III, No. 9, 2003, h. 5-9.

[27] Masih banyak ayat-ayat yang bicara senada, misalnya al-Nisa: 105 dan 135; al-Hadid: 25-26;  al-Ahzab: 36.

[28] Jalaluddin Rahmat. Islam Alternatif. (Bandung: Mizan, 1998), h. 258. Lihat juga Imam Khomeini. Sistem, h. 27-41.

[29] Jalaluddin Rakhmat. Islam, h. 14.

[30] Yamani. Antara, h. 116. Mengenai penetapan Wilayah al-Faqih dalam nash juga dapat dilihat dalam Imam Khomeini. Sistem, h. 113-134.

[31] Muhammad Baqir Shadr. Sistem Politik Islam. (Jakarta: Lentera, 2001), h. 105.

[32] Imam Khumaini. Sistem, h. 58.

[33] Lihat penjelasannya dalam Misbah Yazdi. Nazhrah, h. 128-138.

[34] Lihat Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h. 75-76.

[35] Sayid Ali Khamenei. Fatwa-Fatwa. (Jakarta: Al-Huda, 2003), jawaban untuk soal  58, h.40.

[36] Sayid Ali Khamenei. Fatwa, soal 59, h. 40.

[37] Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h. 77-79.

[38] Al-Kulaini, Ushul al-Kafi (Beirut: Muassasah al-a’lami li al-Mathbuat, 2005), h. 232.  lihat kitab al-Hujjah bab Ma Yajibu min Haqq al-Imam ala al-Raiyah wa Haqq al-Raiyyah ala al-Imam.

[39] Murtadha Muthahhari. Kepemimpinan Islam. (Banda Aceh: Gua Hira, 1991), h.22.

[40] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[41] Imam Ja’far ash-Shadiq juga berkata: “Sesungguhnya kami tidak menganggap seorang faqih dari kalian adalah faqih, sampai dia menjadi seorang yang muhaddats. Maksudnya, ketika ia diajak berbicara secara batin, diberi pengetahuan, maka dia mendapatkan ilham. Periwayat ini merasa keheranan dan berkata, “Dapatkan seorang faqih menjadi muhaddats? Mungkinkan seorang faqih menjadi muhaddats?] Muhaddats adalah ciri-ciri khusus para nabi dan imam. Imam Shadiq as berkata,Dia akan mufahham (diberi pemahaman) dan orang yang diberi pemahaman itu adalah muhaddats”. Lihat Murtadha Muthahari. Kenabian Terakhir. (Jakarta: Lentera, 2001), h. 166.

[42] Mujtahid dan Marja’ disyaratkan bukan hanya ahli dalam fikih saja, tetapi juga kesucian hati. Imam Ali bin Abi Thalib berkata: “Faqih berada pada posisi yang paling tinggi, mengeluarkan setiap yang masuk. Seorang yang hendak menerapkan berbagai cabang pada pokoknya; mesti memiliki sifat di atas keadilan. Kita tidak hendak mengatakan bahwa mereka menerima wahyu atu ilham, tetapi mestilah lebih tinggi dari yang lain. Memiliki kesucian dan kecerahan hati yang senantiasa mendukung dan membimbingnya. Tidak cukup hanya dilengkapi kekuatan berpikir, tetapi juga mesti dilengkapi dengan kekuatan jiwa dan maknawiyah. Lihat, Murtadha Muthahari. Kenabian, h. 166.

[43] Untuk kompetensi faqahah, misalnya, banyak dirumuskan dalam buku-buku fiqih persayaratan seseorang untuk dikategorikan sebagai ahli fikih atau mujtahid. Diantaranya harus menguasai disiplin ilmu-ilmu keislaman diantaranya Bahasa Arab dengan aneka cabangnya, fiqih dan Ushul Fiqh,   ilmu Hadis, Ilmu alRijal (Ilmu menyelidiki para penyebar hadis dan orang-orang yang membentuk mata rantai penyebaran sejak masa kemunculan hadis), dan pengetahuan penuh tentang ayat-ayat al-Quran (ulum al-Quran). Lihat Ali Mishkini, Wali, h. 9-10.

[44] Chibli Mallat, Menyegarkan, h.65.