DEMOKRASI


DEMOKRASI SEBAGAI TATANAN POLITIK KONTEMPORER

Oleh : Candiki Repantu dan Salamuddin, MA

MAKNA DEMOKRASI

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) berarti kekuasaan atau kedaulatan rakyat; kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[1]

Adapun secara defenitif, beragam pemaknaan demokrasi diberikan para ahli, sehingga tidak mudah mendudukkan dalam satu kerangka yang disepakati secara bersama. Bayangkan, jika dahulu kala, dimasa kejayaan Yunani Kuno, demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang buruk, maka kini, ia menjadi sistem idaman setiap pemerintahan di muka bumi. Ini mengindikasikan, adanya pergeseran makna yang memutar paradigma politik dunia 180 derajat. Namun begitu, sekarang, demokrasi dapat di lihat sebagai kekuasaan bersama (rakyat), bukan kekuasaan individual.

Socrates yang digelar sebagai Bapak Filsafat, menyatakan bahwa demokrasi lahir dari Negara Oligarki yang sudah tidak mapan dan sakit-sakitan. Dalam kondisi ini, demokrasi terbentuk setelah kaum miskin berkuasa dengan menghancurkan musuh-musuh mereka dan kemudian membentuk pemilihan yang  melibatkan khalayak ramai. Dengan cara ini, Bagi Socrates, tidak ada jaminan bahwa yang terpilih adalah orang yang benar-benar baik dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Begitu pula, aturan-aturan yang dibuat juga hanya akan berdasarkan selera kebanyakan. Parahnya lagi, lanjut Socrates, dalam suatu Negara demokrasi, banyak orang yang bersalah mendapat kebebasan dan ketidakpedulian merajalela.[2]

Namun, pandangan Socrates di atas, tidak mendapatkan tempatnya lagi di masa kini, meskipun beberapa unsurnya—seperti suara mayoritas—tetap mendapat perhatian. Perhatikan pemaknaan demokrasi para ahli modern berikut ini : [3]

  1. Menurut Josefh A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
  2. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa.
  3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
  4. Menurut Deliar Nur, demokrasi adalah sistem kenegaraan yang menjadikan rakyat sebagai pemberi keputusan terakhir yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupan dan penilai menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[4]
  5. Sementara Hendri B. Mayo menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).[5]
  6. International Commission of Jurists merumuskan demokarsi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas [a form of government where the citizens exercise the same right (the right to make political decisions) but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections].[6]

Benang merah yang terlihat dari aneka pengertian demokrasi di atas, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan serta pengambil kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sekaligus melakukan proses kontrol secara langsung atau melalui wakilnya atas pelaksanaan kebijakan negara. Umumnya, kita menyebutnya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kendati demikian, menurut UNESCO, dalam praktiknya, ide demokrasi itu mengandung makna ganda (ambiguous) dan diimplentasikan secara tidak seragam. Hal itu dipengaruhi oleh konstruk budaya masyarakat dan historisitas yang melatari perkembangan suatu bangsa.[7] Karenanya, seperti diungkap Husein Haikal, Inggris yang menganut sistem parlementer, dan Amerika Serikat yang menganut sistem federal, sama-sama mengklaim diri sebagai negara demokratis.[8]

Jadi, dengan adanya dialektika melalui social conditioning dan cultural setting, istilah demokrasi menjadi penuh embel-embel seperti demokrasi terpimpin, demokrasi organic Franco di Spanyol, demokrasi sosialis Nasser di Arab, dan demokrasi Pancasila di Indonesia.[9] Bahkan, jika dalam suatu negara kita melihat pelanggaran demokrasi berat, Negara tersebut tetap juga menyuarakan dan mengaku sebagai pejuang demokrasi. Seolah pameo “kata-kata tak memiliki makna, kitalah yang memberikannya makna”, telah menjadi hukum yang tidak terbantahkan dalam permasalahan ini.

Dengan beragam defenisi dan embel-embel yang disematkan padanya, istilah demokrasi semakin kehilangan makna dan esensinya. Karena itu, daripada pusing mendefenisikan demokrasi, lebih baik melihat ciri dan nilai-nilai yang dikandungnya, atau praktiknya dalam sebuah Negara.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN GAGASAN DEMOKRASI

Sudah maklum, menurut tarikhnya, konsep demokrasi lahir di Yunani Kuno, sebagai hasil dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum serta mulai dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (direct democracy), artinya rakyat dalam menyampaikan haknya untuk membuat keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena negara kota (City State) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang.[10]

Gerakan demokrasi kembali muncul di Eropa Barat pada abad pertengahan yang didorong oleh perubahan sosial dan gerakan kultural yang berintikan pada penekanan kemerdekaan akal dari segala pembatasan. Gerakan kultural yang dimaksud adalah gerakan renaissance dan gerakan reformasi.[11]

Gerakan renaissance lahir di Barat sebagai batu tahapan  memasuki abad modern, abad yang mencerminkan pencerahan (aufklarung; enlightenment) dalam suatu revolusi besar yang merubah tidak hanya struktur sosial-politik masyarakat, tetapi juga pemikiran, ideologi, dan keyakinan-keyakinan yang sebelumnya dianggap mapan.

Kebangkitan di abad renaissance, tidak bisa dilepaskan dari munculnya kesadaran masyarakat Barat akan pentingnya ilmu pengetahuan disebabkan kontak dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Para filosof Muslim seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, al-Razi, Abu Raihan al-Biruni, al-Khawarizmi, dan lainnya berhasil mentransfer filsafat Yunani kedunia Islam. Bukan hanya itu, mereka juga berhasil memberikan komentar dan kritikan tajan atas pemikiran Yunani, bahkan membangun sendiri nalar filosofis yang mandiri yang dikenal dengan filsafat Islam (filsafat Arab).[12]

Adapun arus transmisi pemikiran Islam ke dunia Barat, diawali dengan ekspansi Islam ke Andalusia (Spanyol) dengan mendirikan kekhalifahan yang besar di bawah kendali Dinasti Umayyah sejak tahun 711 M.  Siria, cordova, Toledo, Granada, dan Sisilia, adalah sederetan wilayah yang menjadi pusat kekuasaan Islam bukan hanya bidang administrasi pemerintahan tetapi juga bidang keilmuan dengan beragam disiplin ilmu seperti teologi, filsafat, mistisisme, sejarah, astronomi, dan geografi. Negara-negara tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan tradisi intelektual Islam ke dunia Barat.[13] Sisilia misalnya, dikatakan Philip K. Hitti, sebagai titik temu dua wilayah yang berbeda telah bertindak sebagai perantara dalam proses peralihan khazanah pengetahuan kuno dan Abad Pertengahan, yang tradisi lisannya menggunakan bahasa Yunani, Arab, dan Latin.[14]

Ini berarti, atas sumbangsih khazanah Islam, renaissance di Eropa yang berintikan rasionalitas untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah membawa perubahan mendasar pada agama, masyarakat, dan pemerintahan. Untuk yang terakhir ini, para pemikir abad itu terilhami untuk kembali menggaungkan demokrasi. Pada masa renaissance ini juga, orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikannya dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Dengan kata lain pada masa renaissance kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia dijamin tanpa dapat dibatasi oleh orang lain.[15]

Selanjutnya, demokrasi di abad pertengahan menjadi idaman, karena pada abad ini struktur masyarakat Barat dicirikan oleh prilaku yang feodal, kehidupan spiritual dikuasai oleh Paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Dengan demikian, kehidupan sosial politik dan agama pada masa ini hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat, yaitu bangsawan dan kaum agamawan.[16] Dengan alasan teologis dirumuskanlah absolutisme bangsawan dan agamawan, “Tuhan adalah sumber kekuasaan, dan kepatuhan sipil adalah kewajiban umat Kristen sebagimana tertulis dalam Injil bahwa ‘semua kekuasaan berasal dari tuhan’.” (St. Paulus 3-14, Surat kepada orang-orang Romawi). Karena Tuhanlah yang mendelegasikan kekuasaan-Nya kepada raja, maka monarki absolute, adil dan sah, sebab dikehendaki Tuhan. Raja adalah “monarque” yang kekuasaannya diturunkan oleh Tuhan.[17] Perhatikan pidato Raja Perancis, Louis XV, dalam pertemuan di Paris pada tahun 1776 yang menunjukkan kekuasaan mutlaknya :

“C’est en ma personne seul que reside l’autorite souveraine…C’est a moi seul qu ‘appartient le pouvoir legislative sans dependence et sans partage. L’ordre public tout entire emane de moi; j’en suis le guardian supreme. Mon people n’est qu’un avec moi; les droits et les interests de la nation, don’t on ose faire un corps separe du monarque, sont necessairement unis avec les miens et ne reposent qu’entre mes mains.” [18]

(Kedaulatan pemerintahan terletak hanya pada diriku …Akulah yang berkuasa membuat dan memberikan undang-undang tanpa bantuan orang lain; susunan masyarakat semata-mata menjelma dari diriku; akulah pelindung tertinggi dari rakyat. Rakyatku tidak ada hubungannya dengan aku; hak-hak dan kepentingan bangsa, yang berusaha dijadikan sebagai badan terpisah dari kerajaan, mestilah disatukan kepadaku kembali dan tetap berada di tanganku/di bawah kekuasaanku).

Begitulah, monarki absolut nyaris mewarnai semua pemerintahan di dunia. Meskipun di Inggris dan Belanda ada parlemen, tetapi hanya menjadi perpanjangan tangan penguasa, kalangan bangsawan, dan orang-orang kaya. Undang-undang dibuat untuk melindungi hak milik mereka dan hak-hak istimewa lainnya. Bahkan pendidikanpun hanya berlaku bagi orang kaya dan kelas-kelas yang diistimewakan sehingga permasalahan yang besar pada waktu itu adalah kemiskinan.[19]

Pandangan ini menciptakan sistem kasta (kelas sosial). Pikiran tentang adanya kelas-kelas dalam masyarakat menyebabkan perlakuan yang tidak sama. Kalangan bangsawan dan tuan-tuan tanah menekan rakyat dengan hak kepemilikan dan senantiasa membuat kehidupan rakyat tergantung pada mereka. Adapun kalangan agamawan, berperan mempertahankan sistem yang tidak adil ini dan mengiming-imingi rakyat dengan kehidupan masa depan (akhirat) yang lebih baik. Nasib (takdir), sebagai kata kunci penerimaan kondisi apapun dalam kehidupan, telah menjadi falsafah yang menyebar sehingga tidak memunculkan pemberontakan masyarakat, meskipun mengalami penderitaan yang berat.

Bukan hanya kalangan bangsawan dan agamawan, absolutisme ini diperkuat oleh pemikiran-pemikiran beberapa intelektual seperti Thomas Hobbes (1588-1679). Dalam karyanya, Leviathan, Hobbes menyetujui bentuk Negara kerajaan yang berpusat pada satu orang (atau lebih) yang mendapatkan kekuasaan mutlak untuk mengatur masyarakat dan menjaga keamanan mereka.[20] Kekuasaan tersebut, Bagi Hobbes dapat diperoleh dengan dua cara: kekuatan alam (Natural force) seperti penaklukan atau melalui persetujuan bersama. Yang pertama disebut dengan commonwealth by acquisition dan yang kedua sebagai commonwealth by institution.[21]

Jika dicermati, pandangan Hobbes di atas tidaklah murni absolutisme, sebab meskipun penguasa memiliki kekuasaan mutlak namun harus tetap memberikan hak-hak dasar kemanusiaan (meskipun tidak merata). Selain itu, pendapatnya tentang perolehan kekuasaan melalui persetujuan bersama antara penguasa dan rakyat, mengindikasikan suatu kontrak sosial, yang mana rakyat menyerahkan dengan sukarela kedaulatan individualnya pada seseorang untuk membentuk pemerintahan dengan jaminan perlindungan yang menyeluruh. Akan tetapi, cara ini lebih terkesan sebagai perbudakan.

Protes keras atas model monarki absolute datang dari Baron de la Brede et de Montesquieu (1689-1755). Di bawah kekuasaan mutlak, kata Montesquieu, satu orang, tanpa hukum dan peraturan akan menyodorkan segala sesuatu yang menurut kehendaknya saja tanpa pengawasan, hanya akan menghasilkan pemerintahan yang despotic, menindas, dan akan mengalami kelemahan serta kehancuran dikarenakan ulahnya sendiri.[22]

Kritikan tajam lainnya datang dari John Locke (1632-1704) dalam karyanya Two Treatises of Government menjelaskan poin-poin penting secara detail dalam pembentukan kontrak sosial sebagai berikut :

  1. Manusia pada mulanya hidup dalam keadan alam, tanpa hukum, ketertiban ataupun pemerintahan, tetapi memiliki hak-hak dasar yang suci dan kekal seperti hidup, kemerdekaan dan hak milik.
  2. Keadaan seperti ini tidaklah baik dan membahayakan, sebab rawan dengan penindasan, kemiskinan dan kehancuran.
  3. Menyadari hal itu, masyarakat yang lebih rasional bersepakat untuk membentuk pemerintahan untuk memlihara ketertiban dan menjamin hak-hak dasar di atas. Kesepakatan ini menghasilkan kontrak social antara pemerintah dan yang diperintah (rakyat).
  4. Kontrak atau konstitusi tersebut memberi batasan-batasan hak dan kekuasaan baik pemerintah maupun rakyat. Hak-hak yang dilepaskan rakyat hanyalah hak-hak yang sekunder dan tidak mencakup hak-halk dasar.
  5. Pemutusan kontrak atau revolusi dapat dibenarkan bila ada pelanggaran oleh pememrintah.
  6. Dengan demikian, pada dasarnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan memerintah, dan bila mayoritas dari mereka membatalkan kontrak tersebut, maka mereka memiliki hak untuk membentuk pemerintahan yang baru.[23]

Ide kontrak sosial ini lebih jauh dielaborasi oleh JJ. Rousseau (1712-1778), melalui karya monumentalnya Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique yang ditulis pada 1762. Dalam karya tersebut, Rousseau menjelaskan ada tiga kehendak yang bermain dalam sebuah negara. Pertama, kehendak pribadi yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kedua, kehendak bersama para magistrat (anggota pemerintah) yang hanya menguntungkan korpnya. Dan ketiga, kehendak rakyat (souverain) yang bersifat umum dalam hubungannya dengan Negara sebagai himpunan, dan juga pemerintah sebagai bagian dari himpunan itu.[24] Negara ideal, bagi Rousseau, adalah Negara yang menihilkan kehendak pribadi, membatasi kehendak magistrate (anggota pemerintah), dan mendaulatkan kehendak umum sebagai aturan resmi.[25]

Dengan kesadaran yang muncul, terjadilah tiga revolusi besar di Eropah. Pertama, revolusi industri di Inggris yang meluas keseluruh Eropa (1688). Kedua, revolusi politik di Amerika (1776), yang menghasilkan terbentuknya Negara Amerika yang merdeka dari koloni Inggris. ketiga, revolusi sosial di Perancis (1789) yang menghancurkan sistem monarki dan hak-hak istimewa yang tidak adil.[26] Namun, yang memberikan andil besar dalam perubahan tata politik dunia adalah revolusi kemerdekaan Amerika disusul oleh revolusi Perancis dengan semboyannya egalite, freternite, liberte (persamaan, persaudaraan, kebebasan).

Setelah kedua revolusi ini, demokrasi semakin mendapatkan popularitas yang besar di Barat. Saat itu, demokrasi dianggap sebagai model pemerintahan yang terbaik dan menjadi idaman, sehingga setiap Negara menyebut dirinya sebagai Negara yang demokratis. Idaman itu berlangsung higga saat ini, asal tahu saja, negeri komunis pun menyebut dirinya negeri demokrasi seperti Republik Demokrasi Korea, Republik Demokrasi Vietnam.[27]

Jadi, kondisi politik yang menekan dari kalangan bangsawan dan agamawan, serta gagasan-gagasan kebebasan dan hak-hak politik rakyat, menumbuhkan keinginan menghidupkan kembali demokrasi. Hal itu diindikasikan dengan lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris dengan bawahannya. Kelahiran Magna Charta dapat disebut sebagai tonggak baru kemunculan kembali demokrasi. Dalam piagam tersebut ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan preveles (privileges) bawahannya termasuk rakyat jelata sebagai imbalan bagi penyerahan dana untuk keperluan perang dan lain-lain. Selain itu, yang paling mendasar adalah adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.[28]

Selain renaissance, peristiwa lain yang mengilhami timbulnya kembali gerakan demokrasi di Barat (Eropa) adalah gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan revolusi agama yang terjadi di Eropa pada abad ke-16 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik di mana kekuasaan gereja begitu dominan dalam menentukan tindakan warga negara. Karena itu, segala hal yang berkaitan dengan tindakan warga negara ditentukan oleh gereja. Revolusi agama yang dimotori oleh Martin Luther menyulut api pemberontakan terhadap dominasi gereja yang telah mengungkung kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan reformasi dalam Agama Katolik melahirkan protestanianisme yang intinya memberikan penegasan antara kekuasaan gereja dengan negara. Kekuasaan gereja mengatur hal yang terkait dengan masalah agama, sedangkan negara mengatur hal yang terkait dengan masalah kenegaraan.[29]

Dari sini, pada abad ke-19, timbullah gagasan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi atau undang undang dasar baik yang tertulis (written constitution) maupun yang tidak tertulis (unwritten constitution). Konstitusi atau undang-undang dasar ini mesti menjamin hak-hak politik rakyat sekaligus menentukan batas-batas kekuasaan pemerintah. Caranya, kekuasaan pemerintah (eksekutif) diimbangi dengan kekuasaan parlemen (legislative) dan lembaga-lembaga hukum (yudikatif).[30] Gagasan ini kemudian disebut konstitusionalisme (constitutionalism) dalam sistem ketatanegaraan dan negaranya disebut Negara Konstitusionalisme (Constitutionalism State) atau Negara Hukum (Rechtsstaat atau rule of law). [31]

Ciri penting Negara Konstitusionalisme (Constitutional State) adalah sifat pemerintah yang pasif, ia hanya pelaksana keinginan rakyat yang dirumuskan melalui para wakilnya di parlemen. Carl J. Fredrick, mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan yang menjadikan pemerintah sebagai satu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa batasan untuk menjamin kekuasaan yang diberikan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah (a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt tu ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing).[32]

Jika dikaitkan dengan trias politika, menurut Mahfud, maka tugas pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat.[33] Dalam klasifikasi Arif Budiman, konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini bisa disebut sebagai negara Pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri, hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari interest-group dalam masyarakat. Dalam negara pluralis yang berlangsung bebas ini, setiap kebijakan yang dikeluarkan bukanlah atas inisiatif yang timbul dari kemandirian negara, melainkan lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat secara penuh melalui parlemen.[34]

Friedich Julius Stahl memberikan ciri-ciri Negara Konstitusional (Rechstaat) sebagai berikut:

  1. Hak-Hak asasi manusia.
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
  3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur).
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.[35]

Sedangkan AV. Dicey, dalam Introduction to the Law of the Constitution, memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power); seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
  2. Kedudukan yang sama dalam hukum (equality before the law) baik untuk rakyat biasa maupun bagi pejabat.
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan pengadilan.[36]

Konsep Negara Konstitusional atau Negara Hukum Klasik yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan seperti di atas mulai digugat pada abad dua puluh, terutama sekali menjelang pertengahan abad ke-20, setelah perang dunia II. Faktor yang mendorong lahirnya kecaman tersebut seperti dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, antara lain adalah akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme bahkan kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa, seperti di Norwegia dan Swedia, serta pengaruh aliran ekonomi Inggris yang dipelopori oleh Maynard Keynes (1883-1946).[37]

Pada masa itu, ide Negara Konstitusional (Constitutional State) beralih menjadi Negara Kesejahteraan (Welfare State) atau Negara Pelayan Masyarakat (Social Service State). Jika dalam constitutional state, pemerintah dilarang campur tangan baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, maka dalam welfare state, sebaliknya, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, karenanya pemerintah tidak boleh bersifat pasif, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, perlu dibentuk standar-standar dasar bidang politik, sosial dan ekonomi.[38]

Sebagai implementasinya, Negara harus mengatur dan mengendalikan distribusi ekonomi agar merata, dan perlunya pemerintah mengambil peran dalam kebutuhan-kebutuhan vital yang menyangkut kebutuhan publik. Demokrasi dalam gagasan baru ini mencakup dimensi yang luas bukan saja demokrasi politik, tetapi juga bidang ekonomi dengan demokrasi ekonomi, dalam bidang pendidikan dengan demokrasi pendidikan, dalam bidang sosial dengan demokrasi sosial,  dan sebagainya.

Dalam bidang ekonomi misalnya, orang yang paling bertanggungjawab memasarkan gagasan kebebasan ekonomi dalam perpolitikan adalah Adam Smith (1723-1790). Karyanya, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation (terkenal dengan judul Wealth of Nation saja), menjadi buku rujukan penting bagi hukum-hukum ekonomi seperti perdagangan, pembagian kerja, upah, keuntungan, sewa, eksport-inport, dan terutama masalah hidup konsumtif. Semua itu diperkirakan bisa mempengaruhi posisi Negara dan pemerintahan karena prinsipnya, kemakmuran mesti di capai oleh suatu bangsa.[39]

Demikian juga, menurut Bertrand Russel (1872-1970), sistem ekonomi mempunyai pengaruh dalam membentuk karakter masyarakat, karena persoalan ekonomi menyentuh kehidupan manusia lebih intim daripada problema politik. Ekonomi memberikan jaminan kemakmuran dan kemerdekaan jika dikendalikan dengan baik, tetapi, jika gagal akan menghasilkan kompetisi yang tidak sehat sehingga terjadi disparitas kepemilikan antara kaum kaya (the have) dan kaum miskin (the have not). Di sini kemakmuran beralih menjadi ketidakadilan.[40] Karena itu, perdebatan panjang telah di mulai di abad dua puluh dengan menempatkan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mendorong proses demokratisasi.

Jadi, Negara Demokrasi bukan hanya berbicara tentang sistem administrasi pemerintahan saja, melainkan menyangkut segala hal yang berhubungan dengan faktor-faktor lain yang mendorong perkembangan dan kemajuan bangsa. International Commission of Jurists pada konfrensinya di Bangkok tahun 1965, menekankan perluasan konsep rule of law dengan statement, “the dynamic aspect of the rule of law in the modern age”. Komisi ini merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law (Negara Hukum) sebagai berikut: [41]

  1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara proseduril untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
  2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independent and impartial tribunals).
  3. Pemilihan umum yang bebas.
  4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
  5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
  6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa ada pengakuan tentang perlunya perluasan tugas eksekutif agar menjadi lebih aktif, bukan lagi sebagai nachtwater state. Pemerintah dalam negara hukum modern diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan, dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya. Selain itu, pemerintah diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, tidak hanya bertindak atas inisiatif parlemen. Itulah sebabnya kepada pemerintah diberikan Fries Ermessen atau Pouvoir discretionnair, yaitu kemerdekaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen (wakil rakyat).[42]

Dalam gagasan Welfare State ini ternyata peranan negara direntang sedemikian luas, jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19 (Negara Hukum Formal). Dalam bidang legislasi, bahkan, Freies Ernmessen dalam Welfare State ini mempunyai tiga macam implikasi, yaitu adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan UU tanpa persetuan lebih dahulu dari parlemen, masa berlakunya dibatasi oleh waktu tertentu); hak legislasi (membuat peraturan yang sederajat di bawah UU) dan droit function (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif). Di dalam Welfare State ini faktor kemandirian negara lebih menonjol dari pada faktor kenetralan negara sehingga negara tidak lagi terikat pada gagasan pluralisme tetapi lebih mendekati organisme.[43]

NILAI-NILAI DASAR DEMOKRASI

“Demokrasi terbentuk setelah kaum papa mengalahkan lawan mereka, sebagiannya dibunuh dan sebagiannya lagi dihukum buang, sedangkan sisanya diberi kebebasan dan kekuasaan yang sama; dan inilah bentuk pemerintahan yang para hakim pada umumnya dipilih oleh orang banyak.”

“Ya,” katanya, “itulah hakikat pemerintahan demokrasi, apakah revolusi dijalankan mengangkat senjata, atau apakah ketakutan telah menyebabkan pihak lawan untuk mundur.”

“Dan sekarang bagaimanakah cara hidup mereka, dan jenis pemerintahan apakah yang mereka miliki? Untuk negara yang seperti itu, seperti itu jugalah orangnya.”

“Jelas sekali,” katanya.

Pertama-tama, apakah mereka tidak bebas; dan apakah Negara itu tidak penuh dengan kebebasan dan keterbukaan—orang bisa mengatakan dan melakukan apa saja yang disukainya?”

“Seperti itulah keadaannya,” katanya.

“Dan bila ada kemerdekaan, setiap individu pasti sanggup mengatur hidupnya sendiri sesuai dengan keinginannya?”

“Tentu saja”

“Dengan demikian, dalam jenis Negara ini akan ada keanekaragaman kodrat dasar manusia?”

“Memang demikian”

“Kalau demikian, bentuk ini tampaknya akan menjadi Negara yang paling adil, wujudnya bagaikan jubah yang tersulam dengan hiasan berbagai macam kembang. Dan seperti kaum perempuan dan anak-anak yang merasakan segala sesuatunya serba indah penuh kembang warna-warni, demikian pulalah kaum lelaki yang berpikiran bahwa Negara ini, dihiasi dengan berbagai tingkah laku dan karakter manusia, menjadi Negara yang paling adil dari segala macam Negara.”

“Ya.”

“Ya, Tuanku yang baik, dan di sana, tidak akan ada yang lebih baik yang harus dicari-cari.”

“Mengapa?”

“Karena kemerdekaan yang memerintah di sana—mereka memiliki keragaman konstitusi yang lengkap; dan orang yang berkeinginan untuk mendirikan Negara, seperti yang telah kita lakukan, harus melangkah menuju demokrasi seperti orang yang pergi ke bazaar tempat orang menjual berbagai macam barang dan dia mengambil dan membeli salah satunya yang cocok bagi dirinya; dan, setelah dia menjatuhkan pilihan, dia mungkin menemukan negaranya.”

“Dia akan yakin untuk memiliki pola yang cukup.”

“Dan tidak ada keharusan,” kataku, ‘bagimu untuk memerintah di Negara ini, sekalipun engkau mempunyai kapasitas  untuk itu, atau diperintah, bahkan seandainya engkau tidak menyukainya, atau harus berperang ketika semua orang berperang, berdamai ketika semua orang berdamai, jika engkau tidak menginginkan demikian—juga tidak ada keharusan, karena undang-undang melarangmu untuk memegang jabatan atau mengambil keputusan, sehingga engkau tidak boleh memangku jabatan atau sebagai pengambil keputusan, jika engkau memiliki kesukaan—apakah ini merupakan cara hidup yang sangat menyenangkan untuk saat ini?”

“Untuk saat ini, ya.”

‘Dan bukankah kemanusiaan mereka yang terkutuk dalam beberapa kasus sangat menarik? Apakah engkau tidak mengamati bagaimana, dalam suatu Negara demokrasi, banyak orang, meskipun mereka telah dihukum mati atau dihukum buang, hanya tinggal di tempat mereka berada dan berjalan-jalan ke mana saja dalam jarak yang dekat—orang tersebut berparade seperti seorang pahlawan, dan tidak seorangpun yang melihat dan memedulikannya?”

“Ya,” jawabnya, “banyak orang yang bertingkah laku seperti itu.”

“Lihat juga,” kataku, “semangat memaafkan dari demokrasi, dan semangat ‘tidak memedulikan’ akan hal yang sepele, dan ketidakpedulian yang diperlihatkannya atas semua prinsip yang baik yang dengan khidmat kita tetapkan sebagai dasar bagi kota…bagaimana demokrasi itu dengan agungnya menginjak-injak semua pengertian kita yang baik ini, tidak pernah berpikir untuk mencari sesuatu yang membuat orang menjadi negarawan, dan menganjurkan untuk menghormati orang yang mengaku sebagai sahabat rakyat.”[44]

Narasi di atas adalah dialog kuno antara Socrates dengan Glaucon, tentang demokrasi. Dialog tersebut memberikan beberapa gambaran tentang makna dan prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum, suara mayoritas, kebebasan, persamaan, kemerdekaan, menghargai pluralitas, dan keadilan, meskipun tidak ada rumusan yang pasti dan sepakat tentang prinsip-prinsip tersebut. Di sisi lain, sederetan kritik juga diajukan Socrates kepada demokrasi, karena dapat menghasilkan keadilan semu, individualisme, kepemimpinan yang lemah, pengabaian hukum, dan menafikan kebenaran.

Dialog Socrates dengan Glaucon merupakan gambaran kuno tentang unsur-unsur dalam Negara Demokrasi yang hingga kini masih tetap di anut dan dielaborasi dengan lebih canggih oleh pemikir-pemikir kontemporer, di Barat maupun di Timur. Keburukan demokrasi yang diungkit para filosof Yunani Kuno kini kehilangan popularitasnya, terselip dalam keindahan demokrasi yang diagung-agungkan. Terlebih, pasca perang dunia kedua, belahan bumi hanya terbagi pada dua kutub, Negara Sosialis yang diusung Uni Soviet di Timur atau Negara Demokratis dukungan Amerika dan Eropa di Barat.

Untuk itu mengungkap dengan jelas prinsip-prinsip fundamental dan asli dari demokrasi merupakan tuntutan praktis disamping akademis. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan mizan (timbangan) yang akurat untuk menilai apakah demokrasi memang merupakan sistem yang ideal bagi tata poliitik dunia untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Diantara prinsip yang terkenal dan jadi rujukan adalah kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan kebebasan.

Tentang kedulatan rakyat sebagai dasar pemerintahan, The Universal Declaration of Human Right (UDHR) menyebutkan “Kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar bagi kewenangan pemerintahan”.

Prinsip ini merupakan hal paling mendasar dalam demokrasi. Sejarah dan gagasan yang berkembang tentang politik membuktikan hal ini, bahkan secara singkat sering diungkapkan—pernyataan Abraham Linclon— demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bahkan, jika ingin disederhanakan, menurut Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (citizenship). Prinsip ini, menggariskan persamaan hak dan kewajiban antara setiap warga Negara dan pemerintah yang berkuasa. Warga Negara memiliki hak dan akses untuk memilih dan dipilih, dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut. Begitu pula setiap orang mesti menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat bersama, dan penguasa dapat bertindak dengan kewenangannya, untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari berbagai ancaman.[45]

Disebabkan kedaulatan rakyat memegang peranan inti, maka dalam demokrasi, semuanya tergantung pada kehendak rakyat. Namun bukankah rakyat itu merupakan gabungan dari individu-individu, sehingga untuk merangkum semua kehendak bukanlah hal yang mudah. Bisa saja terjadi perselisihan yang tak kunjung henti antara kepentingan individu yang satu dengan yang lainnya. Karena itulah prinsip citizenship juga membawa kita pada individualisme.

Menurut Bertrand Russel, cita-cita politik hendaknya didasarkan kepada kehidupan individu, yakni menjadikan kebaikan individu sebagai tujuan politis dan tugas politik adalah menyelaraskan hubungan manusia-manusia dengan cara sedemikian rupa, sehingga masing-masing sebanyak mungkin memperoleh kebaikan dalam eksistensinya.[46] Lembaga-lembaga politik dan sosial harus ditilik dari kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan terhadap individu-individu. Dalam posisi ini, keadilan merupakan hal mendasar dan sangat dibutuhkan untuk political ideal, yang dalam praktiknya, tidak adanya penindasan dari penguasa  atau siapapun yang menjadi pemenang’ dalam kompetisi politik.[47]

Prinsip kedaulatan rakyat membawa konsekuensi adanya persamaan derajat dan martabat kemanusiaan. Rousseau yang mendefenisikan demokrasi sebagai pemerintahan di tangan seluruh (atau sebagian besar) rakyat,[48] menyebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan hanya didapat melalui konvensi bukan melalui kekuatan, mengingat bahwa tidak ada manusia yang memiliki otoritas alami atas sesamanya sehingga bisa memperbudak atau memerintah yang lain untuk berada dalam kekuasaanya.[49] Artinya, kedaulatan itu bukan hanya milik sebagian rakyat, tetapi milik semua orang tanpa terkecuali. Untuk itu, seluruh rakyat mesti mendapatkan hak yang sama baik dalam partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, maupun aspek lainnya. Doktrin utamanya adalah bahwa semua manusia tidak memiliki kelebihan dari yang lainnya, tidak memiliki hak-hak istimewa, dan tidak ada keutamaan ras, suku, etnis, ‘darah biru’, ningrat, atau embel-embel lainnya yang membuat seseorang atau sekelompok orang berhak memperbudak lainnya dan bebas dari hukum-hukum yang berlaku.

Dalam deklarasi HAM, secara tegas disebutkan “Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak. Mereka dikaruniai akal dan suara hati dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berwenang atas semua hak dan kebebasan yang termuat dalam deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau asal-usul social, barang milik, kelahiran atau status lainnya…” (the Universal Declaration of Human Right).

Embel-embel keistimewaan yang selalu disematkan dalam tradisi klasik— seperti disebutkan di atas: bangsawan , ras unggul, warna kulit, dan sabagainya—sebenarnya dilandasi oleh nalar filosofis bahwa manusia mendapatkan hak-hak alamiah yang utama dari alam. Kaum ‘naturalis’ misalnya, menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai sifat alamiah seperti orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Secara alamiah orang kulit hitam memiliki tubuh yang kuat, tetapi mental yang lemah. Sebaliknya, orang kulit putih, berfisik lemah dan bermental kuat. Hal ini membawa perbedaan fungsi dan pekerjaan, orang kulit hitam dengan sifat alamiahnya lebih tepat menjadi pekerja fisik seperti buruh, sedangkan orang kulit putih selayaknya menjadi pekerja administrasi kemasyarakatan seperti pemerintahan. Pandangan ini mungkin yang dibuktikan sejarah dengan perbudakan yang dilakukan bangsa kulit putih terhadap bangsa kulit hitam.

Pandangan seperti inilah yang tidak diakui oleh demokrasi. Semua manusia dilahirkan sama, karenanya mesti mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan ini. John Locke yang terkenal dengan teori tabularasa-nya, mengukuhkan hal ini, dilanjutkan oleh Claude Andrien Helvetius (1715-1771) yang mendogmakan kesamaan manusia sejak lahir, dan perbedaan itu timbul disebabkan pengaruh lingkungan atau pendidikannya. Untuk itu, semua manusia berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk mengembangkan dirinya kearah kecerdasan dan kebajikan, agar kehidupan masyarakat lebih baik dan beradab. Raja-raja (pemerintah), lanjut Helvitius, harus memberikan kesempatan yang sama tersebut kepada rakyatnya.[50] Jika demokrasi kehilangan sifat patriotismenya dan kehendak akan persamaanya, maka bangsa akan segera hancur, kata Montesquieu. Hanya saja ia mengingatkan, bukan hanya mengabaikan persamaan yang berdampak negatif, tetapi juga, jika persamaan ditekankan dengan sangat berlebihan, maka akan melemahkan proses demokrasi pula.[51]

Persamaan yang diperjuangkan oleh demokrasi, telah mendobrak absolutisme monarki yang berabad-abad, sejak zaman kuno hingga zaman modern, menguasai tradisi pemerintahan dunia. Dengan bersandar pada rasionalisme, demokrasi menggulirkan “social contract” (perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya adalah menentukan bahwa dunia ini mesti diatur oleh hukum yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. [52]

Unsur universalitas tersebut mempersamakan berlakunya hukum bagi semua orang, yang dalam bidang politik melahirkan pendapat umum bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat  didasarkan pada suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak; penguasa diberi kekuasaan dalam menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang memungkinkan bagi rakyat menikmati hak-haknya dengan aman dan sebaliknya rakyat menaati pemerintahan yang dapat menjamin hak-haknya tersebut.[53]

Amerika, Negara yang mengklaim sebagai poros demokrasi telah mengikrarkan persamaan martabat dan hak manusia dalam deklarasi kemerdekaanya. Dalam The American Declaration of Independence tertulis prinsip Negara Amerika sebagai berikut :

“Kami memegang kebenaran-kebenaran ini sebagai yang sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dilengkapi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak yang tek tercabut, bahwa dari antaranya adalah kehidupan, kebebasan, dan cita-cita kebahagiaan. Bahwa untuk mengamankan hak-hak ini, pemerintah-pemerintah dibangun di antara manusia, memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan orang-orang yang diperintah.”[54]

Kembali dengan mengutip J.J. Rousseau, prinsip fundamental demokrasi lainnya adalah kebebebasan. Karya besarnya, Du Contrat Social dimulai dengan ungkapan “L’homme est ne libre, et partout il est dans les fers”, manusia dilahirkan bebas, namun dimana-mana ia terbelenggu.[55]

Kebanyakan demokrasi memberikan peluang yang lebar kepada rakyat untuk memiliki kebebasan, khususnya kebebasan berekspresi. Artinya, setiap orang dalam kerangka demokrasi, memiliki ruang yang bebas untuk berpikir, berpendapat sesuai keyakinan atau kesukaannya, menulis apa pun yang dikehendakinya, melakukan keinginannya, bebas memilih agama, pekerjaan, partai, organisasi dan lainya sesuai dengan selera dan kepentingannya.

Kebebasan (freedom) berdampingan secara akrab dengan transparansi atau keterbukaan (openess), dimana demokrasi memberikan jaminan konstitusional bagi setiap orang untuk mengakses informasi tanpa manipulasi, baik secara langsung maupun tidak (melalui pers yang bebas), sehingga secara terbuka, dapat pula mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, menyikapi situasi dan kondisi bangsa,  serta memberikan masukan-masukan ataupun solusi-solusi masalah kerakyatan.

Hal ini memang terkesan paradoks, sebab, mengukuhkan kebebasan individual memiliki kemungkinan besar akan menghasilkan konflik dan saling benturan. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab, maka tidak mungkin ada kebebasan tanpa batasan dan aturan-aturan yang menjaga keseimbangan praktik kebebasan. Dalam demokrasi, mekanisme yang menentukan batas kebebasan individu adalah kebebasan individu lainnya. Ini berarti, setiap orang bebas melakukan tindakan apa pun, selama tindakan tersebut tidak melucuti kebebasan dan melanggar hak orang lain. Bagaimanapun, tidak ada yang boleh bertindak secara sepihak untuk merusak atau mencabut kebebasan orang lain kecuali pemerintah, karena pemerintahlah yang secara konstitusional mendapatkan kewenangan untuk memberikan sanksi dan hukuman setelah melakukan berbagai pemeriksaan yang membuktikan seseorang bersalah.

Dari penjelasan di atas, demokrasi itu memiliki unsur-unsur fundamental yang menjadi landasan paradigmanya yang berhadapan secara nyata dengan paradigma absolutisme. Nilai-nilai fundamental tersebut adalah:

  1. Kedaulatan seluruh rakyat sebagai lawan dari kedaulatan khusus perseorangan (raja, bangsawan).
  2. Persamaan (equality) yang memberikan perlindungan hak-hak dasar seluruh rakyat sebagai lawan dari pembedaan berdasarkan hak-hak istimewa yang alamiah dari golongan tertentu.
  3. Keadilan (justice) yang merata sebagai lawan dari kezaliman, pelanggaran hak, dan pengabaian hukum.
  4. Kebebasan (freedom) sperti kebebasan berekspresi (freedom of expression) sebagai lawan dari pembungkaman.

NEGARA DEMOKRASI

Mengingat dialektika dan dinamikanya yang panjang, demokrasi menjadi memiliki keanekaan perspektif dan tafsiran akibat dipengaruhi oleh kondisi zaman, tingkat peradaban dan kultur masyarakat. Untuk itu, mendudukkan paradigma demokrasi dalam kerangka yang akurat dan sistematis bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi jika diukur melalui praktik demokrasi yang tidak seragam disetiap negara.

Sebagai ikhtiar mempermudahnya, maka diusulkan untuk lebih memperhatikan unsur-unsur fundamental demokrasi di atas yang menjadi ciri khas atau syarat implementasi prinsip demokrasi dalam sebuah negara, meskipun tetap tidak mudah mengukurnya. Dengan cara ini, ditemukan semacam ‘prosedur minimal’ yang menjadi konsensus bagi demokrasi politik, yaitu pemungutan suara yang diikuti seluruh rakyat secara umum dan rahasia, hak pilih universal bagi orang dewasa, pemilu yang dilangsungkan secara berkala, kompetisi politik yang sehat, akses informasi, pengakuan terhadap kelompok, serta pertanggungjawaban kekuasaan.[56]

Di atas telah diuraikan bahwa demokrasi didasari oleh prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, kebebaan, dan keadilan. Karena itu, dalam bentuk prakteknya, di Negara Demokrasi, dikembangkan ide-ide dan mekanisme agar prinsip-prinsip tersebut teraplikasi dengan nyata. Sebagai contoh, untuk menjamin prinsip kedaulatan rakyat dibuatlah parlemen, untuk menjamin persamaan manusia, dan penghargaan hak-hak individual maka dikembangkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk menjamin kebebasan manusia, dikembangkan konsep kebebasan berserikat dan berpendapat. Untuk menjamin keadilan dikembangkan lembaga peradilan yang independen. Selain itu, agar persamaan, kebebasan dan keadilan di antara sesama manusia tidak terkangkangi, maka perlu diatur proses dan mekanisme seleksi siapa manusia “paling berkualitas” yang diakui lebih unggul untuk kemudian layak dinobatkan sebagai pemimpin. Mekanisme ini disebut pemilihan umum. Kemudian untuk menjawab hak keinginan tahu rakyat atas kinerja pemerintah dan perkembangan lainnya diperlukan pers yang bebas.[57]

Dua filosof besar yakni John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1944) dari Inggris dan Prancis telah memberikan sumbangan besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi ini. John Locke mengemukakan bahwa hak-hak dasar rakyat mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property). Sebagai jaminannya, menurut Locke, hendaknya diformat pemerintahan yang bisa menjamin perlindungan bagi hak-hak tersebut, dimana mesti dilakukan pemisahan kekuasaan (separation of power) menjadi kekuasaan  legislative, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu mengungkapkan sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui “trias politika”, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara dengan membaginya ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri yang merdeka, artinya secara prinsip kiranya semua kekuasaan itu tak boleh dipegang hanya seorang saja.[58]

Demokrasi dipercaya sebagai sistem terbaik dalam membentuk hubungan partisipasi politik rakyat dengan kekuasaan pemerintah. Suatu negara terdiri dari dua bagian, yang diperintah dan yang memerintah, rakyat dan pejabat. Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri sesuai kehendaknya masing-masing, karena itu suara mayoritas menjadi acuan yang akan lebih berhasil menentukan arah kebijakan negara. Untuk itulah, demokrasi diajukan sebagai cara mengurangi sebanyak mungkin campur tangan pemerintah pada kebebasan.[59]

Peter L. Berger menyatakan bahwa demokrasi mencakup setidaknya sifat-sifat berikut : lembaga-lembaga untuk mengadakan oposisi politik serta untuk mengubah pemerintahan melalui pemilihan umum, dan sejumlah hak serta kebebasan yang setiap saat terlindung terhadap kesewenang-wenangan pemerintah yang sedang berkuasa.[60]

Demokratisasi, dengan demikian, memperluas partisipasi rakyat sehingga mencakup mereka yang sebelumnya terlarang menikmati hak dan kewajiban politis—misalnya kaum buta huruf, wanita, remaja, etnis minoritas—serta membatasi kekuasaan pemerintah dengan mengacu pada proses, aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan yang diterapkan pada lembaga-lembaga politik.[61]

Dalam mengusahakan aktualisasi demokratisasi di suatu negara, seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai profesinya, mesti membentuk gerakan nasional yang positif, dengan merencanakan kerjasama yang akurat, informasi yang utuh, dan memberikan solusi-solusi terbaik atas persoalan bangsa. Ini merupakan wujud partisipasi yang positif dalam Negara demokratis. Disamping itu diperlukan pula dalam beberapa hal untuk melakukan protes bagi kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Wujud partisipasi rakyat mestilah diorganisasikan dalam suatu komunitas politik. Sebab, partisipasi tanpa organisasi akan merosot menjadi gerakan massal, sementara organisasi yang tidak melahirkan partisipasi cenderung mengarah menjadi klik personal. Tanpa organisasi tidak akan ada pernah kekuasaan, sedang tanpa kekuasaan, tidak ada perwakilan dalam kehidupan politik Negara. Organisasi merupakan sarana menuju kekuasaan dan fondasi stabilitas politik, sekaligus prakondisi bagi kebebasan politik.

Akan tetapi persoalannya, kebanyakan dari masyarakat kurang mengetahui perkembangan bangsa dan negaranya dan tidak punya akses langsung pada problem-problem yang timbul. Karena itu, masyarakat terkesan kurang peduli pada setiap kebijakan pemerintah.  Di sinilah peran masyarakat yang tercerahkan seperti mahasiswa diperlukan memberikan kesadaran bagi masyarakat pada level bawah dan menjadi gerakan penyeimbang bagi pemerintah di level atas. Peran dua arah ini mesti dimainkan untuk menghasilkan tertib dan stabilitas politik yang diilhami dari kesadaran politik bukan tekanan kekuasaan.

Mesti dipahami bahwa stabilitas politik bukanlah hanya sekedar bebas dari goncangan politik, tapi bagaimana lembaga-lembaga demokrasi diperkuat sehingga meskipun terjadi perbedaan pendapat dan pertikaian politik, masalah ini dapat diselesaikan dengan relatif baik oleh lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Jadi yang terpenting adalah penyelesaian, bukan pembungkaman.

Seluruh lembaga politik—baik itu lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif, atau lembaga masyarakat seperti partai politik— dalam Negara demokratis tidak boleh takut pada kritikan dan protes rakyat. Sebab, rakyat yang kritis menunjukkan perhatian mereka atas masalah-masalah dan ragam keputusan pemerintah, dan memberikan masukan yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jika, manajemen kritik dengan dinamikanya berjalan baik, maka akan terbentuk jalinan kerjasama yang akurat antara rakyat dan pemerintah, dimana rakyat akan mendukung pemerintah sebaliknya pemerintah bekerja dengan tulus demi kepentingan rakyat.

Yang berbahaya adalah, sikap ketidakperdulian rakyat dengan segala keadaan Negara bahkan cenderung pesimis dan apatis. Jika dibiarkan, secara perlahan, sikap ini akan berubah kebencian dan akhirnya Negara demokratis akan beralih menjadi gerakan anarkis. Pada posisi ini, pemerintah akan berubah otoriter dan akan menekan setiap gerakan yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Pada tahap ini, atas nama menjaga keamanan—yang sebenarnya ingin menjaga kekuasaan— pemerintah membenarkan tindakan kekerasan kepada rakyat. Inilah yang dulu dikhawatirkan oleh para filosof Yunani, dan Socrates menjadi korbannya.

Memang, bagi penguasa yang berkepentingan mempertahankan kekuasaannya, reaksi yang tepat untuk dilancarkan terhadap aktivitas masyarakat adalah tekanan, bukan perubahan. Pada dimensi ini, otoritas telah menjadi otoriter. Penguasa dengan otoritasnya dapat melakukan perubahan, tetapi dengan otoriternya dia dapat melakukan penekanan. Henry David Thoreau (1817-1862) menasehati, dalam pemerintahan yang dikendalikan secara sistematis dengan hukum dan aturannya hingga menuntut seseorang berlaku zalim kepada sesamanya, membuktikan bahwa pemerintahan itu buruk, maka sebaiknya jangan mengikuti aturan dan hukum tersebut.[62]

Untuk mengukur perkembangan dan penerapan demokrasi dalam sebuah Negara yang seiring dengan pembangunan politik (modernisas politik), ada tiga indeks yang harus dipenuhi:

  1. Diferensiasi struktur yang berfungsi sebagai pemisah ruang lingkup kekuasaan. Disini ada dua sisi, yaitu pemisahan antar lembaga-lembaga tinggi dan hubungan pusat dengan daerah. Untuk yang pertama, pendapat mengenai dikotomi politik pemerintahan dapat dijadikan alternative disamping teori “Trias Politika” yang masih tetap menjadi rujukan penting. Sedangkan untuk hubungan antara pusat dan daerah azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam ikatan Negara Kesatuan ataupun paham dispersi kekuasaan dapat dijadikan sandaran. Diferensiasi struktur ini berguna untuk menghasilkan keseimbangan kekuasaan (balance of power).
  2. 2. Rasionalisasi wewenang yakni adanya batasan-batasan kekuasaan para administrator dan birokrat. Sumber kekuasaan politik adalah hukum fundamental atau sejenisnya. Hanya saja untuk mencegah pembusukan maupun pembekuan, maka hukum yang dijadikan patokan di dalam tatanan politik sebuah Negara haruslah merupakan hukum yang tanggap akan desakan perubahan tetapi tidak rentan terhadap paksaan revolusioner dari masyarakat yang cenderung melahirkan anarkisme.
  3. 3. Perluasan peran serta politik massa karena masyarakat merupakan sumber kekuasaan pemerintah. Untuk itu mekanisme komunikasi yang telembaga dengan baik antara masyarakat dan pemerintah perlu dirumuskan untuk mengapresiasi input politik massa.[63]

Ketiga indeks di atas, haruslah dikelola sehingga akan melahirkan empat indikator penting. Pertama, moralitas politik pemerintahan; kedua, demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan semakin maju; ketiga, mencegah menumpuknya tugas-tugas pemerintahan di pusat birokrasi; keempat, latihan bagi warga negara untuk menggunakan hak-hak politik mereka secara lebih bertanggung jawab.[64]

Robert A. Dahl menjelaskan bahwa sebuah rezim politik dapat dianggap sebagai demokratis apabila :

  1. Memberikan kebebasan berserikat (membentuk dan mengikuti organisasi, partai) dan kebebasan berekspresi.
  2. Adanya keikutsertaan rakyat dalam pemungutan suara.
  3. Eligibilitas untuk menduduki jabatan publik.
  4. Adanya ruang terbuka untuk berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan secara sehat.
  5. Adanya keterbukaan dan keseimbangan informasi dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah melainkan juga dari lembaga-lembaga lain yang independen.
  6. Menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka langsung, bebas, adil, dan rahasia.
  7. Menjadikan kehendak dan pilihan rakyat sebagai acuan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakannya.[65]

Adapun Jalaluddin Rakhmat mengungkapkan ciri-ciri Negara demokratis apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur berikut :

  1. Pemilihan umum.
  2. Dewan perwakilan sebagai wakil rakyat untuk mengambil keputusan, karena tidak mungkin mengikutkansertakan semuanya.
  3. Kebebasan Pers. Hal ini untuk menjadi sistem kontrol melalui opini publik.
  4. Distribusi kekuasaan (distribution of power). Ini berarti kekuasaan tidak berpusat pada satu orang, melainkan di pisahkan dalam tiga ranah yang dirumuskan Montesquieu: eksekutif, yudikatif, dan legislative.[66]

Sedangkan Franz Magnis Suseno merangkum beberapa pandangan tentang demokrasi dan merumuskan lima gugus ciri hakiki negara demokratis secara terperinci sebagai berikut:[67]

  1. Negara Hukum berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Tuntutan ini dapat dirinci dalam lima ciri negara hukum :
    1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.
    2. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling dasar.
    3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
    4. Terhadap tindakan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
    5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.
  2. Kontrol efektif terhadap pemerintah memuat :
    1. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil.
    2. Pemerintah berada, serta bersedia berada di bawah sorotan terus menerus Badan Perwakilan Rakyat atau masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain.
    3. Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.
    4. Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.
    5. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.
  3. Lembaga pemilihan umum dapat dirinci :
    1. Ada pilihan sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai.
    2. Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih.
    3. Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.
    4. Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.
  4. Dengan prinsip mayoritas yaitu bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau, kalau kesepakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak.
  5. Hak-hak dasar demokratis rakyat yang perlu diakui dan dijamin oleh negara demokratis adalah :
    1. Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tulisan; hak ini termasuk kebebasan pers.
    2. Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan pemerintah.
    3. Hak berkumpul.
    4. Hak membentuk serikat, termasuk partai politik dan hak berasosiasi.

Sedangkan untuk menegakkan demokrasi ditempuh dua cara. Pertama, cara yang formal. Lembaga politik seperti perangkat UU dan hukum, cara kerja lembaga tinggi negara seperti parlemen, MA, dan lainnya, mesti dibuat menjadi demokratis. Artinya, peraturan yang ada, memungkinkan semua warga masyarakat, berpartisispasi dalam proses pengambilan keputusan. Aturan dan lembaga formal ini kemudian harus pula dibunyikan melalui seluruh proses politik. Artinya harus ada kekuatan politik yang bisa memberi tekanan kepada pemerintah untuk melaksanakan aturan ini. Tekanan ini bisa diberikan melalui partai politik, organisasi massa, pers,  tekanan intenasional, dan sebagainya. Kedua, cara struktural, yaitu bahwa demokratisasi hanya bisa terjadi bila dapat diciptakan pembagian kekuasaan antara masyarakat madani dan pemerintah. Di sini masyarakat harus dibebaskan dari dominasi pemerintah yang berlebihan.[68]

Selain itu, demokrasi membutuhkan kondisi-kondisi awal yang memadai, seperti tingkat perkembangan ekonomi, pengetahuan penduduk tentang demokrasi, dukungan elit politik  terhadap demokrasi, adanya tradisi rule of law, dan perlindungan terhadap HAM, adanya kebudayaan yang menunjang, dan sebagainya. Semua ini dibutuhkan sebelum kebebasan menyatakan pendapat dan pemilihan umum yang bebas bisa diselenggarakan.[69] Sebab, sebagaimana diakui oleh Samuel Huntington, bahwa sebelum pemilihan umum benar-benar mengandung arti yang berbobot, terlebih dahulu tingkat minimum organisasi politik sudah harus dicapai. Permasalahannya bukan menyelenggarakan pemilihan umum, melainkan justru membentuk organisasi. Di banyak negara yang sedang berkembang, kata Huntington, pemilihan umum lebih sering menghasilkan kekacauan sosial yang mengganggu dan bersikap reaksioner sehingga meruntuhkan struktur wewenang umum.[70]


[1] Ignas Kleden. Melacak Akar Konsep Demokrasi; Suatu Kajian Kritis. dalam Ahmad Suaedy. Pergulatan Pesantren dan Demokrasi. (Yogyakarta: 2000), h. 5, lihat juga Masykuri Abdullah. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 7.

[2] Plato.  Republik. (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), h.373-375.

[3] Lihat A. Ubaidillah, et. al. Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. (Jakarta: UIN Press, 2002), h. 163.

[4] Deliar Noer. Pengantar ke Pemikiran Politik. (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 207.

[5] Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia, 1982) h. 61. Moh. Mahfud MD. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 19.

[6] Miriam Budihardjo. Dasar, h. 61.

[7] Moh. Mahfud MD. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20. lihat juga Miriam Budihardjo. Dasar, h. 50.

[8] Muhammad Husein Haikal. Pemerintahan Islam. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 87.

[9] Jalaluddin Rakhmat. Pemikiran Politik Islam dari Nabi Saw. Via Al-Farabi hingga Ayatullah Khomeini. Sebuah Pengantar, dalam Yamani. Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat politik Islam. (Bandung: Mizan, 2002), h. 20.

[10] Miriam Budihardjo. Dasar, h. 54.

[11] Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 21-22; Miriam Budihardjo, Dasar, h. 55.

[12] Penamaan filsafat Islam merujuk pada makna kerangka perkembangan filsafat di dalam sejarah Islam. Artinya, hal ini bukan saja alasan geografis atau tokoh tetapi juga alasan substansial bahwa filsafat memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam itu sendiri. Untuk memahami lebih jauh sejarah tumbuh dan berkembangnya filsafat Islam serta pandangan-pandangannya dapat dilihat  dalam M.M. Syarif (ed), A History of Muslim Philosophy vol. II (Delhi India: Low Price Publications, 1961); Majid Fakhri, A History of Islamic Philosophy (New York: Columbia University Press, 1983); T.J. De Boer, The History of Philosophy in Islam (New York: Islamic Philosophy Online). Dalam bahasa Indonesia sendiri telah diterjemahkan Karya Oliever Leaman dengan Syed Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam dalam tiga jilid (Bandung: Mizan, 2003).

[13] Masuknya Islam ke Andalusia, kondisi politik, ekonomi, pendidikan, dan keilmuan yang dikembangkan Dinasti Umayyah Lihat Philip K. Hitti, History of the Arabs (Jakarta: Serambi, 2005), h. 627-781.

[14] Philip K. Hitti. History, h. 781.

[15] A. Ubaidillah, et. al. Pendidikan, h. 171. Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 23.

[16] A. Ubaidillah et.al.  Pendidikan, h. 171. Miriam Budihardjo, Dasar, h. 54.

[17] Anne Godignon dan Jean-Louis Thiriet. Pengantar. dalam Jean Jacques Rousseau. Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik. (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), h. X.

[18] Jawaharlal Nehru. Lintasan Sejarah Dunia II. (Jakarta: Balai Pustaka, 1951), h.11-12.

[19] Jawaharlal Nehru. Lintasan, h. 17.

[20] Thomas Hobbes. Of Commonwealth. dalam Saxe Commins & Robert N. Linscott. Man and the State: The Political Philosophers. (New York: Modern Pocket Library, 1953), h. 6.

[21] Thomas Hobbes. Of Commonwealth, h. 7.

[22] Louis L. Snyder. Abad Pemikiran. terj.  Njoman S. Pendit (Jakarta: Bhratara, 1962), h. 70-71.

[23] Louis L. Snyder. Abad, h. 77.

[24] Jean Jacques Rousseau. Perihal, h. 64.

[25] Jean Jacques Rousseau. Perihal, h. 65.

[26] Ulasan mengenai sejarah dan sifat ketiga revolusi ini dapat dilihat pada Jawaharlal Nehru. Lintasan, h. 26-58.

[27] Jalaluddin Rakhmat. Pemikiran, h. 20.

[28] A. Ubaidillah, et.al.  Pendidikan, h. 171. Miriam Budihardjo, Dasar, h. 54.

[29] Moh. Mahfud MD, Demokrasi, h. 24-25 dan A. Ubaidillah, et. al. Pendidikan, h. 172.

[30] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 56-57. Bandingkan dengan: Franz Magnis Suseno. Demokrasi Sebagai Proses Pembebasan; Tinjauan Filosofis dan Historis. dalam Franz Magnis Suseno, et. al. Agama dan Demokrasi. (Jakarta: Guna Aksara, 1994), h. 2.

[31] Rechtsstaat atau rule of law berarti Negara Hukum. Istilah ini digunakan sebelumnya oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan rule of law digunakan oleh kalangan ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey.

[32] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 57. Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 26-27.

[33] Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 27.

[34] Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 27.

[35] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 58. Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 27.

[36] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 58. Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 27. dan lihat: Valla Vakili. Abdul Karim Soroush dan Diskursus Kritik di Iran. dalam John L. Esposito & John O. Vol. Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 200.

[37] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 59.

[38] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 59-60. Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 29.

[39] Lihat Adam Smith. The Wealth of Nation. dalam Saxe Commins & Robert N. Linscott. Man and the State: The Political Philosophers. (New York: Modern Pocket Library, 1953), h. 329-407.

[40] Lihat Bertrand Russel. Cita-Cita Politik. (Bandung: Tribisana Karya, 1976), h.18-20.

[41] Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 29-30. Miriam Budiardo. Dasar, h. 60.

[42] Moh. Mahfud MD.  Demokrasi, h. 30.

[43] Moh. Mahfud MD.  Demokrasi, h. 30.

[44] Plato.  Republik. (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), h. 374-376.

[45] Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter. Transisi Menuju Demokrasi. (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 8-9.

[46] Bertrand Russel. Cita, h. 12.

[47] Bertrand Russel. Cita, h. 18-20.

[48] J.J. Rousseau. Perihal, h. 67 dan 198.

[49] J.J. Rousseau.  Perihal, h. 7.

[50] Lihat Louis L. Snyder. Abad, h. 56-57.

[51] Louis L. Snyder. Abad, h. 71-72.

[52] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 55.

[53] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 55-56.

[54] Jenny Teichman. Etika Social. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 190.

[55] Lihat J.J. Rousseau. Perihal, h. 3 dan 145.

[56] Lihat Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter. Transisi, h. 9.

[57] Bandingkan dengan tulisan Melvin J. Vrofsky. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi. dalam, Demokrasi. (Office of International Information Programms U.S. Department of State, tt, http://usinfo. state. gov), h. 2.

[58] Miriam Budiardjo. Dasar, h. 151. Moh. Mahfud MD. Demokrasi, h. 25.

[59] Bertrand Russel. Cita, h. 26.

[60] Peter L. Berger. Bahaya Totaliterisme, dalam Miriam Budiardjo, peny. Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi. (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 52.

[61] Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter. Transisi, h. 9-10.

[62] Henry David Thoreau. Civil Disobedience. dalam Saxe Commins & Robert N. Linscott. Man and the State : The Political Philosophers. (New York: Modern Pocket Library, 1953), h. 301.

[63] Sahat Simamora. Kata Pengantar. dalam Samuel P. Huntington, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Massa. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. ix-xi.

[64] Sahat Simamora. Kata, h. ix.

[65] Robert A. Dahl, Poliyarchy: Participation and Opposition. (New Haven; Yale University Press, 1971), h. 1-3.

[66] Jalaluddin Rakhmat. Pemikiran, h. 21-22.

[67] Lihat catatan kaki no. 5 dalam Franz Magnis Suseno. Demokrasi: Tantangan Universal. dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. Ed. Agama dan Dialog Antar Peradaban. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 140-141.

[68] Arif Budiman. Kebebasan, Negara, Pembangunan. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 9-10.

[69] Arif Budiman. Kebebasan, h. 16.

[70] Samuel P. Huntington, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Massa (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 9.

Iklan
%d blogger menyukai ini: