ISLAM DAN DEMOKRASI


ISLAM DAN DEMOKRASI

Oleh : Candiki Repantu dan Salamuddin, MA

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai wadah penyaluran aspirasi, akhir-akhir ini mendapatkan tempat paling strategis di kalangan masyarakat luas. Oleh kerena itu, tuntutan terhadap partisipasi politik rakyat melalui wadah tersebut semakin gencar dilakukan. Bahkan orang beramai-ramai menyerukan gerakan pro demokrasi, tidak terkecuali di belahan dunia Islam, sehingga ia menjadi salah satu tema yang paling penting dalam persolan dunia dewasa ini.[1]

Banyak pengamat berpendapat bahwa akhir kwartal abad dua puluh dan awal abad dua puluh satu merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern.[2] Penilaian optimistis ini tidak didasarkan pada alasan yang berbau profetik, bahwa demokrasi adalah “titik akhir evolusi (perjalanan) idiologi manusia dan bentuk final pemerintahan mereka”,[3] tetapi lebih pada kenyataan bahwa sejak dua dasawarsa yang lalu banyak negara menjadi demokratis. Tercatat bahwa antara 1974 hingga 1992 terdapat tiga puluhan negara yang mengalami proses transisi ke demokrasi.[4] Termasuk di dalamnya sejumlah negara di Eropa Selatan (Spanyol, Portugal, Yunani), Amerika Latin (Brazil, Argentina, Chili) Eropa Timur (Cekoslovakia, Rumania, Polandia), dan Afrika (Bostwana). Dengan perkembangan seperti itu jumlah negara-negara demokrasi menjadi berlipat ganda.[5]

Sejalan dengan munculnya fenomena perkembangan demokrasi yang terus menggelinding bagaikan “bola salju”, maka beberapa tahun terakhir ini, muncul berbagai tulisan tentang demokrasi diberbagai media. Namun agak disayangkan, karya-karya ini tidak memasukkan sebagian besar dunia Islam— termasuk  Iran yang menjadikan konsep Wilayah al-Faqih sebagai sistem negaranya— dan seluruh negara Arab dari survei demokrasi. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa negara-negara ini pada umumnya tidak memiliki pengalaman demokrasi yang memadai, dan kelihatnnya tidak mempunyai prospek untuk melakukan proses transisi kendatipun hanya ke semi-demokrasi.[6]

Padahal, dalam perubahan masyarakat dan politik yang begitu dramatis, masyarakat Islam sebenarnya memiliki sumber daya dan kecenderungan sendiri. Posisi masyarakat Islam pun harus dipandang dalam kerangka pengalaman global jika kita ingin memahami sumber daya dan kecenderungan yang khas. Wahid Akhtar saat membandingkan pengalaman demokrasi dalam sejarah Negara-negara di dunia menulis :

“Sebelum munculnya Islam, peradaban besar Yunani telah memasuki fase sempurna ihwal demokrasi di negara kota. Selanjutnya Romawi pun membangun persamaan demokrasi selama masa yang singkat. Akan tetapi, demokrasi di Yunani hanya membebaskan laki-laki, tanpa menyertakan perempuan, yang memiliki hak untuk memilih sedangkan para budak dianggap tidak berharga untuk mempunyai hak apapun. Kekaisaran Romawi yang luas, hanya memberi kebebasan yang dinikmati oleh kelas penguasa. Kekaisaran Byzantium yang menggantikan Kekaisaran Romawi tidak pernah mempraktikkan ajaran Kristen dan menolak kebebasan berpikir dan membunuh umat Kristen mereka sendiri…Dalam teokrasi dan monarki Kristen, minoritas agama mengalami penindasan dan diskriminasi. Struktur sosiopolitik kerajaan Persia pun sama opresifnya, di mana hanya pangeran dan kaum bangsawan yang menikmati hak-hak istimewa…Masyarakat India pun menggunakan sistem kasta (caste-bound), di mana kasta terendah merupakan golongan yang paling banyak diperlakukan sebagai makhluk setengah manusia. Di zaman semacam itu, Islam bangkit dengan pesan universal mengenai kebebasan manusia yang menjamin hak-hak sederajat bagi semua manusia terlepas dari ras, warna kulit, kebangsaan, agama, dan jenis kelamin…Secara umum khalifah Muslim melaksanakan prinsip-prinsip Islam akan kesetaraan manusia dan memberi kebebasan dan hak-hak lebih banyak kepada manusia ketimbang yang sebelumnya ataupun Negara kontemporer. Bukan hanya kaum Muslim, namun juga non-Muslim sepenuhnya menikmati kebebasan dalam Negara yang diatur oleh Muslim…Hak-hak diberikan Islam kepada non Muslim, perempuan, dan para budak yang tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga membedakan Islam dari ideologi-ideologi modern.”[7]

Dari gambaran ini terkesan bahwa kaum Muslimin tidak selayaknya untuk diajari berdemokrasi sebab secara teoritis ataupun praktis umat Islam telah mengimplementasikan apa yang disebut dengan “demokrasi sejati”.

DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Membicarakan hubungan Islam dan demokrasi bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Demokrasi, telah menjadi jargon politik kontemporer yang memainkan peranya hampir diseluruh penjuru jagad raya, tak terkecuali negeri-negeri kaum  muslimin. Akan tetapi, saat jargon politik demokrasi disandingkan dengan Islam, menghasilkan suatu kompromi yang tidak selamanya lancar. Hal ini setidaknya disebabkan beberapa pertimbangan :

Pertama, demokrasi bukanlah sistem yang inheren baik, akan tetapi sistem yang mengandung dua ranah, yakni kebaikan dan keburukan. Bahkan, demokrasi dalam sejarah pemikiran politik dunia, tidaklah mendapat tempat yang baik, hingga masa revolusi Perancis, yang karena kecelakaan sejarah, cenderung kejam dan otoriter, kemudian menginginkan kehidupan yang bebas, persamaan, dan menghargai rakyat. Namun ternyata, demokrasi hanya sebagai simbol abad modern, yang tafsirnya bisa berbeda-beda. Sedangkan Islam diakui penganutnya sebagai kebaikan murni, karenanya akan menjadi filter penting bagi demokrasi. Untuk itu Islam lebih layak dijadikan dasar dan simbol Negara dari pada demokrasi. Jika kaum sekuler, menolak simbolisasi agama (Baca: “Islam”), lantas mengapa mereka menerima simbolisasi dunia (baca : “demokrasi”).

Kedua, Pertentangan sebenarnya bukanlah apakah Islam tidak membicarakan politik/negara? Melainkan apakah demokrasi sesuai atau tidak dengan Islam? Apapun jawaban yang dihasilkan, tetap menjadikan sistem politik Islam (Negara Islam) sebagai pilihan yang bernilai positif. Sebab, jika dijawab sesuai, maka ini membuktikan akan eksistensi politik Islam yang positif (demokrasi adalah Islami), sebaliknya jika dijawab tidak sesuai, maka ini juga menunjukkan adanya eksistensi politik Islam yang positif sebagai kebalikan dari demokrasi yang negatif (demokrasi bertentangan dengan Islam). Artinya jika demokrasi tidak sesuai dengan Islam, maka berarti demokrasi adalah negatif (buruk) dan harus ditolak, sehingga terkukuhkanlah nilai positif politik Islam.

Ketiga, Mungkin juga, jargon demokrasi, digunakan oleh kaum (pemikir) Islam hanya sebagai pelarian intelektual atau mungkin juga pengalihan realitas. Artinya, umat Islam telah kehilangan energi Intelektual untuk menggali kekayaan khazanah Islam sehingga mesti berkiblat ke Barat, atau mencari justifikasi atas ide-ide Barat. Atau juga karena realitas yang tidak menguntungkan untuk melawan Barat membuat kaum muslimin mesti menerima (dengan rela atau terpaksa) konsepsi yang ditawarkan dunia lain.

Namun demikian, pembicaraan agama dan demokratisasi di dunia Muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Di berbagai belahan dunia, orang-orang beramai-ramai menyerukan kebangkitan agama dan demokratisasi sehingga keduanya menjadi tema yang paling penting dalam persoalan dunia dewasa ini. Hal ini setidaknya, dikarenakan menguatnya identitas komunal dan tuntutan terhadap partisipasi politik rakyat muncul dalam lingkungan dunia yang begitu kompleks ketika teknologi semakin memperkuat hubungan global, sementara pada saat yang sama, identitas lokal, nasional, dan budaya lokal masih sangat kuat.[8]

Dengan beragam dinamika dan tafsirannya, secara umum, terdapat tiga kecenderungan dalam membincangkan diskursus agama dan demokrasi [9]:

Pertama, paradoksal atau negatif. Aliran ini berpandangan bahwa antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan. Kelompok ini terbagi pada dua kutub yakni pengusung agama dan anti agama. Di antara tokoh yang anti agama adalah Karl Marx, Max Weber dan Nietzche. Argumen yang mereka kemukakan antara lain adalah; Pertama, sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepemimpinan kelompok. Kedua, argumen filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, argumen teologis yang menegaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkret dan dinamis. Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan, maka manusia akan lebih leluasa, mandiri dan jernih berbicara soal demokrasi.

Sebaliknya, bagi kalangan pengusung agama (Islam), demokrasi dipandang sebagai sitem kafir, syirk, dan anti Tuhan. Untuk itu, demokrasi tidak layak dijadikan sebagai sistem tata politik Islam, sebab Islam berdasarkan pada agama, tauhid, dan kedaulatan Tuhan.

Kedua, Sekuler atau Netral. Pandangan ini menyatakan hubungan agama dan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik, termasuk masalah demokrasi, berjalan sendiri-sendiri. Peran agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan, sedangkan dalam interaksi sosial, nilai-nilai demokrasi dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial yang dalam hal ini agama tidak dapat memainkan perannya. Dengan kata lain, dalam lapangan politik, manusia bebas dan steril dari ajaran normatif agama. Di sini, agama dan politik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik. Agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengatur masalah agama.

Ketiga, teo-demokrasi atau positif. Pandangan ini menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran atau titik temu. Agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Masyhur Amin dan Mohammad Najib menyatakan bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal mempunyai singgungan terhadap nilai normatif demokrasi, sehingga interaksi antara keduanya bisa saling mendukung. Keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokratisasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi.

Hal itu diindikasikan dengan suatu bukti bahwa kehadiran semua agama dengan misi profetiknya (misi profetik agama antara lain pembebasan, keadilan, kedamaian) senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang despotik, tiranik, zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Permasalahannya adalah bagaimana misi profetik agama tersebut dapat menyatu dalam prilaku sosial manusia ketika menjalani kehidupannya, sehingga suasana demokratis dapat terwujud. Dengan kata lain, kehidupan demokratis terwujud dalam masyarakat beragama bila tidak adanya kesenjangan antara misi profetik dan idealita ajaran dan nilai agama dengan realitas empirik prilaku umat beragama.[10]

Akan tetapi, dalam konteks globalisasi dewasa ini, kebanyakan pendukung demokrasi masih belum mengakui demokrasi itu sebagai suatu konsep yang masih diperdebatkan. Akibatnya, mereka menganggap orang lain yang menolak atau menafsirkan demokrasi secara berbeda dipandang sebagai penyimpangan, sehingga cenderung merendahkan kekuatan-kekuatan alternatif yang ada. Ini terutama tampak jelas di kalangan pendukung demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang meyakini diri mereka sebagai ahli waris sejati demokrasi yang sah. Dengan demikian, mereka menganggap setiap upaya pihak lain untuk menciptakan demokrasi yang berbeda darinya sebagai tindakan keliru dan tidak demokratis.

Konsep demokrasi Islam misalnya, bagi kebanyakan orang Barat, merupakan suatu anathema. Pandangan semacam ini “memustahilkan” mereka untuk memahami daya tarik kekuatan dan tawaran-tawaran dalam Islam.[11] Sikap sebahagian kalangan yang mengkritik konsepsi pemerintahan Islam (seperti Wilayah al-Faqih) sebagai tidak demokratis murni[12], menurut penulis merupakan konsekuensi dari pemahaman seperti ini.

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberikan ruang gerak bagi adanya perkembangan dan perubahan, sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi sekali untuk selamanya maka ia berubah menjadi idiologi tertutup. Padahal, demokrasi memerlukan  dan memang termasuk idiologi terbuka, yaitu sebuah idiologi yang respek bagi adanya perubahan dan perkembangan melalui eksperimentasi bersama. Justru kekuatan demokrasi terletak dalam sistem bahwa ia mampu, melalui dinamika internnya sendiri, mengadakan kritik ke dalam sekaligus melakukan perbaikan–perbaikan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Kedua prinsip ini merupakan ruh demokrasi yang paling sentral.[13]

Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer, demokrasi mendapat tempat, pada akhir paro abad ke-19, saat kondisi negara-negara Islam dalam keadaan tragis, bergumul dengan kolonialisme, ditindas, dan diperintah oleh penguasa atau raja yang tiran.[14] Untuk itu, para intelektual Islam menulis berbagai buku tentang demokrasi dan memandangnya sebagai sesuatu yang positif (islami). Sebab, demokrasi diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam mengambil keputusan, disamping diartikan juga sebagai persamaan di depan hukum. Istilah keadilan baru di artikan sebatas persamaan atau boleh jadi keadilan di definisikan sebagai persamaan.[15]

Pemikir asal Maroko, Muhammad Abid al-Jabiri, menegaskan bahwa dunia Arab dan dunia Islam dalam hal politik dan ranah kebudayaan membutuhkan demokrasi dan rasionalitas. Bahkan, kedua hal ini, bagi al-Jabiri merupakan alternative dari sekularisme. Karena, masyarakat Muslim boleh saja menolak sekularisme, tetapi demokrasi dan rasionalitas adalah sebuah keniscayaan yang harus ditumbuhkan dalam tradisi Islam. [16] Sebab demokrasi akan lebih menghargai hak-hak sipil, baik individu maupun kolektif, sedangkan rasionalitas akan memotivasi lahirnya praktek-praktek politik yang rasional dan bermoral.[17]

Lebih lanjut, al-Jabiri memandang, bahwa demokrasi adalah metode yang baik dan positif untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat secara rasional yang dapat mengubah konflik dan “kompetisi” menjadi bermanfaat bagi kemajuan seluruh masyarakat dalam bingkai pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan. Dikatakannya, bahwa kalau toh demokrasi di Eropa dan Amerika telah eksis dan memainkan peran dalam mengatur hubungan-hubungan kapitalisme dan mengelola konflik dengan cara-cara damai, bukan berarti bahwa demokrasi bagian dari kapitalisme itu sendiri.[18] Dalam perspektif ini, demokrasi adalah mekanisme damai yang dibangun untuk menyelesaikan pertikaian dan mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat agar mereka mengalami kemajuan dan dapat memperoleh hak-haknya secara adil.

Keberadaan demokrasi sebagai sistem politik bermaksud untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam sistem pemerintahan sekaligus dianggap sebagai kebutuhan terhadap partisipasi politik rakyat. Karena bagaimanapun, dalam suatu Negara berdaulat, rakyat atau warga negara merupakan bagian penting yang partisipasinya sangat dibutuhkan untuk memfungsikan dan memberikan makna pada elemen-elemen penting Negara seperti kepemimpinan, hukum, pendidikan, dan pertahanan-keamanan.

Jika kita mencermati pandangan-pandangan intelektual Muslim yang pro demokrasi, kesannya adalah nilai-nilai etis dan misi yang diemban oleh Islam dan demokrasi nyaris sama, dimana keduanya bermaksud mengantisipasi dan menyelesaikan pertikaian serta mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat agar mereka memperoleh kemajuan dan mendapat hak-haknya secara adil dan utuh. Selain itu, keduanya juga mengandung nilai-nilai universal, yaitu persamaan, keadilan, kebebasan, dan pluralitas.

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM NEGARA ISLAM

Demokrasi sebagai produk pemikiran manusia sekaligus sebagai sarana dan bukan tujuan, tidak dapat diimpor dan diterapkan begitu saja secara kaku karena ia adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam penerapannnya hendaknya diperhatikan berbagai latar belakang budaya, agama, dan geografis masyarakat setempat.

Seorang muallaf[19] Jerman, Murad Wilfried Hofmann, dengan sangat antusias mendiskusikan keselarasan Islam dengan demokrasi. Untuk itu ia merumuskan Negara Demokrasi Islam yang berpijak pada sebelas prinsip yakni :

  1. al-Quran sebagai norma konstitusi tertinggi.
  2. Para hakim musli dan pengadilan tinggi hendaknya mengukur keselarasan rancangan undang-undang dengan Islam.
  3. Berpedoman pada ketentuan musyawarah (syura).
  4. Membentuk badan perwakilan (majelis syura).
  5. Pemilihan umum yang bebas untuk memilih wakil-wakil rakyat.
  6. Keputusan musyawarah bersifat mengikat semuanya.
  7. Legislasi undang-undang atau hukum baru yang menyangkut persoalan baru dan berkembang yang secara eksplisit tidak terdapat dalam syariat dengan syarat tidak bertentang dengan tujuan syriat (maqashid al-syariah).
  8. Membentuk lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif secara sejajar untuk menjalankan fungsinya.
  9. Kepala pemerintah haruslah yang paling bertakwa agar menjaga syariat dengan sungguh-sungguh.
  10. Pemimpin eksekutif tidaklah harus seorang Muslim dan tidak pula harus seorang laki-laki.
  11. Pemilihan Kepala Pemerintahan Negara Islam dapat mengadaptasi beragam sistem dan prosedur, karena tidak ada ketetapan pasti di dalam syariat dan sejarah Islam.[20]

Jika dirunut sejarahnya, Nabi Muhammad telah membentuk komunitas dalam satu ikatan politik di Madinah. Jika praktek Nabi ini disebut sebagai sistem pemerintahan, maka dari satu sudut pandang, Negara Madinah ini dinilai telah menerapkan unsur-unsur demokrasi sesuai pada zamannya. Musyawarah, konsensus, partisipasi rakyat, keadilan, dan persamaan, telah dipraktekkan oleh Nabi saaw dengan tetap berkomitmen penuh pada ajaran agamanya masing-masing. Tindakan ini dilanjutkan oleh empat orang pengganti beliau yang dikenal dengan Khulafa al-Rasyidin.

Meskipun pasca Khulafa al-Rasyidin tradisi itu mulai pudar dan melenceng, tetapi jika dianalisis, rekor kaum Muslimin sepanjang sejarahnya, dalam hal kebajikan sipil dan hubungan antar-budaya, jelas lebih unggul dibandingkan dengan rekor bangsa-bangsa Barat. Anti-Semitisme yang terjadi dalam sejarah Eropa, tidaklah dikenal di kalangan Muslim, dan juga tidak terjadi dalam sejarah Islam pengusiran besar-besaran bangsa lain –misalnya Yahudi— seperti yang terjadi di Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, Rumania dan Polandia. Toleransi Muslim terhadap agama-agama besar lainnya tidak bisa dikaitkan langsung dengan prasyarat-prasyarat moral demokrasi, tetapi sebagai suatu preseden sejarah yang konkret; maka preseden tersebut akan merupakan argumen subsidier yang persuasif, yang menguntungkan bagi demokrat-demokrat Muslim dalam menghadapi pendukung-pendukung intoleransi.[21]

Akan tetapi, di abad modern, gerakan demokriatisasi di Timur Tengah dan partisipasi (serta keberhasilan) gerakan-gerakan Islam dalam electoral politics menimbulkan persoalan implementasi demokrasi dalam Negara-negara Islam atau yang mayoritas Muslim. Di sini ada yang unik, karena demokrasi dianggap berasal dari Barat, maka terjadi penentangan yang serius dari beberapa gerakan radikal Islam. Tetapi di sisi lain, Barat yang menganjurkan agar Negara-negara di dunia menerapkan demokrasi, memiliki kekhawatiran pula jika demokrasi itu berkembang di Negara-negara Islam. Pasalnya, besarnya gerakan Islam radikal akan dengan mudah menguasai suatu Negara dengan pola pemilihan umum terbuka.

Menurut John L. Esposito,  Barat tidak yakin akan keberhasilan promosi demokrasi untuk menggagalkan ide-ide pendirian Negara Islam, sebab promosi suatu proses demokrasi di dunia Islam akan beresiko “pembajakan demokrasi” oleh para aktivis Islam dan kemudian penyerbuan Islam ke pusat-pusat kekuasaan, sehingga mengancam kepentingan Barat dan memupuk sikap anti Barat dan menambah ketidakstabilan.[22]

Faktanya, kata Esposito, bahwa di sebagian besar Negara Islam, pemilihan bebas melahirkan kemenangan-kemenangan kaum fundamentalis dan mengabsahkan pemberlakuan teokrasi. Kaum fundamentalis mendesak agar diadakan pemilihan bebas di beberapa negara Arab. Dengan menampilkan diri sebagai pelindung kaum tertindas, mereka berhasil dengan baik dalam pemilihan-pemilihan ini. Tetapi bahwa tujuan sejati mereka dalam mempromosikan demokrasi perlu dipertanyakan, sebab Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Sama tidak demokratisnya dengan rezim Saudi sekarang, rezim yang sepenuhnya Islami – sekalipun memberi peluang bagi partisipasi politik yang lebih luas – juga kurang bebas. Rezim seperti ini tidak memberi ruang bagi publik yang netral di mana pandangan orang diperlakukan sebagai pendapat, bukan sebagai kebenaran. Pemilihan menjadi kurang berarti dalam lingkungan seperti itu.[23]

Berhasil dipilihnya kandidat-kandidat Islam di Aljazair, Mesir, Yordania, Tunisia dan Sudan membuat penguasa-penguasa ketakutan. Dalam iklim ini, sejak tahun 1979 (pasca Revolusi Islam Iran), banyak Negara mengalami trauma akibat momok “fundamentalisme Islam”. Ketakutan ini menjadi alasan untuk terus membatasi liberalisasi politik demokratisasi. Paling banter, sikap banyak penguasa dapat dikarakterisasikan, dengan kata-kata seorang diplomat Barat, “kita terbuka terhadap demokrasi yang bebas resiko”. [24]

Baik manajemen pemerintah Tunisia maupun Aljazair atas liberalisasi politik mencerminkan pendekatan ini. Terbuka bagi perubahan yang dikendalikan pemerintah, bukan perubahan yang tak terarah, karena jika terbuka bagi perubahan pada pemerintahan akan membawa para aktivis Islam ke tampuk kekuasaan melalui sarana-sarana demokrasi. Kelompok dan partai oposisi dibolehkan sepanjang mereka relatif tetap lemah atau dikendalikan pemerintah, dan tidak mengancam partai yang sedang berkuasa. Hal itu menurut John L. Esposito disebabkan karena Ada perbedaan antara paham demokrasi Barat dan tradisi Islam. Semakin ditekankannya liberalisasi politik, electoral politics, dan demokratisasi tidak berarti menyiratkan diterimanya secara tidak kritis bentuk-bentuk demokrasi Barat. Argumen yang lazim terdengar adalah bahwa Islam memiliki atau dapat melahirkan bentuk-bentuk demokrasi khasnya sendiri di mana kedaulatan rakyat dikukuhkan dalam keseimbangan yang harmonis yang mampu melahirkan banyak bentuk dan konfigurasi.[25]

Mengingat demikian dinamisnya makna dan beragamnya karakteristik demokrasi, maka Islam dan Barat mesti mencari alternative untuk menyatukan pandangan dalam suatu pisau analisis atas demokrasi. Nilai-nilai dasar –seperti partisipasi rakyat, persamaan, kebebasan, keadilan—yang menurut para pakar tak dapat tidak, harus ada jika suatu konsep atau praktek kenegaraan disebut sebagai demokratis. Di atas nilai-nilai dasar tersebutlah piranti operasional demokrasi dibangun sehingga dapat diterapkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, praktek demokrasi tidaklah vakum budaya, karenanya implementasi demokrasi mestilah diserahkan kepada setiap bangsa dan Negara sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan serta perpektif agama masing-masing Negara. Campur tangan yang berlebihan dan dominasi suatu Negara atas Negara lain hanya akan menghasilkan ketidaknyamanan dan permusuhan baik secara terang-terangan atau terpendam.

Jadi, dalam kondisi ini, lagi-lagi diperlukan kejujuran dan keterbukaan bersama, baik Islam maupun Barat, untuk mencari kesekataan dalam upaya menciptakan dunia yang lebih bermartabat. Untuk itu diperlukan sebuah dialog yang bebas manipulasi dan dominasi serta upaya ilmiah dan akademis yang bebas politisasi.


[1] Usman. Titik Temu dan Titik Beda Islam dan Demokrasi. dalam Jurnal Studi Islam dan Masyarakat STAIN Mataram. Vol. VII. edisi 11, No. 1, Jan-juni 2003, h 79.

[2] Lihat Larry Diamond dan Marc F. Plattner. ed. The Global Resurgence of Democracy. (Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1993).

[3] Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. (New York: The Free Press, 1992), h. xi. Pendapat yang sama pernah dikemukakan dalam tulisannya, The End of History. (The National Interest, No. 18, 1989), h. 3-8.

[4] Pendapat ini dekemukakan Bachtiar Effendi pada tahun 1999, saat ini negara yang mengalami proses transisi demokrasi terus bertambah.

[5] Bachtiar Effendi. Islam Dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan. dalam Nurcholish Madjid. et. al. Agama Dan Dialog Antar Peradaban. (Jakarta: Paramadina 1996), h. 85.

[6] Bakhtiar Efendi. Islam, h. 85.

[7] Seyyed Wahid Akhtar. Kebebasan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia: Perpektif Nahj al-Balaghah. dalam Jurnal al-Huda Vol. 2, No. 8, 2003, h. 24.

[8] M. Syafi`i Anwar. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. (Jakarta; Paramadina, 1995) h. 223.

[9] Lihat Komarudin Hidayat. Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi. dalam Elza Peldi Taher. Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi. (Jakarta: 1994), h. 190-193.

[10] A. Ubaidillah, et. al.  Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. (Jakarta: UIN Press, 2002), h. 195.

[11] John L. Esposito. Ancaman Islam: Mitos atau Realitas. (Bandung: Mizan, 1995), h. 205.

[12] Lihat John L. Esposito dan John O. Voll. Demokrasi di Negara-negara Muslim. (Bandung: Mizan, 1999). Oliver Roy. Gagalnya Islam Politik. (Jakarta: Serambi, 1992).

[13] Usman. Titik, h. 80.

[14] Jalaluddin Rahmat. Pemikiran Politik Islam dari Nabi Saw. Via Al-Farabi hingga Ayatullah Khomeini. Sebuah Pengantar, dalam Yamani. Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat politik Islam. (Bandung: Mizan, 2002), h. 19-20.

[15] Jalaluddin Rakhmat.  Pemikiran, h. 20.

[16] Zuhairi Misrawi. Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan: Sebuah Tawaran Pembaruan Politik Islam. dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer. (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 289-290.

[17] Zuhairi Misrawi. Fikih, h. 290.

[18] Usman. Titik, h. 86.

[19] Muallaf adalah orang yang awalnya tidak beragama Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam.

[20] Murad Wilfried Hofmann. Bangkitnya Agama: Ber-Islam di Alaf Baru. (Jakarta: Serambi, 2003),  h.124-130.

[21] Hamid Enayat. Reaksi Politik Sunni-Syi’ah.(Bandung: Pustaka, 1988), h. 200.

[22] John L. Esposito. Ancaman, h.  205.

[23] John L. Esposito. Ancaman, h.  205.

[24] John L. Esposito. Ancaman, h. 205.

[25] John L. Esposito, ancaman, h. 205.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: